Oleh: Ujang Supriyatman (* Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme memilih wakil rakyat atau pemimpin, melainkan sebuah ruang bersama yang memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, damai, dan penuh tanggung jawab. Di dalamnya, peran aparat dan publik menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa dinamika politik tidak mengganggu stabilitas sosial maupun pembangunan nasional. Semakin…
Oleh: Puteri Nurhaliza* Hilirisasi komoditas perkebunan menjadi agenda strategis nasional yang semakin mendapat perhatian serius pemerintah. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta berkomitmen menjadikan sektor perkebunan tidak hanya sebagai penghasil produk mentah, melainkan juga sebagai pusat pengolahan bernilai tambah tinggi. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong peningkatan…
Oleh: Yesi Antasari)* Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus membuka…
Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…
Jakarta – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perlindungan buruh sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini disuarakan melalui pembahasan intensif antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sedang dipersiapkan. Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia telah…
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama dalam agenda nasional. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kehadiran Presiden dalam momentum Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025…
Oleh : Lita Razak )* Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah beberapa waktu lalu telah menimbulkan perhatian serius dari negara. Aksi yang pada mulanya berlangsung damai, di sejumlah titik berubah menjadi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam menghadapi situasi tersebut, TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai wujud keseriusan dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra strategis dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Evaluasi…
Oleh: Ardian Prakoso *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi ke berbagai pelosok tanah air, program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun demikian, dalam perjalanannya muncul…
Oleh: Irma Nadia Sinaga Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak menjerat masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah kebijakan pencoretan nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini tidak…
