admin

Kepuasan Publik dan Legitimasi Program MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan…

Read More

MBG dan Tingginya Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah

Oleh: Asep Faturahman)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat persepsi publik terhadap…

Read More
Survei Ungkap MBG Berkontribusi pada Tingginya Kepuasan Kinerja Pemerintah

Survei Ungkap MBG Berkontribusi pada Tingginya Kepuasan Kinerja Pemerintah

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, berdasarkan hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintah dan pelaksanaan program prioritas nasional. Masduri mengungkapkan bahwa…

Read More
MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata

MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan….

Read More

Buruh dan Museum Marsinah: Refleksi Komitmen Pemerintah terhadapKeadilan Sosial

Oleh : Benedict Wibisono)* Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial danperlindungan hak-hak pekerja. Tidak sekadar seremoni tahunan, peringatan kali inidirencanakan menghadirkan langkah simbolik sekaligus strategis melalui peresmianMuseum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani NenaWea mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda ke Nganjuk untukmeresmikan museum yang didedikasikan bagi Marsinah, sosok aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di Indonesia. Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa dua minggu lalu dirinya dipanggil PresidenRepublik Indonesia untuk membahas peringatan May Day dan dipastikan PresidenPrabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day, kemudianbersama Kapolri dan pimpinan konfederasi serikat buruh menuju Nganjuk untukmeresmikan Museum Marsinah. Marsinah sendiri dikenal sebagai aktivis buruh di era Orde Baru yang vokalmemperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Iamenjadi korban kekerasan yang berujung kematian, dengan kasus yang hingga kinibelum sepenuhnya terungkap. Penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional olehPresiden Prabowo pada tahun sebelumnya memperkuat posisi simboliknya dalamsejarah perjuangan buruh Indonesia. Peresmian Museum Marsinah bukan sekadar penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mengakui dan melindungiperjuangan buruh. Museum tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi publik yang mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, keberanian, dan solidaritas. Selain agenda simbolik, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan strategisyang menyasar langsung kesejahteraan buruh. Andi Gani Nena Wea menyampaikanbahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan kebijakan peningkatankesejahteraan buruh sepulang dari kunjungan luar negeri. Ia menilai langkah inisebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi pekerja di tengahtantangan ekonomi global. Tidak hanya itu, Andi Gani juga mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Desk Ketenagakerjaan yang dinilai berhasil menyelesaikansejumlah kasus besar ketenagakerjaan, termasuk sengketa di PT Taru MartaniYogyakarta serta kasus pemutusan hubungan kerja massal di Bekasi. Menurut Andi Gani Nena Wea, berkat perhatian luar biasa dari Kapolri melalui Desk Ketenagakerjaan, permasalahan tersebut dapat dituntaskan dengan baik demi keberlangsungan kerja para buruh. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ListyoSigit Prabowo menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusifsebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankanbahwa kondisi global yang tidak menentu, termasuk konflik geopolitik di TimurTengah, berpotensi memengaruhi situasi dalam negeri. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu menghadapisituasi global tersebut dengan menjaga sinergi antara buruh dan pengusaha, sertamemastikan iklim investasi tetap kondusif. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang besaruntuk bersaing dengan negara lain, namun hal itu harus didukung oleh stabilitasindustrial. Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya penyelesaian sengketaketenagakerjaan melalui dialog konstruktif. Ia mengajak seluruh elemen buruh danpengusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampumenyelesaikan persoalan industrial secara damai dan profesional. Listyo Sigit Prabowo juga mengajak seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan aman dan tertib serta menjadikannya sebagai momentum untukmenunjukkan kekompakan antara pekerja dan pengusaha dalam mendukungpertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, suara dari akar rumput juga turut mewarnai dinamika menjelang May Day. Ketua Serikat Tani Sigi (STS) Darvan Sahuri menyoroti bahwa peringatan Hari Buruh tidak hanya relevan bagi pekerja sektor formal, tetapi juga bagi buruh taniyang masih menghadapi berbagai persoalan agraria. Darvan Sahuri menyampaikan bahwa ketimpangan lahan dan pemenuhan hak-hakpetani kecil masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatianserius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa menyuarakan hak merupakan halyang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawabtanpa memicu gangguan ketertiban umum. Darvan juga mengimbau seluruh petani dan masyarakat untuk merayakan Hari Buruh dengan damai, menahan diri dari tindakan provokatif, serta mengedepankandialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik. Menurut Darvan Sahuri, pendekatan audiensi langsung dan penyampaian petisisecara damai merupakan cara yang lebih efektif dalam menjembatani kepentinganburuh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap pemerintah daerah dapat membukaruang komunikasi yang lebih luas untuk menyelesaikan persoalan agraria secarakomprehensif. Rangkaian peringatan May Day 2026 dengan agenda peresmian Museum Marsinah, penguatan kebijakan kesejahteraan buruh, serta dorongan menjaga stabilitasindustri menunjukkan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam memaknaiperjuangan buruh. Pemerintah tidak hanya menghadirkan simbol penghormatansejarah, tetapi juga mendorong solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapipekerja di berbagai sektor. Dengan demikian, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi refleksi penting bahwaperjuangan keadilan sosial tidak berhenti pada masa lalu, melainkan terus berlanjutmelalui kebijakan, dialog, dan komitmen bersama antara negara, pekerja, danpelaku usaha demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyatIndonesia. )* Pengamat Sosial

Read More

Museum Marsinah, Buruh, dan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan

Oleh : Antonius Utomo Pembangunan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarah perjuangan buruh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kehadiran museum ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi konkret dari pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional, sekaligus refleksi dari upaya…

Read More
Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan

Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air. Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah…

Read More
Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah

Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),…

Read More

Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak

Oleh : Muhammad Nanda Governing the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PenyelenggaraanSistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandaibabak baru dalam afirmasi otoritas negara di ruang digital. Regulasi ini tidak hanya menjadiinstrumen hukum, tetapi juga refleksi kesadaran negara bahwa ruang digital bukanlah wilayah netral, melainkan arena dengan dinamika kompleks yang dapat memengaruhi tumbuh kembanganak secara signifikan. Dalam konteks ini, negara mengambil posisi strategis sebagai pengatursekaligus pelindung, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendaliyang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Urgensi PP TUNAS tidak dapat dilepaskan dari fakta tingginya intensitas penggunaan internet oleh anak-anak Indonesia. Data menunjukkan bahwa mayoritas anak mengakses internet setiaphari dengan durasi yang cukup panjang, bahkan mencapai rata-rata tujuh jam per hari. Kondisiini mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak, menggantikan sebagian besar interaksi di dunia nyata. Namun, di balik kemudahan aksestersebut, tersembunyi berbagai risiko serius seperti paparan konten tidak layak, perundungansiber, penipuan daring, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologisdan sosial anak. Dalam situasi ini, intervensi negara melalui regulasi menjadi keniscayaan untukmenyeimbangkan antara hak akses dan kebutuhan perlindungan. Pandangan Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, memperkuat argumen bahwa PP TUNAS merupakan langkah strategis dalam menunda paparan risiko besar yang belum mampudihadapi anak-anak. Ia menilai bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yang berada dalam ekosistem digital yang belum ramah bagi mereka. Perspektif ini penting untuk menegaskan bahwa pendekatanregulasi tidak semata-mata represif, tetapi bersifat preventif dan adaptif terhadap tantanganzaman. Dalam hal ini, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaganilai-nilai sosial yang berupaya memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam koridorkemanusiaan. Lebih jauh, implementasi PP TUNAS melalui kebijakan turunan seperti pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan adanya langkah konkret dalammengoperasionalkan regulasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengatur ritmeinteraksi anak dengan teknologi, sehingga tidak terjadi eksposur berlebihan yang berpotensimerugikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan struktural. Tantangan seperti pemalsuan usia, penggunaan akun milik orang lain, hingga migrasi ke platform lain menjadi indikasi bahwa regulasi perlu diimbangi dengan strategikultural dan edukatif. Dalam konteks ini, peran keluarga menjadi sangat krusial. Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RizkyFauzia menegaskan bahwa PP TUNAS harus dipandang sebagai alat bantu bagi orang tua dalammelindungi anak dari berbagai kejahatan digital. Keluarga tidak lagi dapat bersikap pasif dalammenghadapi transformasi digital, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam memberikanpendampingan dan pengawasan. Memberikan akses teknologi tanpa kontrol yang memadai samahalnya dengan membiarkan anak berada di ruang publik tanpa perlindungan. Oleh karena itu, literasi digital keluarga menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasikebijakan ini. Selain keluarga, institusi pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru. Sekolah tidak dapat lagi bersikap netral terhadap isu digital, melainkan harus aktif membekalianak dengan kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, serta menjaga diri di ruangdigital. Pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanyasebagai pengetahuan tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhanzaman. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga individuyang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan digitalnya. Di sisi lain, keterlibatan platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ini juga menjadiindikator penting keberhasilan governing the platforms. Kepatuhan platform global terhadap PP TUNAS menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki daya tawar yang signifikan dalammengatur ruang digital. Langkah salah satu platform besar seperti TikTok yang menonaktifkanratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun mencerminkan adanya keseriusan dalammenyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa platform digital tidak dapat lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, khususnya anak-anak. Pada akhirnya, PP TUNAS merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalammemastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasimasa depan. Regulasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam membangunekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. Otoritas negara di ruang digital anak harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif, implementasi yang konsisten, sertapartisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjaditempat interaksi, tetapi juga ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia menuju visibesar Indonesia Emas 2045. *Penulis adalah Pengamat Sosial

Read More

Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruangsiber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anakpada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial.  Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan setelah pemerintah mulaimenunjukkan hasil konkret dari implementasinya, termasuk kepatuhan sejumlah platform global terhadap batas usia minimum pengguna. TikTok, misalnya, telah menetapkan usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak di bawah usia tersebut di Indonesia. Langkah yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan wajahnegara yang kuat namun tetap humanis. Semangat utama PP TUNAS bukanlah membatasi anakdari teknologi, melainkan memastikan ruang digital menjadi safe space yang sehat bagi tumbuhkembang mereka. Pemerintah terlihat konsisten menempatkan pelindungan anak sebagaiprioritas, sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang mereka bangun.  Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tegas namun kolaboratif yang dipimpin Meutya mulaimembuahkan hasil dengan adanya komitmen kepatuhan dari platform besar. Ini menjadi sinyalpenting bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga masa depan generasi muda.  Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Kemendukbangga)/BKKBN, Rizky Fauzia melihat PP TUNAS sebagai instrumen yang memperkuat posisi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Perspektif ini penting, sebab ancaman di ruang digital sering kali masuk melalui celah pengawasan yang lemah di rumah. Rizky menekankan bahwa aturan ini membantu orang tua memastikan anak tetap amandari berbagai kejahatan digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengasuhan di era digital tidak cukup hanya dengan membatasi gawai, tetapi juga membangun literasi digital dan kedekatan emosional.  Lebih jauh, penekanan Rizky mengenai tingginya intensitas penggunaan internet anak—yang dalam sejumlah studi mencapai rata-rata tujuh jam per hari—membuat PP TUNAS semakinterasa urgensinya. Waktu yang begitu panjang di ruang digital berpotensi menggeser waktubelajar, istirahat, dan interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kebijakan pemerintah patutdibaca sebagai bentuk intervensi yang progresif: bukan anti-teknologi, melainkan menata ulangkeseimbangan antara kehidupan digital dan perkembangan psikososial anak. Negara memberipagar, keluarga mengisi nilai, dan platform menjalankan tanggung jawabnya. Kombinasi tigaunsur ini menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital nasional yang lebih sehat. Pandangan dari KPAI melalui Komisioner Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, memberi lapisan penguatan yang tidak kalah strategis. Ia menekankan bahwaimplementasi PP TUNAS harus konsisten, tidak boleh berhenti pada euforia peluncuran regulasiatau kepatuhan simbolik dari platform. Pendapat ini sangat relevan, karena tantangan utamakebijakan digital memang terletak pada pengawasan berkelanjutan. Konsistensi implementasiakan menentukan apakah PP TUNAS benar-benar menjadi instrumen perlindungan atau hanyasekadar norma administratif. Penekanan Kawiyan memperlihatkan bahwa pemerintah telahmeletakkan fondasi yang benar, regulasi yang jelas, pengawasan yang mulai berjalan, sertaketerlibatan lembaga independen untuk memastikan arah kebijakan tetap berada di jalurkepentingan terbaik anak.  Situasi terkini juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini mendapat respons positif darimasyarakat luas. Dukungan publik tumbuh karena keresahan orang tua terhadap bahaya media sosial semakin nyata. Dari eksploitasi data pribadi hingga algoritma yang mendorong kontenadiktif, ancaman terhadap anak kini tidak lagi bersifat abstrak. Dalam konteks ini, PP TUNAS adalah bentuk strong state intervention yang justru dibutuhkan untuk menciptakan safe digital citizenship sejak dini. Negara yang kuat bukan negara yang represif, melainkan negara…

Read More