JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Kedua siswi, Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Sitonga Febiola, kini…
Oleh: Rivka Mayangsari *) Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung sepanjang 2026. Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak melalui investasi produktif, penguatan sektor riil, dan pendalaman pasar keuangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi…
SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis. Wakil…
Jakarta, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif. “Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan…
JAYAPURA — Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Tanah Tabi, Papua, mengajak para pelajar untuk fokus menempuh pendidikan dan tidak mudah terpengaruh ajakan melakukan aksi demonstrasi. Para tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi rencana aksi pelajar pada…
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian terus mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hingga saat ini, terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Presiden meminta Kapolri melaporkan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak…
JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dengan menggerakkan unsur pusat, daerah, TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait secara terpadu. Langkah ini dilakukan menyusul gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan situasi,…
Oleh : Loa Murib Penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di DistrikMuliama, Papua Pegunungan, kembali memperlihatkan sisi paling kelam darikekerasan bersenjata di Tanah Papua. Tiga warga sipil yang sedang menjalankan tugaspelayanan kepada masyarakat harus kehilangan nyawa ketika membawa bantuanternak untuk masyarakat di pedalaman. Peristiwa tersebut bukan sekadar tragedikemanusiaan, melainkan gambaran nyata bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipilmasih menjadi ancaman serius yang harus dihentikan. Dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia, kehidupan warga sipilmerupakan sesuatu yang tidak boleh ditempatkan sebagai bagian dari sasaran konflik. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membangun pertanian, mendistribusikan bantuan, maupun menjalankan pelayanan pemerintahan semestinyamendapatkan perlindungan. Karena itu, tindakan penembakan terhadap tiga pegawaiDinas Pertanian tersebut layak dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM beratapabila terbukti dilakukan secara sengaja terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalampertempuran. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo menilai tewasnya tiga pegawaiDinas Pertanian Jayawijaya merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapatditoleransi. Menurut Mafirion, negara harus mengambil langkah tegas terhadap pihakyang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil. Ia juga menekankanpentingnya pengusutan menyeluruh untuk memastikan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tragedi Jayawijayabukan hanya siapa pelaku penembakan, tetapi juga bagaimana negara memastikanhak hidup masyarakat sipil benar-benar terlindungi. Ketika seorang petugas pemerintahyang tengah menjalankan tugas kemanusiaan dapat ditembak, maka persoalankeamanan telah bertransformasi menjadi persoalan perlindungan hak dasar manusia. Negara tidak boleh membiarkan rasa takut berkembang menjadi kondisi yang dianggapbiasa. Kementerian Hak Asasi Manusia juga mengecam keras penembakan tersebut. Juru Bicara Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta menyatakan bahwa pembunuhanterhadap tiga warga sipil sangat keji dan bertentangan dengan prinsip penghormatanserta perlindungan HAM. Ia menegaskan bahwa apa pun narasi yang berkembangmengenai identitas korban, fakta bahwa mereka merupakan warga sipil yang sedangmencari penghidupan dan menjalankan pekerjaan di Papua membuat tindakanpembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan. Kementerian HAM mendorong agar pelaku diusut tuntas dan dihukum melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sikap tersebut penting karena dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil kerapmenjadi kelompok yang paling rentan. Mereka tidak membawa senjata, tidak terlibatdalam pertarungan, tetapi justru harus menanggung akibat paling berat. Keluargakehilangan anggota yang menjadi sumber penghidupan, anak-anak kehilangan orang tua, sementara masyarakat di wilayah terdampak kehilangan rasa aman untukberaktivitas. Jika kondisi semacam ini terus berulang, pembangunan di Tanah Papua juga akan menghadapi hambatan yang semakin besar. Lebih jauh, kekerasan terhadap petugas pelayanan publik memiliki dampak yang jauhmelampaui korban langsung. Ketika pegawai pertanian takut masuk ke wilayah pedalaman, program bantuan pertanian dapat terhambat. Ketika tenaga pelayananmerasa tidak aman, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan turutdirugikan. Dengan demikian, kekerasan bersenjata bukan hanya merampas nyawamanusia, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan, pembangunan, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi penegakan hukum, langkah aparat untuk mengejar pelaku merupakan bagianpenting dalam menghadirkan keadilan. Polisi telah memeriksa saksi yang selamat dan mengantongi ciri-ciri terduga pelaku. Olah tempat kejadian perkara juga menemukantiga selongsong peluru serta jejak darah yang dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan. Fakta-fakta tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti sehingga proses hukum terhadap pelaku memiliki dasar yang kuat. Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikan bahwa pengejaran terhadappelaku tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat. Ketegasantidak berarti mengabaikan prinsip hukum dan HAM. Sebaliknya, tindakan tegas yang terukur dan berdasarkan hukum justru menjadi cara untuk menunjukkan bahwa negara mampu melindungi warga sekaligus menjaga standar kemanusiaan dalam penanganankonflik. Peristiwa Jayawijaya harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindunganterhadap masyarakat sipil di seluruh wilayah rawan konflik Papua. Tidak boleh adapembenaran terhadap pembunuhan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan. Perbedaan pandangan politik, tuntutan kelompok, ataupun alasan apa pun tidak dapatmenjadi legitimasi untuk menghilangkan nyawa manusia….
Riau – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak puluhan hingga ratusan hektare area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan. Tindakan keras ini berawal dari instruksi langsung kepala negara yang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi perusahaan pemicu bencana tersebut. “Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh…
Oleh: Aziz Rahman *) Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi generasi muda Indonesia. Kenaikan harga properti, keterbatasan uang muka, serta akses pembiayaan yang belum sepenuhnya ramah bagi pekerja muda membuat impian memiliki rumah kerap tertunda. Di sisi lain, kebutuhan hunian terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang mulai memasuki fase membangun keluarga dan…
