Category Collection

Popular

Sekolah Rakyat Prioritaskan Desil 1–2 Berbasis Data DTSEN

Sekolah Rakyat Prioritaskan Desil 1–2 Berbasis Data DTSEN

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif,…

Read More
Pemerintah Fokuskan Sekolah Rakyat bagi Kelompok Desil Terbawah

Pemerintah Fokuskan Sekolah Rakyat bagi Kelompok Desil Terbawah

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau masyarakat pada kelompok desil terbawah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Penajaman sasaran ini dilakukan agar intervensi negara benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis…

Read More
Menyasar Desil Terbawah, Sekolah Rakyat di Jalur yang Tepat

Menyasar Desil Terbawah, Sekolah Rakyat di Jalur yang Tepat

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, negara secara terarah menyasar anak-anak dari keluarga pada desil terbawah agar memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dukungan sosial lainnya. Kebijakan ini lahir dari evaluasi berkelanjutan atas berbagai program perlindungan sosial…

Read More
Penajaman Sasaran Sekolah Rakyat melalui Pendekatan Desil

Penajaman Sasaran Sekolah Rakyat melalui Pendekatan Desil

Oleh Marlinda Kusuma )* Penajaman sasaran Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen afirmatif negara untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak bangsa dalammemperoleh pendidikan yang…

Read More
Proyek Biorefinery dan Bioethanol Mulai Beroperasi, Perkuat Ketahanan Energi Hijau

Proyek Biorefinery dan Bioethanol Mulai Beroperasi, Perkuat Ketahanan Energi Hijau

Jakarta – Proyek biorefinery dan bioethanol yang dikembangkan oleh Pertamina bersama Danantara Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya terbarukan dan ekonomi sirkular. Pengoperasian proyek ini tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat bauran energi nasional,…

Read More
Papua Disiapkan Jadi Sentra Energi, Pemerintah Dorong Pemerataan Manfaat

Papua Disiapkan Jadi Sentra Energi, Pemerintah Dorong Pemerataan Manfaat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menjadikan Papua sebagai salah satu sentra energi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik…

Read More
Papua dan Arah Baru Kebijakan Swasembada Energi Berkeadilan

Papua dan Arah Baru Kebijakan Swasembada Energi Berkeadilan

Oleh: Ahmad Rizal Wardhana )* Papua selama ini kerap diposisikan sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pengelolaan sumber daya tersebut. Paradigma lama yang menempatkan Papua sekadar sebagai lumbung bahan mentah kini mulai bergeser. Pemerintah mendorong arah baru kebijakan yang menempatkan Papua sebagai episentrum swasembada energi berkeadilan. Di tengah…

Read More
Menopang Ketahanan Energi Hijau melalui Pengembangan Biorefinery dan Bioethanol

Menopang Ketahanan Energi Hijau melalui Pengembangan Biorefinery dan Bioethanol

Oleh : Ricky Rinaldi* Ketahanan energi nasional kini semakin ditopang oleh kemampuan Indonesia membangun sistem energi bersih, berkelanjutan, dan kompetitif. Pemerintah secarastrategis menempatkan pengembangan biorefinery dan bioetanol sebagai bagianintegral dari agenda transisi energi nasional, sekaligus fondasi penting dalammemperkuat ketahanan energi hijau jangka panjang. Energi terbarukan dipandang sebagai pilar utama pembangunan energi masa depan. Pengembangan biorefinery dan bioetanol menjadi langkah konkret untukmemperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik, meningkatkan nilaitambah sektor pertanian dan industri, serta mendorong pengurangan emisi karbonsecara progresif. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah dalam membangunsistem energi nasional yang modern, ramah lingkungan, dan tetap mendorongpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transisi energi harus menjadiagenda nasional yang berorientasi pada kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilanantargenerasi. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi bersihtidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi hari ini, tetapi juga menjaga hakgenerasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan sumber daya yang lestari. Pengembangan biorefinery dan bioethanol membuka ruang transformasi strukturaldalam sektor energi. Biorefinery memungkinkan pengolahan bahan baku hayatimenjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari bahan bakar nabati, bahankimia hijau, hingga produk turunan industri lainnya. Sementara itu, bioethanol berperan sebagai substitusi bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memperluas portofolio energi nasional berbasis sumber daya terbarukan. Peran strategis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadipenguat arah kebijakan negara dalam mempercepat pengembangan energi hijau. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas biorefinery dan peningkatan kapasitas produksi bioethanol sebagai bagian dari upaya sistematisuntuk membangun kemandirian energi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwatransisi energi tidak bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkahkonkret dan terukur. Pengembangan biorefinery dan bioethanol juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sektor ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat basis industri nasional. Pemerintah memandang bahwatransformasi energi hijau harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomidomestik, sehingga manfaat transisi energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah penghasil bahan baku hayati. Selain itu, kebijakan ini memperkuat peran petani dan pelaku usaha lokal dalamrantai pasok energi nasional. Bahan baku bioethanol dan biorefinery yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan memberikan nilaitambah bagi sektor primer, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Negara memastikan bahwa transisi energi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakattertentu, tetapi justru menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam konteks global, pengembangan biorefinery dan bioethanol memperkuat posisiIndonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang bahwa kemandirian energiberbasis sumber daya terbarukan akan meningkatkan daya tawar Indonesia di forum internasional, sekaligus memperkuat reputasi negara sebagai mitra strategis dalamupaya global menurunkan emisi karbon. Pemerintah juga menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prinsiputama dalam pengembangan energi hijau. Pengelolaan bahan baku dilakukandengan pendekatan berkelanjutan, menghindari deforestasi, serta menjagakeseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pembangunan biorefinery dan bioethanol tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menjaga kelestarianlingkungan hidup dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swastamenjadi kunci keberhasilan pengembangan energi hijau nasional. Pemerintahmemperkuat regulasi, insentif, serta kerangka pembiayaan untuk mendorongpercepatan investasi di sektor biorefinery dan bioethanol. Pola kolaboratif inimemastikan bahwa transisi energi berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan pengembangan biorefinery dan bioethanol juga diarahkan untukmemperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi volatilitas pasar energi global. Dengan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pemerintah mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan pasokan energi internasional….

Read More
Pemerintah Buka Peluang MBG Disalurkan saat Sahur di Pesantren Selama Ramadan

Pemerintah Buka Peluang MBG Disalurkan saat Sahur di Pesantren Selama Ramadan

Jakarta – Pemerintah membuka peluang penyesuaian penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren selama Ramadan 1447 Hijriah, termasuk kemungkinan distribusi untuk sahur, guna memastikan program tetap berjalan tanpa mengganggu ibadah puasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penyesuaian teknis tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun…

Read More
Selama Bulan Puasa, Penyaluran MBG Diadaptasi agar Tetap Tepat Sasaran

Selama Bulan Puasa, Penyaluran MBG Diadaptasi agar Tetap Tepat Sasaran

Jakarta – Selama bulan suci Ramadan, mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami sejumlah penyesuaian guna memastikan manfaatnya tetap tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Adaptasi ini dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan asupan gizi kelompok penerima manfaat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kepala…

Read More