Category Collection

Popular

Pemerintah Percepat Hilirisasi Peternakan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Pemerintah Percepat Hilirisasi Peternakan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi peternakan sebagai strategi konkret memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan rantai produksi pangan tidak berhenti di hulu, tetapi terintegrasi hingga ke pasar sehingga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa percepatan implementasi…

Read More
Hilirisasi Komoditas Lokal Perkuat Target Ketahanan Pangan

Hilirisasi Komoditas Lokal Perkuat Target Ketahanan Pangan

Maluku – Hilirisasi komoditas lokal menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini menekankan pergeseran dari penjualan bahan mentah ke pengolahan yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah. Arah tersebut mulai terlihat dengan dimulainya proyek hilirisasi komoditas unggulan seperti pala dan kelapa di Kabupaten Maluku Tengah. Gubernur…

Read More

Value Chain Pangan: Peran Hilirisasi dalam Ketahanan Pangan Nasional 

Oleh: Asep Faturahman)* Penguatan value chain pangan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Rantai nilai pangan tidak hanya mencakup proses produksi di sektor hulu, tetapi juga distribusi, pengolahan, hingga konsumsi di sektor hilir. Dalam konteks ini, hilirisasi memegang peran strategis sebagai penghubung yang mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, sekaligus…

Read More

Hilirisasi sebagai Jalan Kedaulatan Pangan Nasional

Oleh : Rivka Mayangsari*) Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional kini semakin menemukan pijakan kuat melalui kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, hilirisasi tidak lagi sekadar pilihan kebijakan ekonomi, melainkan strategi fundamental untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik dalam sektor pangan maupun energi. Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan jalan kebangkitan bangsa…

Read More
Pemerintah Percepat RUU Ketenagakerjaan, Jawab Kebutuhan Buruh dan Dunia Kerja

Pemerintah Percepat RUU Ketenagakerjaan, Jawab Kebutuhan Buruh dan Dunia Kerja

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat melalui percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai strategis di tengah dinamika global dan perubahan pola kerja yang semakin cepat, termasuk akibat digitalisasi dan transformasi industri. RUU ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil buruh sekaligus memberikan…

Read More
RUU Ketenagakerjaan Didorong Rampung, Komitmen Negara Lindungi Buruh

RUU Ketenagakerjaan Didorong Rampung, Komitmen Negara Lindungi Buruh

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan buruh sekaligus menciptakan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dirampungkan pada tahun ini dengan substansi yang berpihak kepada pekerja. “Kalau bisa, tahun…

Read More

Optimisme terhadap RUU Ketenagakerjaan yang Lebih Berkeadilan

Oleh : Doni Wicaksono )* Optimisme terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan semakin menguat di tengah dinamika pembangunan ekonomi nasional yang terus bergerak maju. RUU ini dipandang sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang penuh tantangan, mulai dari…

Read More

Fair Rules, Fair Work RUU Ketenagakerjaan untuk Generasi Pekerja

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis menuntut adanya regulasi yang adaptif, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah transformasi ekonomidigital, meningkatnya fleksibilitas kerja, serta tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadimomentum penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentinganpekerja dan dunia usaha. “Fair Rules, Fair Work” menjadi relevan untukmenggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keadilan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi nasional. RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas diharapkan menjadi jawaban atas berbagaipersoalan klasik yang selama ini membayangi hubungan industrial di Indonesia, sepertiketimpangan perlindungan pekerja, ketidakpastian status kerja, hingga tantanganproduktivitas. Dalam konteks ini, regulasi baru harus mampu menghadirkan kepastianhukum yang jelas sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuhdan berinovasi. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaanyang baru harus dirancang secara adil dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yakni perlindungan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Regulasi yang terlaluberat sebelah berpotensi menimbulkan masalah baru, baik berupa meningkatnyapengangguran maupun melemahnya daya saing industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menjadi kunci agar hubungan industrial dapat berjalanharmonis dan produktif. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistemketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi generasi pekerja muda yang kinimendominasi pasar tenaga kerja. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbedadibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan bekerja secara fleksibel, keterbukaan terhadap teknologi, serta ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan antarakehidupan kerja dan pribadi. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi besar dari generasi inibisa terhambat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadappercepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebutdapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindunganterhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintahmemandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunannasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensimenjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangantersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasibaru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaatpembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan RancanganUndang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaikiketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisionalhingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruhspektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal inimenjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalahinkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisilain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahamanterhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudahdipahami menjadi kebutuhan mendesak. Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalambentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, sepertijaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpapengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasiyang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antarapemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama….

Read More
CKG Perkuat Kesehatan Berkualitas Lansia, Hidup Lebih Sehat dan Produktif

CKG Perkuat Kesehatan Berkualitas Lansia, Hidup Lebih Sehat dan Produktif

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan preventif. Program ini diarahkan untuk mendukung deteksi dini risiko kesehatan serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih terukur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa CKG merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan angka harapan…

Read More
CKG Hadirkan Kesehatan Berkualitas hingga Wilayah Terpencil

CKG Hadirkan Kesehatan Berkualitas hingga Wilayah Terpencil

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas hingga ke wilayah terpencil melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memastikan pemerataan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat pendekatan preventif di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Program CKG tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menekankan pentingnya…

Read More