JAKARTA — Pemerintah memperkuat langkah penindakan terhadap serangan spam komentar judi online (judol) di media sosial, seiring temuan bahwa modus tersebut kini menyasar akun-akun berinteraksi tinggi, termasuk influencer daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan target serangan telah bergeser dari akun resmi pemerintah ke akun dengan tingkat keterlibatan (engagement) tinggi. “Target utama bergeser. Distribusi…

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat resiliensi ekosistem media nasional melalui kolaborasi dengan Meta dalam upaya menekan penyebaran konten spam yang berkaitan dengan judi daring di berbagai platform digital. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan terpercaya bagi masyarakat. Kerja sama tersebut difokuskan pada…

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa penyempurnaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan 3 juta rumah. Melalui kebijakan baru yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah subsidi agar dapat dijangkau oleh lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal dan mitra pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan perumahan…

Oleh: Bagas Nurahman)* Kebijakan memperluas akses rumah subsidi bagi mitra ojek daring menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus memberikan pengakuan yang lebih nyata terhadap peran pekerja sektor informal dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah,…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) semakin menunjukkan kemajuan melalui reformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Pembaruan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi langkah administratif dalampengelolaan data perkreditan nasional, tetapi juga merupakan bentuk dukungan nyataterhadap percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda strategispemerintah. Selama ini, akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kerapmenghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang banyak dikeluhkan adalahadanya catatan kredit bernilai kecil di dalam SLIK yang tetap memengaruhi proses penilaian kelayakan calon debitur. Padahal, tidak sedikit masyarakat yang telahmelunasi kewajibannya atau hanya memiliki tunggakan dalam nominal sangat kecilsehingga tidak lagi mencerminkan kemampuan finansial mereka secara keseluruhan. Menjawab tantangan tersebut, OJK melakukan optimalisasi SLIK dengan menghadirkansejumlah pembaruan penting. Kebijakan ini mencakup percepatan pembaruan data kredit yang telah dilunasi menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasandilakukan. Selain itu, informasi debitur yang ditampilkan kini menerapkan ambang batas nominal di atas Rp1 juta sehingga data yang digunakan dalam proses analisis kreditmenjadi lebih proporsional dan relevan. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sistem informasi perkreditannasional.  Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwaoptimalisasi SLIK merupakan komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas penyalurankredit dan pembiayaan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, penyempurnaan sistemtersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat yang selama inimasih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal. Ia juga menilai bahwa informasi debitur yang lebih akurat, mutakhir, dan relevan akanmembantu lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan secara lebih cepatsekaligus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.  Reformasi tersebut memiliki arti strategis bagi keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Program yang bertujuan meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakatmembutuhkan ekosistem pembiayaan yang mampu menjangkau calon penerimamanfaat secara lebih luas. Apabila sistem informasi kredit mampu memberikangambaran yang lebih objektif mengenai kondisi debitur, maka proses pengajuan KPR subsidi dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penilaian risiko. Sebelumnya, pemerintah bersama OJK juga telah menyepakati bahwa masyarakatyang memiliki catatan kredit dalam SLIK dengan nominal di bawah Rp1 juta tetap dapatmengajukan KPR subsidi. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakatyang selama ini terkendala oleh catatan kredit bernilai kecil meskipun secara ekonomitelah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakanbahwa keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat karena membukakembali kesempatan memperoleh rumah subsidi bagi warga yang sebelumnyaterkendala oleh catatan kredit bernilai kecil. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakantersebut merupakan hasil koordinasi dan pembahasan yang intensif antaraKementerian PKP dengan OJK hingga akhirnya memperoleh kesepakatan bersama. Menurutnya, pelonggaran aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahmenghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilanrendah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.  Optimalisasi SLIK juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri jasakeuangan. Dengan pembaruan data pelunasan yang berlangsung lebih cepat, lembagapembiayaan dapat memperoleh informasi debitur secara real time sehingga proses verifikasi menjadi lebih efisien. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat persetujuankredit, mengurangi hambatan administratif, sekaligus meningkatkan kualitaspengambilan keputusan oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Bagi masyarakat, reformasi ini menghadirkan kepastian bahwa riwayat kredit akandiperbarui dalam waktu yang lebih singkat setelah kewajiban diselesaikan. Dengandemikian, masyarakat tidak lagi harus menunggu terlalu lama agar status pelunasannyatercermin dalam sistem ketika hendak mengajukan pembiayaan baru. Perubahantersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen karena memastikan data yang digunakan oleh lembaga keuangan selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisisebenarnya. Di sisi lain, kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara perluasan aksespembiayaan dengan prinsip prudential banking. Reformasi SLIK bukan berartimelonggarkan seluruh persyaratan kredit, melainkan menyempurnakan kualitasinformasi yang digunakan dalam proses analisis. Lembaga jasa keuangan tetapmemiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar, profilrisiko, pendapatan, serta berbagai aspek lainnya sebelum memberikan persetujuanpembiayaan. Data OJK menunjukkan bahwa SLIK saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari dua ribupelapor yang terdiri atas perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga keuanganmikro, koperasi simpan pinjam, hingga perusahaan modal ventura. Tingginyapenggunaan sistem tersebut, yang mencapai rata-rata puluhan juta permintaaninformasi debitur setiap bulan, menunjukkan bahwa SLIK telah menjadi infrastrukturpenting dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Denganpenyempurnaan yang dilakukan, sistem tersebut diharapkan mampu mendukungpertumbuhan kredit yang sehat sekaligus memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM dan sektor perumahan.  *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perang melawan judi daring memasuki babak baru. Jika sebelumnya penyebaran promosi perjudian digital lebih banyak dilakukan melalui situs web, pesan singkat, atau iklan terselubung, kini para pelaku memanfaatkan ruang yang selama ini dianggap aman oleh publik, yakni kolom komentar media sosial. Fenomena tersebut semakin masif seiring tingginya perhatian masyarakat terhadap perhelatan…

*) Oleh : Dian Amanda Sasmi Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakatmemperoleh dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka ruangpartisipasi publik yang lebih luas, mempercepat arus komunikasi, dan mendorongpertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantanganbaru berupa meningkatnya penyebaran konten ilegal, termasuk promosi judi daring yang kiniberkembang melalui berbagai modus.  Mencermati perkembangan digital sepanjang 2026, munculnya pola baru berupa penyebaranspam promosi judi daring di kolom komentar media sosial milik media massa, instansipemerintah, tokoh publik, hingga kreator konten. Fenomena tersebut dinilai tidak hanyamengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengancam kualitas ruang informasidigital. Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan resiliensi media digital sebagaibagian penting dari strategi menjaga ekosistem digital nasional yang sehat, aman, dan produktif.  Pemerintah memandang bahwa perang melawan judi daring tidak lagi cukup dilakukanmelalui pemblokiran situs web semata. Seiring berkembangnya teknologi, pelaku kejahatandigital terus mengubah pola operasinya dengan memanfaatkan algoritma media sosial, jaringan bot otomatis, hingga kolom komentar pada akun-akun yang memiliki jangkauanpublik tinggi. Modus tersebut memungkinkan promosi perjudian menjangkau jutaanpengguna tanpa harus membangun platform sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa ancamanterhadap ruang digital kini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebihkolaboratif antara pemerintah, platform digital, media massa, serta masyarakat sebagaipengguna internet. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terusmemperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih adaptifterhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, lonjakan spam promosi judi daring yang terjadi pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa pelaku kejahatan digital terus mencaricelah baru untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi dengan berbagai platform digital agar sistem moderasi, deteksi akunbot, serta penyaringan komentar dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga membentuk timbersama dengan Meta untuk mempercepat penanganan spam promosi judi daring yang banyak ditemukan pada Instagram dan Facebook. Langkah tersebut menjadi bagian daristrategi membangun ruang digital yang lebih aman tanpa mengurangi kebebasan masyarakatdalam memanfaatkan media sosial secara produktif.  Selain memperkuat kolaborasi dengan platform digital, pemerintah juga meningkatkanintensitas penindakan terhadap konten perjudian. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa selamaperiode 1–28 Juni 2026 pemerintah telah menangani lebih dari 126 ribu konten bermuatanjudi daring di berbagai platform digital. Secara keseluruhan, jutaan konten perjudian telahdiputus aksesnya dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari komitmen pemerintahmenjaga ruang digital nasional. Menurut Alexander, keberhasilan pemberantasan judi daring tidak hanya bergantung pada kemampuan memblokir konten, tetapi juga pada kecepatanmendeteksi pola penyebaran baru yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologidigital.  Dalam konteks tersebut, media digital memiliki posisi yang semakin strategis. Media tidaklagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi salah satu bentengutama dalam menjaga kualitas ruang publik digital. Pemerintah memandang bahwa resiliensimedia harus dibangun melalui kemampuan mempertahankan standar jurnalistik, memperkuatsistem moderasi, meningkatkan keamanan siber, serta menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus konten yang diproduksi secara otomatis. Ketika akun media menjadisasaran spam promosi judi daring, tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga perlindungan terhadap kepercayaan publik yang menjadi modal utamaindustri media. Penguatan resiliensi media menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahananruang digital di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Pemanfaatan AI telah membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa semakin masifnyapenyebaran konten ilegal melalui otomatisasi akun bot, jaringan spam, hingga promosi judidaring. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan AI secarabertanggung jawab untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat penindakan terhadapaktivitas digital…

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 telah dipersiapkan secara menyeluruh agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan optimal. Persiapan tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, hingga penguatan karakter di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung pengembangan program dengan…

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan kesiapan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 melalui pembekalan daring kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat, terdiri atas 166 kepala sekolah di titik eksisting dan 25 kepala sekolah di titik baru beberapa waktu lalu. Sebelum menyampaikan arahannya, Gus Ipul memaparkan hasil…