Stabilitas Keamanan Kunci Percepatan Pembangunan Papua
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali menunjukkan…
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali menunjukkan wajah kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga merampas hak hidup masyarakat sipil dan mengganggu denyut pembangunan. Penembakan pesawat perintis Smart Air PK-SNR di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menjadi bukti bahwa aksi kekerasan tersebut…
Oleh : Loa Murib )* Otonomi Khusus Papua pada hakikatnya bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkaninstrumen afirmatif negara untuk memastikan keadilan pembangunan bagi Orang Asli Papua. Di antara berbagai sektor strategis, pendidikan menempati posisi paling fundamental karena menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Implementasi Otsus di bidang pendidikan, baik melalui skema beasiswa, bantuan operasional, maupun program afirmasi lainnya, semakin menegaskankomitmen negara dalam membuka akses seluas-luasnya bagi generasi muda Papua untuk tumbuh, belajar, dan bersaing di tingkat nasional maupun global. Di Kabupaten Biak Numfor, program beasiswa yang bersumber dari dana Otsus dan dukungan program nasional telah memberikan kepastian bagi ribuan siswa darikeluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat memastikan distribusi Program Indonesia Pintar dan Kartu Biak Pintar berjalan tepat sasaran, termasuk bagi siswa di wilayah terpencil yang selama inimenghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Pemerintah daerahmenggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara, terutama BRI dan BNI, guna mempercepat pembukaan rekening siswa penerima manfaat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamaruddin, menegaskanbahwa proses administrasi pencairan bantuan telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung paling lambat Februari 2026 sehingga para siswa dapat segeramemanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan pendidikan. Ia juga menjelaskan bahwakepala sekolah di daerah sulit akses diberi kewenangan untuk mengambil bukutabungan dan menyerahkannya langsung kepada orang tua siswa tanpa menyentuhfisik dana bantuan, sebagai langkah menjaga transparansi dan akuntabilitaspenyaluran. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalammemastikan bantuan Otsus benar-benar diterima oleh yang berhak tanpa hambatanbirokrasi yang berbelit. Sekitar 6.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK di Biak Numfor telah diajukansebagai penerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan jenjangpendidikan. Dana Otsus juga dimanfaatkan untuk memperkuat Kartu Biak Pintar sebagai pelengkap pembiayaan pendidikan daerah. Skema ini memperlihatkan bahwaOtsus tidak berhenti pada tataran kebijakan normatif, tetapi diterjemahkan dalamlangkah teknis yang konkret dan terukur. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi lintas sektor, potensi kebocoran dapat diminimalkan sehingga manfaatnyadirasakan secara luas. Dampak Otsus pendidikan tidak berhenti pada jenjang dasar dan menengah. Pada tingkat pendidikan tinggi, beasiswa Otsus telah membuka jalan bagi putra-putri Papua untuk menempuh studi di perguruan tinggi bergengsi, termasuk di luar negeri. Pengalaman Cecilia Novani Mehue yang menempuh pendidikan S1 dan S2…
Jakarta – Percepatan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi kembali digencarkan pemerintah sebagai bagian dari strategi memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, pada 8 Maret 2026. Program ini telah dilaporkan kepada…
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai bagian dari strategi besar memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini dinilai semakin relevan di tengah keterbatasan lahan perkotaan dan tingginya kebutuhan rumah di kota-kota besar. Kota Bandung menjadi salah satu titik awal realisasi proyek hunian vertikal bersubsidi yang diharapkan…
Oleh: Dewi Lestari Putri* Transformasi pembangunan hunian perkotaan memasuki fase yang semakinprogresif dengan ditegaskannya rumah susun subsidi sebagai solusi strategis bagimasyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah pertumbuhan kota yang pesat dankebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, kebijakan pembangunan hunianvertikal menjadi jawaban visioner yang tidak hanya realistis, tetapi juga berpihakpada rakyat kecil. Langkah yang ditempuh Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahandan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyiapkan skema rusun subsidi bersamaDanantara menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar menetapkan target, melainkan memastikan realisasi konkret di lapangan. Rusun subsidi kini diposisikan sebagai instrumen pemerataan akses hunian di kawasan perkotaan. Hunian vertikal memungkinkan optimalisasi lahan secara efisiensekaligus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tertata, modern, danterintegrasi dengan fasilitas publik. Pemerintah memahami bahwa tantangan kotabesar memerlukan pendekatan berbeda dari pola pembangunan rumah tapak. Karena itu, penguatan rusun subsidi menjadi langkah adaptif yang selaras dengandinamika urbanisasi dan kebutuhan generasi produktif. Komitmen kuat tersebut terlihat dari penegasan Maruarar Sirait bahwa tahun 2026 menjadi momentum aksi nyata pembangunan rusun subsidi. Ia menekankanpentingnya memastikan program perumahan benar-benar berdampak langsung bagirakyat kecil. Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menempatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaiprioritas utama pembangunan nasional. Dalam kerangka besar itu, rusun subsidibukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasisosial dan ekonomi bangsa. Kolaborasi dengan dunia usaha melalui Danantara menunjukkan pendekatan baruyang lebih progresif dan inklusif. Sinergi pemerintah dan sektor swasta membukaruang percepatan pembangunan tanpa mengurangi orientasi pelayanan publik. Skema kolaboratif ini memperluas kapasitas pembiayaan, meningkatkan efisiensipelaksanaan, dan memastikan standar kualitas tetap terjaga. Dengan dukunganregulasi yang matang dan koordinasi lintas lembaga, model kemitraan ini menjadicontoh bahwa pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan selaras denganprinsip tata kelola yang baik. Pengembangan rusun subsidi yang terintegrasi dengan kawasan industrimenghadirkan nilai strategis yang signifikan. Hunian yang berada dekat denganpusat aktivitas ekonomi memungkinkan pekerja menekan biaya transportasi danmeningkatkan produktivitas. Model ini menciptakan ekosistem perkotaan yang lebihefisien, di mana tempat tinggal dan tempat kerja saling terhubung secara fungsional. Dengan demikian, rusun subsidi tidak hanya menyediakan ruang tinggal, tetapi jugamendukung mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja. Realisasi pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi bukti konkret bahwa program ini bergerak menuju implementasi nyata. Proyek tersebut dirancang sebagai model hunian vertikal terjangkau yang dapatdireplikasi di berbagai kota besar lainnya. Kepastian tata kelola dan kesiapan lahanmemperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan efektifdan tepat sasaran. Target pembangunan ratusan unit pada 2026 semakinmempertegas orientasi kebijakan dari perencanaan menuju hasil yang terukur. Rusun subsidi juga dirancang untuk melengkapi berbagai inisiatif perumahan rakyatlainnya, seperti rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya. Pendekatankomprehensif ini menunjukkan bahwa pemerintah membangun sistem perumahannasional yang inklusif dan berlapis. Masyarakat memiliki pilihan hunian sesuaikebutuhan dan kemampuan, sementara negara memastikan setiap segmenmemperoleh akses yang adil. Dengan demikian, kebijakan perumahan tidak lagibersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka pembangunan yang menyeluruh. Kepercayaan diri terhadap kualitas hunian vertikal dalam negeri semakin menguat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bahkan menilai bahwa standar rumah susundi Jakarta sangat baik dan mampu bersaing dengan hunian sejenis di Singapura. Pernyataan ini mencerminkan optimisme bahwa rusun subsidi bukan hunian kelasdua, melainkan tempat tinggal modern dengan fasilitas memadai, tata ruang yang nyaman, dan pengelolaan profesional. Citra positif ini penting untuk menghapusstigma lama terhadap hunian vertikal bersubsidi. Dari sisi ekonomi makro, pembangunan rusun subsidi memiliki dampak bergandayang luas. Sektor konstruksi bergerak, industri bahan bangunan tumbuh, danlapangan kerja tercipta. Perputaran ekonomi di kawasan sekitar proyek meningkat, mendorong aktivitas usaha kecil dan menengah. Dalam jangka panjang, penyediaanhunian layak memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kualitas kesehatanmasyarakat, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Hunian yang aman dan nyaman menjadi fondasi penting bagi generasi produktifyang berdaya saing. Narasi besar yang dibangun pemerintah jelas dan konsisten: rusun subsidi adalahsolusi hunian perkotaan yang konkret, terencana, dan berorientasi padakesejahteraan rakyat. Dari target menuju realisasi, program ini memperlihatkankeseriusan negara menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasarmasyarakat. Dengan kepemimpinan yang tegas, kolaborasi lintas sektor, danperencanaan matang, rusun subsidi berpotensi menjadi tonggak reformasiperumahan nasional. Kota-kota Indonesia diarahkan menjadi lebih tertata, inklusif, dan produktif, sementara masyarakat berpenghasilan rendah memperolehkesempatan nyata untuk memiliki hunian layak di lokasi strategis. Optimisme terhadap keberhasilan program ini bukan tanpa dasar. Fondasi regulasiyang dipersiapkan secara matang, dukungan politik yang kuat, serta partisipasidunia usaha menjadi kombinasi yang solid. Rusun subsidi bukan sekadar bangunanbertingkat, melainkan simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap wargamemiliki tempat tinggal yang bermartabat. Dengan langkah yang terukur dankonsisten, solusi hunian vertikal ini diyakini mampu menjawab tantangan perkotaansekaligus memperkuat arah pembangunan Indonesia yang berkeadilan danberkelanjutan. *Penulis merupakan Peneliti Perkotaan dan Permukiman
Oleh: Dhita Karuniawati )* Penyediaan hunian terjangkau menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan rumah layak huni semakin mendesak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketimpangan akses terhadap perumahan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga berpengaruh pada produktivitas, kesehatan, hingga…
Jakarta – Tekanan inflasi pada periode Ramadan 2026 hingga Idulfitri 1447 Hijriah diproyeksikan tetap berada dalam koridor yang aman. Bank Indonesia (BI) memastikan lonjakan permintaan musiman yang terjadi setiap tahun masih dapat dikelola melalui koordinasi kebijakan yang solid dan stabilitas pasokan pangan. Optimisme ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah dinamika global yang…
JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga saat Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, meskipun tekanan inflasi diperkirakan meningkat secara musiman. Berbagai langkah terkoordinasi antara otoritas moneter dan kementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran…
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Inflasi yang terkendali pada bulan Ramadan menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ramadan identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama pada komoditas pangan, sandang, serta kebutuhan penunjang ibadah dan tradisi sosial. Dalam kondisi normal, lonjakan permintaan tersebut berpotensi memicu tekanan harga. Namun ketika inflasi tetap…
Oleh Aulia Rahmah )* Menjaga stabilitas inflasi di tengah momentum Ramadan merupakan langkah strategispemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ramadan dan Idul Fitri selalu identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat, terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, konsistensi kebijakan dan koordinasiantarlembaga menjadi kunci agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kenaikan harga yang membebani daya beli masyarakat. Komitmen pemerintah dan otoritas moneter untuk memastikan…