Category Collection

Popular

Pemberlakuan PP Tunas Dorong Platform Lebih Bertanggung Jawab

Oleh: Elvina Saras )* Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.  PP Tunas tidak diarahkan untuk membatasi peran anak maupun orang tua, melainkan menitikberatkan pada tanggung jawab platform digital sebagai penyedia layanan yang selama…

Read More

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )* Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalamPelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalammemperkuat perlindungan anak di ruang digital.  Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligusmenegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagairisiko di dunia maya. Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitaspenggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintahmemandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkantelah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukanpengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untukmemastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwakeberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhanplatform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruhketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujudsecara optimal. Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalampengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usiapengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan aksesberdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggungjawab platform digital juga mencakup perlindungan data pribadi anak, moderasi konten, dan transparansi algoritma sebagai bagian dari standaroperasional baru. Regulasi PP Tunas menekankan pentingnya edukasi dan literasi digital bagi anak dan orang tua. Peran platform digital tidak hanya sebagaipenyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawabmeningkatkan pemahaman pengguna terhadap risiko digital. Mekanismepengaduan dan audit kepatuhan dalam PP Tunas menjadi saranapengawasan yang memastikan pelaksanaan regulasi berjalan konsisten. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuatimplementasi PP Tunas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana. Kebijakan turunan tersebutmemastikan setiap ketentuan dalam PP Tunas dapat dijalankan secarateknis oleh platform digital. Komitmen pemerintah terlihat dari upayamenyelaraskan kebijakan dengan praktik operasional di lapangan. Pemberlakuan PP Tunas pada 28 Maret 2026 membawa perubahansignifikan dalam pengelolaan akses anak terhadap platform digital. Ketentuan dalam PP Tunas melarang platform untuk memfasilitasipembuatan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kewajiban platform digital juga mencakup penonaktifan akun yang dinilai berisiko tinggi bagikelompok usia tersebut. Kebijakan PP Tunas diterapkan secara bertahap untuk memberikan ruangadaptasi bagi platform digital. Tahap awal implementasi mencakupsejumlah platform besar seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Roblox sebagai prioritas pengawasan….

Read More

Implementasi PP TUNAS, Platform Digital Wajib Lindungi Pengguna Anak

Jakarta – Pemerintah akan mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 28 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital, dengan menempatkan tanggung jawab besar pada platform digital untuk memastikan keamanan pengguna usia dini. Komisi Perlindungan…

Read More

PP TUNAS Berlaku, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai 28 Maret 2026 lalu. Kebijakan ini menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas platform berisiko tinggi. Langkah…

Read More

MBG Jadi Investasi Strategi Pemerintah Bangun Kualitas SDM

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Di saat banyak negara menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik, pemerintah justru menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program tersebut sebagai prioritas nasional. Presiden…

Read More

MBG Dinilai Jadi Pilar Strategis Keadilan Sosial Nasional

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah terus menguat sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam mendorong keadilan sosial nasional. Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga pangan dan perlambatan ekonomi dunia, program ini dinilai menjadi langkah konkret negara dalam memastikan pemerataan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Prabowo…

Read More

MBG dan Fondasi Keadilan Sosial Berbasis Human Capital

*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifatkaritatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunanmanusia sebagai inti dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan ketimpangan gizi, stunting, dan rendahnyakualitas sumber daya manusia di sejumlah wilayah, MBG hadir sebagai jawabankonkret yang berbasis pada pendekatan human capital. Program ini mencerminkanpergeseran paradigma dari pembangunan berbasis fisik menuju pembangunan yang berfokus pada kualitas manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyasar kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merancang fondasijangka panjang bagi keadilan sosial yang lebih merata. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, investasi pada manusia menjadi prasyarat mutlak untukmenjaga daya saing nasional. Selanjutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa fokus utama MBG adalah peningkatan asupan gizi anak, penurunan angka gizi buruk dan anemia, sertapemerataan akses terhadap nutrisi yang layak. Pernyataan ini menunjukkan bahwapemerintah memahami akar persoalan ketimpangan bukan semata pada aksesekonomi, tetapi juga pada kualitas konsumsi masyarakat sejak usia dini. Ketika anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang, maka potensi kognitif danfisik mereka berkembang secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan berdampaklangsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas di masa depan. Dengan kata lain, MBG berfungsi sebagai intervensi hulu yang mampu memutusrantai kemiskinan struktural yang selama ini menjadi tantangan laten. Lebih jauh, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN, Anyelir Puspa Kemala, memandang MBG sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Perspektif inimemperlihatkan bahwa program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasidalam kerangka pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada generasi masa depan. Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga diyakini mampu membukalapangan kerja baru melalui rantai pasok pangan, distribusi, hingga pengelolaanprogram di tingkat lokal. Efek berganda ini memperkuat peran MBG sebagaiinstrumen pembangunan ekonomi sekaligus sosial. Ketika partisipasi sekolahmeningkat akibat terpenuhinya kebutuhan dasar anak, maka kualitas human capital Indonesia akan mengalami akselerasi yang signifikan. Di sisi lain, komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap keberlanjutan MBG menunjukkan adanya kesadaran politik yang kuat bahwa pembangunan manusia tidakboleh ditunda. Dengan menempatkan MBG sebagai prioritas, pemerintahmenegaskan bahwa investasi terbaik bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi jugapada kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini mencerminkan keberanian untukmengambil langkah strategis yang berdampak jangka panjang, meskipunmembutuhkan konsistensi anggaran dan tata kelola yang solid. Dalam kerangka ini, MBG menjadi simbol komitmen negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut sekaligus memperkuat legitimasi negara dalam menjalankan fungsikesejahteraan sosial. Namun demikian, menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niatbaik pemerintah, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasi dan evaluasiberkelanjutan. Presiden menegaskan bahwa program ini akan terus dikembangkandengan perbaikan yang adaptif terhadap tantangan di lapangan. Pendekatan inipenting mengingat kompleksitas distribusi pangan dan keragaman kondisi geografisIndonesia. Dengan sistem monitoring yang kuat dan transparan, MBG dapatmenghindari potensi distorsi kebijakan yang sering terjadi dalam program berskalanasional. Oleh karena itu, keberlanjutan MBG harus didukung oleh tata kelola yang akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran. Lebih lanjut, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua UmumReJO for Prabowo Gibran, Ir. HM. Darmizal MS, memperkuat posisi MBG sebagaikebijakan yang memiliki legitimasi sosial. Darmizal menilai bahwa MBG merupakanmanifestasi nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, khususnya dalammenjamin pemenuhan gizi generasi masa depan. Penilaian ini relevan dengan konsepkeadilan sosial yang menekankan distribusi sumber daya secara merata danberkeadilan. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi yang mempersempit kesenjangan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, MBG berkontribusi langsung dalammenciptakan struktur sosial yang lebih inklusif. Di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu, MBG juga berperan sebagaibantalan sosial yang efektif. Ketika daya beli masyarakat tertekan, program inimemastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi tanpa tergantung padafluktuasi ekonomi keluarga. Hal ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sosialsekaligus mencegah munculnya generasi yang terdampak kekurangan gizi akibatkrisis ekonomi. Dengan kata lain, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakanpembangunan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang adaptifterhadap dinamika global. Peran ini semakin mempertegas pentingnya MBG dalamarsitektur kebijakan nasional. Di samping itu, MBG juga memiliki dimensi pemerataan wilayah yang signifikan. Program ini berpotensi menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama inimengalami keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dengan distribusi yang merata, kesenjangan antar wilayah dapat ditekan secara bertahap. Hal ini sejalandengan agenda pembangunan inklusif yang menempatkan seluruh wilayah sebagaibagian dari proses pertumbuhan nasional. Dengan demikian, MBG tidak hanyamemperbaiki kualitas individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antar wilayah di Indonesia. *) Analis Evaluasi Kinerja Program MBG.

Read More

MBG sebagai Pilar Keadilan Sosial Indonesia

Oleh: Ayu Ramadhani*) Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses gizi di berbagai wilayah Indonesia, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini merepresentasikan peran negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembangsecara optimal. MBG tidak…

Read More

Kasus Air Keras, Proses Hukum Melalui Peradilan Militer Sesuai UU

Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang tengah diselidiki oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjadi sorotan publik dan memicu perhatian luas terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Menanggapi kasus ini, Pakar Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan kasus penyiraman air keras yang dilakukan anggota TNI ke aktivis KontraS Andrie Yunus harus…

Read More

Peradilan Militer Dinilai Jamin Keadilan dan Akuntabilitas Penanganan Kasus Air Keras

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka. Sejumlah pihak menilai bahwa sistem ini, jika dijalankan dengan konsisten, justru mampu menjamin kepastian hukum…

Read More