Jakarta – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang menyasar anak dan generasi muda melalui ruang digital. Penguatan lingkungan pendidikan menjadi salah satu strategi utama agar sekolah hingga perguruan tinggi mampu menjadi benteng dalam membangun daya tahan generasi muda terhadap propaganda kekerasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengungkapkan, berdasarkan data aparat…

Jakarta – Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme serta ekstremisme berbasis kekerasan di ruang digital, terutama yang menyasar anak dan remaja. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 620 anak berusia 11–18 tahun di 34 provinsi teridentifikasi terpapar ekstremisme dan ideologi kekerasan secara daring….

Oleh: Dhita Karuniawati )* Keamanan yang relatif kondusif tidak boleh membuat negara dan masyarakat lengah terhadap ancaman terorisme. Justru ketika aksi teror jarang terjadi, kerja pencegahan harus terus berjalan agar potensi serangan dapat dihentikan sebelum berkembang menjadi kekerasan. Penangkapan 12 tersangka dugaan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di enam provinsi menjadi pengingat bahwa ancaman tersebut masih ada…

*) Oleh: Ilham Ardiansyah Keamanan nasional tidak hanya dibangun melalui kemampuan negara merespons ancaman setelah terjadi, tetapi juga melalui kapasitas mendeteksi, mencegah, dan memutus potensi ancaman sejak tahap paling awal. Dalam konteks tersebut, penindakan Densus 88 Antiteror Polri terhadap 11 tersangka dugaan tindak pidana terorisme di enam provinsi menunjukkan konsistensi aparat dalam menjalankan strategi pencegahan berbasis…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas, terutama Sumatra dan Kalimantan. Langkah ini mencakup pemadaman darat, operasi udara, pemantauan titik api, serta pencegahan kebakaran baru. Penguatan tersebut menjadi penting untuk melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan membatasi dampak kabut asap. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya…

JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat pemerintah melalui operasi darat, dukungan udara, pemantauan titik api, dan koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mempercepat pemadaman di wilayah yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Saat meninjau penanganan…

Oleh: Dwi Saputri)* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan api yang membakar vegetasi. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, kelestarian hutan, hingga habitat satwa liar. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu yang menggabungkan operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, perlindungan masyarakat, serta penanganan dampak lingkungan. Upaya tersebut terus diperkuat…

Oleh : Jonathan Janoel*) Karhutla kembali menjadi ujian serius bagi kemampuan negara menjagakeselamatan masyarakat dan lingkungan ketika musim kering meningkatkan risikokebakaran. Namun, perkembangan penanganan menunjukkan pemerintah tidakmenunggu api meluas. Operasi darat dan udara terus diperkuat, wilayah prioritasdipantau, sementara penegakan hukum tetap berjalan terhadap pihak yang terbuktimelanggar. Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian perluasan kebakarandan pencegahan titik api baru sebagai prioritas. Setelah memimpin rapatpenanganan karhutla di Palangka Raya, Presiden menyatakan pemerintah terusmemenuhi kebutuhan operasi, mulai dari penambahan helikopter, peralatanpemadaman hingga mesin bor air. Optimisme bahwa karhutla dapat segeradikendalikan juga disampaikan dengan merujuk pada pengalaman Indonesia menghadapi kondisi yang lebih berat pada tahun-tahun sebelumnya. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada respons setelah kebakaran terjadi. Pemerintah menggabungkan pemadaman, mitigasi, dukungan peralatan, pemantauan, dan penindakan ketika ditemukanpelanggaran. Presiden juga menegaskan bahwa apabila pembakaran oleh korporasiterbukti secara hukum, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkankehadiran negara secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran sudah menjadiperhatian publik. Perkembangan di lapangan memperlihatkan pentingnya pendekatan terpadutersebut. Kepala BPB-PK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menjelaskan bahwapemerintah daerah bersama kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dan masyarakatterus bergerak melalui pemadaman darat, operasi udara, patroli pencegahan, dan edukasi. Pemprov Kalteng telah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabunganserta mengoptimalkan enam helikopter untuk water bombing dan satu pesawatpatroli yang juga mendukung operasi modifikasi cuaca. Ahmad juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas. Pendekatan ini pentingkarena respons dalam hitungan jam dapat menentukan apakah sebuah titik apidapat segera dikendalikan atau berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dengan demikian, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi bagian penting daristrategi nasional pengendalian karhutla. Data terbaru pemerintah menunjukkan upaya tersebut terus menghasilkanperkembangan yang perlu dijaga. Kementerian Kehutanan mencatat 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, turun 139 titik dari harisebelumnya. Pada enam provinsi prioritas, perhatian tetap diarahkan pada wilayah yang memiliki peningkatan aktivitas kebakaran. Sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga menyiagakan 61 armada udara untuk memperkuat operasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Penurunan jumlah titik panas tersebut menjadi perkembangan positif, tetapi tidakberarti ancaman telah berakhir. Karhutla memiliki karakter yang dapat berubah cepatkarena dipengaruhi kondisi cuaca, angin, kelembapan, dan karakteristik lahan. Karena itu, keberhasilan pengendalian harus diikuti pemantauan berkelanjutan. Setiap titik api perlu segera diverifikasi sehingga pemerintah dapat menentukanapakah diperlukan pemadaman, pendinginan, patroli lanjutan, atau langkahpencegahan lainnya. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai operasi lapangan perlu terusdimasifkan di wilayah prioritas. Ia mendorong tim gabungan mempertahankanpemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan. Menurut Daniel, langkah tersebut perlu disertai perlindungan kesehatan bagimasyarakat terdampak, terutama melalui ketersediaan masker, oksigen, fasilitasmedis, dan bantuan bagi kelompok rentan. Dorongan tersebut memperkuat kebutuhan agar respons pemerintah berjalan darihulu hingga hilir. Api harus dipadamkan, masyarakat dilindungi, dan sumberkebakaran ditelusuri. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting agar pencegahan tidak hanya mengandalkan kesiagaan petugas. Dalam konteks ini, proses terhadap badan usaha yang terindikasi terkait karhutla perlu dilanjutkansecara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Langkah tersebutpenting untuk memberikan kepastian bahwa pengelolaan lahan harus berjalandengan memperhatikan aturan dan keselamatan lingkungan….

Jakarta – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi 2027 yang mencakup ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, hingga perlindungan sosial. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat produktivitas pekerja, sekaligus mendorong aktivitas sektor riil di tengah dinamika perekonomian nasional. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan…

Jakarta – Pemerintah terus menyiapkan kesinambungan kebijakan ekonomi menuju 2027 melalui berbagai stimulus yang diarahkan untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif di tengah ketidakpastian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program perlindungan…