Oleh : Rivka Mayangsari*) Investasi terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Pemerintah menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi produktif, memperluas kapasitas industri, serta menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa investasi memiliki…

Oleh: Bagas Nurahman)* Penguatan layanan investasi menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian akan mendorong kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan bisnis. Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dapat membuka ruang bagi berkembangnya industri, usaha, dan…

Jakarta – Pemerintahan saat ini terus membuktikan komitmen mengakselerasi ekonomi nasional melalui penguatan sinergi pusat dan daerah. Perbaikan ekosistem investasi terbukti sukses menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan efisiensi birokrasi adalah fondasi utama untuk mengoptimalkan penyerapan…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kualitas layanan investasi untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat. Kepastian waktu, kejelasan prosedur, serta pelayanan perizinan yang mudah dan transparan menjadi perhatian penting dalam memberikan kepastian bagi investor untuk menjalankan kegiatan usaha. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kualitas…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Kekayaan keanekaragaman hayati yang terbentang di seluruh pelosok Nusantara merupakan aset ekologis tak ternilai sekaligus benteng pertahanan iklim global yang wajib dijaga keberlangsungannya secara sungguh-sungguh. Namun, ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap mengintai bentang alam hutan tropis bukan hanya memicu kerugian ekonomi dan pelepasan emisi karbon, melainkan menjadi ancaman paling…

*) Oleh : David Antoni Pemerintah terus mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemegang konsesi, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan…

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau 2026. Kondisi kemarau yang lebih kering dan pengaruh El Niño mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. BMKG sebelumnya memprediksi risiko karhutla meningkat pada Agustus hingga…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Penguatan dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, patroli, pemadaman, pendinginan, serta operasi modifikasi cuaca untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi cuaca kering. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan menyesuaikan pengerahan personel dan sarana…

Oleh : Jonathan Janoel*) Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataantersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadimomentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalammembangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi bebanberat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakandan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkanbahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasankebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetapberjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruantinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiBrian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajianmengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebutmencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepadaPresiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukunganpembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baruyang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkanbahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas aksespendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnyadengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkaulebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikangratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasipembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat inidapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritasanggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebihefektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitarRp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampumenjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensikelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsipmeritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desainkebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademikmaupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadarpembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program sepertiKIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnyabagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun denganmempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerjanasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusatpengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luasterhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektorstrategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjangbagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunanantardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi seringmenghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggaldi pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesarkesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangkapanjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunandaerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintahperlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyalurananggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,…

Oleh : Muhammad Andika* Pendidikan tinggi merupakan salah satu pintu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan seseorang memperbaiki taraf hidup. Karena itu, gagasan untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi kebijakan yang memiliki arti strategis bagi masa depan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan agar biaya…