Presiden Prabowo Instruksikan Mitigasi PHK, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan perlindungan pekerja menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan dunia usaha. Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan guna memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap…
JAKARTA – Pemerintah menjadikan penguatan industri padat karya sebagai salah satu strategi utama untuk menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja pada 2027. Langkah tersebut ditempuh melalui berbagai stimulus fiskal yang diarahkan kepada sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan,…
Oleh: Faiz Permana )* Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikanindustri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan FiskalKementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya. Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja. Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital. Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah. Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi. Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir. Target penyerapansekitar 270 ribu tenaga kerja menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ferry Ardiyanto menilai berbagai insentif yang dipertahankan pemerintahmemiliki tujuan besar untuk menjaga kekuatan kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran strategis karena menjadi penggerak utamakonsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomiIndonesia. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah hingga Rp2 miliarmenjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor properti. Aktivitas sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak industri sehinggakeberlangsungannya penting bagi penciptaan lapangan kerja. Relaksasi PPh final bagi UMKM juga menunjukkan keberpihakanpemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Dukungan tersebut sangat relevan karena UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerjadalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan semakin penting ketika dunia menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomiglobal. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas industri sehinggamemerlukan langkah mitigasi yang terukur. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama serikatpekerja terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi PHK. Arahan Presiden untuk melakukan mitigasi sejak dini menjadi dasar berbagaiaktivitas pemantauan yang dilakukan di lapangan. Pemantauan langsung terhadap kondisi perusahaan dilakukan untukmemperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai persoalandiidentifikasi lebih awal sehingga solusi dapat disiapkan sebelumberkembang menjadi masalah yang lebih besar. Optimisme terhadap prospek ketenagakerjaan nasional juga terlihat dariperkembangan investasi di daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa arus investasi yang masuk ke wilayahnya terusmeningkat dan mulai diikuti oleh bertambahnya aktivitas rekrutmen tenagakerja. Beroperasinya sejumlah pabrik baru memberikan sinyal positif bahwakebutuhan tenaga kerja masih akan terus meningkat dalam beberapatahun mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa iklim investasinasional tetap memiliki daya tarik di mata pelaku usaha. Perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagianpenting dari strategi daerah. Transparansi sistem rekrutmen dan penguatan pelatihan vokasi dipandang sebagai langkah yang dapatmeningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan kebijakan yang terarah dan sinergi antarpemangku kepentingan, peluang menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangankerja pada tahun-tahun mendatang menjadi semakin besar. *Penulis merupakan Pengamat Ketenagakerjaan
Oleh: Nabila Febrianti )* Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja. Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan. Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja. Sektor alas kaki juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berakhirnya kontrak pesanan dari merek global dan terganggunyapasokan bahan baku akibat konflik internasional menciptakanketidakpastian bagi ribuan pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwaindustri yang terhubung dengan rantai pasok global sangat rentanterhadap perubahan situasi ekonomi dunia. Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah terusmelakukan komunikasi dengan perusahaan terkait guna mencari solusiterbaik. Proses mediasi dilakukan untuk mendorong keberlanjutanproduksi sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh hak-haknyaselama masa penyesuaian usaha berlangsung. Potensi perpindahan investasi ke negara lain tentu menjadi perhatianserius. Kehilangan investasi tidak hanya berdampak pada berkurangnyakapasitas produksi, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan kerjabagi tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah terus memperkuat dialog dengan pelaku industri guna menjaga keberlangsungan investasi di dalamnegeri. Peran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi semakin pentingdalam menghadapi dinamika tersebut. Program ini memberikanperlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK agar tetap memiliki jaringpengaman sosial selama masa transisi menuju pekerjaan baru. KehadiranJKP menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja. Kalangan dunia usaha juga menilai bahwa perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan investasi harus menjadi prioritas bersama. Wakil KetuaUmum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan PemberdayaanDaerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, melihat adanya tekanan yang cukupbesar terhadap industri berorientasi ekspor akibat meningkatnya biayaproduksi dan ketidakpastian global. Masukan dari Kadin memperkuat pentingnya langkah pemerintah dalammenjaga iklim usaha yang kondusif. Perbaikan regulasi, peningkatanefisiensi logistik, serta penguatan daya saing industri menjadi faktorpenting untuk mempertahankan investasi yang telah ada sekaligusmenarik investasi baru. Optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan juga muncul dariperkembangan investasi di sejumlah daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melihat tren pertumbuhan industri yang positif seiringmeningkatnya pembangunan kawasan industri dan beroperasinyasejumlah pabrik baru. Kondisi tersebut membuka peluang terciptanyalapangan kerja yang lebih luas dalam beberapa tahun ke depan….
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pendekatan terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Tidak hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas, pemerintah juga mulai menyentuh persoalan mendasar yang selama ini menjadi hambatan peningkatan kesejahteraan keluarga, yakni kondisi hunian yang tidak layak. Melalui sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos)…
Jayapura – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat pemerataan akses pendidikan di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua ditargetkan mulai dibangun sebagai bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan…
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian bagi keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya…
Oleh: Yohanis Kogoya )* Papua saat ini terus bergerak maju melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah kehadiran Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial. Program ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat terwujudnya generasi Papua…
Oleh: Samuel Harbi *) Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada…
Jakarta – Pemerintah terus berupaya menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika demokrasi dan berbagai aspirasi yang berkembang, masyarakat juga diimbau untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja berdasarkan fakta…