Koperasi Merah Putih Permudah Petani Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP
Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempermudah petani memperoleh pupuk…
Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. Melalui perluasan titik penebusan di tingkat desa, petani diharapkan dapat mengakses pupuk dengan lebih dekat, praktis, dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memperkuat distribusi sarana produksi pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa dirancang…
Jakarta – Pemerintah memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema ini ditujukan untuk mempersingkat rantai distribusi, memudahkan penebusan, serta memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran melalui KDKMP memungkinkan pupuk dari PT Pupuk Indonesia langsung diterima koperasi tanpa perantara…
Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan hasil panen, tetapi juga oleh seberapa mudah petani memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau. Karena itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) layak dilihat sebagai langkah penting untuk mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa. Koperasi tidak sekadar menjadi tempat transaksi, melainkan dapat menjadi…
Penguatan Koperasi Merah Putih membuka peluang bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan lebih mudah melalui layanan yang semakin dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian, serta mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional. Kehadiran koperasi diharapkan mampu memperkuat hubungan…
akarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary…
Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan internasional, koordinasi kedua lembaga menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan…
Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi…
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi untuk memperkuat ketahanan rupiah serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya risiko geopolitik, dan perubahan arus perdagangan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar. Melalui skema Local Currency…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data kebutuhan, serta optimalisasi anggaran guna memastikan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak berjalan efektif. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan komitmen pemerintah pusat untuk…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi anggaran daerah, percepatan perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito…