Pengendalian Karhutla Diperkuat, Optimalkan Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi…
Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi pemantauan, penegakan hukum, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah terpadu ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini, mencegah kebakaran meluas, dan memastikan kawasan hutan tetap terlindungi. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra penting pemerintah dalam mencegah dan menangani…
Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemanfaatan teknologi deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum. Langkah terpadu ini diarahkan untuk mencegah kebakaran sejak awal sekaligus memastikan pelaku yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi tegas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan perluasan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama bertahun-tahun telah menjadi ujian terberat bagi stabilitas lingkungan ekologis, kesehatan masyarakat, serta kredibilitas tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia. Di masa lampau, paradigma penanganan karhutla kerap bersifat reaktif, di mana pengerahan tenaga dan sumber daya besar-besaran baru digerakkan setelah api meluas dan menimbulkan kabut asap…
*) Oleh: Adam Fahri Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan yang menuntut penanganan menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran meluas. Dampaknya menjangkau kelestarian ekosistem, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, hingga hubungan antarnegara. Asap yang melintasi batas wilayah menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kesiapsiagaan nasional sekaligus…
Jakarta – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun 2026 pada 17–26 November 2026. Langkah ini diarahkan untuk menambah pilihan tempat magang sekaligus mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor….
Jakarta – Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi atau MagangHub dinilai memperkuat jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dalam Kick Off Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3A di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (17/11/2026). Syahganda mengatakan program tersebut menjawab keresahan Generasi…
Oleh : Irfan Aditya )* Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat daya saing Indonesia. Generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan ijazah pendidikan formal, tetapi juga perlu memiliki keterampilan praktis, pengalaman profesional, kemampuan beradaptasi, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam…
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi sekaligus mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi yang dimiliki generasi muda. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan instansi publik,…
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang setelah tertunda selama 18 tahun. Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027…
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Kebijakan yang telah melalui pembahasan selama 18 tahun ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, serta memulihkan hak masyarakat yang…