Category Collection

Popular

Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Dilakukan Secara Proporsional dan Terukur

Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Dilakukan Secara Proporsional dan Terukur

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi terkait pengadaan sejumlah barang seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan yang menjadi sorotan publik. Dadan menegaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan. “Pengadaan itu ada, tetapi…

Read More
Masuk Anggaran 2025, Motor Listrik BGN Direalisasikan 2026 Lewat Skema RPATA

Masuk Anggaran 2025, Motor Listrik BGN Direalisasikan 2026 Lewat Skema RPATA

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan komprehensif terkait beredarnya video sepeda motor berlogo BGN yang viral di media sosial. Klarifikasi ini sekaligus menegaskan komitmen transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program…

Read More

Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Oleh : Ricky Rinaldi Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Di tengah dinamika global yang semakin cepat, kebutuhan akan pendidikan yang bermutu tidak lagi bisa ditunda. Negara tidak hanya dituntut memperluas akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitasnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks…

Read More

Revitalisasi Pendidikan sebagai Jalan Menuju Layanan Bermutu

*) Oleh: Yoga Prasetyo Revitalisasi pendidikan telah menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, sistem pendidikan nasional dituntut tidak hanya mampu memperluas akses, tetapi juga memastikan mutu layanan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menempatkan revitalisasi pendidikan…

Read More

Pemerintah Pacu Pendidikan Bermutu melalui Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kebijakan dan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan global, sejalan dengan agenda prioritas nasional tahun 2026. Penguatan kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyempurnaan…

Read More

Revitalisasi Satuan Pendidikan Digenjot untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini difokuskan pada sekolah-sekolah terdampak bencana, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta satuan pendidikan dengan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan…

Read More
Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Pilar Pengembangan Ekonomi Syariah

Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Pilar Pengembangan Ekonomi Syariah

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat sektor riil berbasis umat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional Ferry Juliantono mengungkapkan penguatan koperasi, khususnya…

Read More
Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Syariah Berbasis Desa

Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Syariah Berbasis Desa

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi syariah nasional dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pengembangan sektor riil berbasis masyarakat di tingkat desa. Dalam kerangka ini, koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat…

Read More

Koperasi Merah Putih dalam Arsitektur Ekonomi Syariah Nasional

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusifdan berkeadilan, pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil semakinmenunjukkan arah yang progresif. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak hanyamenjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga mencerminkandesain besar pembangunan ekonomi syariah nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa. Pendekatan ini menempatkanmasyarakat sebagai pelaku utama ekonomi, sekaligus memperkuat struktur ekonomidari lapisan paling dasar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam forum Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat pada April 2026 menegaskan bahwa masa depanekonomi syariah Indonesia harus bertumpu pada sektor riil yang produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa penguatan koperasi, khususnya KoperasiDesa Merah Putih, menjadi langkah strategis dalam menggerakkan ekonomimasyarakat secara langsung. Dalam perspektif ini, koperasi tidak hanya berfungsisebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu memperluas akses usaha, memperkuat distribusi, serta mendorongterciptanya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang tepat. Selama ini, salah satu tantangandalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih dominannya sektor keuangandibandingkan sektor riil. Padahal, esensi ekonomi syariah terletak pada aktivitasproduktif yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih hadir untukmenjembatani kesenjangan tersebut. Dengan tiga fungsi utama, yakni sebagai distributor kebutuhan pokok termasukbarang subsidi, offtaker produk desa, dan penyalur program strategis pemerintah—koperasi ini memiliki posisi strategis dalam rantai ekonomi nasional. Ia tidak hanyaberperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai simpul distribusi dan agregasi produksi masyarakat desa. Lebih jauh, data yang disampaikan pemerintah menunjukkan potensi besar dariprogram ini. Dengan lebih dari 4.200 unit yang siap beroperasi dan puluhan ribulainnya dalam tahap pembangunan, Koperasi Merah Putih memiliki skala yang cukup untuk menciptakan dampak sistemik. Jika terintegrasi dengan baik dalamekosistem ekonomi syariah, koperasi ini berpotensi menjadi tulang punggungdistribusi produk halal nasional. Di sinilah pentingnya sinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ferry Juliantono secara eksplisit mendorong agar MES, khususnya di Jawa Barat, menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai prioritas dalam pengembangan ekonomisyariah jangka panjang. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaanmikro berbasis syariah, tetapi juga penguatan rantai pasok, pengembangan ritelmodern, hingga layanan sosial seperti klinik dan apotek. Dorongan kepada perbankan syariah untuk merancang model pembiayaan mikroyang adaptif terhadap kebutuhan koperasi desa juga merupakan langkah strategis. Selama ini, akses pembiayaan menjadi kendala klasik bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. Dengan skema pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan berbasisbagi hasil, koperasi dapat tumbuh lebih berkelanjutan tanpa terbebani risiko bunga tinggi. Dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, program mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih dipandangsebagai wujud nyata konsep ta’awun (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam. Perspektif ini penting, karena memperkuat legitimasi sosial dan keagamaan dariprogram pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan MUI melalui penandatanganan MoU juga membuka ruang implementasi yang konkret, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas manajerial koperasi. Rencana untukmencetak manajer koperasi modern melalui lembaga pendidikan seperti Ikopinmenunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tata kelola koperasi yang profesional….

Read More

Koperasi Merah Putih: Jalan Baru Ekonomi Syariah yang Inklusif

Oleh : Abdul Razak)* Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai model baru dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan. Dalam kerangka ini, pendekatan ekonomi syariah yang inklusif mulai diterapkan secara sistematis. Prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan manfaat telah dijadikan landasan utama, sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi,…

Read More