Presiden Prabowo Turunkan Bunga Kredit Mekaar dari 22 Persen Jadi 8 Persen
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penurunan bunga…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penurunan bunga kredit program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa bunga kredit Mekaar yang sebelumnya mencapai 22 persen per tahun diturunkan menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui penyempurnaan skema kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera sehingga mampu mendorong produktivitas usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses permodalan yang…
JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi program prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam sejumlah aksi demonstrasi. Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas, mengingat pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto…
Jakarta – Aksi unjuk rasa terkait kondisi perekonomian nasional merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. Namun, berbagai pihak mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat, menyebarkan disinformasi, maupun mengganggu stabilitas nasional yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi…
Oleh: Emil Persada )* Stabilitas nasional merupakan salah satu fondasi utama bagikeberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sertapelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat. Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum adalahhak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaan haktersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hukum, dan menghindari tindakan yang berpotensimenimbulkan konflik maupun keresahan. Penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalamkehidupan demokrasi. Demonstrasi dapat menjadi sarana bagimasyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun harapankepada pemerintah. Pada saat yang sama, setiap aksi juga perlu dijaga agar tidakdimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luarsubstansi aspirasi. Risiko muncul ketika provokasi, disinformasi, atauajakan melakukan kekerasan ikut menyusup dan menggeser tujuan utamapenyampaian pendapat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakatuntuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun informasi yang disampaikan tanpa konteksyang utuh. Meutya menjelaskan bahwa perkembangan media sosial membuatmasyarakat berhadapan dengan fenomena ilusi algoritma, yaitu kondisiketika seseorang hanya menerima jenis informasi tertentu berdasarkanpola interaksi digital yang dilakukan sebelumnya. Meutya menilai kondisi tersebut dapat membentuk persepsi yang tidakselalu mencerminkan situasi sebenarnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong masyarakat untuk membiasakan diri memeriksainformasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum menarikkesimpulan ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain. Meutya juga mengingatkan bahwa ruang digital seharusnya tidak menjaditempat berkembangnya provokasi maupun hasutan yang dapat memicukonflik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskanpemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikanpendapat, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukansecara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Perkembangan berbagai isu nasional belakangan turut menyorotiProgram Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritaspemerintah. Pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalansambil terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa PresidenPrabowo Subianto mengarahkan pelaksanaan efisiensi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tanpa menghentikan program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa penyesuaiananggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitaspenggunaan keuangan negara sehingga manfaat program tetap terjaga. Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menyadari masih terdapatsejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada tahap awalimplementasi. Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan penggunaananggaran akan diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Satuan PelayananPemenuhan Gizi. Purbaya menambahkan bahwa hasil pemantauan akan menjadi dasarpenyampaian rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Purbaya juga menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dapat diterapkanapabila rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti. Langkah tersebutmenunjukkan bahwa evaluasi dipandang sebagai bagian dari tata kelolapemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaanprogram. Pembahasan mengenai kondisi ekonomi nasional juga berkembangbersamaan dengan meningkatnya aktivitas di ruang digital. Ketua KomisiXI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai berbagai narasi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutantidak didukung oleh indikator ekonomi yang memadai. Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Indonesia masih memilikikekuatan ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam, posisi strategisdalam rantai pasok global, serta kontribusi besar terhadap sejumlahkomoditas penting dunia. Mukhamad Misbakhun juga mengemukakan bahwa pertumbuhanekonomi yang tetap terjaga, keanggotaan Indonesia dalam G20, dan surplus neraca perdagangan selama beberapa periode menjadi indikatoryang perlu dipertimbangkan dalam menilai kondisi ekonomi nasional. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah merupakan halyang lazim dalam demokrasi. Namun, perbedaan pandangan akan lebihbermanfaat apabila didasarkan pada informasi yang akurat, argumentasiyang rasional, serta penghormatan terhadap hukum. Penyebaraninformasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi memperbesarkesalahpahaman dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat. Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa perhatian publik tidakhanya perlu tertuju pada pelaksanaan demonstrasi sebagai bentukkebebasan berpendapat, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihakyang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan disinformasi ataumendorong kepentingan tertentu. Kondisi seperti itu memerlukankewaspadaan seluruh elemen masyarakat agar substansi aspirasi tidaktertutupi oleh tindakan yang merugikan kepentingan umum. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasimelalui penyampaian aspirasi yang damai, penghormatan terhadapperbedaan pendapat, serta kebiasaan memverifikasi informasi sebelummenyebarkannya. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan berbagaipemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab bersama untukmenjaga ruang publik tetap kondusif. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasanmenyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihakmenjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikanperbedaan melalui mekanisme yang damai. Stabilitas nasional dan kebebasan berpendapat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan berdampingan apabila seluruhpihak mengedepankan tanggung jawab, dialog, serta komitmen untukmenolak provokasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. *) Analis Kebijakan Publik
Oleh: Yussita Yesi )* Iklim investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhipertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan investor untuk menanamkanmodal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pasar dan ketersediaansumber daya, tetapi juga oleh kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta konsistensi kebijakan pemerintah. Karena itu, menjaga stabilitas nasional menjadi bagian penting dalammenciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus mendukungpembangunan jangka panjang. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusionalyang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Demonstrasi menjadisalah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, berbagai pihak mengingatkan bahwa pelaksanaan demonstrasiperlu tetap berlangsung secara damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihakyang menyebarkan provokasi, disinformasi, atau tindakan yang dapatmengganggu ketertiban umum. Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitasekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamikaekonomi global. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintaskementerian dan lembaga untuk merespons berbagai tantangan yang memengaruhi perekonomian nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwapemerintah terus bekerja secara intensif dalam menangani berbagaipersoalan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilaipenyelesaian berbagai tantangan tersebut membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh elemen bangsa agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan informasi di ruang digital menjadi perhatiantersendiri ketika aksi demonstrasi berlangsung. Arus informasi yang bergerak sangat cepat membuka peluang munculnya hoaks, manipulasiinformasi, maupun potongan video yang tidak menggambarkan situasisecara utuh. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakatagar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengingatkanmasyarakat untuk tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Meutya Hafid menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami fenomenailusi algoritma di media sosial. Menurut penjelasan Meutya Hafid, kontenyang terus muncul pada linimasa belum tentu mencerminkan kondisisecara menyeluruh karena dipengaruhi oleh pola interaksi pengguna. Oleh sebab itu, masyarakat didorong untuk memeriksa informasi dariberbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Meutya Hafid juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati hakmasyarakat untuk menyampaikan pendapat. Meutya Hafid menilai kritikdan masukan merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapipenyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tidak disertai tindakan yang membahayakanmasyarakat maupun fasilitas umum. Kondisi yang aman dan tertib juga menjadi salah satu pertimbanganpenting bagi investor ketika menilai prospek suatu negara. Stabilitaspolitik, kepastian regulasi, dan keamanan operasional memberikankeyakinan bahwa investasi dapat berjalan sesuai rencana dalam jangkapanjang. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmenmemberikan perlindungan kepada investor dari berbagai negara. Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi salah satumodal dalam membangun kepercayaan investor internasional. Hashim Djojohadikusumo juga menerangkan bahwa pemerintah berupayamenjamin perlindungan terhadap aset maupun kegiatan usaha investor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hashim Djojohadikusumo, keterbukaan Indonesia terhadapinvestasi tidak dibatasi oleh asal negara investor sehingga berbagaipelaku usaha internasional memiliki kesempatan yang sama untukberinvestasi. Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa stabilitas politik, keamanan, ketertiban, dan kepastian terhadap pelaksanaan kontrak merupakan faktoryang akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Faktor-faktor tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional. Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan bahwa Indonesia masihmemiliki modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor. Potensisumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta pasar domestik yang besar menjadi keunggulan yang terus menjadi perhatianpelaku usaha internasional. Keberhasilan menjaga iklim investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi seluruh elemenmasyarakat dalam menjaga suasana yang kondusif. Penyampaianaspirasi yang berlangsung damai, penghormatan terhadap hukum, sertasikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi merupakan bagiandari upaya menciptakan lingkungan yang stabil bagi aktivitas ekonomi. Demokrasi dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila hak menyampaikanpendapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, sementara seluruhpihak tetap menjaga ketertiban umum dan menolak penyebaran hoaksmaupun tindakan provokatif yang berpotensi memicu konflik. Dengan kondisi yang aman, tertib, dan didukung kepastian hukum, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadaphukum, dan penyebaran informasi yang akurat menjadi fondasi pentinguntuk memperkuat kepercayaan dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan daya sainginvestasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruhdan berkelanjutan. *) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Kemampuan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil bagipelaku ekonomi kecil menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di samping nilaiinvestasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Di tengah tantangan ekonomiyang masih dihadapi pelaku usaha mikro, keputusan pemerintah menurunkan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT PermodalanNasional Madani (PNM) dari 22% menjadi 8% menjadi sinyal kuat bahwakeberpihakan kepada sektor usaha paling bawah terus diperkuat. Kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian angka bunga, melainkan koreksiterhadap hambatan yang selama ini membatasi ruang tumbuh pelaku usaha ultra mikro. Ketika biaya modal semakin ringan, peluang masyarakat untuk memperluasusaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakinterbuka, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwapenurunan bunga PNM Mekaar berlaku bagi seluruh nasabah, termasuk merekayang sebelumnya masih memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui masa transisi agar seluruh penerima manfaatmemperoleh perlakuan yang sama, sehingga manfaat program dapat dirasakansecara merata oleh jutaan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah. Langkah tersebut memperlihatkan cara pandang baru pemerintah terhadappembiayaan mikro. Selama ini, tantangan terbesar pelaku usaha bukan sematamemperoleh akses pinjaman, melainkan memastikan biaya pembiayaan tetapberada pada tingkat yang memungkinkan usaha berkembang tanpa terbebani cicilanyang terlalu tinggi. Akses terhadap pembiayaan murah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripadahanya menambah modal kerja. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usahamemiliki ruang untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitasproduk, memperluas pemasaran, hingga memperkuat ketahanan usaha ketikamenghadapi gejolak ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebijakanpembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal semata. Pendekatanpembangunan UMKM semakin diarahkan agar pembiayaan berjalan beriringandengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan penguatan ekosistembisnis. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilaipemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usahamampu naik kelas. Menurutnya, akses pembiayaan perlu disertai penguatankapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar agar pelaku usaha mampumeningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadapperekonomian nasional. Hal itu sejalan dengan realitas bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masihmenghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan pencatatan keuangan, penguasaan teknologi digital, hingga akses terhadap jaringan pemasaran. Karena itu, pembiayaan murah akan memberikan hasil yang optimal apabila dipadukandengan proses pendampingan yang berkelanjutan. Model inilah yang selama bertahun-tahun dikembangkan melalui Program Mekaar. Pembiayaan kelompok, pendampingan rutin, serta edukasi mengenai pengelolaanusaha menjadi kombinasi yang membuat program tersebut mampu menjangkaumasyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan keuangan formal. Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai indikator. Survei lembaga riset independenINDEKSTAT 2025 menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaarmeningkat dari sekitar Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, disertai kenaikankemampuan pengembangan usaha hampir 29%. Data tersebut menunjukkan bahwapembiayaan yang disertai pendampingan mampu menghasilkan dampak ekonomiyang nyata bagi rumah tangga prasejahtera. Kepercayaan masyarakat terhadap PNM juga tidak lahir secara instan. Hingga kini, program tersebut telah melayani sekitar 23,3 juta perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang mudahdijangkau sekaligus terpercaya. Direktur Utama PNM, Kindaris, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopangoleh tata kelola perusahaan yang dijalankan secara konsisten dari tingkat pusathingga petugas lapangan. Ia menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadarmemenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjagakepercayaan jutaan nasabah yang selama ini menggantungkan pengembanganusahanya melalui program Mekaar. Penegasan itu penting karena keberlanjutan program pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nasabah akan merasa aman memanfaatkanlayanan keuangan apabila institusi penyelenggara mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan secara konsisten. Dengan demikian, kebijakan penurunan bunga Mekaar menjadi 8% merupakanbagian dari strategi yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat. Negara berupaya mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendalautama pelaku usaha mikro untuk berkembang. Kini akses modal semakin terjangkau, pendampingan semakin kuat, dan tata kelolaterus diperbaiki, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untukmeningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di lingkungansekitarnya. Dari penurunan bunga 22% menjadi 8%, tersirat pesan bahwaperlindungan terhadap usaha mikro bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkaninvestasi jangka panjang untuk membangun pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan. )* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi
Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, denyut nadi perekonomian akar rumputkembali mendapat hembusan napas segar. Kebijakan pemerintah untukmenyesuaikan skema pembiayaan Program Mekaar melalui PT PNM, khususnyalewat pemangkasan suku bunga, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Langkah strategis ini merupakan sinyal kuat akan keberpihakan negara, membukapintu perluasan akses permodalan yang lebih ramah bagi jutaan perempuanprasejahtera yang selama ini menjadi tulang punggung usaha ultra mikro di Indonesia. Program Mekaar selama lebih dari satu dekade telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara berkelompok, jutaan perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan membangun dan mengembangkan usaha produktif. Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan…
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program konversi LPG 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menambah beban biaya rumah tangga. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Direktur…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya diversifikasi energi nasional melalui pengembangan CNG Merah Putih sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram atau gas melon. Pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang bersumber dari gas bumi domestik dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah…