Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan karbon sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau nasional. Melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan, serta penyempurnaan tata kelola yang berstandar internasional, Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh….

Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon sebagai motor penggerak ekonomi hijau di sektor kehutanan. Kebijakan ini mengubah wajah sektor kehutanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan, kini menjadi pilar investasi berkelanjutan yang mendukung penuh upaya restorasi lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa perdagangan karbon…

Oleh: Bara Winatha*) Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen strategis yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi hijau sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, sektor kehutanan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber daya yang menghasilkan komoditas berbasis kayu, tetapi juga sebagai aset lingkungan yang memiliki nilai ekonomi melalui upaya…

*) Oleh: Bayu Nugraha Perubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebutberjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuatketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalamkonteks ini, perdagangan karbon hadir sebagai instrumen strategis yang membukapeluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau nasional. Kebijakan perdagangan karbon menandai langkah maju Indonesia dalammengembangkan tata kelola lingkungan yang lebih inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab, pengembangan teknologi hijau, dan peningkatan investasi berkelanjutan, Indonesia berupaya membangun model pertumbuhan ekonomi yang mampumenciptakan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak membaca momentum ini secarastrategis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah mulai membangun fondasi tata kelola perdagangan karbonyang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Regulasi tersebut bukan hanyamenjadi instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka ruanginvestasi hijau yang semakin diminati pasar global. Dengan demikian, perdagangankarbon tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan sebagaibagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangankarbon dapat menjadi sumber pembiayaan baru bagi kegiatan penanaman dan restorasi hutan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam model bisnis sektor kehutanan Indonesia. Jika selama puluhan tahun nilaiekonomi hutan identik dengan penebangan kayu, kini tutupan hutan justru dapatmenjadi aset yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pendekatan ini memberikaninsentif kepada berbagai pihak untuk mempertahankan dan memulihkan kawasanhutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengancadangan karbon terbesar di dunia. Lebih jauh, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kualitas, kredibilitas, dan tata kelola dalam pengembangan proyek karbon. Hal ini menjadi krusial mengingat pasar karbon global sangat bergantung pada kepercayaan dan standar internasional. Tanpamekanisme verifikasi yang kuat, perdagangan karbon berpotensi kehilangan legitimasidan gagal menarik investor. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi langkahpenting agar Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, tetapi juga pemain utamadalam ekosistem karbon dunia. Sementara itu, peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi tonggakpenting dalam membangun infrastruktur pasar karbon nasional. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, menilai implementasi SRUK memberikan sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar karbon yang transparan dan kompetitif. Kehadiran sistem registri tersebutmemungkinkan setiap unit karbon tercatat secara akurat sehingga mengurangi risikotumpang tindih maupun manipulasi data. Dengan adanya mekanisme yang lebihakuntabel, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk terhubung dengan pasar karbon internasional. Namun demikian, Rokhmat Ardiyan mengingatkan bahwa keberhasilan perdagangankarbon tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Pengawasan yang berkelanjutan terhadap akurasi data, verifikasi proyek, dan kepastian hukum tetapmenjadi syarat utama. Pasar karbon merupakan sektor yang sangat sensitif terhadapisu kredibilitas. Sekali terjadi kegagalan tata kelola, kepercayaan investor dapatterkikis dalam waktu singkat. Karena itu, pengawasan legislatif dan penguatankelembagaan perlu berjalan beriringan dengan ekspansi pasar karbon nasional. Di sisi lain, perdagangan karbon juga memiliki dimensi ekonomi yang jauh lebih luas. Jika dikelola dengan baik, skema ini mampu menciptakan lapangan kerja baru di bidang restorasi hutan, teknologi pemantauan emisi, hingga jasa verifikasi lingkungan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan pun berpotensi memperoleh manfaat ekonomimelalui berbagai proyek konservasi berbasis komunitas. Dengan kata lain, perdagangan karbon dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang menghubungkan kepentingan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat validitas data dan tata kelola. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan…

Jakarta — Pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penataan tata kelola pelaksanaan program. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, pengawasan, dan standar pelayanan berjalan optimal seiring meluasnya cakupan penerima manfaat. Moratorium SPPG baru dalam Program Makan Bergizi Gratis…

Oleh : Antonius Utomo Keputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) barumemunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakantersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan Program Makan BergiziGratis (MBG), sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya strategis untukmemperkuat fondasi program sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut. Di tengah berbagaipandangan tersebut, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa moratorium bukanlahpenghentian program, melainkan bagian dari proses evaluasi guna memastikan keberlanjutandan kualitas layanan gizi nasional. Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitassumber daya manusia Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini terus mengalami perluasancakupan dengan dukungan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, BGN mencatat pembangunan puluhan ribu SPPG dalam kurun waktu yang relatif singkat sebagaibentuk percepatan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Di saat yang sama, skala program yang semakin besar menuntut adanyasistem tata kelola yang semakin kuat dan terukur. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono menegaskan bahwa moratorium SPPG hanyabersifat sementara dan dilakukan sebagai bagian dari penataan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. penghentian operasional tersebut bukan merupakan kebijakan permanen. Setelah proses evaluasi dan penataan selesai, BGN akan membuka ruang dialog denganseluruh mitra untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tertib dan efektif. Dalam konteks tersebut, moratorium SPPG baru dapat dipahami sebagai langkah konsolidasi. Pemerintah memilih untuk sementara menahan ekspansi guna memusatkan perhatian pada evaluasi kualitas layanan, efektivitas distribusi, efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadapstandar operasional yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya BGN dalammemperkuat tata kelola program melalui efisiensi anggaran dan peningkatan efektivitaspelaksanaan MBG di lapangan. Peningkatan kualitas menjadi isu yang sangat penting mengingat program MBG tidak hanyaberorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada mutu makanan yang disalurkan. Aspek keamanan pangan, kecukupan gizi, kebersihan dapur, hingga ketepatan distribusimenjadi indikator yang menentukan keberhasilan program. Karena itu, BGN telah menerbitkansejumlah standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap dapur MBG. SPPG yang tidakmemenuhi standar tersebut dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara operasionalsebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa moratorium tidak berarti menghentikanpelaksanaan MBG. Program tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan pelayanankepada penerima manfaat tetap dilaksanakan melalui SPPG yang telah beroperasi dan memenuhi persyaratan. Penegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligusmenghindari munculnya informasi yang menyesatkan terkait masa depan program. Pemerintahbahkan berulang kali menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan setiapsatuan pelayanan mampu memberikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan moratorium juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata mengejarangka pembangunan fasilitas baru. Dalam berbagai program nasional berskala besar, faseevaluasi merupakan bagian penting untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus memperbaikikelemahan yang muncul selama implementasi. Dengan melakukan penataan pada tahap ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa ekspansi berikutnya berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Lebih jauh, sejumlah pihak di DPR maupun kalangan pengamat kebijakan publik melihatmomentum moratorium sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi model pelayanangizi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan dapur berbasis sekolahyang dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan pengawasan kualitasmakanan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan institusi pendidikan dalampelaksanaan program. Terlepas dari model yang nantinya dipilih, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap makanan bergizi secaraberkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan bahwa pihaknya menyambut baikberbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakanmoratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseranfokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG….

*) Oleh : Taufiqurrahman Hermawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai agenda pemenuhan kebutuhan pangan harian, melainkan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Persoalan stunting, ketimpangan akses pangan bergizi, hingga disparitas layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi negara secara konsisten. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih menempatkan pemenuhan gizi sebagai…

Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 29 program yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin atau desil 1 sampai desil 4 terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan secara langsung. Program tersebut mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin. Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Pendekatan yang diterapkan tidak…