Oleh : Doni Wicaksono )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran, arah pembangunan Indonesia semakin menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi utama. Kemandirian tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan alam, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pembangunan nasional menjadi momentum untuk membaca arah transformasi Indonesia secara lebih utuh. Berbagai indikator ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan program sosial, pembangunan perumahan rakyat, hingga agenda penguatan tata kelola menjadi bagian dari dinamika kebijakan yang…

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai mulai menunjukkan arah transformasi dalam pembangunan nasional. Perubahan tersebut terlihat dari penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan investasi, hingga kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto…

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Capaian tersebut mencakup pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, investasi, kesehatan, pendidikan hingga kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Di sektor pelayanan keagamaan, pemerintah mencatat penurunan waktu tunggu ibadah haji. Wakil Menteri…

Oleh: Adib Miftahul Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahannya. Perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantianpersonel, tetapi juga sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan agenda nasional yang terus berkembang. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah nama pada posisi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program pemerintahan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam…

Oleh: Ari Nurcahyo Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari upaya menata kembali mesin pemerintahan agar lebih efektif menjalankan agenda nasional. Reshuffle tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian pejabat, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi, memperjelas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan susunan kabinet akan memiliki arti apabila mampu mendorong perbaikan kinerja serta memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan yang telah…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan kembali Kabinet Merah Putih melalui pergantian sejumlah pejabat strategis. Perubahan mencakup posisi menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga Kapolri. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional. Sejumlah nama baru dipercaya mengisi posisi penting. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai…

Jakarta – Perubahan komposisi kabinet dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Deputi Direktur Pradipa Institute Agus Surono mengatakan keberhasilan reshuffle tidak cukup diukur dari pergantian pejabat, tetapi harus tercermin melalui peningkatan kinerja serta pelaksanaan agenda…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Perubahan posisi Indonesia dalam industri nikel global menunjukkan bahwa hilirisasimulai menggeser pola perdagangan sumber daya alam dari sekadar ekspor bahanmentah menuju penguatan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan pangsaproduksi nikel olahan yang disebut telah mencapai sekitar 41 persen dari produksidunia, Indonesia memiliki modal ekonomi yang semakin besar untuk memperkuatposisi dalam rantai pasok industri global. Tantangannya kini bukan lagi sekadarmeningkatkan produksi, melainkan memastikan penguasaan teknologi dan nilaitambah semakin dalam berada di dalam negeri. Perkembangan tersebut menjadi semakin strategis ketika pemerintah mulaimengarahkan hilirisasi nikel hingga membangun ekosistem baterai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwapengembangan hilirisasi tidak akan berhenti pada pembangunan smelter, tetapidiarahkan menuju produksi bahan baku baterai, termasuk precursor, sertapembentukan ekosistem industri baterai. Pengembangan tersebut terutamaditujukan untuk memenuhi kebutuhan sektor otomotif dan energi baru terbarukan. Arah kebijakan itu menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam melihat nikel. Komoditas tersebut tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai sumber penerimaanekspor, tetapi sebagai bahan strategis yang dapat menjadi fondasi bagipengembangan industri manufaktur baru. Ketika rantai pengolahan diperpanjanghingga produk antara dan komponen baterai, nilai ekonomi yang tercipta juga berpotensi semakin besar dibandingkan apabila Indonesia hanya menjual bijih atauproduk olahan dasar. Dari perspektif perdagangan internasional, perubahan ini penting karena strukturperdagangan global semakin ditentukan oleh penguasaan rantai pasok. Industri kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan energi terbarukan membutuhkanberbagai mineral strategis, termasuk nikel. Karena itu, kemampuan Indonesia menguasai produksi nikel olahan memberikan posisi tawar yang berbedadibandingkan satu dekade lalu. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Maniletmenilai konsistensi kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih, telahmengubah posisi Indonesia dari eksportir bijih menjadi pusat produksi nikel olahan. Menurutnya, peningkatan pangsa produksi nasional mencerminkan keberhasilanmenarik investasi smelter sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Data yang dikutip dari Our World in Data berbasis British Geological Survey juga memperlihatkan besarnya perubahan tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Dalam periode yang sama, pangsa Indonesia terhadap produksi nikel olahandunia meningkat dari sekitar 1 persen menjadi 41 persen. Angka tersebut memberikan konsekuensi ekonomi sekaligus kebijakan. Dengan posisi produksi yang besar, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk memengaruhidinamika pasokan dan memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas strategistersebut. Namun, kekuatan produksi juga harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan industri, termasuk pengaturan produksi melaluiRencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Yusuf menilai pengendalian produksi dapat digunakan untuk menjaga keseimbanganantara pasokan dan permintaan, menjaga harga nikel, serta mengoptimalkanpenerimaan negara. Namun, kebijakan kuota tetap perlu memperhatikan kebutuhanbahan baku smelter. Pengurangan produksi yang terlalu ketat berisiko mengganggupasokan industri pengolahan dalam negeri, sementara produksi yang berlebihandapat meningkatkan risiko kelebihan pasokan dan menekan harga. Pengaturanproduksi karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka menjaga kesinambunganseluruh ekosistem industri. Di sisi lain, manfaat hilirisasi sudah terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan kerja di kawasan industri. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai lonjakan produksi nikel olahan menunjukkan telah terjadi transformasistruktural dalam industri nasional. Investasi hilirisasi yang mencapai Rp300,1 triliunpada semester I 2026 atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional, sertaRp584,1 triliun sepanjang 2025, memperlihatkan besarnya peran hilirisasi dalammenarik modal ke sektor industri. Namun, besarnya investasi belum otomatis berarti Indonesia telah menguasaiseluruh manfaat ekonomi dari nikelnya. Tahap berikutnya adalah memastikaninvestasi tersebut menghasilkan transfer teknologi, meningkatkan keterlibatanpemasok domestik, memperkuat kualitas tenaga kerja, dan memperluas basis manufaktur nasional. Dalam konteks itu, pengembangan teknologi HPAL, nickel…

Oleh : Jonathan Janoel*) Perdagangan sumber daya alam Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya bijih nikel lebih banyak dipandang sebagai komoditas tambang untuk memenuhikebutuhan industri luar negeri, kini pengolahannya semakin banyak dilakukan di dalamnegeri. Perubahan tersebut bukan sekadar pergeseran bentuk barang ekspor, melainkantransformasi posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya, sekaligus memperkuat basis industri nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilaihilirisasi telah mengubah peta industri nikel dunia dengan meningkatkan kapasitaspengolahan Indonesia. Menurutnya, kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel mendoronginvestasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri. Perubahan itutercermin dari peningkatan pangsa produksi nikel olahan Indonesia, dari sekitar 1 persenmenjadi 41 persen produksi dunia dalam satu dekade terakhir. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya berada pada tahapawal rantai pasok. Bijih yang sebelumnya dikirim untuk diproses di luar negeri kini menjadibahan baku bagi industri pengolahan domestik. Dengan kapasitas tersebut, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk memasok produk antara yang dibutuhkan industri bajanirkarat dan baterai, sekaligus memperkuat posisi dalam perdagangan mineral dunia. Yusuf juga menekankan bahwa besarnya kapasitas produksi perlu diikuti pengelolaanpasokan yang terukur. Pengaturan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya(RKAB) perlu mempertimbangkan kebutuhan smelter, harga komoditas, dan keberlanjutankegiatan pertambangan. Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga kemampuan menjaga kesinambungan industri dan manfaatekonomi dalam negeri. Perubahan struktur perdagangan itu turut terlihat dari meningkatnya investasi pada sektorpengolahan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebut produksi nikel olahan Indonesia meningkat lebih dari 60 kali lipat, darisekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan transformasi Indonesia dari pemasok bahan mentahmenjadi salah satu pusat produksi nikel olahan dunia. Ronny juga mencatat investasi hilirisasi Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Investasi hilirisasi tercatat Rp584,1 triliun. Angka tersebut menunjukkanbahwa aktivitas pengolahan mineral menjadi salah satu tujuan penting penanaman modal. Investasi tidak hanya diarahkan pada pengambilan sumber daya, tetapi juga pembangunanfasilitas produksi yang memungkinkan komoditas diproses sebelum diperdagangkan. Dari sudut perdagangan, perubahan tersebut penting karena nilai ekonomi tidak lagi berhentipada penjualan bijih. Produk hasil pengolahan dapat memasuki rantai pasok industri dengantahapan produksi yang lebih panjang. Aktivitas tersebut juga membuka kebutuhan terhadaptenaga kerja, jasa industri, logistik, energi, dan pemasok lokal. Dengan kata lain, hilirisasimemperluas hubungan antara sektor pertambangan dan kegiatan manufaktur nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia kini telah menggeser China sebagai produsen nikel olahan terbesar dunia. Posisi tersebutmemperlihatkan perubahan peran Indonesia dalam pasar global, dari negara pemasok bijihmenjadi negara dengan kapasitas pengolahan yang menentukan pasokan produk nikel. Perkembangan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industribaja nirkarat dan rantai pasok baterai. Kontribusi ekonomi sektor nikel turut tercermin pada penerimaan negara bukan pajak. Kementerian ESDM mencatat PNBP dari komoditas nikel mencapai Rp21 triliun, meningkatdibandingkan Rp10 triliun pada periode sebelumnya. Penerimaan tersebut menjadi salah satuindikator kontribusi kegiatan pertambangan dan pengolahan terhadap keuangan negara, meskipun nilainya tetap dipengaruhi harga, volume produksi, dan kebijakan pengelolaan. Namun, posisi sebagai produsen utama juga membawa tanggung jawab menjaga daya tahanindustri. Perubahan harga global, kapasitas produksi, dan persediaan dapat memengaruhiperdagangan nikel. Karena itu, pengembangan hilirisasi perlu disertai diversifikasi produk, peningkatan teknologi, efisiensi energi, serta standar lingkungan yang terukur. Penguatanindustri lanjutan juga diperlukan agar Indonesia tidak berhenti pada produksi bahan antara, tetapi memiliki peluang memperluas jenis produk yang diperdagangkan. Hilirisasi nikel menjadi bukti nyata bergesernya arah perdagangan Indonesia—dariketergantungan pada ekspor bijih mentah menuju komoditas olahan bernilai tinggi. Perubahan ini memperkuat peran industri nasional dalam rantai pasok global, memacuaktivitas manufaktur, serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Keberlanjutantransformasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjagakebijakan hilirisasi, memperkuat industri lanjutan, dan menegakkan tata kelola pertambanganyang ramah lingkungan….