Category Collection

Popular

Pelatihan Calon Manajer Koperasi Merah Putih Difokuskan pada Manajemen Perkoperasian

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tetap berjalan sesuai rencana dengan penekanan yang lebih besar pada penguatan kompetensi manajemen perkoperasian. Langkah tersebut dilakukan untuk mencetak manajer profesional yang mampu mengelola koperasi secara modern, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebutuhan…

Read More

Industrialisasi Nasional Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Oleh : Muhammad Subagyo )* Perubahan lanskap ekonomi global menuntut setiap negara memiliki fondasi industri yang kuat agar mampu bertahan sekaligus memenangkan persaingan internasional. Negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan sulit memperoleh nilai tambah yang optimal, sedangkan negara yang menguasai manufaktur dan teknologi memiliki peluang lebih besar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan….

Read More

Percepatan Industrialisasi Menjadi Jalan Strategis Menuju Indonesia Maju

Oleh : Aditya Rahman )*  Percepatan industrialisasi kembali menjadi penegasan penting dalam arah pembangunannasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia tidak lagicukup mengandalkan kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas mentah untuk diekspor. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri melalui penguatan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk berkualitas, menyerap tenaga kerja, menguasai teknologi, sertamemperkuat daya saing nasional. Karena itu, penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempercepat industrialisasi merupakan langkah strategis yang mencerminkan visi besar menuju kemandirian ekonomi. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia keluardari jebakan sebagai negara pengekspor bahan baku sekaligus pasar bagi produk impor. Sebaliknya, Indonesia didorong menjadi negara produsen yang mampu memenuhi kebutuhanstrategis secara mandiri, mulai dari kendaraan bermotor, produk elektronik, hingga berbagaiindustri berteknologi tinggi. Transformasi tersebut menjadi fondasi penting untukmenciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah juga memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa arahan Presidensejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang tengah dijalankanpemerintah. Menurutnya, percepatan industrialisasi merupakan jalan utama menujukemandirian ekonomi karena Indonesia harus memiliki kapasitas manufaktur yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Ia menilai penguatan sektor industri tidak hanya akanmeningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas kesempatan kerjaberkualitas bagi masyarakat. Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Indonesia merupakan salah satu negara dengankekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Potensi nikel, bauksit, tembaga, timah, kelapasawit, hingga berbagai komoditas mineral lainnya menjadi modal penting untuk membangunindustri hilir yang lebih maju. Apabila seluruh sumber daya tersebut diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi, manfaat ekonomi yang diperoleh akan jauh lebih besardibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Dalam penjelasannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilaiindustrialisasi berbasis sumber daya alam merupakan strategi yang paling realistis sekaliguspaling menguntungkan bagi Indonesia. Menurutnya, pengembangan industri hilir akanmemperkuat mata rantai industri nasional sehingga berbagai komponen industri, termasukotomotif, baterai kendaraan listrik, maupun produk manufaktur lainnya, dapat diproduksisecara terintegrasi di dalam negeri. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsennikel terbesar dunia, peluang membangun ekosistem industri kendaraan listrik menjadisemakin terbuka. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Industri manufaktur selama ini telah terbukti menjaditulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan pertama 2026, sektor industripengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan dan memberikan kontribusiterbesar terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 19,07 persen. Bahkan, kontribusisektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi yang tertinggidibandingkan sektor lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri tetap menjadimotor utama penciptaan nilai tambah, investasi, dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan pemerintah yang terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hilirisasi industri, pengembangansumber daya manusia, serta pemberian dukungan investasi menjadi langkah yang tepat. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung. Lebih jauh lagi, industrialisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan industri modern tidak hanyabergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kemampuan bangsa menguasaiilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Oleh sebab itu, arah kebijakan fiskal turutdiselaraskan untuk memperkuat fondasi pembangunan industri nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN akan terus diarahkansebagai instrumen utama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, dan industrialisasi. Menurutnya, target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri mampu membangun kolaborasi yang eratdalam menghasilkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, pemerintah memfokuskan sebagian besaralokasi beasiswa LPDP mulai 2026 pada bidang Science, Technology, Engineering, and…

Read More

Percepatan Industrialisasi Dorong Indonesia Semakin Mandiri di Sektor Manufaktur

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat langkah industrialisasi nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian sektor manufaktur dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Arah kebijakan tersebut didukung melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga riset sehingga industri nasional mampu menghasilkan produk…

Read More

Percepatan Industrialisasi Perkuat Fondasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju

JAKARTA – Percepatan industrialisasi terus menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat fondasi perekonomian Indonesia menuju negara maju. Arah pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi nasional, tetapi juga menempatkan penguatan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan inovasi sebagai faktor utama dalam membangun industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Komitmen tersebut semakin…

Read More

Pelatihan Kopdes Merah Putih Makin Aman, Relevan, dan Menguatkan AspekManajerial

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal ataubanyaknya anggota, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Sama halnya dengan Koperasi Desa Merah Putih, penguatankapasitas para manajer menjadi faktor penting agar koperasi mampu berkembangsebagai motor penggerak ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Karena itu, penyempurnaan konsep pelatihan bagi calon manajer Koperasi DesaMerah Putih merupakan langkah yang patut diapresiasi. Penyesuaian materipelatihan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses pembekalan lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi sekaligusmampu menjawab berbagai masukan yang berkembang di masyarakat. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa istilah latihan dasar militer (latsarmil) tidak lagidigunakan dalam program pembekalan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai gantinya, pelatihan difokuskan pada pembekalan bela negara dan peningkatan kompetensi yang mendukung kemampuan kepemimpinan sertapengelolaan organisasi. Menurut Rico, perubahan tersebut merupakan bentuk penyempurnaan konsep agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Program ini sama sekalitidak diarahkan untuk membentuk calon manajer menjadi personel militer, melainkanmembangun karakter disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, dan etos kerja yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi. Ia juga menegaskan bahwa materi yang diberikan telah disesuaikan dengankebutuhan dunia manajerial. Pembekalan bela negara diposisikan sebagaipendidikan karakter yang bertujuan memperkuat integritas, kedisiplinan, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta semangat pengabdian kepadamasyarakat. Karakter disiplin dan kepemimpinan yang menjadi bagian dari pembekalan belanegara justru dapat menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi-fungsitersebut. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan telah lama diterapkan dalamberbagai program pengembangan kepemimpinan di banyak institusi. Meski demikian, pemerintah juga menunjukkan sikap adaptif dengan melakukanevaluasi terhadap konsep pelatihan. Respons terhadap berbagai masukan publikmenjadi bagian dari proses penyempurnaan agar pelaksanaan program semakinditerima oleh masyarakat luas. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskanbahwa durasi pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih turut disesuaikanmenjadi sekitar satu setengah bulan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar materipembekalan lebih efektif, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasidi lapangan. Dudung mengungkapkan, pelatihan tetap diarahkan pada peningkatan kapasitaskepemimpinan, kedisiplinan, serta kemampuan manajerial para peserta. Denganwaktu yang lebih efisien, calon manajer diharapkan dapat segera kembali ke daerahmasing-masing untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalammengembangkan koperasi desa. Penyesuaian durasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah lebihmengutamakan kualitas pembelajaran dibandingkan lamanya pelatihan. Yang terpenting bukan seberapa panjang proses pendidikan berlangsung, melainkansejauh mana kompetensi yang dibutuhkan benar-benar dapat dikuasai oleh peserta. Di sisi lain, kebutuhan pengelolaan koperasi modern memang semakin kompleks. Manajer tidak hanya dituntut memahami aspek administrasi, tetapi juga mampumembaca peluang usaha, memanfaatkan teknologi digital, mengelola risiko, sertamembangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Karena itu, materi pelatihan yang berorientasi pada penguatan kapasitas organisasimenjadi semakin relevan. Koperasi yang dikelola secara profesional memilikipeluang lebih besar untuk tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakatdesa. Komitmen pemerintah untuk menjaga relevansi pelatihan juga tercermin dalampenyempurnaan substansi materi yang diberikan kepada peserta. Berbagai materiyang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan calon manajer kemudiandisesuaikan agar fokus pembelajaran tetap berada pada peningkatan kapasitaskepemimpinan dan tata kelola. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bahwa materi menembaktidak lagi dimasukkan dalam pembekalan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kurikulum agar pelatihan lebih relevan dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta. Kini pembekalan lebih difokuskan pada nilai-nilai bela negara dan pembentukankarakter. Dengan demikian, pelatihan benar-benar diarahkan untuk mendukungkeberhasilan pengelolaan koperasi, bukan untuk memberikan kemampuan yang berada di luar kebutuhan tugas para manajer. Penyempurnaan kurikulum tersebut membuktikan bahwa pemerintah membukaruang evaluasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Fleksibilitas semacamini penting agar kebijakan publik dapat terus berkembang mengikuti aspirasimasyarakat tanpa kehilangan tujuan utamanya. Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putihakan sangat ditentukan oleh kualitas para pengelolanya. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah strategis agar koperasimampu menjadi lembaga ekonomi desa yang profesional, transparan, dan berdayasaing. Dengan konsep pelatihan yang semakin aman, relevan, dan berorientasi pada penguatan aspek manajerial, pemerintah memberikan fondasi yang lebih kokoh bagilahirnya para manajer koperasi yang berintegritas. Dengan begitu, Koperasi DesaMerah Putih memiliki peluang lebih besar untuk menjadi motor penggerak ekonomidesa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Read More

Pelatihan Kopdes Merah Putih Proporsional dengan Tugas Manajerial di Desa

Oleh: Bagas Nurahman)* Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus disusun secara proporsional dengan tugas manajerial yang akan dijalankan di desa. Materi pembelajaran difokuskan pada penguatan kompetensi kepemimpinan, tata kelola koperasi, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, serta pengembangan usaha desa agar para peserta memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai…

Read More

Pemerintah Evaluasi Pelatihan Kopdes, Materi Manajerial Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Ketua DPR, Puan Maharani meminta agar evaluasi terhadap pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan pada penguatan kemampuan manajerial. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tujuan pembentukan koperasi dapat berjalan efektif sekaligus mencegah terulangnya insiden yang menimbulkan korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan sebelumnya. “Rangkaian hal yang…

Read More

Digitalisasi Bansos dan Jalan Baru Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran

*) Oleh: Bayu Nugraha Transformasi digital yang terus didorong pemerintah kini memasuki salah satu sektor paling strategis, yakni perlindungan sosial. Perluasan proyek digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota menjadi langkah penting dalam membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Program yang ditargetkan diluncurkan secara nasional pada…

Read More

Peran Daerah Mewujudkan Digitalisasi Bansos Makin Tepat Sasaran

Oleh: Alexander Royce*) Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Salah satu implementasi yang kini memasuki tahap penting adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini tidak sekadar memindahkan proses administrasi dari sistem manual ke platform…

Read More