UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap
Jakarta – Pemerintah memperkuat kepastian status dan perlindungan pekerja kontrak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun…
Jakarta – Pemerintah memperkuat kepastian status dan perlindungan pekerja kontrak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memperoleh perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap apabila perusahaan melanggar ketentuan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut menjadi…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai hubungan kerja, khususnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah penegasan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang…
Oleh: Dwi Saputri)* Perlindungan dan kesejahteraan pekerja merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, reformasi ketenagakerjaan, khususnya pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha….
Oleh: Bara Winatha*) Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terus bergerak dinamis guna memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh tenaga kerja nasional. Pemerintah berkomitmen menghadirkan iklim ketenagakerjaan yang adil melalui berbagai aturan baru yang mengatur hubungan industrial secara komprehensif. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dengan baik tanpa mengabaikan produktivitas dunia usaha yang kian berkembang…
Jakarta — Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui kerja sama regional, Presiden RI, Prabowo Subianto mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN dalam mencegah, menangani, dan memulihkan wilayah terdampak karhutla. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49…
MANILA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Komitmen tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu. Dalam forum tersebut,…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman lintas batas yang tidak hanya mendatangkan kerugian ekologis yang masif terhadap kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, melainkan juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta stabilitas hubungan diplomasi regional. Di tengah tantangan perubahan iklim global yang kian ekstrem serta siklus cuaca kering…
Oleh: Damar Alfazha Ahmad (* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi hubungan internasional yang krusial, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Fenomena kabut asap lintas batas (transboundary haze) selama ini kerap menjadi tantangan tersendiri bagi solidaritas, stabilitas…
Jakarta – Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak perlu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintahan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, sementara pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghambat Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas pemerintahan,…
JAKARTA – Dinamika politik nasional menyusul kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap konstitusi dan menjaga kesinambungan pemerintahan. Pengisian jabatan tersebut perlu dilaksanakan sesuai mekanisme UUD 1945, sementara pemerintah tetap memastikan agenda pembangunan, pelayanan publik, dan program prioritas nasional berjalan optimal. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak…