Oleh Hari Sunandar )* Program 3 Juta Rumah terus diarahkan bukan sekadar mengejar jumlah unit hunian, tetapi juga memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas rumah, dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh layanan yang cepat serta terjangkau. Pemerintah kini mendorong akselerasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbesar jangkauan rumah subsidi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi…

Oleh Prasetyo Mulya )* Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan rumah subsidi untuk memastikan Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga menghasilkan hunian yang layak, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kualitas hunian menjadi perhatian utama pemerintah…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat Program 3 Juta Rumah dengan menempatkan kualitas hunian dan kemudahan pembiayaan sebagai bagian penting dari pelaksanaannya. Program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga memastikan hunian dibangun secara layak untuk masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan…

Oleh : Nofer Saputro Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menunjukkan geliat sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Perputaran transaksi yang telah mencapai Rp207,77 miliar hingga 5 Oktober 2026 menjadi gambaran bahwa koperasi tidak sekadar dibentuk sebagai kelembagaan ekonomi, tetapi mulai bergerak menjalankan fungsi pelayanan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Gagasan mengenai demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagaipemegang kendali utama aktivitas produksi dan distribusi telah lama menjadi fondasifilosofis tata perekonomian Indonesia. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebuah prinsip kokoh yang menempatkan badan usaha koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Namun, di tengah gempuran korporasi skala besar, dominasi jaringan ritel modern, serta penetrasi platform komersial digital global, peran koperasi rakyat sering kali terpinggirkan menjadi sekadar entitas kelembagaanpelengkap.  Menjawab tantangan struktural tersebut, langkah strategis pemerintah dalammendorong revitalisasi dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjaditerobosan konkret untuk mengembalikan koperasi ke khittah utamanya. KoperasiMerah Putih dirancang hadir sebagai simpul utama perputaran transaksi ekonomirakyat di tingkat tapak, menghubungkan potensi produksi lokal dengan kepastianpasar nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah berkomitmen penuhmentransformasi kelembagaan koperasi dari pola konvensional menuju badan usaha modern yang akuntabel, profesional, dan berbasis teknologi digital. Penataantata kelola, konsolidasi keanggotaan, serta penyediaan fasilitas pembiayaan khususterus dipacu untuk memastikan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kecamatanmemiliki daya saing tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun ekosistembisnis terpadu yang mampu menyerap produk-produk komoditas pertanian, perikanan, UMKM, dan kerajinan lokal, sekaligus memenuhi kebutuhan pokok wargadesa dengan harga yang transparan dan terjangkau. Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai jangkar konsolidasi pasokan dan aggregator komoditas rakyat. Dengan mengonsolidasikan ribuan peternak, petani, dan perajin kecil ke dalam wadah koperasi terpadu, kekuatan tawar-menawar(bargaining power) ekonomi rakyat otomatis meningkat secara signifikan di hadapanpasar. Koperasi tidak lagi sekadar menjadi lembaga penyalur pinjaman mikro, melainkan bertindak sebagai pengelola rantai pasok yang memotong mata rantaiperantara (tengkulak) yang selama ini mengambil porsi keuntungan paling besar dan membebani kesejahteraan para produsen skala kecil di pelosok daerah. Menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai simpul perputaran transaksi ekonomirakyat merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan ekonomi di tingkat akarrumput. Selama ini, potensi perputaran uang di kawasan pedesaan kerap tersedotke pusat-pusat kota besar akibat minimnya fasilitas penampungan dan pengolahanhasil produksi lokal secara mandiri. Ketika perputaran transaksi keuangan dapatditahan dan dikelola di dalam kawasan desa melalui koperasi, nilai tambah ekonomiyang tercipta akan terdistribusi kembali kepada para anggota dalam bentuk SisaHasil Usaha (SHU), peningkatan kualitas layanan publik desa, serta pembukaanlapangan kerja baru bagi generasi muda daerah. Langkah konsolidasi di sektor kelembagaan koperasi ini berjalan selaras denganpenguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi riil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah MamanAbdurrahman mengatakan penguatan Koperasi Merah Putih merupakan mitrastrategis utama dalam mendorong jutaan pelaku UMKM naik kelas secara masif. Menurutnya, sinergi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi berfokuspada pendampingan legalitas usaha, standardisasi kualitas produk, kemasanberstandar ekspor, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster yang dihubungkan langsung dengan ekosistem bisnis koperasi. Maman memaparkan bahwa fasilitas layanan terpadu dan pendampingan lapanganterus diberikan guna memastikan para pelaku UMKM lokal yang bernaung di bawahKoperasi Merah Putih mendapatkan akses pasokan bahan baku dengan hargaborongan (bulk buying) yang jauh lebih murah. Selain itu, jaringan Koperasi Merah Putih difungsikan sebagai offtaker atau pembeli siaga hasil produksi usaha mikro, sehingga para pelaku UMKM memiliki kepastian penjualan harian tanpa harusdipusingkan oleh gejolak fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Kehadiran simpul transaksi Koperasi Merah Putih juga memegang peranan pentingdalam menopang pelaksanaan berbagai program strategis nasional pemerintah, seperti penyediaan bahan pangan bergizi, distribusi pupuk bersubsidi yang tepatsasaran, serta stabilisasi harga bahan pokok di daerah rawan pangan. Ketika rantaidistribusi logistik dikelola secara langsung oleh koperasi rakyat setempat, biayatransportasi dan marjin perdagangan dapat ditekan hingga ke titik optimal, sehinggaancaman laju inflasi daerah dapat diredam secara efektif. Partisipasi aktif warga desa untuk bangga menggunakan dan bertransaksi melaluilayanan Koperasi Merah Putih menjadi penentu keberlanjutan utama program ini. Budaya gotong royong yang selama ini menjadi warisan luhur bangsaditransformasikan menjadi aksi ekonomi nyata, yaitu membeli dari koperasi milikbersama, mengolah potensi lokal bersama, dan menikmati kesejahteraan secara adildan merata. Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai simpul perputaran transaksi ekonomirakyat merupakan ikhtiar terarah, terukur, dan berwawasan masa depan dalammewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsolidasi rantai pasoklokal yang tangguh, digitalisasi sistem transaksi, kepastian perlindungan UMKM, serta pemerataan nilai tambah di tingkat tapak adalah rangkaian pilar terpadu yang saling menguatkan. *) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mencatatkan aktivitas ekonomi dalam skala besar seiring meluasnya jaringan koperasi di seluruh Indonesia. Perputaran uang dalam ekosistem Koperasi Merah Putih telah mencapai Rp207,77 miliar per hari, yang mencerminkan semakin aktifnya kegiatan usaha di tingkat desa dan kelurahan. Mengutip data Simkopdes, ekosistem KDKMP saat ini telah menjangkau 83.762…

Jakarta,- Pemerintah Indonesia terus memperkuat agenda pembangunan sektor pertanian dengan menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas. Langkah tersebut diarahkan melalui percepatan program pertanian, perluasan area produktif, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembenahan tata kelola distribusi pangan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa arahan strategis Presiden Prabowo Subianto telah diterjemahkan ke dalam langkah…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Kesetaraan pendidikan sering kali diukur dari seberapa luas anak-anak memperoleh kesempatan untuk bersekolah. Padahal, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks daripada sekadar tersedianya ruang kelas. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari akses terhadap fasilitas belajar, lingkungan pengasuhan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikososial. Karena…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat (SR) memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya, yang sudah dimanfaatkan ratusan anak anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana prasara SR ini, Anggota Komisi VII DPR RI…