Pemuda Adat Tabi Dukung Stabilitas dan Pembangunan Papua
Jayapura – Pemuda Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan…
Jayapura – Pemuda Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi wujud partisipasi pemuda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank…
JAYAPURA — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua. Menurutnya, kondisi yang aman merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya secara pribadi memberi dukungan secara…
Jayapura – Stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura Frank Reynold Tjoe menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Frank, situasi yang aman akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk…
Papua — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Papua menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Frank menyampaikan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah Kota Jayapura, kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi Papua, dalam menjaga…
Papua — Upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. Kondisi yang aman dan kondusif memungkinkan pemerintah bersama masyarakat menjalankan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe,…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Papua memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pembangunan yang berkelanjutan di berbagai bidang. Upaya mewujudkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai kelompok sosial yang hidup dan berkembang di Tanah Papua. Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu fondasi penting…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum agraria tidak hanya merugikan masyarakat adat, petani kecil, dan warga pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada tanah ulayat, tetapi juga menghambat iklim berusaha yang sehat dan…
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan, konflik berkepanjangan, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber agraria. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma…
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan reforma agraria secara lebih terpadu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan konflik…
Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong distribusi dan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini berlangsung lintas sektor. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala…