Oleh Arinindya Rahman )* Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik…

Oleh Hanggini Putri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat. Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa…

Oleh:  Fajar Ramadhan Ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi sebesar 3,19 persen, serta mulai menguatnya kembali arus modal ke pasar…

Oleh: Rizal Maulana Pemerintah melihat penguatan investasi strategis sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis. Pandangan tersebut tercermin dari upaya memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen investasi negara yang dapat mempertemukan kekuatan badan usaha milik negara dengan sektor swasta. Menteri…

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung program pembangunan prioritas, serta menciptakan ruang bagi investasi produktif. Dalam strategi tersebut, peran APBN dipadukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sektor…

Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih mampu bertahan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik dunia. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi yang berada pada level 3,19 persen, serta kembali meningkatnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah…

Oleh: Yusuf Rinaldi* Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu pesertapada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggimenuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagilulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangunjejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaranuang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangandan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebutdilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiapangkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch keduamenetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketigadengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benarmemberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperolehpengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkanseluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikandukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikanmenuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkantunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melaluiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihatkeberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telahbekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebutmeningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokandata dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagaipenerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnyaditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansitersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitaspemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin pesertadigunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap beradadalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadappeserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadapbeban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan sepertipekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlumemanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikapkerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuanberadaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selamaberada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidakhanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapanmenghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelahpeserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalamanmagang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengankebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risikopeserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitanketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting darievaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas aksesterhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabilakompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadipeluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja mudadengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Memasuki dunia kerja menjadi tantangan bagi lulusan perguruan tinggi. Bekal akademik yang diperoleh selama pendidikan belum selalu diikuti pengalaman kerja yang menjadi salah satu persyaratan umum dalam lowongan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat lulusan baru membutuhkan ruang untuk menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan praktis dunia kerja. Program Magang Nasional atau MagangHub dinilai dapat menjadi…