Oleh: Bimo Kustoro )* Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi, belajar, dan berkembang tanpa batas geografis. Kemajuan ini menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat arus informasi, serta mendorong inovasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga membawa tantangan serius, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna paling…

*) Oleh: Dimas Arya Transformasi digital yang berlangsung masif dalam satu dekade terakhir telahmengubah cara anak-anak Indonesia berinteraksi, belajar, dan berkembang. Namun, di balik kemudahan akses dan konektivitas tinggi, terdapat spektrum risiko yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentangTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dari risiko digital melalui regulasiini, yang secara substansial menjawab ancaman nyata di ruang siber. Oleh karena itu, PP TUNAS tidak dapat dipandang sekadar sebagai instrumen administratif, melainkansebagai fondasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan kualitas generasi masa depan di era digital. Lebih lanjut, urgensi regulasi ini semakin nyata ketika melihat kondisi ekosistem digital yang belum sepenuhnya ramah anak. Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyoroti bahwa ruang digital saat ini masih didominasi oleh desain sistemyang berorientasi pada keterlibatan pengguna tanpa mempertimbangkan aspekperlindungan anak secara komprehensif. Dalam situasi tanpa pengawasan memadai, anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan konten berbahaya yang berpotensi mengganggu kesehatan mental dan perkembangan kognitif mereka. Paparan digital yang berlebihan bahkan dapat memicu gangguan konsentrasi sertaketerlambatan perkembangan, yang dalam jangka panjang berdampak pada kualitassumber daya manusia. Maka, intervensi negara melalui PP TUNAS menjadi krusialuntuk menata ulang arsitektur digital agar lebih adaptif terhadap kebutuhan tumbuhkembang anak. Di sisi lain, kompleksitas risiko digital yang dihadapi anak tidak hanya terbatas pada aspek konten, tetapi juga meluas ke berbagai dimensi interaksi digital. Risiko kecemasan, depresi, hingga meningkatnya kasus perundungan siber dan eksploitasidigital menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi arena yang sarat potensiancaman psikososial. Dalam konteks ini, PP TUNAS hadir sebagai instrumen regulatifyang mendorong platform digital untuk memperkuat mekanisme perlindunganberbasis usia. Regulasi ini mengarahkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidakhanya mengejar engagement, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun tidakbersifat eksploitatif terhadap pengguna anak. Dengan kata lain, negara mengambilposisi aktif dalam mengoreksi distorsi pasar digital yang selama ini cenderungmengabaikan aspek perlindungan anak. Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang memandang PP TUNAS sebagai tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, perlindungan anak di ruang digital bukan lagi isu sektoral, melainkan bagian integral dari strategi pembangunanmanusia. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan ruangdigital yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi muda. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai katalisatorbagi terciptanya ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan inklusif. Namun, penting untuk menegaskan bahwa PP TUNAS tidak bertujuan membatasiakses anak terhadap teknologi digital. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start Up Alfreno Kautsar Ramadhan menekankan bahwaregulasi ini justru dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif platform berisiko tinggi. Pembatasan yang diatur dalam PP TUNAS bersifat selektif dan berbasis risiko, sehingga tetap memberikan ruang bagi anak untuk memanfaatkanteknologi secara produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintahmengadopsi paradigma risk management, bukan restriction semata, dalam mengeloladinamika ruang digital. Dalam kerangka tersebut, terdapat tujuh faktor risiko digital yang menjadi landasanutama penyusunan PP TUNAS, diantaranya contact risk, yakni potensi interaksidengan pihak asing yang dapat berujung pada perundungan siber, penipuan, hinggaeksploitasi anak. Kemudian content…

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, hingga ketegangan rantai pasok internasional, pendekatan berbasis lokal menjadi semakin relevan. Pemerintah…

Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial: penguatan tata kelola sekaligus integrasi dengan sistem ketahanan pangan nasional berbasis lokal. Dalam konteks ini, MBG tidak lagi sekadar program pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat rantai pasok pangan, serta…