Oleh: Fajar Mahardika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untukmeningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Program initidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi langkah jangkapanjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilanprogram ini tidak hanya bergantung pada perencanaan pemerintah pusat, melainkan jugamembutuhkan pengawasan yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah menegaskanbahwa seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga lurah, memiliki kewenangan untukturut mengawasi operasional dapur MBG agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telahditetapkan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanprogram tersebut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa para kepala daerah dapat melakukan pemantauan langsungterhadap dapur MBG yang berada di wilayah masing-masing. Pengawasan ini meliputi kesiapanfasilitas dapur, kebersihan lingkungan, hingga kesesuaian menu makanan dengan anggaran sertastandar gizi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Nanik S. Deyang, keterlibatan kepala daerah sangat penting karena mereka memilikikedekatan langsung dengan kondisi masyarakat dan situasi di lapangan. Dengan turun langsungmemeriksa dapur MBG, kepala daerah dapat memastikan bahwa program berjalan sebagaimanamestinya. Ia juga mendorong agar kepala daerah memanfaatkan berbagai kegiatan di daerah, termasuk agenda kunjungan kerja atau kegiatan sosial keagamaan, untuk sekaligus meninjaupelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG memiliki dasar hukum yang jelas melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam kebijakantersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari tim koordinasi sehingga pemerintahdaerah secara struktural berada dalam jalur yang memungkinkan mereka berperan aktif dalampengawasan. Dengan adanya dasar kebijakan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahpusat. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camathingga lurah, memiliki ruang untuk memastikan bahwa dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan. Sistem pengawasan berlapis ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program di seluruh daerah. Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pelibatan berbagai tingkatan pemerintahan merupakanlangkah strategis mengingat jumlah dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sangat banyak. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pengawasan akan sulit dilakukan secaramaksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktorpenting dalam menjaga kualitas program. Selain memeriksa kesesuaian menu makanan bagi para penerima manfaat, kepala daerah jugadiharapkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dapur. Dalam beberapa kasussebelumnya, keberadaan dapur MBG sempat memicu penolakan masyarakat karena dibangun di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintahdan masyarakat. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakatdan pemerintah pusat. Dengan turun langsung ke lapangan, kepala daerah dapat memahamikondisi yang sebenarnya sekaligus mencari solusi agar operasional dapur tetap berjalan tanpamenimbulkan konflik sosial. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi masalah serius seperti keracunan makananakibat standar dapur yang buruk. Jika ditemukan dapur dengan kondisi yang sangat tidak layak, kepala daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untukmenutup dapur tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tetap aman bagi masyarakat. Di tingkat daerah, komitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG jugadisampaikan oleh Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan. Ia menilai program MBG merupakankebijakan yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnyaanak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun menurutnya, pelaksanaan program tetapharus dikawal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. dr. Robby Hernawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan upaya untukmemastikan kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Pengawasan yang konsistendinilai menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen serupa juga disampaikan oleh Ketua Satgas MBG Kota Salatiga Nina Agustin yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di setiap dapur MBG yang ada di wilayah Salatiga. Pengawasan ini bertujuan memastikan kualitas makanan tetap terjagaserta pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat melalui berbagai forum rapatkoordinasi. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuatkerja sama lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai target nasional. Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian dalam pembangunannasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasanprogram perlindungan sosial bagi masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmenpemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraanrakyat. Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung padakebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah serta dukunganmasyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan koordinasi yang baik, program MBG diharapkandapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan memperkuat masa depan bangsa.
