Pakar HI UI Nilai Indonesia Rentan Jadi Sasaran Spionase Asing, Dorong RUU Antispionase
JAKARTA – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, menilai Indonesia rentan menjadi sasaran…
JAKARTA – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, menilai Indonesia rentan menjadi sasaran spionase asing karena posisi geografis strategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Ia mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Menurut Edy yang juga menjabat Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia, posisi…
JAKARTA – Direktur Eksekutif ASEAN Study Center Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mendorong pembentukan regulasi komprehensif mengenai spionase asing sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan negara dan melindungi proses pengambilan kebijakan nasional dari potensi intervensi pihak asing. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Edy menilai posisi geopolitik Indonesia yang strategis serta kekayaan sumber daya alam menjadikan…
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi praktik spionase yang menyasar informasi strategis suatu negara. Data ekonomi, sosial, budaya, industri, hingga pertahanan yang tersimpan dalam sistem digital dinilai semakin rentan diakses pihak berkepentingan. Sejumlah ahli menilai Indonesia perlu memperkuat perlindungan siber sekaligus mengevaluasi kerangka hukum agar mampu menghadapi perubahan pola kegiatan spionase. Direktur…
Jakarta – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono memgatakan sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi Anti Spionase menghadapi ancaman Intelijen yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Hal tersebut diungkapkan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI Edy Prasetyono saat berdialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional,…
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuat ancaman spionase terhadap Indonesia semakin kompleks. Tidak lagi sebatas pencurian informasi secara konvensional, kegiatan mata-mata kini dapat menyasar data ekonomi, sosial, politik, hingga informasi strategis negara melalui jaringan digital. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai perubahan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan…
Oleh: Raka Adiwijaya* Persaingan geopolitik global menuntut Indonesia semakin memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan strategis nasional. Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui pencurian informasi, pengumpulan data secara ilegal, spionase ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperoleh keuntungan strategis. Dalam situasi tersebut, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU)…
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendorong evaluasi terhadap regulasi yang berlaku guna memperkuat upaya Indonesia mengantisipasi ancaman spionase dan intervensi asing. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan keamanan nasional. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Hasanuddin mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki landasan…
Oleh: Sudirman As’ad *) Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang selalu membutuhkan fondasi stabilitas politik serta keamanan yang kokoh dan terintegrasi secara komprehensif. Di tengah dinamika perubahan peta persaingan global yang semakin ketat, aktivitas pencurian data serta pengumpulan informasi strategis tanpa izin kini menyasar berbagai sektor vital negara. Tantangan kontemporer ini…
Jakarta – Penguatan regulasi anti-spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman intelijen, baik melalui metode konvensional maupun pemanfaatan teknologi digital. Regulasi komprehensif diperlukan untuk memperjelas definisi spionase sekaligus memperkuat koordinasi dan pembagian kewenangan antarlembaga, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Pandangan tersebut mengemuka dalam dialog di salah satu…
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa ancaman spionase terhadap Indonesia merupakan persoalan nyata yang perlu diantisipasi melalui penguatan kontraintelijen dan penegakan hukum. Ia juga membuka ruang pengkajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas regulasi yang sudah berlaku. “Sehingga menurut hemat saya memang real (ada spionase),” ujar Hasanuddin. Menurutnya,…