JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia….

Jakarta – Sebanyak 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan selesai dibangun pada 20 Juni 2026 demi menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah mengintegrasikan langkah pengerjaan di lapangan guna menjamin percepatan fasilitas pendidikan ini selesai tepat waktu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat langsung memutus rantai ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan di…

*) Oleh : Gavin Asadit Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik. Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangkapanjang untuk memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Program Sekolah Rakyat difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desilsatu dan dua dalam Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga awal 2026, lebihdari 15 ribu siswa telah mengikuti pendidikan melalui program tersebut dan jumlahnyaditargetkan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menilai pendidikanmerupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Denganmemberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diyakini akan semakin terbuka. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagaifondasi utama dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagiandari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui sektor pendidikan. Pemerintah menilai pendekatan konvensional tidak cukup untuk menyelesaikan persoalanketimpangan sosial yang telah berlangsung lama. Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebihprogresif agar negara benar-benar hadir membantu masyarakat yang selama ini memilikiketerbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Menurut pemerintah, pembangunan sekolahberbasis asrama memungkinkan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih stabilsekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, siswa dapat lebihfokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya dan keterbatasan fasilitas. Selain menyediakan pendidikan gratis, pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitaspenunjang yang lebih lengkap dibandingkan sekolah umum di banyak daerah tertinggal. Siswamendapatkan asrama, makan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter dan kedisiplinan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan pendidikan masyarakat miskin sering kali tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktorlingkungan, gizi, dan kondisi sosial keluarga. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapatbelajar dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secaramenyeluruh. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Sekolah Rakyat diharapkan mampumenciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menilai kehadiran SekolahRakyat menunjukkan komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak seluruh anakbangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah memandang kesetaraanpendidikan menjadi syarat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdayasaing. Karena itu, pembangunan sekolah bagi kelompok masyarakat miskin tidak hanyadipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi juga bagian dari investasi besar negara dalammembangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatankualitas pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan produktivitasnasional dan daya saing Indonesia di tingkat global. Program Sekolah Rakyat juga berjalan beriringan dengan berbagai program prioritas pemerintahlainnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah menilai pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnyabenar-benar berdampak jangka panjang. Jika MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswadan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pendidikan selalu disebut sebagai jalan paling realistis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun masalah terbesar Indonesia selama ini bukan sekadar kurangnya sekolah, melainkan ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Di beberapa daerah, anak putus sekolah masih menjadi kenyataan yang terus berulang. Sebagian harus bekerja membantu orang tua,…

Jakarta – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi, optimalisasi devisa hasil ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global komoditas strategis. CEO Danantara, Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi dan penyempurnaan tata kelola ekspor nasional. “Dan kebijakan ini tentu…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alamnasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, persoalan under invoicing, transfer pricing, hinggakebocoran devisa hasil ekspor menjadi tantangan serius yang menggerus potensipenerimaan negara. Dalam konteks itulah pembentukan PT Danantara SumberdayaIndonesia (DSI) menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola ekonominasional. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan membentuk BUMN khusus ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasiparadigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia menuju sistem yang lebihtransparan, akuntabel, dan bernilai tambah tinggi. Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwapembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditasnasional. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi inginmembiarkan potensi kebocoran ekonomi terus terjadi dalam rantai perdagangankomoditas strategis Indonesia. Selama ini, berbagai data pemerintah maupun lembaga internasional menunjukkanmasih tingginya praktik manipulasi harga ekspor pada sejumlah komoditas unggulanseperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloys. Akibatnya, negara kehilanganpotensi pajak, royalti, serta devisa dalam jumlah besar. Bahkan, validitas data perdagangan nasional ikut terganggu sehingga menyulitkan pemerintah menyusunkebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pembentukan DSI menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Pemerintah kinimemiliki instrumen yang dapat memantau volume ekspor, harga transaksi, hinggamekanisme pengiriman komoditas secara lebih komprehensif. Dalam tahap awal, mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan rinciantransaksi kepada DSI agar pemerintah dapat memastikan harga ekspor sesuaidengan indeks pasar global dan prinsip kewajaran. Langkah ini penting karena selama ini disparitas harga ekspor kerap terjadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengungkapkan adanya perbedaanharga signifikan antara harga jual komoditas Indonesia ke Singapura dibandingkanharga di pasar Amerika Serikat. Situasi semacam itu menunjukkan adanya ruangbesar bagi praktik manipulasi harga yang merugikan negara. Karena itu, kehadiran DSI harus dipahami bukan sebagai hambatan perdagangan, melainkan upaya modernisasi tata kelola ekspor nasional. Pemerintah justru inginmenciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, terbuka, dan terpercaya bagiseluruh pelaku usaha. Transparansi pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitasIndonesia di pasar internasional. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwaDSI akan memperkuat sistem pelaporan perdagangan serta memastikan seluruhtransaksi dilakukan secara akuntabel dan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa negara secara optimal melalui konsolidasidata dan tata kelola yang lebih efisien. Kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pengawasanekspor. DSI berpotensi menjadi instrumen penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Ketika transaksi ekspor dapat dimonitor secara menyeluruh, maka devisa hasilekspor akan lebih mudah dikendalikan dan dipastikan kembali ke dalam negeri. Hal ini sangat penting di tengah tekanan global terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitaspasar keuangan internasional. Apalagi saat ini ekonomi dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasiharga energi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Dalam situasiseperti itu, negara-negara penghasil komoditas dituntut memiliki sistemperdagangan yang efisien sekaligus mampu menjaga kepentingan nasional. Lebih jauh, pembentukan DSI…