Oleh: Yusuf Rinaldi Pembangunan ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnyapemerataan kesejahteraan nasional. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkanProgram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) layakdiapresiasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatanyang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan.  Program ini bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi membangun ekosistemekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Tentu, sebagaimanaprogram strategis lainnya, implementasinya perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat. Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumenstrategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pilihan tersebut memiliki landasanhistoris yang kuat. Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa koperasimerupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaandan gotong royong. Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanyadiukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari kemampuannyameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih juga tercermin dari langkah Komisi VI DPR RI yang tengah menyusun RancanganUndang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai payung hukum baru bagi seluruhbentuk koperasi di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa RUU Perkoperasian akan mengakomodasi segala jeniskoperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.  Menurutnya, pembahasan bersama akademisi dan praktisi telah menghasilkansejumlah masukan strategis, mulai dari pembentukan lembaga penjamin koperasi, penguatan tata kelola berbasis anggota, pendidikan koperasi, sistem manajemensyariah, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Langkah inimenunjukkan bahwa pemerintah bersama DPR tidak hanya fokus membentukkoperasi dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan hadirnya regulasi yang mampumemperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan menjamin keberlanjutankoperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dukungan terhadap program ini juga terus menguat dari berbagai elemenmasyarakat. Forum Ulama dan Santri Indonesia (FUSI) menyatakan dukunganterhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, sembarimendorong evaluasi yang berkelanjutan. Ketua Umum FUSI, Gus Syaifuddin, menegaskan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan harus menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari implementasi kedua program tersebut. Dengandemikian, tujuan program dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.  Hal senada juga disampaikan oleh sepuluh asosiasi desa yang terdiri atasPAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI,…

Oleh : Abdul Razak)* Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kehadiran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, keberlanjutan program ini…

Jakarta – Penguatan mitigasi dalam pelaksanaan pelatihan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus dilakukan guna memastikan program strategis tersebut berjalan semakin aman, profesional, dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan sehingga proses pengembangan sumber daya manusia pengelola Kopdes Merah Putih tetap berlangsung secara optimal, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan,…

Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola…

Oleh : Antonius Utomo Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di…

Oleh : Meisya Julian Putri Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring…

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform e-commerce tidak akan menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini dijadwalkan mengudara secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang. Skema baru tersebut justru dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk penjual yang berjualan melalui platform e-commerce dan marketplace, tetap tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta per tahun. Penegasan ini sekaligus memberikan kepastian kepada jutaan pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya tanpa kekhawatiran terhadap informasi yang keliru mengenai kebijakan perpajakan….

Oleh: Nizam Ahmad )* Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalamkehidupan masyarakat. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnyaancaman disinformasi, hoaks, pencurian data, hingga serangan siberyang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi tersebutmenempatkan resiliensi media sebagai salah satu pilar penting dalammemperkuat pertahanan semesta bangsa. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangantersebut melalui penguatan sistem keamanan siber nasional sekaligusmenjaga kualitas ekosistem informasi publik. Langkah ini menjadi bagiandari strategi nasional agar transformasi digital berjalan seiring denganterciptanya ruang informasi yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruhmasyarakat. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwapemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terusmeningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sistemkeamanan siber nasional. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadifaktor utama agar setiap ancaman digital dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu sehingga tidak berkembang menjadi gangguanterhadap kepentingan nasional. Urgensi penguatan tersebut tercermin dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,5 miliar serangan sibersepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam hingga 714 persendibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebutjuga berlanjut pada awal 2026 dengan lebih dari 1,5 miliar serangan yang terjadi hanya dalam kurun Januari hingga pertengahan April. Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berupa upaya peretasan sistempemerintahan, tetapi juga meliputi pencurian data pribadi, penipuandigital, penyebaran hoaks, hingga propaganda melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasionalkini tidak hanya datang dari ruang fisik, tetapi juga dari ruang siber yang semakin kompleks. Dudung menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapisituasi tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagianpenting dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan literasidigital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial secarabertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Penguatan ketahanan informasi juga memerlukan sistem keamanandigital yang kokoh. Karena itu, BSSN terus mendorong setiap daerahmenjadikan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut diyakini mampu menghadirkan layananpublik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan danPembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menjelaskan bahwadigitalisasi layanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasimaupun mendigitalisasi dokumen. Menurutnya, seluruh proses tersebutharus didukung sistem keamanan informasi yang kuat agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat. BSSN mencatat sekitar 93 persen dari 5,5 miliar anomali trafik sibersepanjang 2025 merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan denganupaya pencurian data dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Faktatersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang danberpotensi mengganggu keberlangsungan layanan publik apabila tidakdiantisipasi secara sistematis. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BSSN memberikan asistensi kepadaaparatur pemerintah daerah melalui bimbingan teknis keamanan siber danpersandian. Program tersebut mencakup pengelolaan aset teknologiinformasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan SistemManajemen Keamanan Informasi, pembentukan Tim Tanggap InsidenSiber, hingga perlindungan data pribadi. Selain penguatan keamanan siber, pemerintah juga menaruh perhatianbesar terhadap ketahanan media sebagai benteng utama dalammenghadapi disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media profesional menjadi sangat penting untuk memastikanmasyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapatdipertanggungjawabkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tantanganyang dihadapi industri media saat ini tidak lagi semata berkaitan dengankeberlangsungan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, melemahnyamedia arus utama dapat berdampak langsung terhadap kualitas informasipublik dan kesehatan demokrasi digital. Disrupsi teknologi telah mengubah pola distribusi informasi sekaligusmenggeser pendapatan media ke platform digital. Kehadiran kecerdasanartifisial juga memperbesar tekanan terhadap industri media melaluipenurunan trafik yang berimbas pada berkurangnya pendapatanperusahaan pers. Nezar mengungkapkan laporan Asosiasi Media Siber Indonesia menunjukkan penggunaan fitur AI pada mesin pencari menyebabkan trafiksejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Kondisi tersebut memicuefisiensi di berbagai perusahaan media, termasuk media lokal yang selama ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di daerah. Meski demikian, pemerintah memandang persoalan yang lebih mendasaradalah menjaga kualitas informasi publik. Menurut Nezar, ruang informasitidak boleh didominasi oleh sumber-sumber yang menyebarkan informasimanipulatif maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan karenaberpotensi memperbesar penyebaran disinformasi. Atas dasar itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem media melaluiberbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya dengan mendorongimplementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentangTanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk MendukungJurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights. Kebijakan tersebutbertujuan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaanmedia dengan platform digital global sehingga keberlangsunganjurnalisme berkualitas tetap terjaga. Kolaborasi antara pemerintah, media, lembaga keamanan siber, danmasyarakat menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancamandisinformasi yang terus berkembang. Sinergi tersebut akan memperkuatpertahanan semesta bangsa karena keamanan nasional pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kemampuanmenjaga ruang informasi tetap aman, kredibel, dan berorientasi padakepentingan publik. .*) Pemerhati Literasi Digital Dan Ketahanan Informasi

Oleh: Nazira Billa Putri )* Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untukmemperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangantersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dariinformasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruangdigital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangunekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media danpeningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagiandari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetapmenjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuanbangsa di tengah derasnya arus informasi global. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasidan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisistrategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dandisinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistiksecara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitasinformasi yang beredar di tengah masyarakat. Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangikomitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersamainsan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiapproduk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik sertamemberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebutmenjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi. Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat,yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengahledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadikebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumberinformasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahamiberbagai peristiwa. Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesionalmenjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankanprinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akanmemperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagiberkembangnya informasi yang menyesatkan. Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagaiinovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasionalterhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasidigital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaatbagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaiantersebut menunjukkan kualitas inovasi digital Indonesia terus mengalamipeningkatan. Menurutnya, keberhasilan sejumlah program masuk dalamjajaran WSIS Champions mencerminkan kemajuan pemanfaatanteknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif daninklusif. Tiga inovasi yang memperoleh pengakuan internasional meliputi Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), Rumah Pendidikan, dan Anugerah Bug Bounty. Ketiganya menghadirkan solusi yang berbeda, namun memilikitujuan yang sama, yaitu memperkuat kualitas layanan publik sekaligusmeningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital. Nezar menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut memiliki manfaatnyata karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain mempercepat transformasi digital, keberhasilan itu juga dapatmenjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerahuntuk terus menghadirkan layanan publik berbasis teknologi yang mudahdiakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian khusus adalah Jakarta Lawan Hoaks. Platform tersebut dinilai semakin relevan mengingatperkembangan kecerdasan artifisial generatif membuat informasi palsusemakin menyerupai informasi autentik sehingga semakin sulit dikenalioleh masyarakat umum. Dalam pandangan Nezar, perkembangan teknologi tersebut menuntuthadirnya sistem verifikasi informasi yang semakin kuat. Platform sepertiJalahoaks dinilai mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalammengenali informasi yang benar sekaligus mempersempit ruangpenyebaran hoaks di ruang digital. Penguatan ketahanan nasional juga didukung melalui inovasi AnugerahBug Bounty yang berfokus pada keamanan siber. Program tersebut dinilaiberhasil mendorong keterlibatan komunitas teknologi untuk membantumengidentifikasi kerentanan sistem sekaligus mengembangkan budayakeamanan digital yang lebih kuat. Melalui pendekatan tersebut, kemampuan digital generasi mudadiarahkan pada aktivitas yang produktif dan memberikan manfaat bagikepentingan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitasteknologi memperlihatkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidakhanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada partisipasimasyarakat dalam menjaga keamanan ruang siber. Sementara itu, Rumah Pendidikan menjadi salah satu contohkeberhasilan transformasi digital di sektor pendidikan. Platform tersebutmemperluas akses layanan pendidikan melalui sistem yang terintegrasisehingga masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layananpendidikan secara lebih mudah dan merata. Keberhasilan ketiga inovasi tersebut memperlihatkan bahwa transformasidigital Indonesia berjalan seiring dengan upaya memperkuat kualitaslayanan publik. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengembanganteknologi, tetapi juga memastikan teknologi tersebut memberikan dampaknyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nezar menilai capaian Indonesia di ajang WSIS Prizes 2026 menjadi buktibahwa adopsi teknologi digital telah berkembang di berbagai sektorstrategis. Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan menjadipenyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terusmenghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat daya saing nasional. Di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, resiliensi media menjadielemen yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Media…