Category Collection

Popular

UMP 2027 Perkuat Daya Beli dan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional  

Oleh: Oryza Alir Arta Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembahasan pengupahan yang mengacu pada kerangka hukum terbaru memperlihatkan arah kebijakan pemerintah dalam menghubungkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Dalam perspektif ekonomi makro,…

Read Full News

 UMP 2027 Perkuat Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Pekerja

Oleh: Wignyan Wiyono Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mencerminkan langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerangka hukum ketenagakerjaan yang baru, pemerintah menempatkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan kepastian hubungan industrial sebagai bagian penting dalam kebijakan pengupahan nasional. Dalam perspektif ketenagakerjaan, kebijakan upah minimum memiliki kedudukan strategis karena…

Read Full News

Penetapan UMP 2027 Kedepankan Transparansi Formula dan Kepastian Hukum

Oleh: Naufal Mahendra )* Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 berlangsung di tengah penerapan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah ketentuan mengenai mekanisme pengupahan, termasuk penggunaan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perubahan tersebut menjadi perhatian pemerintah, serikat pekerja, dan…

Read Full News

Pembahasan UMP 2027 Kedepankan Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha

Oleh: Naufal Mahendra )* Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 menjadi perhatian berbagai kalangan seiring dimulainya tahapan pembahasan di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan pendapatan pekerja, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat, kemampuan dunia usaha, serta keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan…

Read Full News

Pemerintah Dorong Dialog Tripartit untuk Matangkan Penetapan UMP 2027

Jakarta — Pemerintah mendorong penguatan dialog tripartit dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 guna memastikan seluruh kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat dibahas secara terbuka. Pendekatan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besaran kenaikan upah dan penerapan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya…

Read Full News

Pemerintah Pastikan Transisi Regulasi Ketenagakerjaan Dukung Penetapan UMP 2027

Jakarta — Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Regulasi yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut membawa ketentuan baru mengenai penghitungan upah minimum, termasuk penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan rentang indeks tertentu. Dalam Pasal 137 hingga Pasal 139, undang-undang tersebut…

Read Full News

Dialog Pengupahan 2027 Akomodasi Usulan Kenaikan dari Serikat Pekerja

Jakarta — Pembahasan Upah Minimum Tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting menjelang batas akhir penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah organisasi pekerja telah menyampaikan usulan kenaikan upah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, kesenjangan penghasilan, serta perkembangan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), misalnya, mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 hingga…

Read Full News

Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan Upah Minimum 2027, Pemerintah Siapkan Data Berbasis Susenas

Jakarta — Pemerintah memperkuat penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja sekaligus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan…

Read Full News

Pemerintah Matangkan Mekanisme Pengupahan 2027 Berbasis KHL dan Kondisi Ekonomi

Jakarta — Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kondisi ekonomi, serta keberlangsungan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139…

Read Full News

Pemerintah Perkuat Koordinasi Daerah untuk Percepat Penetapan UMP 2027

Jakarta — Pemerintah mempercepat koordinasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dengan memberikan kepastian jadwal bagi pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar proses penetapan upah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan kepastian bagi pekerja serta dunia usaha. Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditargetkan paling…

Read Full News