Ketahanan Bencana Alam Diperkuat lewat Perencanaan, Anggaran, dan Tata Ruang
Oleh : Muhammad Nofer Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa….
Oleh : Muhammad Nofer Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian penting…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiapsaat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulanganbencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar responskedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secaramatang atau by design. Langkah visioner ini membuktikan bahwa negara terusbelajar dari setiap catatan risiko masa lalu, menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam setiaptarikan nafas perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah demi kedaulatan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem mitigasi bencanayang komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada kesiapsiagaan peradaban jangkapanjang. Penataan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas publik, dan penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan diarahkan untuk membentukmasyarakat tangguh yang mampu merespons ancaman secara cepat dan tepat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah alokasi investasi pembangunan harusmemperhitungkan peta kerentanan bencana, sehingga kemajuan fisik tidak sirnadalam sekejap ketika peristiwa alam terjadi. Pratikno menjelaskan bahwa ketahanan yang dirancang sejak awal menuntutintegrasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah secara disiplin. Kebijakan tata ruang tidak boleh lagi tunduk pada tekanan eksploitasi ekonomisesaat yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan zona bahaya sesar aktifmaupun sempadan pantai rawan tsunami. Melalui penegakan regulasi zonasi yang ketat dan audit kelayakan konstruksi gedung tahan gempa, negara hadirmemberikan perlindungan hakiki bagi generasi masa depan agar terhindar dari risikokorban jiwa dan kerugian material yang berulang di masa mendatang. Transformasi mitigasi bencana by design bukan sekadar penyusunan dokumenperencanaan di atas meja birokrasi, melainkan ikhtiar kebangsaan demi menegakkan kedaulatan keselamatan publik. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa kerugian akibat bencana bukanlah takdir mutlak yang harus diterima tanpa daya, melainkan konsekuensi yang dapat ditekan seminimalmungkin melalui penerapan ilmu pengetahuan, disiplin tata ruang, dan keandalanteknologi rekayasa sipil modern. Keberanian menata ulang kawasan rawan adalahbukti nyata kedewasaan sebuah bangsa yang menghargai harkat hidup setiapwarganya. Menurut Pratikno, penguatan ketahanan kultural masyarakat di tingkat tapak menjadifondasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur fisik. Pemerintah terusmenggencarkan simulasi evakuasi mandiri, pelestarian kearifan lokal mitigasibencana, serta pemberdayaan relawan desa tangguh bencana agar kesadaranrisiko menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat di kawasan rentan secaraberkesinambungan. Kesiapsiagaan struktural tersebut dipadukan dengan penguatan rantai komandooperasional dan pemanfaatan sistem teknologi peringatan dini terpadu. KepalaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakanpembenahan sistem penanggulangan bencana nasional terus diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi ancaman sebelum fasekedaruratan muncul. Menurutnya, pemutakhiran peta bahaya multi-risiko bencanaberbasis data satelit dan sensor seismik presisi tinggi menjadi rujukan wajib bagiseluruh pemangku kepentingan dalam merancang rencana kontinjensi yang adaptifdi lapangan. Suharyanto memaparkan bahwa sinergi operasional antara BNPB, TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah kini terikat dalam satu sistem komandotanggap darurat yang jauh lebih lincah dan terstandarisasi. Pembangunan depo logistik kebencanaan terdesentralisasi di pulau-pulau strategis memastikan bantuanpenyelamatan, perlengkapan sanitasi darurat, obat-obatan, dan jembatan bailey dapat menjangkau titik bencana dalam hitungan jam. Langkah penguatankesiapsiagaan berbasis sains ini membuktikan bahwa negara memiliki kesiapanpenuh dalam meredam dampak krisis kemanusiaan secara mandiri, bermartabat, dan profesional. Ditinjau dari kacamata pembangunan berkelanjutan, pendekatan ketahananbencana by design menghadirkan efisiensi ekonomi jangka panjang yang luar biasabagi stabilitas fiskal. Setiap alokasi anggaran yang diinvestasikan untuk pencegahandan rekayasa konstruksi tahan gempa terbukti mampu menghemat biaya rehabilitasiserta rekonstruksi pascabencana hingga berkali-kali lipat. Stabilitas ekonomi makropun terjaga karena aktivitas produktif masyarakat dapat segera pulih kembali tanpamengalami keterpurukan fiskal daerah yang berkepanjangan. Di sisi lain, partisipasi aktif kalangan akademisi, praktisi arsitektur, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi pilar penopang yang sangat vital. Sektor swasta didoronguntuk mematuhi standar keselamatan bangunan dan mengasuransikan aset publik, sementara masyarakat berperan aktif menjaga fungsi kelestarian hutan bakau pantaidan sabuk hijau perbukitan. Kolaborasi harmonis antara otoritas negara, keunggulanriset ilmiah, dan kesadaran kolektif warga negara menjadi benteng terkuat dalammenghadapi potensi bencana alam Nusantara. Dengan demikian, ketahanan bencana by design merupakan bukti nyata bahwanegara senantiasa belajar dari sejarah dan bertindak visioner dalam melindungisegenap tumpah darah Indonesia. Penegakan disiplin tata ruang, konstruksiinfrastruktur berdaya tahan tinggi, modernisasi teknologi peringatan dini, sertapenguatan kesiapsiagaan masyarakat adalah pilar terpadu yang salingmengokohkan. Tujuannya adalah memastikan Indonesia tumbuh sebagai bangsayang maju, tangguh, dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri di bawah naunganSang Saka Merah Putih. *) Pengamat Isu Strategis
Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan bencana alam melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta risiko. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memperhitungkan potensi ancaman, mengurangi kerentanan, serta melindungi masyarakat dan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan bencana perlu dibangun sejak…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dinilai penting dilakukan secara terencana dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Presiden Prabowo menilai posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api membuat risiko bencana harus menjadi perhatian berkelanjutan. Kondisi…
Oleh: Andika Prasetyo Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam memperkuat kerjasama negara-negara berkembang melalui Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi, Republik India. Pertemuan yang menghasilkan Deklarasi New Delhi tersebut menjadimomentum bagi negara-negara anggota untuk memastikan berbagai komitmen tidak berhentisebagai kesepakatan diplomatik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan kerja samayang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi Global South dalamtata kelola dunia. KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, menjadi salah satuforum penting dalam membahas arah kerja sama negara-negara anggota di tengah perubahangeopolitik dan ekonomi global. Deklarasi New Delhi yang disepakati dalam pertemuan tersebutdiharapkan menjadi panduan bersama untuk menerjemahkan komitmen politik, ekonomi, danpembangunan ke dalam langkah konkret yang dapat menghasilkan dampak langsung. BagiIndonesia, keterlibatan dalam forum BRICS juga memperlihatkan semakin terbukanya ruangbagi negara berkembang untuk mengambil bagian lebih besar dalam menentukan arah masa depan dunia. Dalam pandangannya, Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan kolektif BRICS harusmemiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kerja sama antarnegara. Kekuatan tersebut, menurutnya, perlu digunakan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat danmemberikan ruang yang lebih kuat bagi negara-negara Global South untuk menentukankepentingan serta masa depannya sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia melihatkerja sama internasional bukan hanya sebagai arena diplomasi, melainkan sebagai instrumenuntuk mendorong kesejahteraan dan menciptakan hubungan global yang lebih seimbang. Penegasan Presiden Prabowo juga mencerminkan harapan agar negara-negara berkembang tidaklagi hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan global. Selama ini, sejumlahpersoalan internasional masih memperlihatkan adanya ketimpangan dalam representasi danpengaruh negara-negara berkembang. Karena itu, kerja sama melalui BRICS dipandang dapatmenjadi salah satu jalur untuk memperkuat posisi bersama, terutama dalam memperjuangkankepentingan ekonomi, pembangunan, dan tata kelola internasional yang lebih inklusif. Menurut Prabowo Subianto, kekuatan yang dimiliki BRICS juga perlu diarahkan untukmembangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Kerja sama yang semakin kuatantaranggota diharapkan dapat memastikan suara negara-negara Global South semakindiperhitungkan dalam berbagai pengambilan keputusan di tingkat dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki kepentingan untuk terus menjaga politik luar negeri yang aktif sekaligusmemperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara. Kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS ke-18 juga dapat dibaca sebagai bagian dari upayapemerintah memperkuat posisi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Selamasatu tahun pemerintahan, pemerintah telah mendorong berbagai agenda pembangunan, mulai daripenguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunaninfrastruktur, hingga upaya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri dan pembangunan dalamnegeri berjalan dalam satu arah, yakni menjaga kepentingan nasional sekaligus membukapeluang yang lebih luas bagi pertumbuhan Indonesia. Sementara itu, Perdana Menteri Republik India Narendra Modi menyoroti perlunya pembaruanterhadap institusi-institusi global agar mampu menjawab perubahan dunia yang berlangsungsemakin cepat. Narendra Modi menilai persoalan representasi, daya tanggap, dan aturanketerlibatan perlu mendapatkan perhatian bersama agar sistem internasional dapat bekerja lebihefektif dan mencerminkan kondisi dunia saat ini. Menurut Narendra Modi, negara-negara BRICS perlu mengandalkan kemitraan dan aksi kolektifuntuk menjembatani kesenjangan antara berbagai komitmen dengan hasil yang benar-benar dapatdirasakan. Deklarasi New Delhi, dalam pandangannya, memberikan arah yang lebih jelas bagitekad bersama negara-negara anggota untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pernyataan itu sejalandengan penekanan Prabowo Subianto bahwa kekuatan bersama harus menghasilkan perubahannyata, bukan sekadar berhenti pada dokumen dan pernyataan politik. Pertemuan di New Delhi sekaligus memperlihatkan semakin pentingnya kerja sama antarnegaraberkembang dalam menghadapi tantangan global. Ketidakpastian ekonomi, perubahangeopolitik, persoalan energi, pangan, dan kesenjangan pembangunan membutuhkan pendekatanbersama yang lebih kuat. Dalam situasi seperti itu, BRICS dapat menjadi ruang strategis baginegara-negara anggotanya untuk memperluas kerja sama dan memperjuangkan kepentinganbersama dalam sistem global yang lebih kompleks. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam forum internasional seperti BRICS harus terus diarahkanpada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Penegasan Prabowo Subianto mengenai kekuatan kolektif dan pentingnya tatanan dunia yang lebih adil menjadi pesan bahwa Indonesia ingin mengambil peran lebih besar tanpameninggalkan prinsip kerja sama dan kesetaraan. Ke depan, keberhasilan berbagai komitmendalam Deklarasi New Delhi akan sangat bergantung pada kesungguhan negara-negara anggotauntuk mengubah kesepakatan menjadi tindakan, sehingga kerja sama BRICS benar-benar mampumenghadirkan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat suara Global South di panggung dunia. *) Pengamat Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Global
Oleh: Arief Nugraha Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuanrutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahantatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki artistrategis karena keanggotaan penuh di BRICS membuka ruang yang lebih luas untukmemperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda negara-negara Global South. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT tersebut menunjukkanbahwa Indonesia memilih mengambil posisi aktif dalam dinamika global. Pilihan ini pentingkarena dunia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi yang cepat, serta gangguan rantai pasok. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton. Diplomasi ekonomi dan politik perlu diarahkanuntuk memastikan setiap forum internasional menghasilkan peluang konkret bagi pembangunannasional. Deklarasi New Delhi menjadi relevan karena memuat semangat untuk memperkuatmultilateralisme dan mendorong tata kelola global yang lebih representatif serta responsif. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika negara-negara berkembang sering kali menghadapiketerbatasan dalam menentukan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Karena itu, suara Indonesia di BRICS perlu digunakan untuk mendorong sistem global yang memberikankesempatan lebih setara bagi negara berkembang. Salah satu agenda penting yang dibawa Prabowo adalah reformasi sistem perdagangan dunia. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi perdaganganmultilateral. Namun, sistem tersebut perlu diperkuat agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Di tengah kecenderungan meningkatnya proteksionisme, negaraberkembang membutuhkan ruang yang lebih besar untuk melindungi kepentingan ekonomisekaligus memperluas akses pasar. Agenda lainnya adalah memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT). Transaksimenggunakan mata uang lokal dapat mengurangi biaya konversi dan risiko nilai tukar sekaligusmemperkuat ketahanan sistem keuangan. Pengembangan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, menunjukkanbahwa kerja sama BRICS dapat diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih dekat dengankehidupan masyarakat dan dunia usaha. Isu perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari agenda Indonesia. Transisi energi memangtidak dapat dihindari, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan pembangunannegara berkembang. Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatankapasitas agar agenda pengurangan emisi tidak berujung pada beban baru bagi negara yang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB) jugamenjadi penting. Akses terhadap pembiayaan alternatif dapat mendukung pembangunaninfrastruktur, energi bersih, konektivitas, ketahanan pangan, dan transformasi digital. BRICS akan semakin bernilai bagi Indonesia apabila kerja sama politik mampu diterjemahkan menjadidukungan pembiayaan dan investasi yang memperkuat agenda pembangunan nasional. Begitu pula dengan isu tata kelola royalti digital. Ekonomi digital telah menciptakan peluangbaru, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai bagaimana pencipta karya memperolehmanfaat ekonomi secara adil. Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif tidak kehilangan hak ekonominya di tengah dominasiplatform digital global. Lima agenda tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan Indonesia di BRICS sesungguhnyasangat luas….
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai pijakan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa lima agenda strategis Indonesia, yakni reformasi sistem perdagangan dunia, perluasan transaksi mata uang lokal, keadilan ekologis…
Jakarta – Deklarasi New Delhi resmi disepakati oleh negara-negara anggota BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 di New Delhi, India. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota sekaligus menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam tindakan nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan BRICS perlu memiliki kekuatan kolektif yang mampu memberikan manfaat langsung…
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut tidak diarahkan sekadar menjadi unit usaha retail yang menjual kebutuhan masyarakat, tetapi sebagai pusat pelayanan ekonomi yang menghubungkan produsen, konsumen, pemerintah, unit usaha, hingga mitra strategis. Konsep tersebut menjadi…
Oleh : Veritonaldi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari atau lembaga ekonomi yang sekadar hadir untuk memenuhi target administratif. Lebih dari itu, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat yang menggerakkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran berbagai potensi yang dimiliki desa. Jika dikelola secara profesional,…