Oleh: Aditya Akbar )* Upaya pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu langkah transformasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Rencana mengurangi jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas tidak sekadar menyangkut perubahan organisasi, melainkan mencerminkan upaya serius membangun perusahaan negara yang lebih sehat, efisien,…

Oleh : Sazkia Nur )* Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang sedang dijalankan Danantara Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi ekonomi paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan aset-aset negara dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut,…

Jakarta – Dukungan terhadap langkah Danantara Indonesia merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) terus menguat. Komisi VI DPR menilai kebijakan yang dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja perusahaan negara sekaligus menghilangkan potensi pemborosan hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan pihaknya…

Jakarta – Transformasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) yang didorong Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah yang jelas. Melalui Danantara Indonesia, pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menciptakan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria,…

Oleh: Citra Anindhita )* Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tidak hanya menentukan stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.  Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 75 ribu, penguatan…

Oleh: Dimas Adiyatma * Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari gejolak ekonomi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional.  Pemerintah saat…

JAKARTA – Penguatan ketahanan pangan di tingkat desa dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menegaskan pihaknya siap memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan peluncuran program ekonomi baru yang berbasis desa. “Kami bergerak dari sektor swasta, menggunakan dana pribadi dan…

JAKARTA — Langkah taktis Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan serta meningkatkan kapasitas seluruh aparatur desa di tanah air dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat perwujudan kedaulatan pangan nasional. Strategi integratif yang diinisiasi pemerintah ini dipandang sangat relevan dan strategis dalam membentengi ketahanan nasional dari dampak meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global saat ini. Wakil Menteri…

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu kebijakan strategispemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengahberbagai tantangan pembangunan, mulai dari stunting, kesenjangan akses panganbergizi, hingga kebutuhan peningkatan kualitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, kehadiran MBG menunjukkan komitmen negara untuk memastikan setiap anakIndonesia mendapatkan hak yang sama atas asupan gizi yang berkualitas. Pemerintahterus memperkuat tata kelola dan pengawasannya dengan melibatkan para ahli gizi, tenaga kesehatan, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin optimal dan tepat sasaran. Dukungan terhadap MBG juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi gizi. Ahli Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, menilai program MBG merupakan langkah yang efektif untuk memutus rantai stunting yang masih menjadi tantangan di berbagaidaerah. Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melaluiintervensi kesehatan sesaat, melainkan membutuhkan pemenuhan gizi yang konsistensejak dini. Karena itu, kehadiran program yang mampu menjamin akses pangan bergizibagi anak-anak menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas tumbuhkembang generasi mendatang. Lesda juga berpandangan bahwa MBG memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingsekadar penyediaan makanan di sekolah. Program ini berpotensi meningkatkan kualitaskesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak dalam jangka panjang. Dengan asupan gizi yang lebih baik, risiko kekurangan zat gizi dapat ditekan sehinggaanak-anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan berkembang secaraoptimal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa investasi pemerintah pada sektor gizi merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh bangsa secara keseluruhan.  Komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas program tersebut terlihat dari langkahyang dilakukan Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dukungannya terhadap berbagai upaya penyempurnaan pelaksanaanMBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu bentuk dukungan yang paling penting adalah penyiapan tenaga ahli kesehatan dan ahli gizi anak darilingkungan Kemenkes untuk mengawal pelaksanaan program di lapangan. Langkah inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan cakupan penerimamanfaat, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pelaksanaan program. Budi Gunadi Sadikin juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah tata ulangyang dilakukan BGN. Pemerintah saat ini melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan semakin tepat sasaran, melakukan pembenahan fasilitas dapur yang telahberoperasi, menyusun skema baru untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memperkuat berbagai standar pelaksanaan program. Selain menyiapkan tenagaahli, Kementerian Kesehatan juga menyinergikan data, konsep, dan detail teknispelaksanaan agar MBG dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran para profesionalkesehatan dalam rantai pelaksanaan program menjadi bukti bahwa pemerintah seriusmenjadikan kualitas gizi anak sebagai prioritas nasional.  Pendekatan berbasis keilmuan dan penguatan tata kelola tersebut menjadi jawabanatas berbagai evaluasi yang muncul selama implementasi program. Pemerintahmenunjukkan sikap terbuka terhadap perbaikan dan terus melakukan penyempurnaanagar manfaat MBG semakin dirasakan masyarakat. Dalam kebijakan publik berskalabesar, evaluasi merupakan bagian yang wajar….

Oleh : Deka Dirgantara* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Di tengah berbagai…