Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN, RI Dorong Dialog untuk Jaga Stabilitas Kawasan
Oleh : Arya Pradipta )* Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KonferensiTingkat Tinggi (KTT)…
Oleh : Arya Pradipta )* Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KonferensiTingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Pasay, Metro Manila, Filipina. Dalam rangkaianpertemuan tersebut, Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk menjagapersatuan dan mengutamakan dialog dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, persaingan ekonomi, dan persoalankeamanan kawasan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat…
Oleh : Susi Handayani )* Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Pertemuan yang berlangsung pada 15-17 November 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuathubungan regional, meningkatkan kolaborasi antarnegara, serta membahas berbagaitantangan yang memengaruhi stabilitas Asia Tenggara. Di tengah dinamika geopolitikglobal, persatuan dan kemampuan ASEAN…
Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam sesi pleno, Presiden Prabowo menyerukan penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN untuk menghadapi tantangan kawasan maupun dinamika global. Presiden juga mendorong peningkatan pengaruh kolektif ASEAN dalam lembaga multilateral dan pengambilan keputusan internasional. “Persatuan kita juga harus…
Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam forum di Philippine International Convention Center (PICC), Prabowo menyerukan penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN menghadapi tantangan kawasan maupun global. Ia mendorong peningkatan pengaruh ASEAN dalam lembaga multilateral dan pengambilan keputusan internasional. “Persatuan kita…
Oleh: Bagas Aditya )* Dinamika mengenai penggantian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri perlu disikapi dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian dari kehidupan politik yang memiliki ruang dalam sistem demokrasi. Namun, penyampaian kehendak politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi agar…
Oleh : Sekar Putri )* Dinamika pergantian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri menjadi salah satu agenda ketatanegaraan yang membutuhkan penanganan secara cermat. Proses pengisian posisi strategis dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penentuan figur pengganti, tetapi juga menyangkut keberlanjutan penyelenggaraan negara. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden memiliki kedudukan penting sebagai…
Jakarta – Persiapan pergantian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri mulai dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Langkah tersebut mendapat perhatian agar proses pengisian jabatan dapat berlangsung cepat, tertib, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum. MPR pun mulai menyiapkan perangkat kelembagaan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Ketua MPR…
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri. Proses pergantian tersebut menjadi perhatian sejumlah pihak agar dapat berlangsung tertib dengan mengedepankan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Langkah awal telah dilakukan MPR melalui pembentukan dua tim khusus untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi dan kelembagaan….
Oleh: Mariana Yulianti )* Pemerintah terus memperkuat langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan, khususnya dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat dalam persoalan karhutla. Kebijakan…
Oleh : Triasa Putra )* Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan menertibkan hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan hak secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak…