Rumah Subsidi 2027 Diperkuat, Akses Hunian Layak Makin Diperluas
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perluasan akses kepemilikan rumah layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi…
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perluasan akses kepemilikan rumah layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi pada 2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyelenggaraan akad massal sebanyak 180.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk memiliki hunian melalui dukungan…
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah. Memasuki 2027, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyiapkan berbagai inovasi pembiayaan guna mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)….
Oleh: Syifa Handayani *) Memiliki rumah sendiri merupakan impian banyak keluarga Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan daya beli dan tingginya harga properti. Bagi kelompok tersebut, rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh, melainkan fondasi kehidupan yang memberikan rasa aman, kepastian tempat tinggal, dan kesempatan membangun masa depan keluarga. Karena itu, langkah…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. banner 336×280 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan…
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengoptimalkan kerja sama internasional untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Dukungan armada udara dari Australia menjadi bagian dari penguatan operasi pemadaman nasional yang mengintegrasikan pengerahan personel, teknologi, serta koordinasi lintas negara dan lintas sektor. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa…
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia melalui kerja sama internasional. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengerahan dua armada udara untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Timur selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 November 2026. Dukungan tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas operasi udara…
Oleh: Arif Wicaksono)* Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diperkuat dengan kerja sama internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan di tengah ancaman kebakaran. Pendekatan terpadu yang menggabungkan pencegahan, pemadaman,…
Oleh: Bara Winatha*) Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara langkah mitigasi di dalam negeri serta pendekatan komunikasi lintas batas yang konstruktif dan bersahabat. Pemerintah terus menunjukkan komitmen tinggi dalam merespons dampak kabut asap yang dirasakan oleh negara-negara tetangga secara terbuka, profesional, dan penuh tanggung jawab mendalam. Berbagai upaya strategis…
Jakarta – Pemerintah berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menyiapkan sekitar 150.000 formasi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan lembaga pelaksana Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan seleksi dijadwalkan mulai diumumkan pada November 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa jumlah formasi…
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu akan diberikan kesempatan emas mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2027 dengan tujuan memperkuat pelayanan publik secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan strategis ini merupakan hasil koordinasi intensif antara pihak pemerintah…