Tokoh Adat Papua Ajak Pemuda Sarmi Tolak Provokasi dan Separatis ULMWP
Papua – Tokoh adat Papua mengajak generasi muda di Kabupaten Sarmi untuk menjaga persatuan, menolak…
Tokoh Adat Papua Ajak Pemuda Sarmi Tolak Provokasi dan Separatis ULMWP
Papua – Tokoh adat Papua mengajak generasi muda di Kabupaten Sarmi untuk menjaga persatuan, menolak provokasi, serta tidak terpengaruh ajakan kekerasan dan ideologi separatis yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Pemuda diharapkan menjadi pelopor perdamaian dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, dan semangat persaudaraan. Ondoafi Bagaiserwar, Kaleb Sawen menegaskan bahwa generasi muda…
Tokoh Papua Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Waspadai Manuver Narasi Provokatif ULMWP
PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan mewaspadai berbagai narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Imbauan tersebut disampaikan menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 yang dikaitkan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua. Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, mengatakan…
Target Nol Insiden MBG Menunjukkan Keseriusan Pemerintah Melindungi Anak
Oleh: Rendra Wicaksono* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini terus berkembang dengan memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hingga akhir Oktober 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima…
Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan dalam Program MBG
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian kualitas makanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah munculnya kasus gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan…
Keamanan Pangan MBG adalah Komitmen Negara Melindungi Generasi Bangsa
Oleh: Bima Prasetyo* Pemerintah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya memastikan makanan yang diterima anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui memenuhi standar mutu serta keamanan pangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan…
Keamanan Pangan MBG Jadi Prioritas, Pemerintah Perketat Standar Penyajian
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan. Hingga akhir Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, melibatkan…
Pajak Digital Memperkuat Ekonomi tanpa Membebani UMKM
Oleh: Reina Putri )* Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan teknologi finansial, hingga berbagai platform digital menciptakan aktivitas ekonomi yang perlu diimbangi dengan sistem perpajakan yang adaptif. Namun, optimalisasi penerimaan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah…
Pajak Digital Per 9 November, UMKM Beromzet hingga Rp500 Juta Dapat Pengecualian
Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan dan dompet digital otomatis dikenai pajak. Pemerintah tetap menerapkan ketentuan berdasarkan jenis transaksi, objek pajak, serta karakteristik wajib pajak. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pelibatan perbankan, perusahaan…
Perlindungan UMKM Mengimbangi Penertiban Pajak Marketplace
Oleh: Athallah Fauzi )* Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini menempatkan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang membantu memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang yang memenuhi kriteria. Namun, pelaksanaannya dirancang dengan tetap memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan…
Pajak Digital Diterapkan, Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha UMKM
JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk perlindungan nyata diberikan melalui pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan…