Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Revisi UU P2SK yang telah disahkan DPR dinilai akan memperkuat fondasi sektor keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis….

Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui reformasi sektor keuangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem…

Oleh : Antonius Utomo)* Sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Stabilitas perbankan, pasar modal, industri asuransi, lembaga pembiayaan, hingga sistem pembayaran menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat…

*) Oleh: Dinda Paramita Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(P2SK) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 merupakan langkah strategis yang patutdiapresiasi. Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia membutuhkan fondasi sektor keuangan yang tidak hanya kuat dalam menjagastabilitas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonominasional. Reformasi regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalammemastikan sektor keuangan nasional tetap relevan terhadap perkembangan zaman sekaligus responsif terhadap berbagai tantangan baru. Kehadiran UU P2SK yang diperbarui menjadi bukti bahwa agenda reformasi ekonomi terus berjalan secaraberkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor keuangan memiliki peran sentralsebagai penghubung antara sumber daya ekonomi dan aktivitas produktif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar fungsiintermediasi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Stabilitas sektorkeuangan yang terjaga akan menciptakan kepercayaan investor, memperluas aksespembiayaan, serta mempercepat perputaran modal di berbagai sektor strategis. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaanlapangan kerja, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwaperubahan UU P2SK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan tersebut mencerminkanpemahaman bahwa sektor keuangan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagaipenyedia layanan perbankan, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam memastikan sistem keuangan nasional memiliki dayatahan yang kuat terhadap berbagai tekanan eksternal maupun domestik. Di tengahmeningkatnya kompleksitas ekonomi global, penguatan institusi pengawas dan penjaga stabilitas menjadi langkah yang sangat relevan. Selain itu, perluasan ruang usaha perbankan dan perbankan syariah yang diaturdalam UU P2SK berpotensi memperbesar kapasitas pembiayaan bagi dunia usahadan masyarakat. Kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor keuangan untukmenjangkau kelompok ekonomi yang selama ini belum terlayani secara optimal. Penguatan industri keuangan syariah juga memiliki arti strategis karena Indonesia memiliki potensi pasar syariah yang sangat besar. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, sektor keuangan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalammendorong pemerataan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan nasional. Di sisi lain, pengaturan aset kripto, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring ilegal serta perjudian daring menunjukkan bahwareformasi UU P2SK tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga perlindungan masyarakat. Transformasi digital telah melahirkan berbagai peluangekonomi baru, namun pada saat yang sama menghadirkan risiko yang memerlukanpengawasan yang lebih adaptif. Kehadiran regulasi yang jelas akan menciptakankepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, perkembangan inovasi keuangan dapat berjalan secarasehat tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan publik. Lebih lanjut, pengaturan mengenai surat utang Danantara, pusat finansialinternasional Indonesia, penyelesaian piutang macet UMKM, bursa mineral dan komoditas strategis, serta mekanisme penyehatan bank memperlihatkan cakupanreformasi yang sangat komprehensif. Berbagai instrumen tersebut dirancang untukmemperkuat kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Penyelesaianpersoalan pembiayaan UMKM, misalnya, dapat membuka kembali ruang produktivitaspelaku usaha kecil yang selama ini terkendala akses modal. Sementara itu, pengembangan pusat finansial internasional berpotensi meningkatkan daya saingIndonesia dalam menarik investasi global dan memperkuat posisi negara sebagaipusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa reformasi sektor keuangan dalam UU P2SK perlu terus diakselerasi guna mendukungpencapaian cita-cita pembangunan Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskanbahwa regulasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Keselarasan kerangka regulasiyang dibangun melalui perubahan UU P2SK akan memperkuat koordinasiantarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sinergi yang lebihbaik antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan akan meningkatkanefektivitas kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terusberkembang. Kemudian, harapan agar UU P2SK menjadi landasan hukum yang kokoh bagipengembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sangat relevandengan kebutuhan Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akanmemiliki makna yang utuh apabila tidak disertai pemerataan manfaat bagi seluruhlapisan masyarakat….

JAKARTA – Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif. Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di angka 72,2 persen. Peneliti Utama…

Jakarta – Mayoritas masyarakat menunjukkan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, baik melalui penguatan ekonomi maupun pembentukan lembaga strategis yang mendukung pengelolaan investasi negara. Hal tersebut tercermin dalam hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia. Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, mengatakan tingkat kepercayaan publik…

Oleh: Surya Putranama )* Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu AktualStrategis yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkatoptimisme masyarakat yang tetap tinggi terhadap berbagai program dankebijakan pemerintah.  Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menjadi indikatorbahwa masyarakat melihat berbagai langkah yang dijalankan pemerintahsebagai upaya nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligusmemperkuat fondasi pembangunan nasional. Survei tersebut mencatat tingkat kepercayaan publik terhadappemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 74,2 persen. Sementara itu, tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada pada angka 72,2 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikanpenilaian positif terhadap arah kebijakan yang dijalankan pemerintah. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskanbahwa tingkat kepercayaan publik merupakan gabungan dari kelompokmasyarakat yang menyatakan sangat percaya dan cukup percayaterhadap pemerintahan. Menurutnya, tingkat kepercayaan yang berada di atas 70 persen menunjukkan legitimasi publik yang kuat terhadapkepemimpinan nasional saat ini. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak muncul tanpa alasan. Surveimemperlihatkan bahwa berbagai program yang langsung menyentuhkebutuhan masyarakat menjadi faktor utama yang membentuk persepsipositif terhadap pemerintah. Bantuan pemerintah yang dinilai tepatsasaran menjadi alasan terbesar yang mendorong kepuasan publik.  Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kepemimpinan yang dinilai tegas serta berwibawa juga menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik juga tercermin dari penilaian terhadap berbagaisektor pembangunan. Bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkatkepuasan tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upayapemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan danmeningkatkan kualitas pelayanan memperoleh respons positif darimasyarakat. Selain kesehatan, sektor pertahanan dan keamanan juga mendapatkantingkat kepuasan yang tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwamasyarakat merasakan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasipembangunan. Situasi keamanan yang terjaga memberikan ruang bagiaktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk berkembang secara lebihoptimal. Sektor pendidikan turut memperoleh tingkat kepuasan yang kuat. Hal inimenunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dalam memperluasakses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulaidirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendidikan menjadi salah satuinvestasi jangka panjang yang sangat menentukan daya saing bangsapada masa depan. Hal yang sama terlihat pada kelompok usia. Mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif merata. Kondisi tersebutmemperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawabkebutuhan lintas generasi dan memperoleh penerimaan dari berbagaikelompok masyarakat. Salah satu program yang paling menonjol dalam survei adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tercatat sebagai program pemerintahyang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, MBG juga menjadi program yang paling dikenal publik dengan tingkatpengenalan yang sangat tinggi. Tingkat pengenalan yang luas tersebut menunjukkan bahwa program iniberhasil menjadi salah satu kebijakan prioritas yang mendapatkanperhatian masyarakat. Lebih dari sekadar dikenal, program tersebut jugadinilai memiliki manfaat langsung karena berkaitan dengan kebutuhandasar anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk memastikananak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai. MenurutPresiden, masih terdapat tantangan kekurangan gizi di sejumlah daerahyang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kemampuan belajaranak. Presiden menilai bahwa pemenuhan gizi merupakan investasi jangkapanjang yang sangat penting bagi kualitas sumber daya manusiaIndonesia. Karena itu, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari strategi besarpemerintah dalam membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dankompetitif. Tingginya tingkat apresiasi terhadap MBG menunjukkan bahwamasyarakat memahami pentingnya program tersebut dalam mendukungmasa depan anak-anak Indonesia. Program ini tidak hanya berorientasipada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak terhadap peningkatankualitas pendidikan dan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Selain program sosial, optimisme masyarakat juga terlihat terhadaplangkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola investasi nasionalmelalui Danantara Indonesia. Survei Poltracking mencatat tingkatkepercayaan publik terhadap Danantara mencapai 54,4 persen, lebihtinggi dibandingkan kelompok yang menyatakan tidak percaya. Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menilai bahwatingkat kepercayaan tersebut menunjukkan munculnya optimismemasyarakat terhadap peran Danantara sebagai lembaga pengelola asetdan investasi negara. Menurutnya, publik mulai melihat potensi Danantaradalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pengelolaankekayaan negara secara lebih produktif. Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjaDanantara mencapai 51,5 persen. Penilaian tersebut menunjukkan bahwameskipun lembaga ini masih berada dalam tahap penguatan peran, masyarakat telah melihat adanya arah positif yang dapat memberikankontribusi bagi pembangunan nasional. Tingkat kepercayaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkatkepuasan menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapanbesar terhadap capaian yang akan dihasilkan Danantara pada masa mendatang. Harapan tersebut menjadi modal sosial yang penting bagikeberhasilan berbagai agenda pembangunan ekonomi yang sedangdijalankan pemerintah. *) Analis Kebijakan Publik

Oleh: Nabila Khairunnisa )* Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintahtidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angkatersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritasmasyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwaprogram yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secaranyata. Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu AktualStrategis yang dirilis Poltracking Indonesia memperlihatkan adanyaoptimisme publik terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Danantara Indonesia sebagai lembaga yang diproyeksikan memperkuat pengelolaan aset daninvestasi negara. Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menjelaskan bahwatingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danantara mencapai 54,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakatyang menyatakan tidak percaya. Menurutnya, temuan ini mencerminkanadanya harapan publik terhadap kemampuan Danantara dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga yang masihberada dalam tahap penguatan peran. Dukungan masyarakat dibutuhkanagar berbagai langkah transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebihefektif. Di saat yang sama, tingginya ekspektasi publik juga menjaditantangan agar Danantara mampu membuktikan kinerjanya melalui hasilyang dapat dirasakan masyarakat. Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat tingkat kepuasanmasyarakat terhadap Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian positifyang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas menunjukkanbahwa publik mulai melihat arah kerja lembaga tersebut secara optimistis. Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidakhanya menilai berdasarkan rencana atau konsep yang disampaikanpemerintah. Publik mulai melihat potensi kontribusi yang dapat diberikanDanantara dalam memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkanpengelolaan aset negara. Optimisme terhadap program prioritas pemerintah juga tidak terlepas darikondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Di tengah dinamika ekonomiglobal yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memastikanstabilitas tetap menjadi prioritas utama. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwapemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, danOtoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara intensif untukmemantau perkembangan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukanagar setiap perubahan situasi global dapat diantisipasi sejak dini. Menurut Prasetyo, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihanterhadap pergerakan nilai tukar maupun dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada padakondisi yang kuat dan didukung oleh sejumlah indikator yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang terkendalimenjadi faktor penting yang menopang keyakinan tersebut. Denganfondasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untukmenghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul dari luar negerimaupun dalam negeri. Upaya menjaga stabilitas ekonomi memiliki arti penting karenadampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga-harga relatifterkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang bagi dunia usahauntuk berkembang akan semakin terbuka. Situasi seperti inilah yang padaakhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadapkinerja pemerintah. Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan, PurbayaYudhi Sadewa. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulanpertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkantercermin dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah. Menurut Purbaya, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomimelalui berbagai indikator sekaligus pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas perdagangan yang ramai, tingginya kunjungan ke pusatperbelanjaan, serta pergerakan sektor jasa menunjukkan bahwa rodaekonomi nasional masih bergerak dengan baik. Di sejumlah kota besar, aktivitas masyarakat tetap tinggi. Pasar tradisionalmasih ramai dikunjungi, pusat perdagangan beroperasi secara aktif, danberbagai kegiatan ekonomi berlangsung normal. Kondisi tersebut menjadisalah satu indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga. Purbaya juga melihat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburpanjang. Kawasan wisata di berbagai daerah dipadati pengunjung, sementara tingkat hunian hotel dan penginapan menunjukkan tren yang baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga masihmenjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai capaian tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadapterbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kepuasan publik lahir ketika kebijakan yang dirancangmampu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hasil survei yang menunjukkan tingginya kepercayaanterhadap Danantara maupun optimisme terhadap kondisi ekonominasional dapat dibaca sebagai refleksi atas upaya pemerintah dalammenjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan. Masyarakatmelihat adanya keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasiekonomi dan mempersiapkan ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Tentu masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, tingkat kepercayaan dan kepuasan yang relatif tinggimenunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintahmemperoleh dukungan yang cukup luas. Dukungan tersebut menjadimodal penting untuk memastikan berbagai program prioritas nasionaldapat berjalan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur daritarget yang tercapai, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadapmanfaat yang dihasilkan. Ketika publik merasakan dampak positif darikebijakan yang dijalankan, tingkat kepuasan akan tumbuh secara alami.  *) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyiapan ribuan manajer profesional yang akan menjadi motor penggerak pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan proses rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke pelatihan. Para…

Jakarta- Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu dikelola secara modern, profesional, dan berkelanjutan saat mulai beroperasi secara luas pada Agustus 2026. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan proses rekrutmen manajer Kopdes…