Pemerintah Perluas Akses Pencegahan Penyakit Lewat Cek Kesehatan Gratis

Oleh: Bagas Pratama Adi

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 lalu, terbukti telah secara nyata berhasil mengubah wajah layanan kesehatan di Indonesia.

Program tersebut mampu membuka akses luas bagi seluruh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, tanpa perlu terpikir akan terhalang biaya ataupun administrasi. Dengan pendekatan pencegahan dan deteksi dini, CKG memindahkan paradigma kesehatan nasional dari sekadar pengobatan saat sakit menjadi pemeriksaan rutin.

Sejak diluncurkan pada Februari, program tersebut telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Kementerian Kesehatan mencatat, dari total 32 juta pendaftar, sebanyak 29,8 juta masyarakat telah diperiksa. Angka itu memperlihatkan betapa besar antusiasme masyarakat dalam layanan kesehatan gratis yang kini tersedia di lebih dari 10 ribu puskesmas di seluruh negeri.

Sambutan positif masyarakat muncul di berbagai daerah. Di Bojonegoro, warga merasa terbantu karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara komprehensif. Seorang ibu rumah tangga, Rubiati, mengaku lega setelah mengetahui kadar gula, kolesterol, dan asam uratnya berkat layanan tersebut. Suara warga itu menegaskan bahwa CKG hadir tepat sasaran, karena mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan pemeriksaan kesehatan yang terjangkau.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa program tersebut melibatkan lebih dari 10.200 puskesmas, hampir mencakup seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi harian mencapai 600 ribu orang, sementara 500 ribu di antaranya berhasil diperiksa setiap hari. Mayoritas peserta adalah perempuan dengan persentase mencapai 57,5 persen, sedangkan laki-laki berjumlah 42,5 persen.

Dari sisi wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mencatat partisipasi tertinggi. Sebaliknya, Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan tingkat keikutsertaan terendah. Menurut Maria, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemerataan layanan agar provinsi dengan partisipasi rendah bisa segera mengejar ketertinggalannya.

Apresiasi juga datang dari Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Ia menilai bahwa CKG sejalan dengan upaya BPJS dalam memperkuat skrining kesehatan melalui Mobile JKN.

Menurutnya, program tersebut mampu meningkatkan jumlah pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan adanya deteksi dini, pasien bisa segera mendapatkan penanganan sebelum kondisi semakin parah, sehingga angka komplikasi dapat ditekan dan biaya pengobatan jangka panjang bisa dihemat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Simpang Kawat, Jambi. Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan aparat pemerintah daerah yang telah menjalankan program tersebut secara baik, cepat, dan ramah. Purwadi menilai bahwa pelayanan di puskesmas sudah mencerminkan semangat inklusivitas, di mana seluruh warga, mulai dari balita hingga lansia, memperoleh pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program CKG memang tidak sekadar menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan. Cakupan pemeriksaannya sangat komprehensif, mulai dari skrining gizi pada bayi dan balita, pemeriksaan obesitas dan kesehatan gigi pada remaja, deteksi hipertensi dan obesitas pada orang dewasa, hingga pencegahan penyakit degeneratif pada lansia. Di sekolah, program tersebut bahkan mencakup pemeriksaan kesehatan reproduksi dan aspek psikososial, yang semakin menegaskan pentingnya kesehatan jiwa sejak usia dini.

Dari perspektif kebijakan publik, CKG layak diapresiasi karena mampu menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan. Banyak warga yang sebelumnya enggan memeriksakan diri karena biaya atau ketakutan akan hasil pemeriksaan, kini merasa lebih nyaman dan berani melakukan cek kesehatan.

Paradigma baru ini sangat krusial, sebab pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan. Dengan deteksi dini, risiko penyakit serius bisa ditekan, angka harapan hidup meningkat, dan kualitas hidup masyarakat terjaga.

Dampak positif CKG tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga negara. Dengan meningkatnya deteksi dini, biaya pengobatan yang biasanya membengkak di rumah sakit dapat berkurang signifikan.

Negara dapat mengalihkan anggaran kesehatan ke program promotif dan preventif lain, sehingga sistem kesehatan nasional menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, data kesehatan yang terkumpul dari jutaan peserta memberikan gambaran berharga mengenai masalah kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintah yang berani mengambil langkah besar dalam memperluas akses pencegahan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya sejak dari pintu pertama layanan kesehatan. Keberhasilan CKG menjadi sinyal bahwa pembangunan kesehatan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dengan menekankan pencegahan dan pemeriksaan rutin.

Dengan semakin luasnya jangkauan program tersebut, masyarakat kini memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kesehatan sejak dini. CKG bukan hanya program sementara, melainkan investasi jangka panjang yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari balita hingga lansia, dari kota besar hingga pelosok desa, pencegahan kesehatan kini benar-benar mudah diakses oleh semua orang. (*)

)* Pengamat Sosial dan Kemanusiaan