Bulan: Januari 2026

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera…

Oleh: Wahyu Gunawan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik. Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi…

Oleh : Michelle Putri Santoso )* Berbagai apresiasi terus mengemuka terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis dinilai menjadi titik penting dalam upaya membangun industri nasional yang terintegrasi, mandiri, dan berdaya saing global. Langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi…

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menetapkan arah investasi 2026 dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja dan penguatan fondasi ekonomi sebagai prioritas utama. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Pendekatan tersebut menandai penguatan peran investasi negara yang…

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai memetakan arah investasi tahun 2026 melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Lembaga pengelola investasi yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penciptaan belasan ribu lapangan kerja lewat proyek strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. CEO Danantara Indonesia, Rosan…

Oleh : Zaki Walad )* APBN 2026 menegaskan kehadiran negara sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan. Dengan menempatkan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen kunci, pemerintah menunjukkan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Tantangan Ekonomi 2026 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Namun, menilai…

Oleh : Syamsul Huda )* Memasuki tahun anggaran 2026, kepastian pencairan bantuan sosial kembali menjadi perhatian luas publik. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berfluktuasi, peran negara dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi krusial. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, melainkan juga stimulus ekonomi yang berdampak…

Jakarta — Belanja subsidi dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara APBN dioptimalkan untuk kehidupan masyarakat. “Belanja tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji ASN, melainkan dialokasikan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat, antara lain…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tahun 2026 melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi untuk subsidi dan bansos mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.300…

Oleh: Reza Mahendra Siregar Pembangunan masif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sepanjang 2025 menandai fase paling serius negara dalam membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang terukur. Badan Gizi Nasional menutup tahun tersebut dengan capaian konkret berupa 19.188 SPPG yang siap beroperasi serentak mulai awal 2026.  Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan fondasi layanan publik yang dirancang untuk menjangkau lebih…