*) Oleh: Raka Prasetya Pemulihan Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritaspemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanyamerusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadiaktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintahpusat dan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen tersebut denganmemfokuskan langkah pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan sosial. Upayaini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipisahkandari upaya menjaga persatuan nasional. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategipromosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dariseluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak daribahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Salah satu fokus utama pemulihan adalah mengembalikan konektivitas wilayahtengah Aceh yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Jalur transportasiyang terputus selama bencana telah menghambat distribusi logistik, akses layanandasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahmemprioritaskan pembukaan kembali jalur-jalur strategis sebagai langkah awalrehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan infrastrukturbukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi pemulihan kehidupan sosialekonomi. Dengan akses yang kembali normal, masyarakat memiliki ruang untukbangkit dan melanjutkan aktivitas secara bertahap. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukanmelalui penguatan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapijuga mencakup percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagiwarga terdampak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial agar masyarakatmemiliki jaring pengaman selama masa transisi pemulihan. Pendekatan komprehensifini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dirancang untuk menjawab kebutuhanjangka pendek sekaligus jangka panjang. Kehadiran negara diwujudkan secarakonkret melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemulihan infrastrukturpascabanjir memiliki arti strategis bagi keberlangsungan perekonomian lokal. Iamenilai akses jalan merupakan kunci utama pergerakan barang, jasa, danmasyarakat, sehingga perbaikannya tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh memperbaiki titik-titik infrastruktur utama agar distribusi logistikdan bahan bakar kembali lancar. Dengan pasokan yang terjaga, aktivitas ekonomimasyarakat dapat pulih secara bertahap. Komitmen ini menjadi bukti bahwapemulihan Aceh diarahkan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat. Sejumlah proyek prioritas pun dikebut untuk memastikan konektivitas antardaerahkembali berfungsi. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jembatan yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah, serta ruas jalan Simpang KKA–BenerMeriah yang vital bagi mobilitas regional. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukandi koridor Pameu–Aceh Tengah, Nagan Raya–Aceh Tengah, dan Aceh Tengah–GayoLues. Jalur-jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di dataran tinggiAceh. Dengan terbukanya kembali akses ini, mobilitas antar-distrik diharapkan segerapulih dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, muncul pula tantangan berupanarasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pengibaran benderaGerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik dinilai sebagai upaya memanfaatkansituasi bencana untuk menyebarkan sentimen separatis. Ada juga beredarnya sebuahvideo di kanal media sosial Tik Tok oleh pemilik akun @uncle.mus7 yang menyerukanprovokasi agar WNI di Malaysia mengumpulkan dana bagi pembelian senjata gerakanmakar di Aceh. Vīdeo-video provokasi pendukung GAM yang muncul dan beredar di masyarakat Indonesia di Malaysia menunjukan adanya oknum yang inginmemanfaatkan situasi bencana. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakantersebut sebagai bentuk provokasi yang menghasut emosi masyarakat. Ia mendugaada oknum yang menunggangi penderitaan warga untuk membangun kesan seolahpemerintah abai terhadap Aceh. Narasi semacam ini berisiko memelintir realitas di lapangan dan mengerdilkan peran negara. Iwan juga menyoroti maraknya serangan narasi di media sosial yang mencobamemengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana. Menurutnya, konten-konten tersebut kerap mengabaikan fakta mengenai kehadiran negara dan kerja kerasaparat serta relawan di lapangan. Upaya tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakanketidakpercayaan publik dan membuka ruang bagi pembenaran ide separatisme. Olehkarena itu, ia memandang respons pemerintah harus dilakukan secara tegas namuntetap persuasif. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, sementarapendekatan persuasif penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada trauma konflik masa lalu. Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan mengedepankanpendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan dialog sosial. Penangananprovokasi dilakukan tanpa mengabaikan sensitivitas historis Aceh sebagai wilayahyang pernah mengalami konflik panjang. Dengan tetap memprioritaskan pemulihanbencana dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas dankemanusiaan berjalan beriringan. Pendekatan ini juga mempertegas bahwa negarahadir bukan hanya sebagai otoritas, tetapi sebagai pelindung masyarakat. Dalamkonteks ini, pemulihan Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaanpublik terhadap negara. Fokus pemerintah pada pemulihan Aceh pascabanjir mencerminkan komitmenmenjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan multidimensi. Bencana alam tidakboleh dijadikan celah untuk memecah belah persatuan atau melemahkan legitimasinegara. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuatsolidaritas nasional dan gotong royong. Keberhasilan pemulihan Aceh akan menjadicontoh bahwa negara mampu hadir secara cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi narasi-narasi yang mencoba merongrong persatuan. *) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.
