Pakar Soroti Pernyataan Saiful Mujani, Dinilai Berpotensi Merusak Kepercayaan Publik

Oleh: Reza Putra Angkasa*

Dunia riset politik nasional mendadak riuh setelah munculnya narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap melampaui batas etika akademik serta mencederai marwah lembaga penelitian di tanah air. 

Publik kini mulai menyoroti tajam bagaimana seorang profesor ilmu politik sekaligus pendiri lembaga riset besar seperti SMRC justru terjebak dalam retorika yang inkonstitusional. Fenomena itu tidak hanya merugikan reputasi personal sang pengamat, tetapi juga mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas data yang dihasilkan oleh industri riset secara keseluruhan.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa setiap aktivitas riset maupun ekspresi publik dalam ekosistem riset wajib berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi. 

Anas menolak secara tegas segala bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah Presiden Prabowo di luar mekanisme hukum yang berlaku. 

Menurut pandangannya, pimpinan lembaga riset memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini masyarakat, sehingga kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi sebuah keharusan yang mutlak.

Anas berpendapat bahwa narasi yang memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab profesi. Ia mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi para pengelolanya. 

Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi sistem demokrasi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap industri riset itu sendiri. Meskipun Asosiasi Presisi mendukung hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik, Anas menekankan bahwa kritik tersebut harus tetap beradab, berbasis argumen kuat, dan tidak mengandung unsur hasutan yang merusak tatanan sosial. Baginya, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk mendorong emosi massa ke arah tindakan yang merusak demokrasi.

Sejalan dengan kekecewaan tersebut, eks Kepala PCO Hasan Nasbi mengungkapkan kritik pedas terhadap sikap Saiful Mujani melalui kanal media sosialnya. Hasan merasa kecewa terhadap pihak-pihak yang kerap mengaku sebagai pejuang demokrasi namun hanya mengakui nilai demokrasi saat jalannya pemerintahan sesuai dengan kepentingan kelompoknya semata. Ia menyentil fenomena orang-orang yang sering tergoda menyampaikan pernyataan melampaui batas, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Hasan menilai bahwa individu yang melontarkan narasi semacam itu sebenarnya tidak memahami esensi demokrasi yang sesungguhnya. Ia merasa sangat ironis ketika keinginan untuk menjatuhkan presiden justru datang dari seorang profesor ilmu politik, konsultan, sekaligus pembuat jajak pendapat yang seharusnya menjadi penjaga kewarasan publik. Tindakan tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan identitas akademik yang disandang oleh sosok tersebut selama bertahun-tahun di panggung politik nasional.

Dari sisi legislatif, Sekjen PKS Muhammad Kholid turut memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret nama Saiful Mujani itu. Kholid memandang bahwa dalam negara demokrasi, kritik hingga aksi demonstrasi memang sah dan dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Namun, dia memberikan catatan penting bahwa kritik tersebut harus disampaikan melalui koridor yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kholid mengingatkan bahwa perbedaan pandangan jangan sampai disalurkan dengan cara-cara yang salah atau menabrak aturan hukum.

Kholid menyatakan bahwa menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah adalah tindakan inkonstitusional yang tidak boleh dibenarkan dalam sistem bernegara. PKS memandang bahwa setiap ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah wajib dilakukan secara konstitusional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada batas dan koridor yang harus dijaga bersama agar dinamika politik tidak berkembang menjadi tindakan anarkis yang merusak stabilitas nasional.

Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani dalam potongan video saat acara pertemuan para pengamat tersebut telah menciptakan preseden buruk. Penggunaan contoh peristiwa tahun 1998 untuk melegitimasi gerakan massa di masa kini dinilai sebagai perbandingan yang tidak relevan dan provokatif. 

Publik melihat hal itu bukan lagi sebagai analisis ilmiah dari seorang guru besar, melainkan sebagai bentuk agitasi politik yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Dampak dari pernyataan kontroversial itu kini berbalik menjadi beban bagi lembaga riset yang ia dirikan. Masyarakat mulai meragukan apakah hasil riset yang dikeluarkan selama ini benar-benar objektif atau hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu. 

Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi seorang peneliti. Sekali kepercayaan itu retak akibat pernyataan yang inkonstitusional, maka butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya kembali.

Ke depan, para pakar dan pengelola lembaga riset diharapkan mampu menahan diri dari pernyataan-pernyataan yang bersifat menghasut. Profesionalisme sebagai seorang akademisi harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat. 

Kredibilitas riset tidak boleh dikorbankan demi narasi yang bersifat provokatif. Keberlangsungan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kejujuran intelektual para tokohnya dalam mengedukasi masyarakat, bukan justru mengajak pada jalur-jalur yang melanggar aturan hukum dan konstitusi negara. Kesadaran terhadap dampak luas dari setiap pernyataan di ruang publik harus menjadi landasan utama bagi setiap pengamat dalam berkarya. (*)

*Pengamat Politik Nasional dan Isu Strategis