Koperasi Desa Merah Putih Terus Dorong Pemerataan Ekonomi
Oleh : Dirandra Falguni )*
Koperasi kini kembali ditempatkan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan hingga pelosok desa. Program ini tidak hanya membangun lembaga ekonomi, tetapi juga mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan masyarakat desa.
Dalam kegiatan Konsolidasi Kopdes Merah Putih di Probolinggo, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan Kopdes Merah Putih akan dijadikan benteng ekonomi rakyat yang kokoh. Inisiatif ini digulirkan sebagai langkah strategis menghadapi ekspansi besar-besaran ritel modern yang kini menjangkau hingga pedesaan. Kehadiran ritel modern dinilai telah menyebabkan perputaran uang di desa tidak lagi dinikmati oleh warga setempat, melainkan mengalir ke pihak luar desa.
Ditekankan bahwa koperasi desa merupakan lembaga ekonomi rakyat yang mampu melawan ketimpangan dan kecurangan pasar. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat desa diberi ruang untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini juga dianggap sebagai implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Program 80 ribu Kopdes Merah Putih ditetapkan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, diharapkan koperasi desa dapat berperan sebagai pilar kemandirian ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan, dan menekan kesenjangan antarwilayah.
Untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi desa, setiap Kopdes Merah Putih diwajibkan memiliki empat fasilitas utama sebagai pilar kemandirian ekonomi desa. Fasilitas pertama berupa gerai sembako, yang difungsikan untuk menekan dominasi ritel modern dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Fasilitas kedua berupa apotek atau klinik desa, yang dihadirkan untuk menjamin akses kesehatan yang murah dan mudah bagi warga desa.
Selanjutnya, gudang desa disiapkan untuk menjaga kualitas hasil panen dan menstabilkan harga komoditas lokal. Adapun kendaraan logistik ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan hasil produksi ke pasar. Keempat fasilitas tersebut dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam mengatasi tekanan pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Pemerintah menargetkan seluruh Kopdes Merah Putih dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Untuk mendukung target tersebut, pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi disiapkan guna pembangunan fisik dan penguatan modal kerja. Dengan adanya program ini, keyakinan disampaikan bahwa koperasi desa mampu menjadi pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
Gerakan Koperasi Merah Putih kini juga digerakkan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semangat tersebut diwujudkan melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan di Aula Nata Praja BKPSDMD Babel yang diikuti 82 peserta dari 42 KDKMP di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan dana dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selama tiga hari, para peserta dibekali berbagai materi praktis terkait manajemen koperasi, strategi pengembangan usaha, serta pembangunan fisik gerai dan gudang koperasi.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Muslim El Hakim Kurniawan, menegaskan kehadiran KDKMP merupakan bukti nyata kehadiran negara hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui gerai bahan pokok dan gas LPG, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan dasar dengan harga yang wajar dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.
Penekanan juga diberikan bahwa koperasi memiliki perbedaan mendasar dengan korporasi; koperasi berorientasi pada manfaat bersama, sementara korporasi berorientasi pada profit. Dengan demikian, KDKMP diposisikan sebagai bagian dari program strategis nasional yang harus terus dikawal keberlangsungannya.
Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah tengah mempercepat pembangunan gerai dan gudang KDKMP di seluruh wilayah. Di Pangkalpinang, pembangunan gerai di Air Kepala Tujuh sedang berlangsung, sementara wilayah Bacang dan Air Sinar Bulan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan selanjutnya. Target penyelesaian seluruh fasilitas tersebut ditetapkan pada Maret 2026, dan pendataan lahan dilakukan bersama aparat Babinsa agar seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu.
Sementara itu, di Kalimantan Barat, sebanyak 178 peserta mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Kopdes/Kelurahan Merah Putih Angkatan III di Universitas Tanjungpura Pontianak. Hingga saat ini, total 543 pendamping dan Project Management Officer (PMO) telah dilatih untuk membantu pengurus koperasi meningkatkan kapasitas manajemen dan operasional di daerah masing-masing. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan hingga kini telah terbentuk 2.143 Koperasi Merah. Jumlah tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat Kalbar dalam membangun ekonomi dari bawah. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan pemerataan akses ekonomi masih perlu diatasi secara bertahap.
Dijelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan lahan seluas minimal 1.000 meter persegi di setiap desa untuk pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih. Pembangunan fisik koperasi akan dilaksanakan oleh PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai mitra pemerintah, yang juga akan menyediakan bantuan peralatan kerja bagi koperasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian koperasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Apresiasi besar disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen penuh dalam mendorong kemajuan koperasi di seluruh pelosok tanah air. Dukungan tersebut telah dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ditegaskan oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemen Koperasi RI, Wisnu Gunadi, bahwa para pendamping dan PMO berperan sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional ini. Mereka diharapkan mampu membantu koperasi menyusun rencana bisnis, mengelola operasional usaha, serta memperkuat jaringan ekonomi lokal.
Gerakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini telah berkembang menjadi pilar pemerataan ekonomi nasional. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian, solidaritas, dan keadilan sosial.
Melalui semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa, Kopdes Merah Putih diyakini akan memperkuat implementasi ekonomi Pancasila secara nyata di seluruh pelosok negeri. Dengan konsistensi pelaksanaan hingga ke desa-desa, program ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi nasional dan mempercepat terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, serta berdaulat secara ekonomi.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah