Tokoh Adat Dukung Tindakan Tegas Aparat Keamanan Terhadap OPM
Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Penegakan hukum di wilayah Papua terus menunjukkan kemajuan berarti berkat sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan yang masih dihadapi, kolaborasi ini membuktikan bahwa ketegasan hukum dapat berjalan beriringan dengan pendekatan kultural dan humanis yang menghormati kearifan lokal.
Dukungan terhadap aparat keamanan datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Lanny Jaya, Tias Urnom Kogoya, menegaskan bahwa lembaga adat senantiasa menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan di Papua Pegunungan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sinergi ini menjadi penegasan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga kewajiban moral seluruh komponen masyarakat.
LMA berperan penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika sosial budaya yang beragam. Bagi masyarakat adat, keamanan merupakan bagian dari keseimbangan hidup. Oleh karena itu, kerja sama dengan aparat menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap warga dapat hidup damai dan fokus pada pembangunan. Wilayah Papua Pegunungan yang terdiri dari delapan kabupaten memang memerlukan pendekatan menyeluruh agar stabilitas tetap terjaga di tengah potensi gesekan sosial yang ada.
Sikap tegas aparat dalam menindak pelaku kejahatan bersenjata juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penangkapan terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Dugi Kogoya menjadi contoh bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagi masyarakat adat, proses hukum yang dijalankan dengan adil mencerminkan kehadiran negara yang melindungi seluruh warga. Tindakan aparat bukanlah bentuk kekerasan, melainkan langkah tegas untuk memastikan rasa aman kembali hadir di tengah masyarakat.
Dalam konteks ini, pendekatan dialog dan hukum berjalan beriringan. Tias Urnom Kogoya menilai bahwa masyarakat harus tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengajak keluarga pelaku untuk tidak menghalangi jalannya penyidikan. Pandangan ini memperlihatkan kedewasaan masyarakat adat dalam memahami makna keadilan dan tanggung jawab bersama menjaga ketertiban publik.
Selain itu, keberhasilan aparat TNI dan Polri dalam menegakkan hukum di wilayah-wilayah rawan seperti Intan Jaya dan Nabire memperkuat keyakinan bahwa stabilitas Papua dapat terus dipertahankan. Operasi terukur yang dilakukan di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, menunjukkan hasil signifikan.
Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, memastikan kondisi tetap aman dan kondusif pasca-operasi. Masyarakat bahkan menyambut positif kehadiran aparat, yang dinilai memberikan rasa aman setelah markas kelompok bersenjata berhasil diamankan.
Fakta bahwa sebagian lahan dan fasilitas kampung dihibahkan untuk pembangunan Pos Taktis TNI menjadi bukti nyata dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa rakyat Papua menginginkan kehidupan yang damai dan terbebas dari ancaman kekerasan. Dengan demikian, kehadiran aparat tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan pelindung yang memastikan hak-hak warga terpenuhi secara adil dan aman.
Selain di Intan Jaya, operasi penegakan hukum oleh Kepala Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, di Nabire juga menunjukkan hasil positif dengan tertangkapnya salah satu tokoh penting kelompok bersenjata, Jayainus Pogau alias Supi Pogau. Tindakan ini dilakukan dengan profesionalisme tinggi demi menjaga keselamatan warga. Penegakan hukum semacam ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan Papua bebas dari gangguan keamanan yang selama ini menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Rangkaian keberhasilan operasi keamanan tersebut memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat Papua. Rasa percaya terhadap pemerintah dan aparat semakin meningkat karena tindakan tegas yang dilakukan terbukti menghadirkan stabilitas nyata. Ketika hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, keadilan menjadi nilai bersama yang menguatkan ikatan sosial dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
Pemerintah melalui TNI dan Polri secara konsisten menegaskan bahwa penegakan hukum di Papua bukan semata operasi militer, melainkan bagian integral dari upaya melindungi masyarakat sipil. Fokus utama pemerintah adalah menjaga agar setiap warga Papua dapat hidup aman, memperoleh pelayanan publik yang layak, dan menikmati hasil pembangunan nasional. Sinergi lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan yang berkelanjutan.
Dengan kondisi yang semakin stabil, peluang Papua untuk bergerak maju semakin terbuka lebar. Keamanan yang terjaga akan menjadi pondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap keberhasilan operasi keamanan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan meneguhkan komitmen semua pihak dalam membangun Papua yang damai, sejahtera, dan berkeadilan.
Penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok bersenjata bukanlah bentuk penindasan, melainkan wujud nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Papua membutuhkan kedamaian, dan kedamaian hanya dapat tercapai jika hukum ditegakkan dengan konsisten. Ketika masyarakat adat, pemerintah, dan aparat bersatu dalam semangat menjaga keamanan, maka cita-cita Papua yang aman dan sejahtera bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang tengah diwujudkan bersama.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua
