Pemerintah Tegaskan Komitmen Upah Layak dan Perlindungan Hak Pekerja di Semua Sektor
Oleh : Andrew Tony
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerja di tanah air mendapatkan upah yang layak serta perlindungan hak yang memadai. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, upah layak bukan hanya sekadar nominal yang diterima pekerja setiap bulan, tetapi juga mencakup jaminan sosial, kondisi kerja yang aman, serta kesempatan yang setara bagi semua pekerja di berbagai sektor.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja, sistem ketenagakerjaan yang dikembangkan haruslah adil, produktif, dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut bukan hanya simbol, tetapi dikuatkan oleh kebijakan yang konkret dalam beberapa aspek yaitu penetapan upah minimum nasional yang naik, revisi regulasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak pekerja.
Fokus pemerintah pada peningkatan kesejahteraan pekerja didorong oleh pemahaman bahwa tenaga kerja adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pekerja yang sejahtera tidak hanya produktif, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya saing ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan peningkatan upah dan perlindungan hak pekerja bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi investasi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Pekerja yang merasa dihargai akan bekerja lebih produktif dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Untuk itu, pemerintah secara konsisten mendorong penyesuaian upah minimum sesuai dengan kondisi ekonomi regional, sehingga setiap daerah memiliki standar upah yang mencerminkan kebutuhan hidup layak masyarakat setempat. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan langkah ini penting untuk memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan gaji, tetapi juga hidup layak.
Selain menetapkan upah yang adil, pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan hak pekerja. Hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, cuti, hingga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan profesional menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, menjalankan tanggung jawabnya terhadap pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pekerja tidak hanya memperoleh kompensasi finansial, tetapi juga merasa dihargai dan terlindungi secara menyeluruh.
Komitmen ini tidak hanya berlaku bagi sektor formal, tetapi juga merambah sektor informal yang selama ini seringkali luput dari perhatian. Sektor informal, seperti pekerja harian, usaha mikro, dan pekerja di industri kreatif, kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial dan pembinaan keterampilan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rudolf Saut Butarbutar mengatakan bahwa perlindungan pekerja di sektor informal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Pihaknya mendukung kebijakan ini karena pekerja yang sejahtera juga mendorong keberlanjutan bisnis
Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga terkait, termasuk kementerian tenaga kerja dan dinas-dinas regional, untuk memantau dan menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek mulai dari kepatuhan pembayaran upah, penerapan standar keselamatan kerja, hingga pemberian hak cuti dan tunjangan yang layak. Langkah-langkah ini dilakukan secara berkesinambungan dengan pendekatan dialogis, sehingga perusahaan dan pekerja dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan hak-hak dasar pekerja.
Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. Dengan keterampilan yang terus ditingkatkan, pekerja tidak hanya dapat bersaing di pasar domestik, tetapi juga menyiapkan diri menghadapi tantangan global. Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan vokasi, kursus peningkatan kompetensi, hingga bimbingan wirausaha bagi mereka yang ingin mandiri. Pendekatan ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh gaji, tetapi juga oleh kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaan mereka.
Komitmen pemerintah terhadap upah layak dan perlindungan hak pekerja juga menjadi landasan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi industri. Perkembangan teknologi, otomasi, dan ekonomi digital memerlukan strategi baru untuk memastikan tenaga kerja tetap terlindungi dan memiliki akses terhadap peluang kerja yang bermartabat. Pemerintah secara proaktif menyusun regulasi yang adaptif, memastikan bahwa setiap pekerja dapat berpartisipasi secara adil dalam pertumbuhan ekonomi modern tanpa kehilangan hak-hak fundamental mereka.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil pemerintah mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja. Upah layak dan perlindungan hak bukan hanya slogan semata, tetapi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah prioritas nasional yang tidak dapat ditawar. Pekerja yang terlindungi, dihargai, dan diberdayakan akan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa, menciptakan masyarakat yang sejahtera, produktif, dan harmonis.
)* Pengamat Ketenagakerjaan