Bijak Menyikapi Isu Reuni 212 untuk Jaga Ketertiban Publik
Oleh: Indah Prameswari)*
Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali menghangat denganmengemukanya rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di sejumlah wilayahdan kota besar di Indonesia. Wacana tersebut tak hanya memantik perdebatanpublik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi berbagai elemen bangsayang menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalamsituasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap rasional dan mengedepankankepentingan bangsa secara keseluruhan, terutama terkait stabilitas keamanan danketertiban umum. Stabilitas keamanan adalah harga mati; masa depan Indonesia tidak boleh digadaikan oleh kelompok mana pun yang mencoba menyeret publik kedalam agenda yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.
Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2025 di kawasanMonumen Nasional (Monas), Jakarta, memang menarik perhatian berbagai pihak. Sementara sebagian masyarakat memandangnya sebagai ekspresi kebebasanberkumpul, tidak sedikit yang menilai bahwa momentum tersebut sarat potensiprovokasi, terutama jika dirangkai dengan agenda politik atau ideologis tertentu. Karena itu, masyarakat diminta menyikapi isu ini dengan bijak, tidak terbawa arusnarasi yang menyesatkan, dan tidak terprovokasi ajakan yang dapat menimbulkangangguan stabilitas keamanan nasional.
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menjadi salah satu organisasi yang secara tegas meminta pemerintah untuk menolak penyelenggaraan Reuni 212. Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menilai bahwa agenda tersebut kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi denganideologi transnasional maupun kelompok yang pernah beririsan dengan gerakan FPI dan HTI. Menurut PNIB, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa momenberkumpulnya massa dalam skala besar sering dijadikan panggung konsolidasikelompok yang mengusung gagasan khilafah, bahkan tidak jarang dikaitkan denganjejaring ekstremisme.
Narasi seperti ini penting untuk dicermati oleh publik, terutama agar masyarakattidak mudah terseret dalam agenda yang tujuannya tidak selalu sejalan denganprinsip kebangsaan. Jangan sampai ruang demokrasi yang telah dijamin olehkonstitusi justru dijadikan kendaraan untuk mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau mencoba mengikis kepercayaan publikterhadap institusi negara. Masyarakat harus tetap berpegang pada nilai-nilaikebangsaan dan menjaga kewaspadaan, sebab ideologi asing yang anti-Pancasila telah lama terbukti gagal maupun dilarang di berbagai belahan dunia.
Di tengah dinamika tersebut, warga Jakarta dan masyarakat umum diimbau untuktetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwamenjelang pelaksanaan Reuni 212, sering bermunculan narasi provokatif dan opiniliar di media sosial yang memicu ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Jikamasyarakat tidak bijak, polarisasi dapat terbentuk kembali dan mengganggukedamaian ruang publik.
Mengutamakan ketertiban publik adalah kunci. Masyarakat perlu menghormati hakpengguna ruang umum lainnya, menjaga ketentraman lingkungan sekitar, sertamenghindari tindakan yang dapat memancing keributan. Bagi warga yang memilihhadir dalam kegiatan tersebut, penting untuk mengikuti instruksi panitia, bersikaptertib, dan menolak segala bentuk provokasi di lapangan.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap menjaga prinsip bahwa setiapkegiatan masyarakat yang berlangsung di ruang publik diperbolehkan selamaberada dalam koridor hukum, memenuhi syarat administratif, dan tidak menggangguketertiban umum. Sikap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan Reuni 212 secara damaimenunjukkan bahwa pemerintah tidak menghalangi ekspresi publik selama tidakmengarah pada hasutan atau tindakan yang melanggar hukum.
Di sisi lain, aparat keamanan juga dituntut menjalankan pola pengamanan yang proporsional, humanis, dan berbasis deteksi dini. Segala potensi kerawanan harusdiidentifikasi sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Rekayasa lalu lintas, pengaturan jalur pergerakan massa, hingga penempatan personel lapangan harusdirancang sedemikian rupa agar memberikan rasa aman bagi peserta kegiatanmaupun warga yang tetap beraktivitas seperti biasa.
Dalam konteks yang lebih luas, Reuni 212 sebaiknya dipandang secara jernihsebagai bagian dari dinamika masyarakat yang plural. Namun, dinamika ini tidakboleh dibiarkan berubah menjadi ruang untuk menyebarkan kecurigaan, kebencian, atau propaganda ideologis. Kedewasaan publik sangat menentukan apakahkegiatan serupa dapat berlangsung damai atau justru memicu friksi sosial. Karenaitu, masyarakat diajak untuk menahan diri, berpikir jernih, dan tidak memberikanruang bagi provokasi yang dapat merusak harmoni sosial.
Pada akhirnya, ketenangan, kewaspadaan, dan rasionalitas publik menjadi fondasiutama yang akan menentukan arah situasi. Masyarakat diharapkan memilih untuksaling menjaga dan saling menghormati, bukan saling mencurigai. Reuni 212 tidakboleh menjadi pemicu ketidakstabilan atau pintu masuk bagi ideologi yang inginmengganti Pancasila. Semangat menjaga NKRI harus ditempatkan di atas segalakepentingan kelompok mana pun. Dengan sikap dewasa dan komitmen bersama, kegiatan tersebut dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan dampak negatifterhadap keamanan nasional dan keharmonisan antarwarga..
)* Pemerhati Isu Keamanan