Bangun Kemandirian Desa, Kopdes Merah Putih Jadi Penggerak Pemerataan Ekonomi Nasional
Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional melalui pemberdayaan desa. Salah satu program unggulan yang kini menjadi sorotan publik adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah. Program ini bukan sekadar upaya memperluas basis ekonomi desa, melainkan gerakan besar untuk membangun kemandirian dan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Julianton menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi nasional. Ia mengungkapkan optimisme bahwa koperasi desa ini mampu membawa perubahan besar dan struktural terhadap sistem ekonomi rakyat. Menurut Ferry, keberadaan Kopdes bukan hanya menjawab tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat desa.
Menkop menjelaskan bahwa koperasi desa akan berperan sebagai offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat. Dengan sistem ini, produk-produk pertanian, peternakan, perikanan, maupun industri rumahan yang dihasilkan oleh warga akan ditampung melalui gudang Kopdes. Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap rantai distribusi hasil rakyat menjadi lebih efisien dan petani tidak lagi tertekan oleh permainan harga tengkulak. “Kita ingin menciptakan kedaulatan pangan nasional melalui koperasi,” ujar Ferry dalam berbagai kesempatan, yang menggambarkan tekad kuat pemerintah menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Ferry mengajak masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi desa. Menurutnya, koperasi desa bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga wadah kebersamaan yang menumbuhkan solidaritas sosial dan kemandirian kolektif. Dengan menggerakkan roda ekonomi dari desa, sirkulasi uang akan berputar di wilayah itu sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa harus bergantung pada kota besar atau investor luar. “Kalau ekonomi desa kuat, negara juga akan kuat,” tegasnya.
Optimisme yang sama juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menilai bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi motor penggerak utama keuangan daerah. Tito mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp210 triliun untuk memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui koperasi desa dan kelurahan. Dana besar ini akan digunakan untuk membangun gerai dan fasilitas Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia dengan sistem padat karya.
Menurut Tito, metode padat karya dipilih agar pembangunan fasilitas koperasi dapat memberdayakan masyarakat desa secara langsung, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Tenaga kerja lokal dan sumber daya daerah akan diutamakan dalam pelaksanaan proyek ini, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga di sekitar lokasi pembangunan. Dengan cara ini, setiap rupiah dari anggaran pemerintah akan benar-benar kembali kepada rakyat.
Mendagri juga menegaskan bahwa program Kopdeskel Merah Putih bukan hanya proyek ekonomi semata, melainkan strategi komprehensif untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gini ratio, dan menjaga stabilitas inflasi. Ia menilai, dengan kehadiran koperasi di tingkat desa, pemerintah akan lebih mudah melakukan intervensi ekonomi secara langsung. Misalnya, ketika harga bahan pokok naik atau terjadi krisis pasokan, pemerintah bisa memanfaatkan jaringan koperasi desa untuk menstabilkan distribusi barang dan menjaga daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Tito menjelaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan menekan dominasi tengkulak dan rentenir, yang selama ini sering menjadi beban bagi pelaku usaha kecil di pedesaan. Dengan sistem koperasi, masyarakat bisa mendapatkan akses modal yang lebih adil, harga jual hasil panen yang lebih layak, serta akses pasar yang lebih luas. Program ini juga diproyeksikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka peluang usaha baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.
Selain manfaat ekonomi, program ini juga membawa dimensi sosial yang kuat. Koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga bisnis, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat yang menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Melalui koperasi, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, memperkuat jaringan usaha kecil, serta membangun sistem ekonomi berbasis kekeluargaan — sebuah prinsip yang menjadi jati diri ekonomi Pancasila.
Pemerintah menargetkan agar Kopdes Merah Putih hadir di setiap desa dan kelurahan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini menjadi wujud nyata dari cita-cita besar untuk membangun ekonomi dari pinggiran, sebagaimana semangat yang selalu digaungkan dalam visi pembangunan nasional.
Kopdes Merah Putih tidak sekadar koperasi biasa — ia adalah simbol gerakan ekonomi rakyat yang berdaulat. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program ini diyakini mampu menciptakan tatanan ekonomi baru yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan semangat merah putih yang menyala dari desa-desa, Indonesia sedang membangun fondasi kemandirian ekonomi nasional yang kokoh. Ketika desa berdikari dan rakyat sejahtera, maka cita-cita besar menuju Indonesia maju bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan bersama.
*) Pemerhati Ekonomi