Pemerintah Kerja Sama dengan Platform Digital Lindungi Anak dari Ancaman Judi Daring

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah perlindungan anak di ruang digital dengan menggandeng berbagai platform digital untuk memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan. Langkah ini diambil menyusul temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan anak-anak, termasuk pelajar sekolah dasar, dalam aktivitas judi daring. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas…

Read More

Jauhi Judi Daring, Pemerintah Ingatkan Bansos Harus Tepat Guna

Masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik judi daring, termasuk situs-situs ilegal seperti Kingdom Group yang kian agresif menyasar kelompok rentan. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh disalahgunakan untuk aktivitas perjudian karena bantuan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan…

Read More

Pemerintah Percepat Perbaikan Infrastruktur Vital Pasca Banjir Bandang Sumatera

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan publik saat meninjau lokasi banjir di Kutacane, Aceh Tenggara. Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah. “Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin…

Read More

Pemerintah Perkuat Sistem Komunikasi Darurat di Wilayah Bencana Sumatera

Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat. Penanganan darurat dilakukan dengan pendistribusian internet satelit serta perbaikan BTS yang rusak. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang, Helmi, menyampaikan bahwa jalur komunikasi yang sebelumnya terputus kini mulai kembali tersambung berkat pengerahan…

Read More

Penguatan Koperasi Desa Merah Putih Dorong Ekonomi Lokal Papua

Merauke – Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu tema utama dalam sejumlah kegiatan di Papua, seiring meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Senator RI Irman Gusman menilai Papua memiliki posisi strategis dalam agenda nasional penguatan koperasi desa. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah tepat…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Percepat Pemerataan Ekonomi Papua dan Berdayakan UMKM

PAPUA – Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pedalaman. Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menempatkan…

Read More

Makan Bergizi Gratis Menjadi Fondasi Penguatan SDM Nasional

Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 kembali menuai dukungan kuat. MBG dinilai bukan sekadar menutup ketimpangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi…

Read More

KUHAP Baru Mengakui Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum Setara

Jakarta, Pemerintah mencatatkan babak baru yang progresif dalam sejarah reformasi hukum pidana nasional. Dalam pembaruan regulasi hukum acara pidana (KUHAP), negara menegaskan pengakuan penuh terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghapus stigma ketidakcakapan hukum yang selama ini sering melekat pada kelompok disabilitas dalam sistem peradilan pidana di…

Read More

KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat dan Modernisasi Sistem Peradilan Pidana Nasional

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Fachrizal Afandi, menilai hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 sebagai perubahan besar yang membawa peluang luas bagi penguatan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan ruang peningkatan profesionalisme bagi advokat. Ia menegaskan bahwa berbagai pembaruan dalam regulasi tersebut menunjukkan arah positif pembenahan hukum acara pidana…

Read More