Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Sebuah Kedewasaan Demokrasi Indonesia
Bangsa besar tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Indonesia sebagai bangsa besar menghormati para pemimpin yang telah berjuang dan berkontribusi bagi negeri ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat melalui masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Di tengah situasi tersebut, Jenderal Besar Soeharto tampil dengan ketegasan dan peran pentingnya, antara lain dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, penumpasan G30S/PKI, serta upayanya menstabilkan politik nasional dan mengarahkan Indonesia pada pembangunan ekonomi yang terencana.
Selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun infrastruktur besar-besaran, dan memperkuat ketahanan nasional. Meski masa pemerintahannya tidak lepas dari kritik, jejak keberhasilannya sulit dipungkiri. Karena keberhasilannya itu, ia dijuluki “Bapak Pembangunan”. Melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Soeharto menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang sistematis, berjangka panjang, serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan infrastruktur.
Dalam bidang pertanian, kebijakannya mendorong tercapainya swasembada pangan melalui bantuan pupuk, benih, dan teknologi pertanian. Sementara di bidang pendidikan dan infrastruktur, program Sekolah Inpres serta Inpres Jalan Daerah membuka akses pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu pun meningkat pesat, dengan rata-rata PDB mencapai 7,6% per tahun menurut Bank Dunia. Indonesia berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi salah satu “Macan Ekonomi” baru di Asia.
Kini, berbagai kalangan mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai Soeharto layak menerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun kepemimpinan nasional. Dukungan serupa datang dari Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam dua fase sejarah penting: stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pun menyatakan bahwa Soeharto memenuhi syarat diajukan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan kajian mendalam dan usulan pemerintah daerah.
“Tak ada gading yang tak retak”, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai sebagai bentuk kedewasaan demokrasi Indonesia, pengakuan terhadap jasa besar seorang tokoh yang telah mengisi dan mengukir perjalanan bangsa besar.
