Papua Kian Mandiri, Pemerintah Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Markus Yabansabra *)

Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi sekadar wilayah dengan kekayaan alam melimpah, melainkan bagian dari Indonesia yang sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Salah satu kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan adalah penerapan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan, sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun, yang diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Anggaran tersebut juga digunakan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan usaha kecil, sehingga menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Menurut pengamat kebijakan publik Prof. Adriana Elisabeth, keberadaan Otsus merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional.

Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua yang mulai dirintis sejak era Presiden Soeharto kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan panjang mencapai lebih dari 4.300 kilometer, jalur ini menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terasa langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok di pedalaman karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Selain itu, hadirnya Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre di Jayapura, hingga pasar rakyat di Asmat dan Wamena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka akses ekonomi seluas mungkin. Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, pembangunan infrastruktur di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Di tengah gencarnya pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi rakyat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga penguatan koperasi terus digalakkan. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua, yakni perempuan pedagang tradisional yang menjual hasil kebun dan kerajinan lokal, menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mengabaikan peran ekonomi berbasis komunitas. Melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM, kelompok ini kini memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas usaha dan pemasaran. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan untuk petani kopi, nelayan, dan pengrajin memungkinkan mereka mengembangkan usaha dengan beban bunga yang jauh lebih ringan.

Langkah lain yang mendapat perhatian besar adalah pengembangan potensi lokal. Komoditas khas Papua seperti kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, dan hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan budidaya, teknik pasca panen, dan sertifikasi kualitas produk agar produk Papua mampu bersaing di pasar global. Pada 2023, ekspor kopi Arabika dari Wamena meningkat signifikan berkat program pendampingan yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya Papua.

Perhatian pemerintah tidak berhenti di sektor ekonomi pedalaman, melainkan juga menyasar kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, misalnya, upaya pengembangan ekonomi difokuskan pada kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa perbatasan harus dikelola dengan baik karena menjadi teras negara sekaligus wajah Indonesia. Peningkatan infrastruktur, pengelolaan keamanan, hingga pemberdayaan UMKM di sekitar perbatasan menjadi prioritas agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan Papua dilihat secara menyeluruh, mencakup wilayah pedalaman hingga tapal batas negara.

Konsistensi pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga dibarengi dengan upaya memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan memang masih ada, seperti kesenjangan antarwilayah dan keterbatasan akses di daerah tertentu, namun arah kebijakan yang ditempuh memperlihatkan progres nyata. Dengan komitmen yang terus diperkuat, Papua semakin memiliki peluang untuk tumbuh sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Ke depan, agenda pembangunan Papua tidak semata-mata ditujukan pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu menjadi aktor utama dalam perubahan. Dengan dukungan kebijakan Otsus, infrastruktur yang semakin terhubung, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan potensi lokal, pemerintah menempatkan Papua sebagai bagian integral dari visi Indonesia maju. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi wilayah yang hanya dipandang dari potensi sumber daya alamnya, melainkan juga sebagai ruang hidup masyarakat yang berhak atas kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama.

*) Peneliti Bidang Ekonomi Daerah Papua