Pemerintah Percepat Transformasi Kesehatan Papua Lewat CKG dan Digitalisasi Layanan
Oleh: Sylvia Mote *)
Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan di Papua melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejak 2024 menjadi salah satu instrumen utamapeningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini hadir untuk memperluaspemeriksaan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, sertamemperkuat peran puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan. Dengancakupan yang semakin luas, CKG memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahterhadap kesehatan masyarakat Papua kini lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan layanan.
Di Kabupaten Manokwari, tingginya partisipasi masyarakat dalam program inimenunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Berdasarkandata Dinas Kesehatan Manokwari, hingga November 2025 tercatat 8.343 warga telahmemanfaatkan layanan CKG dari total 10.233 pendaftar. Plt Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Marthen Rantetampang, menjelaskan bahwa angka pemanfaatansebesar 81,53 persen memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat akanpentingnya rutin memeriksakan kesehatan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwaprogram pemerintah tidak hanya hadir sebagai layanan tambahan, tetapi menjadikebutuhan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Pemerintah Kota Jayapura juga menunjukkan capaian yang impresif. Melalui laporanPlt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Drg. Juliana Napitupulu, sekitar 88.000 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Capaian ini menempatkanJayapura sebagai wilayah dengan cakupan CKG tertinggi di seluruh Papua. MenurutDrg. Juliana, temuan utama dalam pemeriksaan adalah tingginya kasus malaria dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), disusul penyakit tidak menular seperti asamurat, hipertensi, kolesterol, dan gula darah. Informasi ini memberikan gambaranbahwa CKG tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan, tetapi juga alat pemetaankesehatan masyarakat untuk menetapkan intervensi pemerintah yang tepat sasaran.
Temuan terhadap penyakit dominan memperkuat pentingnya pendekatan preventifdalam sistem kesehatan Papua. Pemerintah melihat bahwa deteksi dini penyakitmelalui CKG sangat membantu menurunkan risiko komplikasi dan memaksimalkanefektivitas penanganan. Pemerintah daerah juga menilai bahwa CKG mampumenjadi instrumen strategis dalam penyuluhan pola hidup bersih, peningkatansanitasi lingkungan, serta penguatan edukasi gizi. Dengan data yang semakinlengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan kesehatan yang lebih terukursesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Selain memperkuat layanan pemeriksaan, pemerintah juga mendorong transformasipelayanan melalui digitalisasi. Pengalaman warga Jayapura, Wehelmina Kbarek, mencerminkan manfaat integrasi layanan kesehatan dengan aplikasi Mobile JKN. Iamenyampaikan bahwa pelayanan kini jauh lebih mudah karena cukup menunjukkanKTP tanpa perlu membawa kartu fisik KIS. Selain itu, melalui Mobile JKN masyarakatdapat mengecek kepesertaan, mendaftar antrean secara daring, memantau kartudigital, hingga memastikan fasilitas kesehatan rujukan. Transformasi digital inimempermudah masyarakat mengakses layanan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan perkotaan Papua dengan mobilitas tinggi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskanbahwa sistem JKN memastikan peserta, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah, dapat memperoleh pelayanan tanpa hambatanadministratif, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan. Hal ini menegaskan bahwapeningkatan layanan kesehatan di Papua bukan hanya melalui program pemeriksaanrutin, tetapi juga pembenahan sistem jaminan kesehatan yang memberikanperlindungan finansial dan akses layanan yang lebih merata. Integrasi antara CKG dan JKN menjadi bentuk konkret bagaimana pemerintah memperkuat fondasikesehatan masyarakat melalui pendekatan komprehensif.
Peningkatan akses layanan kesehatan juga terlihat dari penambahan jam pelayananpuskesmas, peningkatan kualitas fasilitas, serta penugasan tenaga medis pada wilayah-wilayah padat penduduk. Kebijakan ini menunjukkan orientasi pemerintahyang tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi memastikan layanan tersebut dapatdimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Di banyak wilayah perkotaan Papua, puskesmas kini menjadi pusat layanan yang lebih responsif dengan kapasitaspemeriksaan yang meningkat seiring pelaksanaan CKG.
Keberhasilan program CKG sangat bergantung pada kemampuan membangunkolaborasi lintas sektor. Penyuluhan pola hidup bersih, penguatan gizi keluarga, serta penataan lingkungan sehat memerlukan keterlibatan komunitas, sekolah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta. Pemerintah menegaskan bahwamasyarakat yang memahami pentingnya kesehatan akan lebih mudah menerimaintervensi medis maupun program edukasi kesehatan berbasis komunitas. Di Jayapura, kolaborasi tersebut sudah berjalan dan menghasilkan kenaikan signifikandalam tingkat pemeriksaan masyarakat.
Perkembangan layanan kesehatan ini juga menunjukkan bahwa Papua mulaimemasuki fase baru pembangunan kesehatan, di mana intervensi preventifditempatkan sebagai prioritas utama. CKG memungkinkan pemerintah menanganipenyakit sejak dini, sementara integrasi JKN memberikan kepastian biaya dan akseslayanan.
Pemerintah menjadikan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sosial, sejajardengan agenda pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui CKG dan transformasi layanan kesehatan, pemerintah mempertegas komitmennyamenghadirkan pelayanan publik yang semakin merata, inklusif, dan selaras dengankebutuhan masyarakat Papua. Dengan capaian pemeriksaan yang terus meningkat, pemanfaatan teknologi yang semakin luas, serta kuatnya komitmen terhadappemerataan layanan, Papua kini berada pada jalur yang lebih kuat menujumasyarakat yang sehat dan berdaya.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
