Penghapusan Tantiem Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat BUMN Akuntabel

Oleh: Lestari Widyaningsih )*

Langkah pemerintah melalui kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public karena dianggap tidak sebanding dengan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Dengan penghapusan kebijakan tersebut, negara diperkirakan mampu menghemat hingga Rp18 triliun per tahun, sebuah angka signifikan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih strategis bagi masyarakat luas.

Presiden menekankan bahwa insentif fantastis semacam itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Ia menggarisbawahi bahwa menjadi komisaris atau direksi di BUMN adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian kepada negara, bukan semata ladang keuntungan pribadi.

Terlebih lagi, dalam praktik sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian ketika perusahaan merugi tetap memberikan bonus besar kepada jajaran pengelolanya. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ulang struktur organisasi BUMN, termasuk dengan memangkas jumlah komisaris agar lebih ramping dan efektif. Pembatasan jumlah komisaris maksimal hanya enam orang, bahkan lebih baik bila cukup empat hingga lima, menjadi bagian dari strategi penyederhanaan yang terukur.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, turut menegaskan bahwa kebijakan ini sudah dipersiapkan jauh sebelum diumumkan. Menurutnya, keputusan penghapusan tantiem bukan hanya soal penghematan anggaran, melainkan juga koreksi terhadap praktik yang selama ini berjalan tidak sesuai prinsip efisiensi. Ia menyebutkan bahwa potensi penghematan mencapai Rp17 hingga Rp18 triliun setiap tahunnya berasal dari pemangkasan tantiem yang selama ini dinikmati segelintir pejabat BUMN.

Dasco menilai, kebijakan ini akan mengembalikan orientasi BUMN pada kepentingan publik, karena keuntungan perusahaan tidak lagi terbagi hanya untuk bonus elit internal, melainkan bisa lebih banyak digunakan untuk memperkuat permodalan dan layanan kepada masyarakat.

Sikap serupa juga disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menilai penghapusan tantiem adalah langkah tepat untuk mengembalikan makna sejati dari pengabdian sebagai pejabat publik. Baginya, jabatan di BUMN bukanlah ruang untuk mencari kekayaan pribadi, melainkan amanah untuk menjaga kepentingan negara.

Sudaryono menegaskan bahwa jika ada pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, pilihan terbaik adalah mengundurkan diri karena orientasi utama pejabat negara haruslah pengabdian, bukan keuntungan finansial semata. Ia mengingatkan, siapa pun yang berambisi mengejar kekayaan sebaiknya menempuh jalur pengusaha, bukan menduduki jabatan publik.

Penghapusan tantiem juga diharapkan dapat memperkuat citra BUMN sebagai institusi yang lebih akuntabel. Selama ini, persepsi publik terhadap perusahaan milik negara seringkali dicederai oleh isu bonus besar, fasilitas mewah, dan jumlah komisaris yang gemuk, sementara kinerja tidak selalu berbanding lurus.

Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan melihat bahwa BUMN benar-benar diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Transparansi pengelolaan keuangan perusahaan akan semakin mendapat sorotan positif ketika publik mengetahui bahwa pejabat di dalamnya tidak lagi mendapatkan insentif berlebihan.

Dari sisi ekonomi makro, penghematan belasan triliun rupiah per tahun merupakan potensi besar yang dapat dialihkan untuk mendukung program strategis. Dana tersebut bisa diarahkan untuk memperkuat subsidi pangan, mendukung pembangunan infrastruktur dasar, atau memperluas jangkauan program sosial bagi masyarakat miskin.

Dalam jangka panjang, penghapusan tantiem juga akan mendorong efisiensi struktural di tubuh BUMN, yang selama ini masih menghadapi tantangan birokrasi dan beban operasional tinggi. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, perusahaan negara diharapkan lebih gesit dalam merespons dinamika pasar global.

Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan moral bagi seluruh jajaran pejabat negara, baik di BUMN maupun instansi lain, bahwa jabatan publik adalah sarana pengabdian, bukan ladang keuntungan. Dengan mempertegas arah ini, Presiden Prabowo menginginkan terciptanya kultur baru dalam birokrasi, yakni kultur integritas, dedikasi, dan akuntabilitas.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, reformasi BUMN menjadi salah satu elemen penting. Perusahaan milik negara bukan hanya mesin keuntungan, tetapi juga alat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang bersih, efisien, dan transparan, BUMN akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Penghapusan tantiem bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan simbol dari komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui langkah ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan lagi mentoleransi praktik yang tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan negara. Sufmi Dasco Ahmad mempertegas manfaat efisiensi anggaran yang dapat dirasakan negara, sementara Sudaryono menegaskan makna pengabdian dalam jabatan publik.

Sinergi ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa penghapusan tantiem bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan bagian dari gerakan besar reformasi tata kelola BUMN. Dengan arah baru ini, harapan terhadap terwujudnya perusahaan negara yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat semakin nyata.

)* Analis Kebijakan Publik