Program MBG Libatkan Peran Masyarakat Wujudkan Target Nasional 82,9 Juta Pada Akhir 2025
Oleh : Fajar Saputra )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), upaya percepatan dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Program ini bukan hanya sekadar penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang menumbuhkan partisipasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BGN menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan pemerataan akses gizi berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pemerintah akan memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi program MBG secara nasional. Upaya ini dilakukan melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari guna memperluas jangkauan layanan dan mempercepat distribusi manfaat kepada masyarakat. Rata-rata terdapat sekitar 200 SPPG baru yang dibentuk setiap hari dengan potensi melayani hingga 600 ribu penerima manfaat tambahan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 13.514 SPPG telah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut berpotensi melayani sekitar 39,5 juta penerima manfaat dan diperkirakan meningkat menjadi 40 juta pada akhir bulan ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang merata semakin nyata, dengan melibatkan masyarakat di setiap tahapan pelaksanaan.
Program MBG juga menjadi bentuk nyata kebijakan pemerintah yang inklusif dan partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam setiap aspek program, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pemantauan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang ikut menjaga keberlanjutan program melalui kegiatan gotong royong dan pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, di mana perbaikan gizi menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol Sony Sonjaya, menjelaskan secara nasional jumlah dapur MBG saat ini telah mencapai 13.514 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, fokus BGN ke depan tidak hanya pada peningkatan jumlah dapur, tetapi juga penguatan ekosistem pangan bergizi di setiap wilayah. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan program, terutama dalam menciptakan rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan. Keterlibatan sektor pertanian, koperasi, dan UMKM harus terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau serta mendukung perputaran ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, Program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
Pendekatan pembangunan gizi yang dilakukan BGN menempatkan masyarakat sebagai pusat gerakan, bukan sekadar objek program. Inisiatif pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dapur MBG terbukti memberikan dampak positif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Misalnya, pengelolaan dapur di berbagai daerah melibatkan kelompok perempuan, pemuda, dan bahkan difabel dalam proses penyediaan makanan bergizi. Hal ini menciptakan ruang pemberdayaan ekonomi baru di tingkat lokal, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Melalui strategi ini, BGN tidak hanya membangun program berbasis bantuan, melainkan membangun sistem yang menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberhasilan program MBG.
Salah satu contoh nyata keberhasilan pendekatan inklusif ini dapat dilihat di daerah Jatijajar, Jawa Barat. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengapresiasi dapur SPPG di wilayah tersebut karena telah mempekerjakan penyandang disabilitas dalam proses produksi makanan bergizi. Selain itu, dapur Jatijajar juga menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan mengolah limbah sisa dapur menjadi pakan ikan lele, sehingga tidak ada limbah yang terbuang percuma. Praktik baik ini tidak hanya memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa Program MBG dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Diharapkan model di Jatijajar dapat menjadi inspirasi bagi dapur MBG lainnya di seluruh Indonesia agar terus melibatkan masyarakat sekitar serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan keberlanjutan.
Upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan, Program MBG diyakini akan menjadi tonggak penting dalam membangun generasi emas Indonesia menuju 2045.
)* Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Sosial.