Swasembada Pangan Jadi Penopang Utama Ekonomi Berkelanjutan

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Pemerintah terus menaruh perhatian besar terhadap sektor pangan sebagai penopang utama ekonomi berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang kini digenjot adalah percepatan program swasembada beras melalui penambahan lahan pertanian dan pembangunan kawasan pangan. Target ambisius ini diyakini akan tercapai pada tahun ini, sejalan dengan visi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa capaian swasembada pangan semakin dekat. Upaya ini diwujudkan melalui pemanfaatan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif, sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi tanpa harus mengandalkan impor. Langkah ini tidak hanya menekan ketergantungan luar negeri, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh, pemerintah juga menaruh perhatian pada tantangan global berupa perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan. Menurut Nani Hendiarti, strategi yang ditempuh harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, program ekstensifikasi pertanian kini dijalankan dengan prinsip ramah lingkungan. Fokusnya meliputi tata guna lahan yang tepat, restorasi lahan kritis, dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat terjamin sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Nani Hendiarti menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi penopang pangan bagi negara lain yang tengah membutuhkan. Langkah swasembada yang dicanangkan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan domestik.  Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi pangan di kancah internasional, sekaligus meningkatkan posisi strategis dalam rantai pasok global. Dengan melimpahnya produksi beras dan komoditas lain, Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga mampu mengekspor dan memberikan dukungan pada negara-negara yang mengalami krisis pangan.

Untuk mencapai target besar ini, pemerintah merancang strategi yang terintegrasi melalui tiga pilar utama. Pertama adalah intensifikasi, yang mencakup penyediaan pupuk bersubsidi, rehabilitasi jaringan irigasi, pemberdayaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga pengembangan pangan biru berbasis perikanan. Kedua adalah ekstensifikasi, yang menitikberatkan pada pencetakan sawah baru di wilayah lumbung pangan dan percepatan kawasan swasembada. Pilar ketiga mencakup program tambahan, seperti pembentukan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi harga, pengelolaan sampah, hingga penguatan koperasi desa dan penyediaan makanan bergizi gratis.

Hingga saat ini stok beras nasional tercatat sekitar 4,23 juta ton. Capaian ini bukan hanya bukti keberhasilan peningkatan produksi, tetapi juga efektivitas strategi distribusi yang diterapkan. Pemerintah memastikan beras tersedia secara merata di berbagai daerah, sehingga harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa dalam kurun delapan hingga sembilan bulan terakhir telah menetapkan 13 regulasi penting terkait pangan, energi, lingkungan, dan bioekonomi. Regulasi ini menjadi pijakan bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada keberlanjutan. Keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya mempertegas arah kebijakan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menempatkan pangan sebagai pusat pembangunan nasional.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada pangan tidak boleh hanya berfokus pada beras. Produksi beras nasional memang telah melampaui kebutuhan domestik, namun diversifikasi pangan menjadi langkah strategis berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah juga menargetkan swasembada untuk komoditas strategis lainnya seperti jagung, telur, daging ayam, gula konsumsi, dan garam. Bahkan, target bebas impor untuk jagung, gula konsumsi, dan garam ditetapkan pada akhir 2025. Diversifikasi pangan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan dan mengurangi risiko jika satu komoditas terganggu.

Untuk mendukung peningkatan produksi berbagai komoditas tersebut, pemerintah memberikan insentif kepada petani dan pelaku usaha. Insentif ini mencakup subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan pendampingan penyuluh lapangan menjadi prioritas utama. Pemerintah juga menjalankan program pengadaan jagung nasional, yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan industri pakan ternak sekaligus menekan ketergantungan impor.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan strategi nyata yang ditempuh secara konsisten. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat, target swasembada beras dan komoditas lainnya dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan. Pangan menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi kerakyatan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Lebih dari itu, pencapaian swasembada pangan juga berimplikasi pada posisi Indonesia di dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang kuat, Indonesia dapat berperan sebagai penopang ekonomi regional sekaligus mitra strategis bagi negara-negara yang menghadapi krisis pangan. Hal ini sejalan dengan cita-cita menjadikan pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan yang menyokong kemandirian bangsa.

Swasembada pangan pada akhirnya bukan hanya tentang ketersediaan beras atau jagung, melainkan tentang bagaimana sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya tahan. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada rakyat, regulasi yang berpijak pada keberlanjutan, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia semakin dekat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi penopang utama ekonomi berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta