Tolak Provokasi 1 Desember, Perkuat Ruang Damai di Indonesia
Oleh: Helena Weya *)
Setiap menjelang 1 Desember, tensi sosial di sejumlah daerah kembali menguatakibat provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai harisimbolik bagi kelompok separatis. Bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah dengan populasi mahasiswa Papua yang cukup besar seperti Surabaya dan Makassar, isu ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat tetapi telah berkali-kali memantik keresahan sosial. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakatmenilai bahwa provokasi semacam ini tidak hanya menimbulkan gangguankeamanan tetapi juga merusak ruang dialog yang selama ini terus diperkuat melaluikebijakan pembangunan di Papua dan wilayah lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, arus provokasi di sekitar tanggal 1 Desember kerapmengikuti pola yang sama, yakni dengan mengatasnamakan aspirasi mahasiswaPapua namun membawa narasi yang memiliki kedekatan dengan aktivitas kelompokseparatis. Hal inilah yang kembali ditekankan oleh Ketua Aliansi Merah Putih Bergerak Jawa Timur, Sahrul Alamsyah, yang menyampaikan bahwa aktivitaskelompok tertentu di Surabaya dinilai memiliki keterkaitan dengan gerakan separatisdan berpotensi memengaruhi mahasiswa Papua. Pandangan ini disampaikan bukanuntuk menekan ruang berekspresi, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran bahwaisu politik yang sensitif dapat disusupi aktor-aktor yang tidak menginginkan stabilitasnasional. Kekhawatiran tersebut perlu dipahami sebagai alarm sosial bahwamasyarakat tidak bisa membiarkan provokasi berkembang tanpa batas.
Di Makassar, Koordinator Aliansi Merah Putih Bergerak, Zainal Azis, juga menyuarakan hal serupa. Ia menilai bahwa keberadaan kelompok yang membawaagenda 1 Desember sering kali memancing gesekan sosial dan memicukekhawatiran publik. Narasi yang dibawakan kelompok tersebut, menurutnya, kerapdibungkus dengan tema demokrasi namun berpotensi membelokkan persepsimahasiswa Papua yang sesungguhnya sedang menempuh pendidikan dan membangun masa depan. Penegasan ini mewakili suara banyak pihak yang merasabahwa stabilitas sosial tidak boleh dikorbankan oleh agenda provokatif yang bersifatdestruktif. Narasi provokatif ini semakin tidak relevan ketika pemerintah pusat dan daerah terus membuka ruang dialog serta memperkuat kebijakan afirmatif bagimasyarakat Papua dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hinggapemberdayaan ekonomi.
Fenomena ini menunjukkan satu hal yang penting: ruang publik kita membutuhkanpenguatan narasi konstruktif yang menolak segala bentuk provokasi separatis. Apalagi pemerintah saat ini telah memperluas langkah-langkah pembangunanPapua melalui program-program strategis yang diarahkan untuk meningkatkankesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Stabilitas keamanan menjadi fondasiuntuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Tanpa keamanan, upayapembangunan hanya akan terhambat oleh konflik horizontal ataupun provokasipolitik yang tidak produktif.
Menariknya, narasi penolakan provokasi ini tidak hanya datang dari kelompokmasyarakat yang berbasis di luar Papua. Pemerintah daerah di Papua sendirisedang berfokus menciptakan suasana sosial yang kondusif jelang 1 Desember, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menekankan bahwa pemerintah di wilayahnya justru memilih menjadikan 1 Desember sebagai momentum untukmemulai kemeriahan Natal. Ajakan tersebut, menurutnya, bertujuan untukmenggerakkan seluruh masyarakat agar menyambut bulan Desember dengansemangat kebersamaan, bukan dengan konflik atau provokasi. Hal ini menunjukkanbahwa masyarakat Papua sendiri ingin mendorong narasi damai, bukan memeliharaketegangan yang tidak memberi manfaat apa pun bagi pembangunan daerah.
Apa yang dilakukan oleh Papua Selatan merupakan contoh bagaimana pemerintahdaerah dapat mengalihkan energi masyarakat ke arah yang positif. Denganmendorong kegiatan keagamaan dan sosial, pemerintah mengajak masyarakatuntuk fokus pada agenda yang membawa nilai kebersamaan. Ketua Panitia Natal Bersama pemerintah dan aparat keamanan di Papua Selatan, Willem da Costa, juga memperkuat pesan tersebut dengan menyampaikan bahwa perayaan Natal harusterasa meriah dan menyenangkan di seluruh penjuru daerah.
Narasi-narasi konstruktif ini perlu mendapatkan ruang lebih besar. Dalam kontekskeamanan nasional, provokasi 1 Desember bukan sekadar aksi turun ke jalan tetapijuga momentum yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menciptakaninstabilitas. Pemerintah telah berkali-kali menegaskan bahwa aspirasi publik tetapdijamin, namun tidak dalam bentuk yang memicu ancaman bagi ketertiban umum. Aparat keamanan pun selalu mengedepankan langkah persuasif untuk memastikantidak ada gesekan yang berpotensi menimbulkan korban. Pendekatan ini merupakankebijakan yang dipilih agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan tanpamengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
Melalui seluruh dinamika tersebut, semakin terlihat bahwa 1 Desember tidak bolehlagi menjadi celah bagi provokasi yang merugikan generasi muda, menggangguketertiban umum, atau menciptakan kesan bahwa agenda separatis masih relevan. Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur dialog dan pembangunan, dan inilahruang yang seharusnya diperkuat. Narasi damai, kebersamaan, dan kemajuan lebihpantas dikedepankan daripada ajakan yang hanya membawa masyarakat ke dalamkonflik yang tidak berujung.
Menolak provokasi 1 Desember bukan berarti menutup aspirasi, melainkanmemastikan bahwa aspirasi tidak dirampas oleh kelompok yang memanfaatkanmomen tersebut untuk agenda yang merugikan banyak orang. Indonesia membutuhkan ruang sosial yang aman agar pembangunan berjalan tanpahambatan. Pemerintah telah memberikan arah yang jelas, masyarakat telahmenunjukkan sikap yang tegas, dan kini yang dibutuhkan hanyalah konsistensiuntuk menjaga ruang damai ini tetap berdiri kokoh bagi seluruh warga bangsa.
*) Aktivis Pemuda Papua