Bulan: Desember 2025

Oleh : Hari Setiawan )* Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur di kawasan Lembah Anai harus berjalan cepat, terukur, dan tetap terkendali. Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memastikan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Sumatera Barat kembali berfungsi normal setelah terdampak bencana. Bagi masyarakat, percepatan pemulihan ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan tentang…

Oleh : Fahri Zakaria )* Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 kembali menguji ketangguhan tata kelola penanggulangan bencana nasional. Intensitas hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang rentan menyebabkan dampak kerusakan cukup luas, mulai dari infrastruktur dasar hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang…

Jakarta – Pemerintah merespons cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana di Sumatera melalui mobilisasi personel, logistik, serta peralatan pendukung ke wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat dan pemulihan berjalan efektif, sekaligus menjamin kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Bencana alam yang terjadi di Aceh, terutama banjir dan longsor, telah menuntutkerja keras dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mempercepat pemulihanwilayah yang terdampak. Salah satu contoh keberhasilan dalam penangananbencana ini adalah sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, bupati setempat, serta pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sinergi ini telah mengundang apresiasi dari warga Aceh, yang merasa semakinoptimistis melihat upaya bersama yang luar biasa dalam mengatasi dampakbencana. Di Aceh Tamiang, Bupati Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH, menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian atasperhatian dan dukungan langsungnya. Kehadiran Mendagri dalam rapat koordinasipenanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada 22 Desember 2025 lalumemberikan semangat baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Bupati Armia menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepatproses pemulihan, baik dalam perbaikan infrastruktur maupun dalam menghidupkankembali ekonomi warga yang terdampak bencana. Dukungan dari pemerintah pusatsangat krusial, agar pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskanpentingnya normalisasi fasilitas publik dan pembersihan areal permukiman sertafasilitas umum. Perhatian pada pasar dan fasilitas sosial sangat penting untukmempercepat pemulihan perekonomian. Komitmen untuk mengkoordinasikan lintaskementerian dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana pun menjadi titik terangbagi Aceh Tamiang. Ini adalah bukti bahwa sinergi yang baik antara pemerintahdaerah dan pusat memberikan dampak positif bagi percepatan proses rehabilitasi. Tidak hanya di Aceh Tamiang, di Aceh Utara, sinergi antara Bupati H. Ismail A. Jalil dan pemerintah pusat juga mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Dalam kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ke Kecamatan Langkahan, BupatiAceh Utara didampingi unsur Forkopimda setempat turut menyambut denganhangat. Masyarakat Aceh Utara berharap bahwa dukungan dari pemerintah pusatdapat mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang. Dalam kesempatan tersebut, bantuan tanggap darurat pun disalurkan langsung kepadawarga yang terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pun berkomitmenuntuk segera membangun hunian sementara dan infrastruktur guna mendukungpemulihan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Sinergi ini sangat terasa bagi warga yang sedang berjuang menghadapi dampakbencana, karena pemerintah pusat turut hadir dalam memastikan bahwa bantuandan program pemulihan tepat sasaran. Di Aceh Timur, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si bersama denganForkopimda menyambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian di KecamatanSerbajadi, yang juga terdampak parah akibat banjir dan longsor. Bupati Iskandar menyampaikan langsung kebutuhan mendesak, termasuk tenda pengungsian dan logistik yang diperlukan warga. Bupati Iskandar berharap dengan sinergi antarapemerintah pusat dan daerah, Aceh…

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmen penuh dalam mempercepat pemulihan pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dalam waktu kurang dari satu bulan, berbagai langkah konkret berhasil dilakukan, mulai dari pembukaan kembali akses jalan utama hingga pemulihan pasokan listrik, yang menjadi penanda…

Jakarta- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Kepastian regulasi pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan pekerja dalam menghadapi tahun ekonomi 2026 dengan landasan hukum yang lebih jelas dan adaptif terhadap kondisi daerah. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan…

Jakarta – Pemerintah bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan pendekatan yang lebih berimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha. Proses perumusan kebijakan pengupahan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh, iklim investasi, serta stabilitas hubungan industrial di daerah. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai penetapan UMP…

Oleh: Juana Syahril)* Pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengupahan nasional karena tidak lagi hanya bertumpu pada inflasi, tetapi juga memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi serta faktor penyesuaian yang memberi ruang fleksibilitas bagi daerah. Melalui pendekatan…

Oleh: Anggina Dianitami* Kepastian pemerintah dalam memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh daerah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan menjadikan tenaga kerja sebagai pilar utama pembangunan. Di tengah…

Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh mengapresiasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang dinilai menjadi faktor kunci dalam percepatan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota. Dukungan tersebut memperkuat langkah Pemprov Aceh dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Hunian…