Bulan: Desember 2025

JAKARTA – Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah terus memastikan sinergi yang solid dengan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan pascabencana. Langkah ini dilakukan untuk menjamin pemulihan sektor strategis, khususnya pangan dan pertanian, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan merata hingga ke wilayah dengan akses terbatas. Komitmen sinergi pusat dan daerah tersebut…

Oleh : Irfan Adrian )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera merupakan prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. Penegasan ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi keselamatan warga, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan pemulihan sosial dan ekonomi berjalan cepat dan berkeadilan. Sebagai salah satu pulau dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari…

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )* Bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Ribuan hingga puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Pemenuhan semua kebutuhan ini memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terintegrasi oleh lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, dan…

JAKARTA – Pemerintah menempatkan Papua sebagai wilayah strategis dalam agenda besar kemandirian pangan dan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua memiliki keunggulan sumber daya alam dan ruang pengembangan yang luas untuk menopang swasembada energi berbasis bahan bakar nabati sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat percepatan pembangunan Papua bersama…

Jakarta- Pemerintah menyatakan optimistis Papua mampu memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi nasional. Keyakinan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Papua sebagai salah satu episentrum pengembangan energi berbasis sumber daya terbarukan, khususnya bioenergi dari sektor pertanian dan perkebunan. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dari upaya besar pemerintah…

Oleh: Debora Yikwa* Kemandirian pangan dan energi di Papua kini memasuki babak penting seiring denganpenegasan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah paling timurIndonesia tersebut sebagai prioritas pembangunan strategis nasional. Dalam berbagaiagenda percepatan pembangunan Papua, Presiden Prabowo Subianto menempatkanswasembada pangan dan energi sebagai fondasi utama bagi kemandirian daerah, penguatan ketahanan nasional, serta pemerataan kesejahteraan. Pendekatan inimenandai pergeseran paradigma pembangunan Papua yang tidak lagi bertumpu pada ketergantungan pasokan dari luar, melainkan pada pemanfaatan potensi lokal secaraoptimal dan berkelanjutan. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan beragam, mulai dari lahanpertanian yang luas hingga potensi energi terbarukan yang melimpah. Pemerintahmemandang potensi tersebut sebagai modal utama untuk membangun kemandirianyang kokoh dan berjangka panjang. Dengan dukungan kebijakan nasional dan kemajuan teknologi, Papua diproyeksikan mampu menjadi contoh keberhasilanpembangunan wilayah timur Indonesia yang mengandalkan kekuatan sendiri, selarasdengan kebutuhan masyarakat setempat. Presiden Prabowo menilai pemanfaatan energi terbarukan di Papua bukan sekadarsolusi teknis, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kemandiriandaerah. Dengan teknologi panel surya yang semakin terjangkau dan pengembanganmini hydro yang fleksibel, daerah-daerah terpencil dapat memperoleh akses listriksecara mandiri. Langkah ini diyakini mampu menekan ketergantungan terhadappengiriman bahan bakar minyak dari luar Papua yang selama ini memicu biayadistribusi tinggi dan membebani anggaran daerah maupun negara. Kemandirian energipada akhirnya akan memperkuat aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan kualitaslayanan publik, serta membuka ruang tumbuhnya industri berbasis sumber dayasetempat. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan bioenergi berbasis pertaniansebagai bagian integral dari agenda kemandirian energi. Kelapa sawit, singkong, dan tebu dipandang sebagai komoditas strategis yang dapat diolah menjadi biodiesel dan etanol. Pengembangan komoditas tersebut di Papua tidak hanya berorientasi pada produksi energi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkannilai tambah pertanian, dan mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Presidenmenekankan bahwa setiap kabupaten memiliki peluang ekonomi besar apabila mampumengelola potensi energinya secara mandiri dan terintegrasi dengan sektor pertanian. Kemandirian energi tidak dapat dilepaskan dari kemandirian pangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keamanan pangan harus diwujudkan hingga ke tingkat daerah, bukan hanya secara nasional. Papua, dengan kebutuhan beras yang masih jauhmelampaui produksi lokal, menjadi fokus utama dalam agenda swasembada pangan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berupaya menutup defisit panganmelalui program cetak sawah baru, optimalisasi lahan, serta penguatan infrastrukturpertanian. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa Papua dapatmencapai swasembada pangan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Target pencapaian kemandirian pangan dalam dua hingga tiga tahun menunjukkan keseriusanpemerintah dalam menjawab tantangan defisit beras yang selama ini dihadapi. Upaya pencetakan sawah baru seluas ratusan ribu hektare di berbagai provinsi di Papua menjadi langkah konkret yang diiringi dengan pendampingan teknologi, penyediaansarana produksi, dan penguatan kelembagaan petani. Selain beras, diversifikasipangan juga menjadi perhatian melalui pengaktifan kembali pabrik sagu sebagaisumber pangan lokal yang sesuai dengan karakter Papua. Agenda kemandirian pangan dan energi ini juga memiliki dimensi strategis dalammenjaga stabilitas nasional. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang selama ini menyedot ratusan triliun rupiah anggaran negara dinilai tidak berkelanjutan. Presiden Prabowo menilai bahwa pengurangan impor energi melalui swasembada akanmemberikan ruang fiskal yang besar bagi negara untuk dialokasikan pada sektorproduktif lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Papua diposisikan sebagai bagian penting dari solusi nasionaltersebut, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan. Lebih jauh, kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengamankan aset negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraanrakyat. Evaluasi regulasi dan tata kelola sumber daya terus dilakukan untukmemastikan tidak terjadi kebocoran yang merugikan kepentingan publik. Denganpengelolaan yang tepat, kekayaan alam Papua dapat menjadi sumber kemakmuranyang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat, sekaligus memperkuat fondasiekonomi nasional. Pada akhirnya, kemandirian pangan dan energi di Papua bukan hanya soal target produksi atau efisiensi anggaran, tetapi tentang keadilan pembangunan dan masa depan bangsa. Papua dipandang sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat dalam pangan dan energi, serta mampumenghadirkan kesejahteraan yang merata. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, agenda ini diharapkan menjadi titik balik bagi Papua untuk tumbuhsebagai wilayah yang mandiri, maju, dan berdaya saing, sekaligus menjadi pilar pentingbagi ketahanan nasional Indonesia. *Penulis merupakan Akademisi Ketahanan Pangan Lokal Papua

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional. Ketika setiap wilayah mampu mencukupi kebutuhan pangannya, beban logistik antarpulau dapat ditekan dan volatilitasharga akibat gangguan distribusi bisa diminimalkan. Dalam kerangka ini, swasembada panganbukan semata isu pertanian, melainkan instrumen pengendalian inflasi dan perlindungan dayabeli masyarakat. Pemerintah membaca persoalan ini secara komprehensif, mengaitkan pangandengan stabilitas makroekonomi. Di sisi lain, agenda kemandirian pangan tersebut berjalan beriringan dengan strategi besarkemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memilikiperan strategis dalam mewujudkan swasembada energi, khususnya melalui pengembanganperkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku energi nabati. Sawit tidak hanya dipandang sebagaikomoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi untuk mengurangiketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani anggarannegara. Dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Papua, Presiden Prabowo menekankanpentingnya pemanfaatan potensi lokal agar manfaat energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma pembangunan, darisekadar eksploitasi sumber daya menjadi pengelolaan yang berorientasi pada nilai tambah dan pemerataan. Dengan mengembangkan sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku bioenergi, pemerintah berupaya membangun ekosistem energi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif. Penguatan kemandirian energi di Papua juga dipadukan dengan pemanfaatan energi terbarukanseperti tenaga surya dan tenaga air. Pemerintah menilai kemajuan teknologi telah membuatenergi terbarukan semakin ekonomis dan relevan untuk wilayah terpencil. Dengan pendekatanini, tantangan geografis Papua tidak lagi dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai peluanguntuk membangun sistem energi yang mandiri dan efisien tanpa ketergantungan pada distribusibahan bakar dari luar daerah. Kebijakan ini memiliki implikasi fiskal yang signifikan. Presiden Prabowo menyoroti potensipenghematan anggaran negara yang sangat besar apabila impor energi dapat ditekan melaluiproduksi dalam negeri. Dana yang selama ini terserap untuk impor dapat dialihkan ke sektorproduktif, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber dayamanusia. Dalam jangka panjang, strategi ini memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligusmembuka ruang pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kabupaten. Keterkaitan antara kemandirian pangan dan energi menjadi benang merah dari seluruh agenda ini. Sawit, dalam konteks tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai komoditas energi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembangunan terintegrasi yang menopang ketahanan nasional. Ketika pangan tersedia secara cukup dan energi diproduksi secara mandiri, negara memiliki ruang gerakyang lebih luas untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Dengan menjadikan Papua sebagai salah satu poros utama kebijakan, pemerintah mengirimkanpesan kuat bahwa pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan merata dan berbasis potensidaerah. Dukungan terhadap agenda kemandirian pangan dan energi ini bukan sekadar dukunganterhadap program sektoral, tetapi dukungan terhadap visi besar Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Dalam konteks itulah, kebijakan pemerintah layak dipandang sebagailangkah strategis yang realistis sekaligus progresif dalam menghadapi tantangan masa depan. *) Pemerhati Kebijakan Publik untuk Papua 

PAPUA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan di Tanah Papua. Komitmen bersama tersebut tercermin dalam kesiapan pengamanan terpadu yang digelar melalui Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Cartenz-2025 sebagai upaya menghadirkan suasana aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat….