Jayapura — Menjelang puncak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polda Papua dan Papua Barat Daya meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat pengamanan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif. Di Papua, penguatan pengamanan dilakukan melalui Apel Serah Terima Unit Kecil Lengkap (UKL) 1 ke UKL 2 dalam rangka Operasi…
Penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Bantuan pemerintah yang mengalir secara bertahap mulai dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak, terutama di Aceh, sehingga proses pemulihan berjalan dan warga perlahan dapat bernapas lega. Pemerintah bersama BUMN mengerahkan 1.066 relawan dan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat….
Aceh – Setelah beberapa hari mengalami gangguan listrik akibat bencana alam, warga Banda Aceh akhirnya kembali merasakan aliran listrik yang stabil. Sistem kelistrikan di wilayah Banda Aceh berhasil dipulihkan setelah sempat lumpuh total, sekaligus menandai kembalinya layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat pascabencana. Pemulihan ini menjadi momen penuh haru bagi jajaran PT PLN (Persero). Direktur…
Oleh: Satria Wisnu Putra )* Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menjadiujian serius bagi ketahanan nasional dan kapasitas negara dalam melindungiwarganya. Di tengah situasi darurat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen penuhuntuk mengawal penanganan bencana hingga seluruh tahapan pemulihan selesai, dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama danmengoptimalkan seluruh kekuatan nasional yang dimiliki Indonesia. Sejak hari pertama bencana terjadi, pemerintah pusat mengambil peran sentral dalamkoordinasi penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendekatanyang diterapkan berskala nasional, tidak menunggu proses administratif penetapanstatus tertentu, melainkan langsung berorientasi pada kecepatan respons, efektivitasmobilisasi sumber daya, serta pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakatterdampak. Langkah ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa dalam situasidarurat, kehadiran negara harus diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan sekadarkeputusan formal. Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menyampaikan bahwapemerintah sejak awal mengandalkan kapasitas dalam negeri sebagai fondasi utamapenanganan bencana di Sumatera. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber dayamanusia, institusi negara, serta infrastruktur penanggulangan bencana yang cukupuntuk menangani situasi tersebut secara mandiri. Seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan ke lapangan sesuai dengan arahanPresiden untuk mempercepat respons dan pemulihan di wilayah terdampak. Dukungandan solidaritas internasional tetap diapresiasi, namun pemerintah menegaskan bahwapenanganan utama dilakukan melalui kekuatan nasional yang telah terbangun. Optimalisasi sumber daya nasional tersebut mulai memperlihatkan hasil, terutamadalam pemulihan infrastruktur dasar. Pemerintah mencatat progres signifikan dalamperbaikan akses jalan dan jembatan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sementaraAceh terus dikejar pemulihannya mengingat luasnya wilayah terdampak dankompleksitas medan. Pemulihan akses fisik di wilayah bencana ini dipandang penting karena menjadiprasyarat bagi kelancaran distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta aktivitasekonomi masyarakat. Pemerintah menilai bahwa percepatan infrastruktur bukansekadar proyek teknis, melainkan bagian dari upaya memulihkan kehidupan sosialwarga. Sebagai wujud kepemimpinan langsung dan penguatan koordinasi di lapangan, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah yang masihmengalami keterbatasan akses. Kehadiran Presiden dipahami sebagai upayamemastikan bahwa kebijakan pusat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di daerah, sekaligus memberi dorongan moral bagi aparat dan masyarakat yang tengah berjuangmenghadapi dampak bencana. Pemerintah juga memberikan perhatian besar kepada para petugas di garis depan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Ribuan personel TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta petugas kelistrikan dan infrastruktur terus menjalankan tugastanpa mengenal lelah. Proses pemulihan listrik, khususnya di Aceh, masih berlangsung secara bertahaphingga seluruh wilayah kembali menikmati layanan dasar secara normal. Kerja para petugas ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa negara hadir melalui pengabdianlangsung aparatnya. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi tersebut telah berskala nasional sejak hari pertama, tepat setelah bencanamelanda. Penjelasan ini disampaikan untuk merespons perdebatan publik mengenaistatus bencana nasional. Pemerintah, menurut Teddy, memilih untuk tidak terjebak pada perdebatan administratif, melainkan langsung melakukan mobilisasi kekuatan nasional secara menyeluruh. Lebihdari puluhan ribu personel gabungan dikerahkan, dengan fokus utama padapenyelamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar pada fase awal tanggapdarurat. Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga memastikan dukungan anggarantersedia penuh. Alokasi anggaran pusat digunakan secara bertahap untukpembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hinggaperbaikan kantor pemerintahan daerah yang rusak. Pemerintah daerah pun diberikan dukungan dana secara langsung agar memilikikeleluasaan merespons kebutuhan mendesak di lapangan. Dalam aspek logistik daninfrastruktur, ratusan armada laut dan udara serta ribuan unit alat berat dikerahkan dariberbagai wilayah untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan akses. Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis 98 sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilaipemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah yang optimal dalam penanganan bencana di Sumatera. Haris berpandangan bahwa fokus utama pemerintah pada penyelamatan warga, penanganan darurat, serta pemulihan infrastruktur kerap membuat aspek komunikasipublik tidak menjadi prioritas awal, sehingga memunculkan persepsi yang tidaksepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Namun secara substansial, menurut Haris Rusly Moti, pemerintah telah menetapkanbencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan sumber dayapusat secara maksimal sejak fase awal tanggap darurat. Haris juga menekankan bahwa aparat negara yang bertugas di lapangan bukanlahpelaku komunikasi media sosial, melainkan pekerja kemanusiaan yang memusatkanenergi pada penyelamatan dan pemulihan. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasiupaya pemerintah yang secara bertahap menjawab berbagai informasi keliru denganpenjelasan berbasis data dan fakta lapangan. Menurutnya, keterlibatan langsungpemerintah pusat dan pengucuran anggaran nasional merupakan jawaban substantifatas kritik yang berkembang. Dengan pendekatan berskala nasional, optimalisasi sumber daya, serta pengawalanberkelanjutan hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menegaskan bahwapenanganan bencana di Sumatera tidak berhenti pada tahap darurat. Komitmen inimencerminkan kehadiran negara yang tidak hanya tanggap saat krisis, tetapi jugabertanggung jawab memastikan masyarakat dapat pulih dan bangkit secaraberkelanjutan. *) Pengamat Kesejahteraan Masyarakat Aceh
Oleh: Wulan Primasari )* Upaya pemerintah dalam menangani dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan arah pemulihan yang semakinnyata. Setelah melewati fase tanggap darurat, berbagai skema bantuan yang disiapkanpemerintah mulai menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat terdampak, sekaligusmenjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. Pendekatan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapijuga dirancang untuk memastikan keberlanjutan pemulihan hingga kondisi masyarakatkembali stabil. Pemerintah menyiapkan beragam skema perlindungan sosial bagi para penyintasbencana, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga dukungan menuju huniantetap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa warga terdampak akanmendapatkan jaminan hidup selama masa awal pemulihan. Skema perlindungan sosial ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasarmasyarakat tetap terpenuhi pada periode kritis setelah bencana, sembari menungguproses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Pemerintah juga menyadari bahwastandar bantuan yang selama ini digunakan masih mengacu pada ketentuan lama, sehingga membuka ruang evaluasi agar besaran bantuan dapat lebih relevan dengankondisi saat ini. Selain jaminan hidup, pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi keluargaterdampak untuk melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga setelah merekamenempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan ini mencakupperlengkapan rumah tangga esensial yang dibutuhkan untuk memulai kembalikehidupan sehari-hari. Pemerintah menilai perlengkapan rumah tangga esensial penting agar warga tidakhanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga dapat menjalani aktivitas rumah tanggasecara layak dan bermartabat. Nilai bantuan tersebut pun masih dimungkinkan untukdisesuaikan seiring evaluasi kebijakan lintas kementerian. Aspek pemulihan ekonomi turut menjadi perhatian utama pemerintah. KementerianSosial menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi tahap awal bagi keluargaterdampak, dengan tujuan menghidupkan kembali aktivitas produktif warga. Dukunganini diharapkan menjadi pemicu awal bagi masyarakat untuk kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan, sehingga ketergantungan pada bantuan dapat berkurangsecara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanyamemulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga menguatkan ketahanan ekonomimasyarakat. Pemerintah juga memberikan santunan kepada korban bencana sebagai bentuktanggung jawab negara terhadap warganya. Santunan tersebut diberikan kepada ahliwaris korban meninggal dunia serta kepada korban yang mengalami luka berat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kepedulian negara yang tidak hanya hadir padasaat darurat, tetapi juga memberikan perlindungan sosial bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana. Di sektor pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah melalui Kementerian Sosial terusmengoperasikan dapur umum di wilayah terdampak. Puluhan titik dapur umumberoperasi setiap hari dan menyajikan ratusan ribu porsi makanan bagi masyarakat. Keberlanjutan operasional dapur umum ini menjadi penopang utama bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhanpangan secara mandiri. Pemerintah memastikan dapur umum tetap berjalan danbahkan menyesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menilaibahwa capaian penanganan bencana di Sumatera menunjukkan kemajuan meskipuntingkat pemulihan berbeda di setiap daerah. Variasi tersebut dipengaruhi oleh tingkatkerusakan serta aksesibilitas wilayah terdampak. Namun, sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi kini telah terbuka, sehinggadistribusi logistik dan layanan dasar mulai kembali normal. Pemerintah pusat terusmengerahkan personel TNI, Polri, serta alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umumsesuai arahan Presiden untuk mempercepat pembukaan akses dan pemulihaninfrastruktur. Selain pembukaan akses jalan, pemerintah juga secara bertahap memulihkan pasokanlistrik, BBM, dan LPG di wilayah terdampak. Pemulihan layanan dasar ini dinilai krusialkarena menjadi penopang utama aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Di sektorkesehatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dilaporkan telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih dalam kapasitas terbatas. Pemerintah terus memastikanlayanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Peran TNI Angkatan Darat menjadi salah satu kunci dalam pemulihan infrastruktur, khususnya jembatan yang rusak akibat bencana. Kepala Staf Angkatan Darat, JenderalMaruli Simanjuntak, menjelaskan bahwa TNI AD ditugaskan untuk menangani jembatanterdampak di berbagai wilayah Sumatera. Sejumlah jembatan Bailey telah disiapkan dan sebagian di antaranya sudah berhasildipasang dan digunakan oleh masyarakat. Proses pembangunan jembatan lainnyamasih berlangsung, meskipun menghadapi tantangan medan, keterbatasan akses, danlogistik. Selain jembatan Bailey, TNI AD juga menangani rencana perbaikan puluhan jembatanAramco yang membutuhkan proses lebih kompleks. Pemerintah menyadari bahwapemulihan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan, namun kerja berkelanjutanaparat di lapangan menunjukkan komitmen kuat negara untuk menghubungkan kembaliwilayah-wilayah terdampak. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penangananpascabencana tidak berhenti pada fase darurat. Melalui perlindungan sosial, pemulihanekonomi, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan layanan dasar, negara hadir untukmemastikan masyarakat terdampak dapat bangkit secara bertahap. Pendekatanmenyeluruh ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupanwarga pasca banjir, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa negara bekerjanyata dalam situasi krisis. *) Pengamat Sosial dan Kemanusiaan – Forum Keadilan Sosial Aceh Mandiri
Oleh : Syakur Hamzah )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar bangsa, yakni kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. Selama bertahun-tahun, persoalan stunting, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan bergizi menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, kehadiran MBG tidak dapat…
Oleh : Andhika Rahman Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap ketahanan gizinasional melalui realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meningkatsignifikan sepanjang tahun 2025. Data terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat bahwapenyerapan anggaran untuk program strategis ini telah mencapai Rp52,9 triliun, atau setaradengan sekitar 74,6 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp71 triliun. Angka tersebutbukan sekadar statistik belaka, tetapi simbol nyata keberhasilan pelaksanaan kebijakannasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Program MBG sendiri dirancang sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki status gizimasyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibumenyusui. Melalui pendekatan yang inklusif dan terstruktur, program ini tidak hanyamenyediakan makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa akses terhadapnutrisi berkualitas menjadi hak dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat lebih dari 50,7 juta orang telah menerimamanfaat dari MBG, sebuah capaian yang memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa sejakpeluncuran program ini awal tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Makan Bergizi Gratis telah menyerapanggaran sebesar Rp52,9 triliun, nilai tersebut setara 74,6 persen dari pagu anggaran APBN sebesar Rp71 triliun. Penerima manfaat tersebut mencakup anak-anak, siswa, hingga ibu hamil. Keberhasilan dalam penyerapan anggaran ini sekaligus mencerminkan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Tidak hanya angka yang tinggi, tetapi juga distribusi layanan yang merata di berbagaiwilayah di seluruh Nusantara. Hingga saat ini, lebih dari 17.555 Satuan Pelayanan PemenuhanGizi (SPPG) telah berdiri dan aktif memberikan layanan kepada masyarakat, menyebar darikota besar hingga hingga pelosok daerah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizitidak berjalan setengah hati, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pembangunanmanusia unggul di Indonesia. Ketahanan gizi, yang menjadi pondasi kesehatan masyarakatjangka panjang, kini ditempatkan sebagai prioritas nasional. Melalui program MBG, pemerintahmemberikan sinyal kuat bahwa investasi pada kualitas gizi masyarakat akan menghasilkangenerasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteksyang lebih luas, ini juga merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penopang utama kemajuan bangsa. Keberhasilan penyerapan Rp52,9 triliun ini juga merupakan hasil kolaborasi antar lembaga, baikdi tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Gizi Nasional(BGN) secara aktif memantau dan mengakselerasi implementasi program, memastikan bahwasetiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Bahkanpemerintah telah merencanakan percepatan pembangunan ribuan unit layanan gizi tambahanpada tahun 2026, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), untukmenjembatani kesenjangan wilayah dalam akses gizi sehat. Fokus pada pemerataan seperti inimenegaskan bahwa keberpihakan pemerintah tidak hanya pada angka statistik, tetapi jugapada realitas kehidupan sosial di lapangan. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan komitmen lembaga untuk membangun sekitar8.200 unit SPPG atau dapur MBG tambahan pada tahun 2026. Fokus pembangunan ini akandiarahkan pada daerah-daerah terpencil guna memastikan hak pemenuhan gizi merata secaranasional. Dengan rencana ekspansi infrastruktur ini, pemerintah optimis dapat mengejar target layanan bagi seluruh 82,9 juta penerima manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan rencana ekspansi infrastruktur ini, pemerintah optimis dapat mengejar target layananbagi seluruh 82,9 juta penerima manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam upaya mencapai target yang lebih ambisius, pemerintah juga terus memperkuat sumberdaya manusia yang akan mengoperasikan unit-unit layanan baru, termasuk melalui seleksipegawai melalui jalur formal seperti PPPK/CPNS. Langkah ini tidak hanya meningkatkankapasitas layanan, tetapi juga menguatkan profesionalisme pelaksanaan program di seluruhIndonesia. Target untuk menyelesaikan berbagai proses seleksi ini menjelang awal 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kualitas layanan yang maksimal. Melihat perkembangan sepanjang 2025, jelas bahwa Program MBG bukan sekadar program bantuan sosial semata. Ia merupakan langkah strategis untuk mematahkan siklus buruk giziyang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Realisasi anggaran sebesarRp52,9 triliun dengan penyerapan yang optimal menunjukkan bahwa komitmen nasionalterhadap ketahanan gizi bukanlah retorika, tetapi tindakan nyata yang terus berkembang danberkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan, pemerintah terus berinovasi dan memperkuatkolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap anak, ibu, dan keluarga di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang layak. Dengan pijakan kuat seperti ini, Indonesia melangkah mantap menuju masa depan yang lebihsehat, lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Penyerapan anggaran MBG yang efektif tidak hanyamembuktikan keseriusan pemerintah, tetapi juga menegaskan bahwa ketahanan gizi adalahfondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan posisinya sebagai terobosan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Pemerintah memastikan bahwa program ini bukan hanya intervensi pangan, tetapi merupakan langkah nyata untuk mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing global. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto,…
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam peningkatan kualitas gizi, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran Program MBG telah mencapai Rp 52,9 triliun per 15 Desember 2025. Nilai tersebut setara dengan 74,6% dari total pagu anggaran MBG…
Aceh – Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, dengan fokus utama pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur agar kehidupan sosial dan ekonomi warga dapat segera pulih secara bertahap dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir menyampaikan bahwa bencana banjir…
