Pemerintah Komitmen Tegakkan Budaya Antikorupsi

Oleh: Rivka Mayangsari*) Dalam upaya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang bersih dan berintegritas, pemerintah terus memperluas langkah-langkah strategis dalampemberantasan korupsi di seluruh tingkatan. Kesadaran bersama bahwa korupsi adalahmusuh utama kemajuan bangsa kini semakin menguat, mendorong pemerintah pusatdan daerah untuk menunjukkan komitmen yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik sehari-hari. Pemerintah memandang bahwa keberhasilanpembangunan tidak bisa dilepaskan dari integritas aparatur negara, kepercayaanpublik, serta budaya antikorupsi yang tumbuh di masyarakat. Karena itu, berbagaiinisiatif pencegahan terus diperkuat melalui pendidikan, pengawasan, penguatanregulasi, hingga modernisasi layanan publik agar setiap penyimpangan dapat ditutupsejak awal. Penanaman nilai antikorupsi sebagai budaya kolektif menjadi salah satuagenda penting yang kini digencarkan, sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah terus memperkuat komitmen nasional dalam menegakkan budayaantikorupsi melalui berbagai langkah konkret di tingkat pusat maupun daerah. Upaya inidiwujudkan melalui penguatan integritas aparatur, pembenahan sistem birokrasi, sertaketerlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semangatuntuk menghadirkan tata kelola yang bersih menjadi fondasi utama agar pembangunannasional berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang konsisten memperluas gerakan antikorupsi di lingkungan birokrasi. Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, menegaskan bahwa korupsi dan gratifikasi adalah tindakan yang merusak keadilan dan menggerogoti hak publik. Ia menilai seluruh agama yang dianut masyarakat Indonesia secara jelas melarang praktik gratifikasi yang memengaruhi keputusan pejabat publik. Karena itu, nilai moral dan budaya luhur bangsa harus dijadikan pedoman setiapaparatur dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Pemkab Bangka Tengah telah menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik hingga penguatan sistem pengawasanyang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ahmad Syarifullah juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsidan gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan publik. Ia mendorongagar pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, terus ditingkatkan untukmemperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi penyimpangan. Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan nilai BerAKHLAK—mulai dari orientasipelayanan hingga kolaboratif—sebagai standar integritas aparatur dalam bekerja. Semangat penguatan budaya antikorupsi juga digaungkan oleh Pemerintah KabupatenKaro. Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi percepatanpembangunan daerah. Ia menilai korupsi sebagai ancaman serius yang melemahkanefektivitas pemerintahan dan merampas hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, Kode Etik ASN harus menjadi landasan moral dalam bekerja, terutama dalam menjaga akuntabilitas, kompetensi, dan harmonisasi hubungan kerja. Bupati Antonius mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan integritas birokrasimelalui penguatan sistem pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penegakan disiplin yang konsisten. Ia juga menekankan pentingnya mekanismepelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansidalam pemerintahan. Menurutnya, komitmen antikorupsi harus hadir dalam tindakanharian, bukan hanya slogan. Di tingkat provinsi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa perspektif barumengenai upaya pencegahan korupsi. Ia menyoroti peran sentral keluarga dalammembangun generasi yang berintegritas, khususnya melalui figur seorang ayah. Menurutnya, integritas seorang ayah akan menjadi contoh paling kuat bagi anak-anakdalam memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penolakan terhadap segalabentuk penyimpangan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran ayah sebagai teladan utama dalam pengasuhan sekaligus agen penanaman nilai antikorupsisejak dini. Pramono menekankan bahwa pembangunan budaya antikorupsi tidak hanya dilakukanmelalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan karakter dalamkeluarga sebagai unit sosial terkecil. Dengan membangun integritas dari rumah, iaberharap masyarakat Jakarta tumbuh sebagai komunitas yang menjunjung tinggi etika, menghargai kejujuran, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menegakkanbudaya antikorupsi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari reformasi sistem birokrasihingga penguatan fondasi moral masyarakat. Pemerintah juga percaya bahwakeberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemenbangsa. Dengan memperkuat edukasi publik, memperluas kanal pelaporan, dan memastikan setiap tindakan penyimpangan ditindak secara tegas, pemerintah terusmendorong terciptanya kultur baru yang menempatkan integritas sebagai standarkehidupan. Ke depan, pemerintah menargetkan agar budaya antikorupsi menjadi bagian takterpisahkan dari perilaku masyarakat Indonesia. Melalui program berkelanjutan, penguatan keteladanan, serta transformasi digital dalam layanan publik, pemerintahoptimistis bangsa ini mampu membangun masa depan yang bersih, modern, dan dipercaya rakyatnya. Dengan komitmen yang terus dijaga setiap hari, Indonesia semakin siap melangkah menuju era baru yang bebas dari praktik korupsi dan lebihberkeadilan bagi seluruh warga. *) Pemerhati Anti Korupsi

Read More

Pemerintah Berikan Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Jaga Komitmen Pemberantasan Korupsi

Oleh: Rivka Mayangsari )* Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan agenda nasional pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara lembaga penegak hukum, sektor pendidikan, hingga pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi…

Read More

Presiden Prabowo Pimpin Sinergi Nasional Pulihkan Sumatera Pasca Banjir

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menanggapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk memastikan keselamatan warga dan percepatan rehabilitasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terlihat dalam koordinasi tanggap darurat, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur vital. Presiden Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan kerjanya ke wilayah terdampak…

Read More

Pemerintah Bergerak di Garda Terdepan, Evakuasi dan Pemulihan Sumatera Dipercepat

JAKARTA – Pemerintah bergerak langsung di lapangan untuk menanggulangi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan langkah cepat dan strategis dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan infrastruktur. Kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci efektivitas penanganan bencana, dari tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung proses penanganan bencana….

Read More

Pemerintah Bergerak Cepat, Sinergi Nasional Atasi Banjir Sumatera Secara Menyeluruh

Oleh : Ferry Irwandi )* Pemerintah telah bergerak dengan sangat cepat dalam menanggapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sinergi nasional antara pemerintah pusat dan daerah telah terbentuk dalam memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut dapat tersalurkan secara jauh lebih efektif, sekaligus juga memulai upaya mitigasi risiko berulang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara jangka panjang. Setiap elemen birokrasi, seperti militer, kepolisian, serta relawan…

Read More

Dari Evakuasi hingga Rehabilitasi Hutan, Pemerintah MaksimalkanPenanganan Banjir Sumatera

Oleh : Heru Susilo )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung bertindak dengan sangat cepat dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dari keberhasilan upaya penanganan banjir tersebut, serta dapat memastikan agar setiap warga yang terdampakbencana bisa menerima bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.  Langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah telah mencakup berbagai hal, seperti respons…

Read More

JAKOP Dorong Harmoni Papua dan Perkuat Peran Gereja dalam Kehidupan Berbangsa

Jayapura – Jaringan Kolaborasi Pemuda (JAKOP) semakin menunjukkan relevansinya sebagai ruang dialog lintas denominasi dan kebangsaan. Meski baru berusia beberapa hari, inisiatif ini mulai memantik optimisme tentang hadirnya wadah pemuda gereja yang mampu menjembatani isu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sesi diskusi panel Jaringan Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP)…

Read More

JAKOP Gerakkan Lintas Generasi Wujudkan Papua yang Damai

Jayapura – Komitmen untuk memperkuat perdamaian dan kesejahteraan lintas generasi di Tanah Papua kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan diskusi panel Jaringan Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) di Hotel Mercure Jayapura, (03/12/2025). Mengusung tema “Mengusahakan Perdamaian dan Kesejahteraan Lintas Generasi dalam Semangat Oikumene untuk Papua, Indonesia, dan Dunia”, kegiatan ini menghadirkan sekitar 75 peserta dari berbagai denominasi gereja…

Read More

JAKOP Mengokohkan Persatuan, Menghadirkan Kesejahteraan Lintas Generasi

Oleh: Yosep Kogoya* Komunikasi Oikumene Papua (JAKOP) tampil sebagai ruang transformasi yang menggerakkan optimisme baru bagi tanah Papua. Dengan tema MengusahakanPerdamaian dan Kesejahteraan Lintas Generasi dalam Semangat Oikumene untukPapua, Indonesia, dan Dunia, JAKOP menjadi wujud nyata bahwa gereja-gereja di Papua memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat persatuan bangsa dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Forum ini menghadirkan energi positifyang menyatukan umat, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan memberikan arahbaru bagi gerakan pelayanan gereja yang inklusif dan berdampak luas. Dalam diskusi panel, Pdt. Fredy Toam menegaskan bahwa keberadaan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang final dan patut disyukuri. Ia memandang bahwa seluruh orang Papua, sebagai warga negara Indonesia, berada dalam satu rencana ilahi yang memanggil umat untuk menjagakeharmonisan, bukan memperdebatkan persatuan yang telah ditetapkan Tuhan.  Pdt. Fredy juga mengangkat fakta historis bahwa jauh sebelum Sumpah Pemuda, masyarakat Papua telah menggunakan bahasa Indonesia melalui karya misionarisOtto dan Geisler. Bahasa yang kemudian menjadi pemersatu bangsa ini pertama kali digunakan untuk membawa kabar keselamatan ke Tanah Papua. Narasi inimemperkuat keyakinan bahwa Papua memiliki peran penting dalam sejarahkebangsaan Indonesia sejak awal, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah bagian dari rancangan Tuhan. Lebih dari itu, Pdt. Fredy mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Papua, telahdiberkati dengan kekayaan suku, etnis, dan budaya yang menjadi fondasiharmonisasi nasional. Keberagaman ini adalah modal utama bangsa-bangsa maju, dan Indonesia telah memilikinya secara alamiah. Untuk menciptakan harmoni, umatdidorong untuk memulai dari kedamaian batin, menerima diri sendiri, sertamempraktikkan kasih dan pengampunan sebagaimana diajarkan dalam doa-doagereja. Mengampuni luka warisan masa lalu menjadi langkah penting untukmenciptakan masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Ia juga mengapresiasi langkah cepat JAKOP yang meski baru berusia enam haritetapi telah menunjukkan kematangan visi dan komitmen pelayanan. JAKOP dinilainya sebagai sarana pengutusan Tuhan untuk membangun kehidupan sosial, pemerintahan, dan kebangsaan yang rukun. Ke depan, ia optimistis JAKOP mampubersinergi dengan pemerintah guna memperkuat pembangunan yang berorientasikesejahteraan, sebab pembangunan yang menyejahterakan merupakan bagian dariamanat firman Tuhan dalam Yesaya 40. Dalam skala global, ia mengingatkan bahwaPapua juga harus siap menghadapi tantangan zaman seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi internasional. Namun semuanyadapat dihadapi dengan semangat iman, persatuan, dan kesiapsiagaan lintasgenerasi. Dalam panel selanjutnya, Pdt. Dominggus Noya menegaskan bahwa semangatoikumene dan nasionalisme adalah kekuatan besar bagi generasi muda gereja di Papua. Ia mengajak pemuda gereja untuk menjadi motor penggerak perdamaian, meninggalkan cara pandang yang memecah belah, serta menegakkan identitassebagai warga Papua yang setia terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ia mendorong agar energi anak muda diarahkan pada perbaikan manusia dan pemulihan komunitasmelalui program-program gereja yang membangun. Pdt. Dominggus memandang JAKOP sebagai harapan baru yang mampumenyatukan gereja-gereja lintas denominasi melalui dialog inklusif dan rutin. Selama ini, keterpisahan denominasi sering menimbulkan jarak dalam pelayanan, namunkehadiran JAKOP diyakininya mampu membangun jembatan kerja sama yang semakin kuat. Ia juga melihat potensi besar JAKOP sebagai lembaga think…

Read More

JAKOP dan Arah Baru Papua: Dari Persatuan Iman Menuju Kesejahteraan Sosial

Oleh: Pukat Telenggen *) Perjalanan Papua menuju kesejahteraan yang inklusif memerlukan fondasi sosialyang kuat, terutama pada tataran moral, keterhubungan komunitas, dan kemitraanstrategis dengan pemerintah. Dalam konteks inilah, Jaringan Komunikasi OikumenePapua (JAKOP) memainkan peran penting sebagai jembatan yang mempertemukanaspirasi keagamaan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selamabertahun-tahun, gereja menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakatPapua, sehingga kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan kemajuan ekonomimenjadi sangat signifikan. Ketua JAKOP, Pendeta Nabot Manufandu, dalam diskusi panel yang berlangsung di Jayapura, menjelaskan bahwa penguatan nilai-nilai moral berbasis Injil menjadilangkah awal yang harus diperkuat bersama. Sebagai tokoh gereja yang memahamidinamika sosial Papua, ia menyatakan bahwa kampanye moral tersebut tidakdimaksudkan sebagai agenda baru, melainkan kelanjutan dari pekerjaan lama yang terbukti relevan dalam memperkuat resiliensi masyarakat. Kesadaran moral inimenjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan sosial yang sejalan dengankerangka kebijakan pemerintah, terutama dalam menciptakan Papua yang damaidan produktif. Di sisi lain, tokoh oikumene seperti Pendeta Fredy Toam dan Pendeta DominggusNoya memperkuat pandangan bahwa kesatuan tubuh gereja, meskipun terbagidalam banyak denominasi, merupakan pilar strategis dalam mendorong stabilitassosial. Mereka menilai bahwa kerja sama lintas denominasi tidak hanyamemperkokoh solidaritas umat, tetapi juga memperluas ruang dialog hingga kedaerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pendekatan seperti ini sangat mendukungagenda pemerintah yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti darikesejahteraan Papua. Ketika komunitas gereja bersatu dan terlibat aktif, makaprogram pemerintah, termasuk terkait pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaanekonomi, memiliki ekosistem sosial yang lebih siap untuk menerima danmenjalankannya. Pemerintah pusat telah menetapkan Papua sebagai wilayah prioritas dalam petajalan kesejahteraan nasional melalui berbagai program strategis, mulai daripendekatan pembangunan daerah otonomi baru hingga percepatan pelayanandasar. Komitmen JAKOP untuk memperkokoh hubungan lintas denominasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dapat menjadi katalisator yang mempercepat penerimaan publik terhadap berbagai kebijakan tersebut. Peran gerejasebagai mitra strategis pemerintah menjadi semakin relevan karena ia memilikijaringan luas hingga ke pelosok yang sering kali tidak tersentuh oleh pendekatanformal birokrasi. Dengan demikian, transformasi sosial dapat berjalan lebih cepatdan lebih kontekstual. Salah satu poin penting yang disampaikan JAKOP adalah penanaman nilai cinta kasihdan persaudaraan dalam kegiatan gereja yang disesuaikan dengan kondisimasyarakat di berbagai wilayah Papua. Nilai-nilai ini memiliki dampak langsungterhadap stabilitas sosial karena mampu meredam berbagai narasi yang memecahbelah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintahterus berupaya membangun Papua melalui pendekatan humanis yang menempatkanrakyat sebagai subjek pembangunan. Dengan dukungan gereja, pendekatantersebut mendapatkan legitimasi sosial yang lebih kuat, terutama di wilayah-wilayahyang rentan terhadap konflik atau disinformasi. Keterlibatan gereja dalam menyumbangkan pemikiran dan tindakan bagipembangunan Papua juga selaras dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas2045. Dalam pandangan Manufandu, kontribusi pemikiran tersebut bertujuanmemperkuat kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga adat. Pemerintahtelah mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam berbagai program strategis, karena kesejahteraan Papua bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soalharmoni sosial dan keterpaduan nilai budaya. Komunitas adat memegang peranpenting dalam struktur sosial Papua, dan keberadaan gereja sebagai pihak yang dihormati dapat menjembatani dialog antara pemerintah dan masyarakat adatsecara lebih konstruktif. JAKOP juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintahpusat dan daerah. Selama ini, salah satu tantangan pembangunan Papua adalahkesenjangan informasi dan perbedaan cara pandang antara berbagai level pemangku kepentingan. Dengan hadirnya jaringan Oikumene yang kokoh, jalurkomunikasi antara pemerintah dan warga menjadi lebih efektif. Kerja sama dalambidang kesejahteraan masyarakat yang ditekankan JAKOP menjadi komplementerterhadap agenda pemerintah, terutama dalam memastikan akses merata terhadappendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pendekatan kolaboratif semacam inimemungkinkan kebijakan pemerintah diterjemahkan secara lebih tepat ke dalamkebutuhan konkret masyarakat. Sinergi antara gereja dan pemerintah bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang berlandaskan kepedulian bersamaterhadap masa depan Papua. Pemerintah membutuhkan mitra yang memahamikarakter sosial masyarakat, sementara gereja membutuhkan ruang kolaborasi yang mampu memperluas dampak pelayanan kemanusiaannya. Komitmen JAKOP yang dirumuskan melalui forum diskusi panel menunjukkan bahwa kedua belah pihakmemiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan masyarakat Papua menikmatikesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika sinergi ini dijaga dan diperkuat, maka Papua memiliki peluang besar untukmenjadi contoh keberhasilan pembangunan inklusif di Indonesia. Langkah-langkahkolaboratif yang dilakukan hari ini akan menentukan bagaimana Papua menapaki 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan yang melibatkankekuatan moral, sosial, dan kebijakan publik secara terpadu akan menciptakanekosistem yang memungkinkan masyarakat hidup lebih sejahtera, lebih damai, danlebih optimis terhadap masa depan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. *) Pemerhati Isu Sosial dan Pembangunan Daerah Papua

Read More