PAPUA – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di Tanah Papua. Melalui program elektrifikasi yang terencana dan berkelanjutan, PLN menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum teraliri listrik dapat segera menikmati energi sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. General Manager PT…
Jayapura — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus mempercepat program elektrifikasi di Tanah Papua. Perusahaan menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum terjangkau aliran listrik dapat segera menikmati akses energi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, layanan…
Oleh: Sylvia Mote *) Pasca perayaan Natal, Papua memasuki fase penting yang menuntut konsistensidalam menjaga stabilitas sosial menjelang pergantian tahun. Momentum Tahun Baru kerap ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, intensitas aktivitaspublik, serta dinamika sosial yang lebih terbuka. Dalam konteks Papua yang memilikikeragaman agama, suku, dan budaya, menjaga toleransi pada periode ini bukansekadar kebutuhan sosial, melainkan bagian dari agenda strategis pemerintah untukmemastikan kesinambungan pembangunan dan ketertiban umum. Pemerintah pusat dan daerah menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi utamamenjelang Tahun Baru. Pendekatan ini tercermin dari narasi kebijakan yang terusmenekankan pentingnya persatuan, kedewasaan sosial, dan penghormatan terhadapkeberagaman. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, secara konsistenmenegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman hidupmasyarakat, terutama dalam mengelola perbedaan yang ada. Menurutpandangannya, toleransi tidak berhenti pada momentum keagamaan, tetapi harusterus dihidupi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk setelah Natal berlalu dan memasuki transisi akhir tahun. Penekanan terhadap Pancasila tersebut memiliki relevansi langsung dengan agenda pembangunan pemerintah. John Tabo menilai bahwa kehidupan sosial yang harmonis merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran program pembangunan di Papua Pegunungan. Stabilitas pasca-Natal hingga pergantian tahun dinilai sangat menentukan efektivitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutanprogram strategis pemerintah daerah. Dalam situasi yang aman dan kondusif, kebijakan pembangunan dapat dijalankan secara optimal dan dirasakan manfaatnyaoleh masyarakat luas. Kebijakan pemerintah daerah Papua Pegunungan yang mengedepankan sinergiantara gereja, adat, dan pemerintah menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi jangka panjang. Setelah Natal, peran ketiga pilar ini tetap menjadipenyangga utama harmoni sosial, terutama dalam mencegah munculnya potensigesekan sosial menjelang Tahun Baru. Pemerintah tidak memosisikan diri sebagaiaktor tunggal, melainkan sebagai penghubung kepentingan yang memastikanseluruh elemen masyarakat bergerak dalam satu arah pembangunan. Dalam kerangka tersebut, toleransi dipahami bukan hanya sebagai nilai etis, tetapisebagai strategi pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas dan efektivitaskebijakan. Kolaborasi antara institusi keagamaan, adat, dan pemerintah membukaruang dialog yang berkelanjutan, sehingga potensi konflik dapat dikelola secarapersuasif. Pemerintah daerah meyakini bahwa pembangunan di Papua hanya dapatberjalan berkelanjutan apabila ditopang oleh harmoni sosial yang terjaga, khususnyapada periode sensitif seperti pergantian tahun. Prinsip menjaga toleransi menjelang Tahun Baru juga menjadi perhatian pemerintahdaerah di wilayah Papua lainnya. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalamberbagai pernyataannya menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah memandangbahwa rasa aman di penghujung tahun merupakan kebutuhan dasar masyarakatyang harus dijamin agar seluruh aktivitas sosial dan ekonomi dapat berlangsungnormal dan terhindar dari gangguan yang tidak perlu. Penekanan terhadap stabilitas ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan ketertiban umum sebagai prasyarat utama pembangunan. Pemerintahmemahami bahwa gangguan keamanan, sekecil apa pun, berpotensi berdampakluas terhadap kepercayaan publik dan iklim pembangunan. Oleh karena itu, pesan-pesan toleransi dan persatuan terus dikedepankan sebagai bagian dari upayapreventif dalam menjaga Papua tetap kondusif menjelang Tahun Baru. Di tengah meningkatnya dinamika sosial pada akhir tahun, komunikasi publikpemerintah memegang peranan strategis. Pemerintah daerah secara konsistenmenyampaikan pesan persatuan, kedewasaan sosial, dan tanggung jawab bersamamelalui berbagai kanal resmi. Pola komunikasi yang menenangkan dan inklusif inimenunjukkan keseriusan negara dalam membangun ketahanan sosial masyarakat, sekaligus mencegah berkembangnya narasi provokatif yang berpotensi menggangguharmoni sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, toleransi menjelang Tahun Baru memiliki maknastrategis bagi posisi Papua dalam pembangunan nasional. Papua terus didorongmenjadi wilayah yang stabil dan produktif melalui penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunaninfrastruktur. Seluruh agenda tersebut membutuhkan suasana sosial yang kondusifagar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendekatan pemerintah yang menautkan nilai kebangsaan dengan kehidupanberagama memperlihatkan kecermatan dalam membaca realitas sosial Papua. Setelah Natal berlalu, pesan-pesan persaudaraan dan saling menghormati tetapdijaga sebagai fondasi kehidupan bersama. Tahun Baru diposisikan sebagaimomentum memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga ruang hidup yang aman, tertib, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pada akhirnya, merawat toleransi menjelang Tahun Baru di Papua bukan sekadarkewajiban moral, melainkan agenda strategis pemerintahan. Dukungan terhadapkebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial perlu terus diperkuat, karenadari situlah pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Papua yang aman, rukun, dan toleran di akhir tahun menjadi fondasi kuat untuk menyongsong tahunbaru dengan optimisme, kepercayaan publik, dan arah pembangunan yang semakinkokoh. *) Pengamat Kebijakan Sosial di…
Oleh: Nikodemus Kogoya* Menjaga toleransi di Tanah Papua merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kedamaian sosialdan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, semangat kebersamaan dan saling menghargai kembali menguat sebagai nilai bersama yang hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Papua dengan keragaman suku, agama, dan budayatelah lama menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatansosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanyamenjadi sikap moral, tetapi juga strategi kolektif untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kemajuan daerah. Tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Papua secara konsisten menegaskan pentingnya hiduprukun dan saling menghormati. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah, Pdt Dr. Yance Nawipa, M.Th., menyampaikan pandangan bahwa Papua adalah tanah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghargai antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok sosial. Ia menekankan bahwa toleransi yang tumbuh dari kesadaran bersama akanmenciptakan suasana damai, memperkuat persaudaraan, dan mendorong masyarakat untukberkontribusi positif dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah. Ajakan menjaga toleransi juga diarahkan untuk memperkuat harmoni internal umat beragamaserta relasi lintas iman. Kehidupan yang rukun dinilai mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial dengan penuhketenangan. Dukungan moral dan spiritual dari seluruh elemen masyarakat kepada pemerintahdaerah dipandang sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam membangun daerah, khususnyadi wilayah Papua Tengah dan sekitarnya, agar pelayanan publik berjalan optimal dan kesejahteraan bersama dapat terus meningkat. Dari sisi keamanan dan ketertiban, peran aparat negara turut memperkuat pesan toleransi sebagaifondasi kedamaian. Komando Distrik Militer 1702/Jayawijaya memandang perayaan Natal sebagai momentum strategis untuk meneguhkan nilai persaudaraan dan kebersamaan. KehadiranDandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Ilham Datu Ramang dalam berbagai kegiatan keagamaanmencerminkan komitmen TNI dalam mendukung aktivitas masyarakat yang membawa pesandamai dan persatuan. Dukungan tersebut menjadi simbol kuat bahwa negara hadir untukmemastikan setiap perayaan keagamaan berlangsung aman, tertib, dan penuh makna. Letkol Inf Ilham Datu Ramang menegaskan bahwa kegiatan keagamaan memiliki kontribusinyata dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana kondusif, terutama menjelang Natal dan TahunBaru. Dukungan terhadap inisiatif positif masyarakat tidak hanya memperkuat keamanan, tetapijuga menumbuhkan rasa saling percaya dan mempererat ikatan sosial di tengah keberagamanwarga Papua Pegunungan. Momentum perayaan Natal di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan praktik toleransi yang nyata. Kehadiran berbagai tokoh daerah, termasuk Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, menunjukkan bahwa nilai persaudaraan mendapat dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan dalam perayaan keagamaan menjadi cerminan bahwa perbedaan latarbelakang tidak menghalangi persatuan, melainkan memperkuat tekad bersama untuk menjagakedamaian dan membangun daerah secara inklusif. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara konsisten menekankan pengamalan nilai-nilaiPancasila sebagai landasan utama merawat toleransi. Ia memandang bahwa kehidupan yang harmonis merupakan prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan di delapan kabupatenPapua Pegunungan. Stabilitas sosial memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalamberbagai program pembangunan, menciptakan lingkungan yang produktif, serta mendorongpercepatan peningkatan kesejahteraan. Penekanan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai relevan dalam menjaga keseimbanganantara kebebasan beragama dan kehidupan sosial. Setiap warga memiliki hak menjalankanibadah sesuai keyakinannya, sekaligus kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain. Prinsip tersebut menjadi perekat sosial yang menjaga Papua tetap damai dan bersatu di tengahkemajemukan. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah mendorong kolaborasiantara gereja, lembaga adat, dan pemerintah sebagai tiga pilar utama kehidupan sosial. Sinergiini diyakini mampu memperkuat kohesi masyarakat dan memastikan pembangunan berjalansejalan dengan nilai-nilai lokal. Dengan kerja bersama, percepatan pembangunan dapat dicapaitanpa mengabaikan harmoni sosial dan identitas budaya Papua. Pandangan toleransi juga diperkuat oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia…
Nabire – Upaya memperkuat kerukunan dan menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah terus didorong oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui ajakan untuk merawat toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama kehidupan bersama di tengah keberagaman suku, ras, dan keyakinan yang ada di Tanah Papua. Komitmen tersebut dinilai penting guna mencegah potensi konflik sekaligus menciptakan suasana…
WAMENA – Toleransi antarumat beragama dan antarsuku terus menjadi pilar utama dalam menjaga kedamaian serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Di tengah keberagaman yang melekat kuat, nilai saling menghormati dipandang sebagai prasyarat penting agar stabilitas sosial tetap terjaga dan agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menekankan bahwa pengamalan nilai-nilai…
Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu…
Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakanstrategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamikaperekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepadapekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagaiinstrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligusmenjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi ajakan demonstrasi yang berpotensi mengaburkan substansi kebijakan UMP. Aksi-aksi yang bersifat provokatifdinilai berisiko mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan iklim usaha, yang pada akhirnya justru dapat merugikan pekerja sendiri. Penyampaian aspirasi buruh tetapdijamin, namun diharapkan dilakukan secara konstruktif dan melalui jalur dialog sosial. Penetapan UMP 2026 tidak ditempatkan sebagai keputusan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membangun keadilan ekonomisecara bertahap. Melalui pendekatan dialogis dan perhitungan berbasis data, kebijakanini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Angka ini menunjukkankenaikan sekitar 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 dibandingkan UMP tahunsebelumnya, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Pemerintah daerah menilai kenaikan tersebut diperlukan untukmenyesuaikan pendapatan pekerja dengan kebutuhan hidup yang terus berkembang di wilayah perkotaan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pengupahan yang berlaku secara nasional. Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta melakukan pembahasan secaraberulang dan mendalam hingga menghasilkan rekomendasi yang mencerminkankondisi riil perekonomian daerah. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasarpengambilan keputusan oleh gubernur sesuai dengan batas waktu yang telahditetapkan pemerintah pusat. Pramono menegaskan bahwa dalam perhitungan UMP 2026, pemerintah daerahmenggunakan indeks alfa pada angka 0,75. Pendekatan ini dipilih agar kenaikan upahyang ditetapkan berada di atas laju inflasi Jakarta, sehingga peningkatan pendapatanpekerja tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan UMP benar-benar berfungsi menjaga daya beli riil pekerja dan memberikanperlindungan ekonomi yang lebih konkret. Selain penetapan besaran upah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melengkapikebijakan UMP dengan sejumlah insentif non-upah. Pemerintah memasukkandukungan di sektor transportasi, pangan, dan kesehatan ke dalam keputusan gubernur. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah daerah dalammeningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan menekan beban biaya hidup yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat pekerja di perkotaan. Dukungan terhadap kebijakan kenaikan UMP juga datang dari unsur legislatif daerah. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman, menilai kenaikan UMP sebagai langkah positif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetapberupaya meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tantangan ekonomi yang belumsepenuhnya stabil. Meski demikian, Ade menekankan pentingnya kebijakan pendukung agar kenaikanUMP tidak berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja. Ia mendorong agar pemerintah daerah dan dunia usaha terus bersinergi dalam menciptakan lapangankerja yang memadai, sehingga kenaikan upah dapat diimbangi dengan perluasankesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, keseimbangan antaraperlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha dinilai menjadi kunci utama. Ade juga menyoroti pentingnya percepatan implementasi program Kartu PekerjaJakarta. Program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan maksimal 1,15 kali UMP dan memberikan fasilitas transportasi umum gratis, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Kebijakan ini dinilai sangat membantu meringankan bebanpengeluaran pekerja, khususnya untuk kebutuhan mobilitas harian. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, memandang kenaikanUMP 2026 sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Menurutnya, berapa pun besaran kenaikan upah patut disyukuri karena menunjukkanadanya keberlanjutan kebijakan pengupahan yang berpihak pada pekerja. Ia menilaibahwa Jakarta yang tetap memiliki UMP tertinggi di Indonesia mencerminkan komitmenpemerintah daerah dalam menjaga standar kesejahteraan….
Oleh: Gina Winarsih )* Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuathadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintahmenempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya belimasyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikanpertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkankeberanian pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada pekerja tanpamengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintahmengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi ajakan demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan iklim usaha. Aksi-aksi yang bersifat provokatif dinilai tidak sejalan dengan semangat kebijakan pengupahan yang mengedepankan keseimbangan dan dialog sosial. Melalui Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, pemerintah memperkenalkanformula kenaikan upah yang berbasis pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, denganpenyesuaian koefisien alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9. Pendekatan berbasis data inimenegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja ditempuh melalui mekanismekebijakan yang terukur, bukan melalui tekanan atau mobilisasi yang berisiko merugikanpekerja dan dunia usaha dalam jangka panjang. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai formula tersebut memberikan ruang yang lebih adil dan fleksibel bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan upahdengan kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing wilayah. Menurutnya, pendekatan ini merupakan perbaikan signifikan dibandingkan formula sebelumnya yang dinilai terlalu sempit dalam mengakomodasi kondisi ekonomi daerah. Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses panjang dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Serikat pekerja dan buruh, kalangan pengusaha, serta akademisi dilibatkan dalampembahasan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapijuga berangkat dari realitas lapangan. Seluruh hasil kajian tersebut kemudiandisampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian penting dalamperumusan rancangan peraturan pemerintah sebelum ditetapkan secara resmi. Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo disebut turut mendengarkan secaralangsung aspirasi dari serikat pekerja dan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkanbahwa kebijakan pengupahan tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melaluidialog sosial yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha secaraseimbang. Formula yang ditetapkan dalam PP Pengupahan kemudian menjadi acuannasional dalam penetapan UMP dan upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. PP Pengupahan juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernuruntuk menetapkan UMK dan UMSK berdasarkan rekomendasi Dewan PengupahanDaerah. Penetapan upah minimum diwajibkan paling lambat pada 24 Desember 2025, dengan formula inflasi tahunan ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikankoefisien alfa. Pemerintah menegaskan bahwa alfa dimaknai sebagai cerminankontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumenpenyesuaian ketika terdapat kesenjangan antara upah yang berlaku dan kebutuhanhidup layak. Perluasan rentang koefisien alfa dari sebelumnya 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9 dinilaisebagai langkah progresif dan responsif. Yassierli menilai kebijakan ini merupakantindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus jawaban atas kebutuhandaerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda-beda. Dengan pendekatantersebut, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tetap memiliki ruanguntuk menetapkan kenaikan upah yang lebih adil bagi pekerja. Dalam formula baru ini, pemerintah juga memastikan tidak ada mekanisme penurunanupah. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah tercatat negatif, Dewan PengupahanDaerah tetap dapat merekomendasikan kenaikan upah berdasarkan inflasi. Pemerintahpusat berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan agar seluruh daerahdapat menjalankan penetapan UMP sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan. Direktur Eksekutif Great Institute, Dr Sudarto, menyambut positif kebijakan perluasanrentang alfa tersebut. Ia memandang keputusan Presiden sebagai sinyal kuatkeberpihakan negara terhadap pekerja. Meski demikian, ia mendorong agar implementasi formula benar-benar menghasilkan kenaikan upah yang nyata dan tidaklebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut kajian Great Institute, terdapat sejumlah provinsi yang berpotensi mencatatkenaikan UMP relatif rendah meskipun menggunakan alfa tertinggi, sehinggapemerintah perlu memastikan hasil akhir kebijakan tetap melindungi daya beli pekerja. Sementara itu, Peneliti Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, menilaisecara ekonomi kebijakan perluasan alfa merupakan langkah logis untuk memperbaikiketimpangan distribusi pendapatan. Ia berpandangan bahwa formula lama belumsepenuhnya mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap produk domestik bruto. Dengan alfa yang lebih tinggi, transmisi pertumbuhan ekonomi ke pendapatan rumahtangga dinilai akan berjalan lebih cepat dan mendorong konsumsi domestik sebagaimotor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Adrian juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah. Menurutnya, penggunaan rentang alfa perlu disesuaikan dengan kondisiekonomi setempat agar kenaikan upah tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada biaya produksi. Ia menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha harus menjadi prinsip utama, sehingga kebijakan upah tidakberujung pada pemutusan hubungan kerja atau tekanan inflasi dari sisi biaya. Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan UMP 2026 mencerminkan peran aktif negara dalam melindungi pekerja melalui regulasi yang lebih adil, adaptif, dan berbasis dialog. Dengan formula baru yang lebih fleksibel, dukungan kebijakan pendamping, sertakomitmen pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, kenaikan UMP diharapkanbenar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial yang memperkuat kesejahteraanpekerja sekaligus menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. *) pemerhati ekonomi
