Pemerintah Dorong Bansos Tepat Sasaran Bebas dari Judi Daring
Oleh : Fandi Ahmad ) * Pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan terlibat aktif mengawalpenyaluran Bantuan Sosial agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, karenabansos bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk kehadiran negara dalam melindungikelompok rentan dari tekanan ekonomi sekaligus dari ancaman praktik judi online atau judi daring yang kian agresif memanfaatkan celah sosial dan digital. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap komunitasdigital berbahaya seperti Kingdom Group yang aktif menyebarkan jebakan melalui media sosial, dengan narasi seolah-olah menawarkan peluang ekonomi cepat, padahal justru menjerumuskankorban ke dalam praktik ilegal yang merugikan. Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upayamenekan laju judi online di Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan negaramelalui pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan berkelanjutan terhadapjaringan yang menjanjikan keuntungan instan tanpa risiko. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi terpadu yang dijalankan lintas kementerian danlembaga mampu memberikan dampak nyata, meskipun pemerintah menyadari bahwa tantanganke depan masih besar karena pola kejahatan digital terus berkembang dan beradaptasi denganteknologi baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa negara tidak menutup mata terhadap praktikpenyalahgunaan bantuan sosial, dan melalui koordinasi intensif bersama Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan PPATK, ditemukan adanya indikasi aliran dana bansos yang digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat sistem penyaluran bansos dengan berbagailangkah strategis, salah satunya melalui pembaruan basis data penerima agar lebih akurat, dinamis, dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Selain perbaikan data, pemerintah juga mengembangkan sistem pengawasan terpadu berbasisdigital yang dirancang untuk menutup celah korupsi dan penyalahgunaan, sekaligusmeningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap penyaluran bantuan sosial. Upaya lainnya adalah peningkatan literasi digital masyarakat, karena pemerintah menilairendahnya pemahaman terhadap risiko komunitas daring mencurigakan seperti Kingdom Group menjadi salah satu faktor yang membuat penerima bansos mudah tergiur promosi semu yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa kerja nyata. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang tahun 2025 tercatat sebesarRp155 triliun, angka yang meskipun masih besar namun menunjukkan penurunan drastis hingga57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun, sebuah indikatorkeberhasilan kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir. Penurunan tersebut dipandang sebagai hasil dari komitmen kuat pemerintah dalam melindungimasyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online, sekaligus mempersempit ruang gerakpelaku yang selama ini memanfaatkan kelemahan sistem dan rendahnya literasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai capaian ini sebagai keberhasilan kolektifantara pemerintah dan masyarakat, yang menegaskan bahwa negara hadir secara serius untukmelindungi warga, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online yang merusak tatanansosial.. Meutya Hafid menekankan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk praktik judidaring, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dana yang menjadi sumberutama operasional jaringan ilegal. Pemerintah, menurut Meutya Hafid, akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan pendekatan menyeluruh, termasuk pemutusan akses terhadap situs dan konten ilegal yang masih berupaya beroperasi di ruang digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menindaklanjuti setiap laporanmasyarakat dan temuan sistem internal dengan cepat, sebagai bagian dari komitmen menjagaruang digital yang aman, sehat, dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikanmasyarakat. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital KementerianKomunikasi dan Digital tengah menyiapkan fasilitas pertukaran data guna meningkatkan akurasipenyaluran bansos, sebuah langkah strategis untuk menjawab persoalan kesalahan target yang selama ini menjadi sorotan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang dilaporkan masih berada di atas 45 persen, sebagaimana terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba menjelaskan bahwaprogram ini merupakan bagian dari rencana lima tahun ke depan Ditjen Teknologi PemerintahDigital, yang mencakup berbagai agenda mulai dari peningkatan kecepatan infrastruktur hinggapengelolaan sistem pemerintahan digital, termasuk penyaluran bansos. Menurut Mira Tayyiba, solusi yang disiapkan adalah penyediaan fasilitas pertukaran data melaluiSistem Pengelolaan Layanan Pemerintah atau SPLP, yang memungkinkan data antarinstansisaling terhubung tanpa harus dipindahkan dari sumber aslinya. Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asal namun dapat diverifikasi dan dipadankan secarareal-time, sehingga konsistensi data lebih terjaga dan proses penentuan penerima bansos menjadilebih akurat. Mira Tayyiba menegaskan bahwa sistem ini berbeda dengan Pusat Data Nasional karenamelibatkan pemadanan seluruh data pemerintah dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milikBadan Pusat Statistik, serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS, untuk memastikan tidak terjaditumpang tindih penerima. Tujuan akhirnya adalah memastikan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerimabantuan sosial, sekaligus menekan tingkat kesalahan target yang selama ini dinilai masih terlalutinggi oleh Dewan Ekonomi Nasional. Penulis melihat bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar bansos tetap tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan judi daring, karena keberhasilansetahun terakhir menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan negara dan kesadaran publikadalah kunci agar bantuan sosial benar-benar menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan, bukan jebakan yang memperpanjang kerentanan sosial. ) *…
