Asta Cita Presiden Prabowo Jalan Perkuat Pencegahan Korupsi hingga Akar Rumput

Jakarta – Upaya pemerintah memperkuat pencegahan korupsi secara menyeluruh sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan tata kelola pemerintahan bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Salah satu langkah konkret yang dinilai strategis adalah penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu…

Read More

Langkah Terukur Negara dalam Memerangi Korupsi

Oleh: Rivka Mayangsari *) Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Negara tidak lagi semata mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan berbasis pendidikan karakter, penguatan nilai integritas, serta kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil. Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan keseriusan negara dalam memerangi korupsi sebagai ancaman nyata…

Read More

Negara Satukan Langkah Berantas Korupsi

Oleh : Gavin Asadit )* Pemberantasan korupsi kembali menjadi agenda utama negara pada 2026 seiring dengan meningkatnya langkah penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah. Negara menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik, sehingga membutuhkan respons yang tegas, terukur, dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi…

Read More

Menuju Ketahanan Pangan Total: Indonesia Siapkan Swasembada Gula, Telur, dan Daging Ayam 2026

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada gula, telur, dan daging ayam pada 2026, menandai pergeseran menuju ketahanan pangan total. Kebijakan tersebut diperkuat oleh keberhasilan swasembada beras dan jagung yang tercapai lebih cepat dari target, serta lonjakan produksi beras sepanjang 2025 yang membuka ruang penguatan komoditas…

Read More

Dari Target 4 Tahun Jadi Realitas 1 Tahun: Swasembada Beras Jadi Bukti Keberhasilan Kebijakan Pangan

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo mencatat tonggak bersejarah dengan mencapai swasembada beras hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun. Sepanjang 2025, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,19 juta ton, sehingga menciptakan surplus dan menghentikan impor beras konsumsi. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pangan…

Read More

Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia: Komitmen dan Capaian Menuju Ketahanan Global

Oleh: Michella Marciana Lany *) Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan pangan yang tengah bangkit melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Di tengah tekanan krisis global, gangguan rantai pasok, serta ancaman perubahan iklim, pemerintah menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional dan kontribusi nyata bagi stabilitas dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah…

Read More

Swasembada Pangan: Pilar Baru Kedaulatan Nasional di Era Ketidakpastian Global

Oleh: Edgar Pallavi *) Indonesia menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui swasembada pangan yang dicapai lebih cepat dari proyeksi. Di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, dan ketidakpastian rantai pasok global, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tampil sebagai ukuran konkret kedaulatan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kemandirian pangan bukan sekadar target sektoral, melainkan fondasi strategis…

Read More

RUU Perampasan Aset Efektif Putus Mata Rantai Kejahatan Ekonomi

Jakarta – Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen krusial untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi sekaligus menutup kekosongan hukum dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Selama ini, negara kerap menghadapi hambatan serius dalam merampas aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku tidak dapat diproses melalui…

Read More

RUU Perampasan Aset Disusun dengan Partisipasi Pakar

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Pembahasan regulasi ini dinilai strategis untuk memastikan negara memiliki instrumen yang efektif dalam memutus aliran keuntungan dari kejahatan, sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Kepala Badan…

Read More

Negara Perkuat Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Melalui RUU Perampasan Aset

Oleh: Nadia Anggina Rahmawati* Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat fondasi hukum pemberantasan kejahatan bermotif ekonomi. Inisiatif ini menegaskan bahwa negara tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak publik atas sumber daya ekonomi yang dirampas melalui praktik melawan hukum. Dalam konteks pembangunan nasional dan upaya mewujudkan…

Read More