Oleh : Antonius Googie)* Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantaikemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklusketerbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatanpendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial masyarakat pra-sejahtera. Keseriusan pemerintah terlihat dalam pertemuan antara Menteri Sosial SaifullahYusuf dengan Sekretariat Kabinet pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Dalampertemuan tersebut, pemerintah menegaskan percepatan proyek strategis SekolahRakyat sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan inisekaligus menandai pergeseran pendekatan sosial yang tidak lagi sekadar bersifatkaritatif, melainkan transformatif dengan pendidikan sebagai pintu utama perubahan. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan rencana pengembanganSekolah Rakyat di sejumlah lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Iamenekankan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diperkuatmelalui integrasi dengan universitas negeri serta sekolah kedinasan. Kolaborasitersebut diharapkan mampu menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusattransfer ilmu dan nilai, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standarkompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sekolah Rakyat sendiri digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sebagailembaga pendidikan formal, melainkan sebagai sebuah ekosistem penyelamat bagikeluarga pra-sejahtera. Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasanekonomi dan sosial. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir secara utuh untukmemastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang utama dalammengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, aksesibilitasyang menjamin pendidikan layak bagi warga tidak mampu. Kedua, peningkatankualitas hidup melalui transformasi kesejahteraan berbasis penguatan intelektual. Ketiga, ketahanan fisik siswa melalui penyediaan asupan nutrisi dan makananbergizi yang memadai. Pendekatan komprehensif ini diyakini mampu menciptakandampak jangka panjang yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa negara tidak bolehlagi membiarkan kemiskinan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Iamenilai bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat harus dilakukan secarabertahap namun konsisten, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar sepertipendidikan, kesehatan, dan pangan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintahmemastikan bahwa pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi alatutama bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi dan sosial secarapermanen. Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkatkemiskinan tertinggi. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalammemutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mengurangi kesenjanganantarwilayah. Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasiterbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sekolah-sekolah tersebutumumnya memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, seperti Sentra dan BP3KS, sertabekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Namun, sesuaiarahan Presiden, pada tahun 2026 pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dengan site plan terstandarisasi, di mana lahandisediakan pemerintah daerah dan pembangunan sarana dilakukan olehKementerian PUPR. Hidayat Nur Wahid menilai bahwa karena pembangunan Sekolah Rakyat permanendilakukan secara bertahap, maka penentuan wilayah prioritas harus berbasis tingkatkemiskinan. Ia merujuk data Susenas BPS 2025 yang menunjukkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinantertinggi. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di wilayah tersebut perludidahulukan dan diperbanyak agar tujuan memutus lingkaran kemiskinanantargenerasi melalui pendidikan berkualitas dapat segera terwujud. Ia jugamenekankan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat berpotensimemperkuat integrasi bangsa dan ketahanan NKRI, terutama di tengah menguatnyakembali isu separatisme. Di tingkat daerah, komitmen terhadap Sekolah Rakyat juga ditunjukkan PemerintahKabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara langsung mengawalrealisasi program tersebut dengan menemui Menteri Sosial di Jakarta. Ia menilaiSekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Ciamis yang masih memiliki angkakemiskinan cukup tinggi dan membutuhkan terobosan strategis di sektor pendidikan. Herdiat menegaskan bahwa Pemkab Ciamis siap mendukung penuh realisasiSekolah Rakyat, termasuk dengan menyiapkan sejumlah alternatif lokasipembangunan. Salah satu lokasi yang diajukan berada di Desa Panjalu, KecamatanPanjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare yang dinilai strategis danberpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Ia menilaikehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu, karenaseluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari sekolah, seragam, asrama, hinggakonsumsi harian, disiapkan oleh negara sehingga hak pendidikan dapat dinikmatisecara setara. Pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memiliki peluang besar untuksegera direalisasikan. Proses pembangunan dapat dimulai sesuai tahapanperencanaan tahun ini. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memutus warisankemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih adil bagi generasi penerusbangsa. )* Pengamat Pendidikan
