Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Desa yang Dikelola Profesional

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri besar dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada desa sebagai pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta tempat tinggal jutaan masyarakat. Karena itu, upaya memperkuat ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan…

Read More

Koperasi Merah Putih Fokus Penguatan SDM dan Profesionalisme Pengelolaan

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi desa tersebut tidak hanya berorientasi pada perluasan unit usaha, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola yang profesional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar koperasi mampu…

Read More

Modernisasi Jaringan Irigasi Jadi Kunci Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Jakarta – Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi terus menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pengairan, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini telah mempercepat peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Bali sebagai bagian dari implementasi…

Read More

Ketahanan Pangan Dijaga lewat Penguatan Jaringan Irigasi di Berbagai Daerah

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Penguatan infrastruktur irigasi mencakup perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier, normalisasi…

Read More

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat TerwujudnyaSwasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )* Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional. Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya.  Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan. Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal.  Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya. Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat. Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah. Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat yang tengah dijalankan. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilanprogram perluasan lahan pertanian sangat bergantung pada tersedianyapasokan air yang memadai. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menekankan bahwalahan yang telah dicetak harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan sawah baru tidak akan memberikanhasil maksimal apabila tidak didukung oleh jaringan irigasi yang memadai. Karena itu, penyelesaian persoalan pengairan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan berbagai pihakuntuk mempercepat penyediaan air bagi lahan pertanian yang telahdibangun. Sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai, serta unsur TNI dilakukan untuk memastikan seluruhhambatan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidakhanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga memperhatikankesiapan infrastruktur pendukung. Pendekatan yang terintegrasi menjadikunci agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ProvinsiBengkulu menunjukkan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi cetaksawah seluas 2.200 hektare pada 2026. Sebagian besar lahan telahmemasuki tahap perencanaan dan konstruksi, bahkan beberapa lokasisudah mulai memasuki masa tanam dan panen. Perkembangan inimenunjukkan bahwa program berjalan sesuai harapan dan mulaimemberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Herwan, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalammempercepat penyempurnaan jaringan irigasi yang dibutuhkanmasyarakat. Berbagai bantuan yang telah diberikan menunjukkankomitmen pemerintah dalam memastikan setiap program pertanian dapatberjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal. Dukungan juga datang dari unsur TNI yang terlibat dalam pendampinganprogram cetak sawah. Perwakilan Kodim Bengkulu menilai bahwapenyelesaian persoalan irigasi memerlukan pendekatan teknis yang tepatsesuai kondisi lapangan. Karena itu, keterlibatan tenaga ahli dan perencanaan yang matang menjadi bagian penting dalam memastikankeberhasilan pembangunan jaringan pengairan. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerahmemperlihatkan bahwa revitalisasi irigasi bukan sekadar pembangunanfisik semata. Program tersebut merupakan investasi strategis untukmemperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitaspertanian, serta mendorong kesejahteraan petani. Infrastruktur pengairanyang baik akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelolalahannya sehingga produksi dapat meningkat secara berkelanjutan. *) Pengamat Kebijakan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Read More

Perbaikan Irigasi Daerah Dorong Produktivitas Pertaniandan Jaga Pasokan Pangan

Oleh: Silvi Ayuningtiyas )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuatketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasiinfrastruktur irigasi di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagianpenting dari strategi besar meningkatkan produktivitas pertanian sekaligusmemastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah peningkatandan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Bali. Program yang dijalankanKementerian Pekerjaan Umum tersebut merupakan implementasiInstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatanpembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaanjaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan. Penanganan jaringan irigasi dilakukan di delapan kabupaten, yakniJembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Fokus utama program ini adalah meningkatkan keandalanlayanan air bagi lahan pertanian sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung lebih optimal sepanjang tahun. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapenguatan infrastruktur irigasi merupakan bagian dari komitmenpemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendukung sektorpertanian, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhanekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari program tersebut mulai terlihat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Jembrana, peningkatan kualitas jaringan irigasi berhasilmendorong kenaikan indeks pertanaman dari 150 menjadi 200. Kondisiserupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatanfrekuensi tanam hingga dua kali lipat. Peningkatan tersebut menunjukkanbahwa akses air yang lebih baik mampu memberikan dampak langsungterhadap produktivitas lahan pertanian. Ketersediaan air yang terjamin memberikan kepastian bagi petani dalammenentukan jadwal tanam. Risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan, sementara efisiensi usaha tani menjadi lebih baik. Dampakpositif ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga memberikankontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan di tingkat daerah maupunnasional. Selain melalui rehabilitasi jaringan irigasi konvensional, pemerintah juga memperkuat strategi pengelolaan air melalui program irigasi perpompaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai program tersebut menjadisalah satu terobosan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di wilayah lahan kering yang selama ini memiliki keterbatasanakses air. Menurut Amran, pemanfaatan teknologi pompanisasi mampu mengubahpola tanam petani secara signifikan. Lahan yang sebelumnya hanya dapatditanami satu kali dalam setahun berpotensi ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali musim tanam. Kondisi ini membuka peluang peningkatanproduksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahanpertanian baru. Pemerintah pun menyiapkan dukungan anggaran yang besar untukmemperluas implementasi program tersebut. Alokasi dana yang telahdisiapkan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak lahan keringproduktif di berbagai wilayah Indonesia. Dengan cakupan yang semakinluas, peningkatan produksi pangan nasional dapat dicapai secara lebihcepat dan berkelanjutan. Program irigasi perpompaan juga dijalankan secara terpadu denganstrategi pencetakan sawah baru serta optimalisasi lahan rawa. Kombinasiberbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada satu pendekatan, melainkan membangun sistem produksipangan yang lebih komprehensif dan berdaya tahan tinggi. Menurut Amran, berbagai langkah tersebut telah memberikan hasil positifterhadap peningkatan produksi nasional. Produktivitas yang meningkatmenjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional. Pendekatan lain yang terus diperkuat adalah peningkatan Luas TambahTanam (LTT). Melalui strategi ini, produktivitas dapat ditingkatkan tanpaharus memperluas lahan secara signifikan. Dengan dukungan pengairanyang memadai, lahan yang sama dapat dimanfaatkan untuk beberapa kali musim tanam dalam setahun sehingga menghasilkan produksi yang lebihtinggi. Dukungan terhadap pembangunan irigasi juga datang dari pemerintahdaerah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menilai peningkatanproduktivitas pertanian menjadi faktor utama dalam mewujudkanswasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ditempatkan sebagai salah satu program prioritas daerah. Menurut Rahmat, peningkatan produktivitas pertanian harus terusdidorong melalui berbagai langkah strategis yang saling terintegrasi. Selain pembangunan irigasi, pemerintah daerah juga memperkuatdistribusi pupuk, modernisasi alat pertanian, hilirisasi produk pertanian, dan kolaborasi lintas sektor agar hasil yang dicapai semakin optimal. Rahmat menilai bahwa peningkatan produktivitas akan memberikanmanfaat ganda. Selain memperkuat pasokan pangan, peningkatan hasilpanen juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat menjadi instrumenpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung memiliki peranstrategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Potensi lahanpertanian yang luas menjadi modal penting yang perlu didukung oleh infrastruktur pengairan yang memadai agar produktivitas dapat terusmeningkat. Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah pusat dan daerahmenunjukkan bahwa pembangunan irigasi bukan sekadar proyekinfrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depanbangsa. Ketersediaan air yang terjamin akan meningkatkan produktivitaspertanian, memperkuat pasokan pangan, menjaga stabilitas harga, sertameningkatkan kesejahteraan petani. Dengan komitmen yang terus diperkuat, perbaikan irigasi daerah diyakiniakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Indonesia dalammewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui sinergipembangunan infrastruktur, inovasi pengelolaan air, dan dukungankebijakan yang konsisten, sektor pertanian nasional memiliki peluangbesar untuk terus tumbuh dan menjadi penopang utama kesejahteraanmasyarakat. *) Pemerhati Ketahanan Pangan Nasional

Read More

Pemerintah Perketat Standar Program MBG Demi Jaminan Kualitas dan Keamanan

Jakarta — Pemerintah memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pangan, keamanan distribusi, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan melalui penyempurnaan pedoman operasional, peningkatan pengawasan, dan penegasan persyaratan bagi satuan pelaksana yang terlibat dalam pengadaan, pengolahan, hingga penyaluran makanan. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang…

Read More

Presiden Prabowo Perketat Pengawasan MBG demi Menjaga Hak Gizi Anak

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses pelaksanaan program guna memastikan setiap anak memperoleh hak gizi yang layak dan berkualitas. Presiden Prabowo menilai program…

Read More

Presiden Prabowo dan Ketegasan Akuntabilitas Jadi Fondasi Program MBG

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkankualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Di tengah upayamempercepat pembangunan manusia, program ini tidak hanya berbicara mengenaipemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga tentang investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Besarnya cakupan dan anggaran yang dialokasikan menjadikan MBG sebagaiprogram yang memerlukan tata kelola yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilanprogram tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi kepada penerimamanfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas terhadap pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa program tersebutmerupakan amanah besar negara yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurut Presiden Prabowo, MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitasgenerasi penerus bangsa sehingga seluruh pihak yang terlibat harus bekerja denganpenuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa program tersebut bersifat sakralkarena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia dan tidak boleh dijadikansarana memperkaya oknum tertentu. Ketegasan tersebut tercermin dari langkah evaluasi yang dilakukan terhadap jajaranpimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden menilai bahwa setiap penyelenggaraprogram publik harus siap mempertanggungjawabkan kinerjanya apabila ditemukanhal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas MBG yang bekerja di berbagai pelosok Indonesia. Ia mengungkapkan, keberhasilan program tidak lepas dari dedikasi ribuan tenaga lapangan yang memastikan layanan dapatmenjangkau masyarakat hingga daerah-daerah terpencil. Lebih jauh, sikap tegas Presiden Prabowo mencerminkan kesadaran bahwaprogram berskala besar selalu menghadapi risiko tata kelola. Semakin besaranggaran dan cakupan program, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistempengawasan yang efektif dan transparan. Dalam konteks itu, penguatan akuntabilitas menjadi fondasi utama agar kepercayaan publik terhadap MBG tetap terjaga. Kepercayaan masyarakatmerupakan modal penting yang menentukan keberlangsungan dan efektivitas suatukebijakan publik. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fokuspemerintah saat ini adalah memastikan anggaran MBG digunakan secara efisiendan tepat sasaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus diarahkan sepenuhnyauntuk mendukung pencapaian tujuan program secara optimal. Ia menilai bahwa efektivitas penggunaan anggaran merupakan bagian penting darikeberhasilan MBG. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaatnyata bagi penerima program sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapatdirasakan secara luas. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitandengan pengawasan administratif, tetapi juga menyangkut efisiensi penggunaansumber daya negara. Program yang baik bukan sekadar program yang berjalan, melainkan program yang mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan tata kelola yang sehat. Pendekatan efisiensi menjadi semakin relevan mengingat MBG merupakan program jangka panjang yang memerlukan kesinambungan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang cermat akan menentukan kemampuan pemerintahmenjaga keberlanjutan program di masa mendatang. Selain aspek pengawasan dan efisiensi, keberhasilan MBG juga ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima manfaat. Program yang tepat sasaran akanmenghasilkan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizimasyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimisme bahwakepemimpinan baru di BGN akan semakin memperkuat pelaksanaan MBG. Iameyakini bahwa perbaikan tata kelola akan membuat program berjalan lebih efektifdan mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia berpendapat, tujuan utama MBG adalah memastikan manfaat program diterimamasyarakat secara merata dan tepat sasaran. Karena itu, koordinasi antarlembagaserta penguatan sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukungkeberhasilan pelaksanaan program. Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa MBG memiliki peran strategis dalammendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakangenerasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan tata kelola yang baik, program tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitassumber daya manusia Indonesia. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan efektivitas bukanlahdua hal yang terpisah dalam menentukan keberhasilan program MBG. Selain diukurdari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, keberhasilanjuga dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidupmasyarakat melalui tata kelola yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Ketegasan Presiden Prabowo dalam menjaga akuntabilitas menjadi sinyal bahwapembangunan manusia tidak boleh dikompromikan oleh praktik-praktik yang menyimpang. Dengan pengawasan yang kuat, penggunaan anggaran yang efisien, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, MBG akan menjadi salah satufondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, unggul, dan berdayasaing di masa depan. )* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Read More

Ketegasan Presiden Prabowo dan Upaya Menjaga Integritas Program MBG

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyasar jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan…

Read More