Oleh: Kirana Safitri )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat posisiIndonesia sebagai tujuan investasi yang semakin kompetitif. Upaya penyederhanaan regulasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan investasi di tengahpersaingan global yang semakin ketat. Presiden Prabowo memandang bahwa percepatan investasi hanya dapattercapai jika hambatan birokrasi dipangkas secara nyata. Karena itu, pemerintah berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasiinvestasi yang akan berfokus pada penyederhanaan aturan dan percepatan perizinan usaha di berbagai sektor. Presiden Prabowo menilai situasi tersebut harus segera dibenahi. Menurut pandangannya, Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengannegara tetangga yang mampu menyelesaikan proses izin usaha dalamhitungan minggu, sementara di dalam negeri proses serupa kerapmemerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Penyederhanaan regulasi dipandang sebagai jawaban atas kebutuhanmendesak dunia usaha. Pemerintah ingin memastikan setiap investor memperoleh kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan pelayanan yang efisien agar proses bisnis dapat berjalan lebih cepat. Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan banyaknya aturan teknisyang justru memperumit jalannya investasi. Dalam evaluasi pemerintah, kompleksitas aturan kerap membuka ruang birokrasi yang tidak produktifdan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin menutup ruang-ruang ketidakefisienan tersebut melaluireformasi struktural yang terukur. Kehadiran satgas deregulasi diharapkanmampu mengidentifikasi aturan yang tumpang tindih dan mempercepatharmonisasi kebijakan antarinstansi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman, menilai pembentukansatgas deregulasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaikiarus investasi nasional. Rizal melihat persoalan investasi Indonesia bukan sekadar terkait insentiffiskal. Menurutnya, tantangan utama justru berada pada kerumitan aturanyang membuat investor harus menghadapi proses panjang sebelum dapatmerealisasikan rencana usahanya. Pandangan Rizal memperkuat keyakinan bahwa reformasi regulasimerupakan langkah fundamental. Penyederhanaan aturan dinilai akanmemberi dampak signifikan apabila dilakukan secara konsisten dan disertai kewenangan yang kuat bagi tim pelaksana. Rizal juga menilai percepatan koordinasi lintas kementerian akan menjadifaktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Proses investasi membutuhkankepastian yang terintegrasi agar pelaku usaha tidak terjebak dalamprosedur yang saling tumpang tindih. Dampak positif dari deregulasi tidak hanya dirasakan investor besar. Kemudahan investasi akan mempercepat pembukaan lapangan kerjabaru dan memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekananekonomi global. Peningkatan investasi juga akan menciptakan efekberantai pada pertumbuhan sektor pendukung. Aktivitas ekonomi di kawasan industri, sektor logistik, hingga usaha kecil di sekitar pusatinvestasi akan ikut bergerak lebih dinamis. Rizal menekankan bahwa satgas deregulasi harus memiliki target yang jelas dan indikator kerja yang terukur. Transparansi evaluasi menjadipenting agar reformasi ini benar-benar menghasilkan perubahanstruktural. Pemerintah dinilai memiliki peluang besar untuk memastikankebijakan ini berjalan efektif. Dukungan politik yang kuat dari Presidenmenjadi modal utama untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di semua lini. Pakar ekonomi, Didik J. Rachbini, juga memberikan dukungan atasrencana pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi Investasi. Ia memandang langkah pemerintah sebagai terobosan yang diperlukanuntuk mengatasi hambatan institusional. Didik menilai persoalan birokrasi investasi di Indonesia memangmembutuhkan penanganan langsung dari level kepemimpinan tertinggi. Reformasi besar tidak akan berjalan optimal tanpa komando yang tegasdari pusat pemerintahan. Analisis Didik menunjukkan bahwa panjangnya proses perizinan telahmenjadi faktor yang menurunkan daya tarik investasi Indonesia dibandingnegara lain di kawasan ASEAN. Data investasi asing yang disoroti Didik memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga. Kondisi ini menjadipengingat bahwa reformasi regulasi bukan lagi pilihan, melainkankebutuhan mendesak. Didik menilai langkah Presiden Prabowo sangat logis dalam kontekspersaingan global. Banyak negara Asia Timur berhasil mendorongindustrialisasi melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan secaralangsung oleh pemimpin nasional. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa deregulasi yang terarahmampu meningkatkan efisiensi pelayanan investasi. Indonesia memilikipeluang besar untuk menerapkan pola serupa sesuai kebutuhandomestik. Pemerintah kini berada dalam posisi strategis untuk melakukanpembenahan besar. Momentum…
