Hilirisasi Nasional Masuk Fase Akselerasi, Pemerintah Perkuat Kelembagaan dan Tata Kelola

Jakarta – Pemerintah mempercepat program hilirisasi nasional melalui penguatan kelembagaan, tata kelola, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah di berbagai sektor strategis, khususnya pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan…

Read More

Menguatkan Perekonomian Papua Melalui Hilirisasi Berbasis Potensi Lokal

Oleh : Yuhanes Wandikbo )* Komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi di Papua terus diperkuat sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi. Kebijakan ini menempatkan pengolahan sumber daya lokal sebagai fondasi utama agar kekayaan alam Papua tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah di daerah. Melalui pendekatan ini,…

Read More

Kepemimpinan Presiden Prabowo dan Arsitektur Baru Hilirisasi Nasional

Oleh: Reza Akbar H. *) Transformasi ekonomi Indonesia memasuki fase yang semakin strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, rivalitas geopolitik, dan ancaman disrupsi rantai pasok internasional, pemerintah memilih untuk tidak sekadar bertahan, melainkan melakukan lompatan besar melalui penguatan hilirisasi nasional. Kebijakan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam,…

Read More

Digitalisasi Bansos, Pangkas Proses Bansos dari 200 Hari Jadi Hitungan Menit

Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Langkah digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola bansos sekaligus mengurangi berbagai potensi penyimpangan dalam…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Hadirkan Ekosistem Ekonomi yang Lebih Inklusif

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu KDKMP telah berdiri di berbagai daerah. Keberadaan koperasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi desa, membuka akses pembiayaan, memperluas pasar, serta…

Read More

Koperasi Desa Menjadi Motor Baru Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis untuk mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat pembangunan yang lebih inklusif hingga ke tingkat desa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menegaskan pemerintah saat ini tengah memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih….

Read More

Koperasi Desa Menjawab Tantangan PemerataanPembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Nayla Khairunnisa )* Pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahdalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Di tengahmasih adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang mampumemperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat desa.  Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian nasional adalahpengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penggerakekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Merah Putih hadir dengan tujuan yang lebih luasdibandingkan fungsi koperasi konvensional. Program ini dirancang untukmenjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mampumenghubungkan potensi desa dengan berbagai peluang usaha, pembiayaan, distribusi, dan pengembangan sumber daya lokal.  Pemerintah memandang penguatan ekonomi desa sebagai fondasipenting bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Ketika masyarakat desa memiliki akses yang lebih baik terhadap kegiatanekonomi produktif, maka kesejahteraan akan meningkat dan ketimpanganpembangunan dapat dikurangi secara bertahap. Karena itu, pembangunan koperasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi besarmemperkuat perekonomian nasional dari tingkat akar rumput. Komitmen pemerintah dalam menjalankan program ini terlihat dari upayapembenahan tata kelola yang terus dilakukan. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa pemerintah sedang memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, perbaikan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran, efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaatyang optimal bagi masyarakat. Gibran juga menilai bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor pentingdalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Selain memperkuat akuntabilitas, langkah tersebut diyakini dapat meningkatkankepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian nasional. Denganpengelolaan yang semakin baik, program pembangunan desa diharapkanmampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih mulai menunjukkan perkembanganyang positif di berbagai daerah. Kabupaten Kampar di Provinsi Riau menjadi salah satu contoh percepatan implementasi program yang berjalan sesuai target. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusatterus berkolaborasi untuk memastikan pembangunan koperasi dapatdiselesaikan tepat waktu. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwapembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kampar menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dari target 250 unitkoperasi yang direncanakan, puluhan bangunan telah berhasildiselesaikan dan siap memasuki tahapan berikutnya. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi salah satu faktor yang mempercepat pembangunan koperasi di wilayah tersebut. Penyediaanlahan yang dilakukan pemerintah daerah memungkinkan proses pembangunan berjalan lebih lancar sehingga target yang telah ditetapkandapat dicapai secara bertahap. Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran yang jauh lebih luas daripadasekadar lembaga usaha. Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusatpemberdayaan ekonomi yang mampu membantu masyarakatmengembangkan usaha produktif, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas lokal. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai koperasi memiliki posisistrategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen yang mampu mengelolasumber daya secara produktif, adil, dan berkelanjutan sekaligusmemperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonominasional. Ferry juga menekankan bahwa koperasi memiliki potensi besar untukmendukung pengembangan ekonomi hijau. Melalui model usaha yang berbasis kebersamaan dan keberlanjutan, koperasi dapat berkontribusidalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanyamenguntungkan secara finansial tetapi juga memperhatikan aspeklingkungan. Kementerian Koperasi saat ini terus mendorong pengembangan koperasiberbasis energi terbarukan di berbagai daerah. Langkah tersebutbertujuan menciptakan kemandirian ekonomi desa sekaligus memperluasakses masyarakat terhadap sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Inisiatif pengembangan energi terbarukan menunjukkan bahwa koperasidapat menjadi bagian dari solusi pembangunan di…

Read More

Koperasi Desa Menjadi Pilar Penting Penguatan KetahananEkonomi Nasional

Oleh: Zahra Anindita )* Penguatan ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi industri besar dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Ketahanan ekonomi yang kuat justru bertumpu pada kemampuan negara membangun fondasi ekonomi hingga ke tingkat desa. Dalam konteksitulah, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putihsebagai instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus memperluas pemerataan pembangunan. Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkankeseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah. Program ini tidak hanya dirancang sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan. Saat ini sebanyak 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telahberdiri di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkanbesarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berbasiskomunitas yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap berbagailayanan ekonomi. Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi modern tidakdapat dipisahkan dari transformasi digital. Karena itu, penguatan koperasidesa juga diiringi dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang semakin luas dan merata di seluruh Indonesia. Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaanjaringan telekomunikasi.  Pemerintah juga berupaya memastikan infrastruktur tersebut dapatdimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi kerakyatanmelalui koperasi desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Farida memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisistrategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatanteknologi digital oleh sebagian besar pelaku UMKM dan koperasi. Data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kondisi tersebutmenjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk terus mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor ekonomi masyarakat. Pemerintah meyakini transformasi digital akan membuka peluang yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas. Melalui pemanfaatan teknologi, pelaku usaha dapat memperluas aksespasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saingproduk lokal di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Upaya pemerintah memperluas konektivitas nasional juga menunjukkanhasil yang signifikan. Cakupan jaringan 4G telah menjangkau hampirseluruh populasi Indonesia, sementara layanan 5G terus diperluas di berbagai pusat ekonomi dan kawasan strategis. Infrastruktur tersebutmenjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi ekonomi digital di tingkat desa. Farida menilai bahwa desa memiliki potensi besar untuk menjadi sumberpertumbuhan ekonomi baru. Potensi tersebut dapat berkembang lebihcepat apabila didukung oleh konektivitas internet yang memadai sertapeningkatan literasi digital masyarakat. Karena itu, penguatan koperasidesa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang lebih inklusif. Modernisasi tata kelola koperasi juga menjadi perhatian pemerintah. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi,menjelaskan bahwa seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telahdidukung oleh Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atauSimkopdes sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Riza menjelaskan bahwa Simkopdes dirancang untuk menciptakan tata kelola koperasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Kehadiranplatform digital tersebut memungkinkan anggota koperasi memperolehakses layanan yang lebih mudah sekaligus meningkatkan kualitaspengelolaan organisasi secara keseluruhan. Selain memperkuat aspek digitalisasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi solusi terhadap berbagai persoalanekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat pedesaan. Salah satupersoalan yang masih sering ditemukan adalah ketergantungan sebagianmasyarakat terhadap rentenir dan tengkulak. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai koperasi desa memiliki peluang besar untukmengurangi ketergantungan tersebut apabila mampu menyediakanlayanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat. Rizal menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap rentenir tidak semata-mata disebabkan kebutuhan modal yang tinggi. Keterbatasan aksesterhadap layanan keuangan formal juga menjadi faktor yang mendorongmasyarakat mencari alternatif pembiayaan yang lebih cepat meskipunmemiliki risiko yang besar. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan melalui unit usaha koperasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan alternatif yang lebihbaik dibandingkan praktik pinjaman informal yang selama ini membebanimasyarakat. Rizal juga menilai bahwa koperasi perlu dikembangkan sebagai ekosistemlayanan ekonomi yang lengkap. Selain menyediakan pembiayaan, koperasi perlu terhubung dengan pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, serta kemitraan dengan berbagai sektor produktif agar manfaat yang diterima masyarakat menjadi lebih besar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada akhirnya memiliki peranstrategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keberadaankoperasi yang tersebar hingga ke pelosok daerah memungkinkan manfaatpembangunan ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi, penguatan tata kelola, perluasan akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usahamenunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa telah menjadi bagianpenting dari agenda nasional. Melalui langkah tersebut, pemerintah tidakhanya memperkuat ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangunfondasi ketahanan ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan….

Read More

Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos Nasional, Penyaluran Bantuan Makin Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial (bansos) nasional guna memastikan penyaluran bantuan kepada masyarakat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial sekaligus menjawab tantangan penyaluran bantuan di tengah perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat. Langkah tersebut dilakukan…

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Aman, Rasio terhadap PDB Stabil dan Terkendali

Jakarta – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang sehat dan terkendali. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap stabil sehingga mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada April…

Read More