Mewaspadai Kabinet Bayangan: Ketidakjelasan Legitimasi Moral dan Representasi

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kemunculan wacana pembentukan kabinet bayangan (shadow cabinet) kembali memantik diskusi mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, keberadaan kabinet bayangan dipandang sebagai salah satu instrumen yang lazim dalam sistem demokrasi parlementer untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, dalam konteks politik Indonesia yang menganut sistem presidensial, konsep tersebut masih menyisakan berbagai…

Read More

Kabinet Bayangan Tanpa Legitimasi Moral Berisiko Mengaburkan Kepercayaan Publik

Oleh: Aisha Gita )* Demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ruang demokrasi tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun mengaburkan mekanisme pemerintahan yang telah memperoleh legitimasi melalui…

Read More

Kemerdekaan Hunian Diperkuat, KPR Subsidi Tetap 5 Persen meski BI Rate Naik

Jakarta,- Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75 persen, pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap dipertahankan sebesar 5 persen. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan mempertahankan bunga KPR subsidi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto…

Read More

Rumah Subsidi Hijau Didorong Jadi Simbol Kemerdekaan yang Layak dan Asri

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus mendorong pembangunan kawasan perumahan yang lebih sehat dan asri. Upaya tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 62.000 unit yang tersebar di berbagai…

Read More

Momentum Kemerdekaan, Pemerintah Perkuat Program Rumah Subsidi untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah

Oleh: Arvin Prasetya Momentum Hari Kemerdekaan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangatmewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Selamasetahun terakhir, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas aksesrumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai kebijakan strategistelah diterapkan, mulai dari pemberian insentif perpajakan, penyederhanaan perizinan, hinggapenguatan pembiayaan perumahan.  Program rumah subsidi menjadi salah satu kebijakan yang memiliki dampak luas terhadapkesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memandangrumah sebagai kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Karenaitu, berbagai hambatan yang selama ini membebani calon pemilik rumah terus dikurangi agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk memperolehhunian pertama dengan biaya yang lebih terjangkau. Salah satu kebijakan yang diperkuat adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB), pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertapemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi rumahsubsidi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya kepemilikan rumah sekaligusmempercepat pembangunan dan pemerataan hunian di berbagai daerah. Melalui langkahtersebut, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh rumah dengan bebanfinansial yang lebih ringan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidakperlu mengkhawatirkan potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibatpembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, kebijakan tersebut justru memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangkapanjang karena pembangunan rumah akan menggerakkan berbagai sektor usaha danmemperluas basis penerimaan daerah di masa mendatang. Tito menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi akan menciptakan lapangan pekerjaanbaru, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi, mendorong perdagangan bahan bangunan, serta memberikan tambahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) setelah rumah-rumah tersebut dihuni. Dengan demikian, pembebasan berbagaibiaya di awal pembangunan dipandang sebagai investasi yang akan memberikan manfaatekonomi secara berkelanjutan. Selain menghadirkan berbagai insentif, pemerintah juga terus menyederhanakan proses perizinan agar pembangunan rumah subsidi tidak terhambat birokrasi. Kemudahan tersebutdiharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus memberikan kepastianbagi pengembang maupun masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama. Tito juga meminta para pengembang untuk melaporkan daerah-daerah yang masihmemperlambat implementasi program rumah subsidi. Pemerintah pusat berkomitmenmelakukan evaluasi dan pengawasan agar seluruh pemerintah daerah mendukung percepatanpembangunan perumahan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemastikan setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsungkepada masyarakat. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir juga terlihat dari meningkatnya penyaluranpembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasipenyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi telah mencapai 121.363 unit hingga 31 Juli 2026. Selain itu, masih terdapat puluhan ribu permohonan yang sedang diproses hinggatahap akad kredit, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut. Dari sisi pasokan, tersedia 21.077 unit rumah subsidi yang siap dibeli oleh masyarakat. Berdasarkan kelompok penerima manfaat, pekerja sektor buruh dan karyawan swastamendominasi penerima KPR subsidi dengan total 76.715 unit, disusul kelompok wirausahasebanyak 21.192 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa program rumah subsidi benar-benarmenyasar kelompok masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pemerintah untukmemiliki hunian pertama. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai prospek rumah subsidi pada semester kedua tahun 2026 masih sangat positif. Ia menjelaskan bahwa tingginya backlog kepemilikanrumah menunjukkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian masihsangat besar. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk terus memperluasakses pembiayaan sekaligus meningkatkan jumlah rumah subsidi yang tersedia. Heru juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan pembiayaanmelalui skema FLPP dengan target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun2026. Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah dalam mempercepat penyediaanrumah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti yang memilikiefek berganda terhadap perekonomian nasional. Selain dukungan pembiayaan, pemerintah menghadirkan berbagai kemudahan melalui tenor KPR FLPP hingga 40 tahun, suku bunga tetap yang rendah, serta akses pembiayaan yang semakin mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berbagai kebijakan tersebutmembuat cicilan rumah menjadi lebih terjangkau sehingga semakin banyak keluargamemiliki kesempatan untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Program rumahsubsidi juga memberikan manfaat sosial yang besar karena rumah yang layak akanmeningkatkan kualitas hidup, kesehatan, produktivitas, dan ketahanan keluarga. Momentum Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa harus diiringi denganmeningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat. Program rumah subsidi yang terus diperkuatmelalui insentif fiskal, kemudahan pembiayaan, serta percepatan pembangunan menunjukkankomitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilanrendah. Dengan dukungan pemerintah, pemerintah daerah, BP Tapera, pengembang, danseluruh pemangku kepentingan, diharapkan semakin banyak keluarga Indonesia dapatmemiliki rumah yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagai fondasi menuju kehidupan yang lebih sejahtera. *) Pengamat Perumahan Rakyat

Read More

Rumah Subsidi Jadi Wujud Komitmen PemerintahMengisi Kemerdekaan dengan Kesejahteraan

Oleh: Nareswara Putra Momentum Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi saat yang tepat untuk melihat berbagaiupaya pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu bentuknyata pengisian kemerdekaan adalah melalui percepatan program rumah subsidi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunianlayak. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi jugamenjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataankesejahteraan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari percepatan revitalisasi sekolah, penguatan program elektrifikasi desa, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap perumahanmelalui berbagai skema pembiayaan yang semakin luas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus HarimurtiYudhoyono menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu prioritaspembangunan nasional. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, penyediaan rumah yang layakdan terjangkau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatsekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan perumahan tidak hanya dipandang sebagai penyediaan tempat tinggal, melainkan juga sebagai investasi sosial yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakatdalam jangka panjang. Agus Harimurti Yudhoyono menilai percepatan pembangunan rumah subsidi membutuhkankerja sama yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembagapembiayaan, serta sektor swasta. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai secara optimal. Dengan kolaborasi yang baik, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadaprumah layak huni dengan pembiayaan yang terjangkau. Program rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain membantumasyarakat memiliki hunian sendiri, pembangunan perumahan turut menggerakkan industrikonstruksi, bahan bangunan, transportasi, hingga berbagai sektor usaha lainnya. Aktivitaspembangunan tersebut menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan efek bergandaterhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, sektor perumahan dinilai menjadisalah satu penggerak penting dalam pembangunan yang berorientasi pada peningkatankesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah tersebut tercermin dari capaian penyaluran Kredit Pemilikan Rumahsubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Badan PengelolaTabungan Perumahan Rakyat mencatat hingga 31 Juli 2026 realisasi penyaluran FLPP telahmencapai 121.363 unit rumah. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakatterhadap program rumah subsidi sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalammemperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskanbahwa selain rumah yang telah disalurkan, masih terdapat puluhan ribu permohonanmasyarakat yang sedang diproses hingga tahap akad kredit. Kondisi tersebut menunjukkankebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi masih sangat tinggi. Pemerintah bersama BP Tapera terus berupaya mempercepat proses pembiayaan agar masyarakat dapat segeramemperoleh hunian yang layak. Dari sisi penyediaan, BP Tapera juga mencatat terdapat 21.077 unit rumah subsidi yang siapdipasarkan kepada masyarakat. Ketersediaan rumah tersebut menjadi bagian dari upayamenjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan sehingga proses penyaluran dapatberjalan lebih cepat. Dengan kesiapan tersebut, masyarakat memiliki peluang yang lebihbesar untuk segera memiliki rumah melalui program subsidi pemerintah. Data penerima manfaat menunjukkan bahwa kelompok buruh dan karyawan swasta menjadipenerima terbesar program KPR subsidi dengan total 76.715 unit rumah. Sementara itu, kelompok wirausaha telah menerima sebanyak 21.192 unit rumah subsidi. Capaian tersebutmencerminkan bahwa program ini benar-benar menyasar kelompok masyarakat produktifyang membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat memiliki hunian sendiri. Keberhasilan penyaluran rumah subsidi selama satu tahun terakhir menjadi salah satuindikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai kebijakan lain juga terus dijalankan secarabersamaan, seperti pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, pemerataan akses listrikmelalui program elektrifikasi desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keseluruhanprogram tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia secaramerata dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi, konsistensi pemerintah menjagakeberlanjutan program rumah subsidi menjadi langkah penting untuk memperkuatkesejahteraan masyarakat. Kepemilikan rumah tidak hanya memberikan rasa aman bagikeluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mendukung produktivitas ekonomi. Karena itu, keberhasilan program ini diharapkan terus berlanjut dengan dukungan seluruhpemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Pada akhirnya, makna kemerdekaan akan semakin terasa apabila setiap warga negaramemiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Program rumah subsidi menjadi buktibahwa pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyatmelalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasiantara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat, program inidiharapkan terus berkembang sehingga mampu memperluas akses kepemilikan rumahsekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan Indonesia di masa depan. *) Pengamat Infrastruktur dan Perumahan

Read More

Pemerintah Tegaskan Ekonomi Nasional Tetap Cerah Menyambut HUT ke-81 RI

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang positif di tengah dinamika ekonomi global. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa berbagai indikator makroekonomi menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat. “Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Inflasi tetap terkendali,…

Read More

Ekonomi Indonesia Tahan Banting, Pemerintah Jaga Optimisme Jelang Kemerdekaan

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, optimisme terhadap kondisi perekonomian nasional terus menguat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Namun demikian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui fundamental yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong…

Read More

Menjaga Daya Beli Rakyat adalah Cara Pemerintah Mengisi Kemerdekaan

Oleh: Aziz Rahman*) Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, makna kemerdekaan tidak lagi semata diukur dari keberhasilan mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konteks ekonomi, salah satu indikator paling nyata dari kesejahteraan tersebut adalah terjaganya daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok tetap terkendali, energi tersedia…

Read More

HUT ke-81 RI Menjadi Momentum Menguatkan Optimisme Ekonomi Indonesia

Oleh: Hanan Alfawazi*) Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, publikdihadapkan pada dua realitas yang berjalan beriringan. Di satu sisi, dunia masihdibayangi perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan meningkatnyafragmentasi perdagangan internasional. Di sisi lain, Indonesia justru memperlihatkankemampuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan tersebut. Situasi ini menjadialasan mengapa peringatan kemerdekaan tahun ini layak dimaknai lebih dari sekadarseremoni tahunan. HUT ke-81 RI merupakan momentum untuk memperkuat optimismebahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang semakin tangguh dalam menghadapitantangan global. Optimisme tersebut tentu tidak lahir tanpa dasar. Berbagai indikator ekonomimenunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Inflasi masih berada dalam rentang sasaranBank Indonesia, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhanekonomi, aktivitas investasi terus berjalan, sementara sektor keuangan nasionalmenunjukkan resiliensi yang baik. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebutmenunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah mampu menjaga keseimbangan antarastabilitas makroekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan. Pandangan tersebut selaras dengan penilaian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewayang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuatmenghadapi gejolak global. Menurutnya, tekanan eksternal memang tidak dapatdihindari, namun fundamental ekonomi nasional tetap berada pada kondisi yang sehat. Permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, serta stabilitas sistem keuanganmenjadi faktor utama yang membuat Indonesia lebih resilien dibandingkan banyaknegara berkembang lainnya. Lebih jauh, Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapiberbagai dinamika global. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektorkeuangan terus diperkuat agar setiap tekanan dapat direspons secara cepat dan terukur. APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, sementara berbagai reformasi di sektor keuangan, termasuk penguatan tata kelola devisahasil ekspor dan pendalaman pasar keuangan domestik, diarahkan untuk meningkatkanketahanan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa optimismepemerintah dibangun di atas kebijakan yang konkret, bukan sekadar harapan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinipertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 masih mampu berada di atas lima persen meskipun tekanan global belum sepenuhnya mereda. Keyakinan tersebutdidasarkan pada tetap kuatnya konsumsi domestik, meningkatnya aktivitas investasi, serta berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional yang menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah. Airlangga juga menilai bahwa paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintahmenjadi langkah antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan. Insentiftransportasi, bantuan pangan, dukungan terhadap sektor padat karya, hingga berbagaikemudahan investasi menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menjaga angkapertumbuhan, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Pendekatan seperti ini penting karena ketahanan ekonomi nasional pada akhirnyaditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan pemerintah tersebut mendapat penguatan dari kalangan ekonom. KepalaEkonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai inflasi yang mulaimereda pada semester II menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk menjagakeseimbangan ekonomi. Stabilitas harga dinilai akan meningkatkan ruang bagi kebijakanyang lebih akomodatif sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Menurut Fakhrul, inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalammenyusun strategi investasi dan ekspansi bisnis. Pada saat yang sama, masyarakatmemperoleh manfaat berupa stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga konsumsi rumahtangga tetap terjaga. Kombinasi antara inflasi yang rendah, kebijakan fiskal yang adaptif, dan iklim investasi yang kondusif menjadi modal penting bagi Indonesia untukmempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Dari sudut pandang kebijakan publik, pandangan ketiga narasumber tersebutmenunjukkan satu benang merah, yakni bahwa optimisme ekonomi Indonesia tidakdibangun atas retorika semata, melainkan ditopang oleh indikator yang nyata dan kebijakan yang konsisten. Tantangan global memang belum berakhir, namun pemerintahmemilih memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui pengendalian inflasi, percepataninvestasi, penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Momentum HUT RI ke-81 tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkanmomentum penting untuk memperkuat optimisme nasional dan mentransformasikannyamenjadi aksi nyata perjuangan bangsa. Dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global yang kian dinamis, makna kemerdekaan telah bertransformasi, bukan lagi sebataskeberhasilan mempertahankan kedaulatan politik, melainkan juga membuktikankemampuan nasional dalam membangun kemandirian ekonomi yang tangguh, inklusif, dan adaptif. Sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas akan menjadikunci utama dalam memitigasi risiko global sekaligus mengoptimalkan potensi dalamnegeri. Dengan merawat spirit gotong royong dan optimisme tersebut, Indonesia tidakhanya mampu menjaga daya tahan ekonominya, tetapi juga melangkah mantapmewujudkan cita-cita bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kancahinternasional. *) Pengamat Publik

Read More