Papua dalam Arah Baru Swasembada Energi Nasional yang Berkeadilan
Oleh: Samuel Wanimbo
Pemerintah Indonesia menempatkan Tanah Papua sebagai poros utama dalam peta jalankedaulatan energi masa depan. Langkah strategis tersebut menandai pergeseran paradigmapembangunan yang tidak lagi menempatkan wilayah timur sebagai sekadar penonton, melainkan jantung dari kemandirian sumber daya.
Melalui optimalisasi potensi alam yang melimpah, Bumi Cenderawasih kini memegangkendali dalam menciptakan struktur energi yang lebih hijau, mandiri, dan yang paling krusial, berkeadilan bagi masyarakat lokal.
Papua menyimpan harta karun berupa energi baru terbarukan (EBT) yang mampu mengubahwajah ekonomi nasional. Fokus utama saat ini tertuju pada pemanfaatan tenaga air (hidro), surya, dan bioenergi guna memutus rantai ketergantungan terhadap bahan bakar minyak(BBM) fosil.
Pemanfaatan sumber daya lokal tersebut secara otomatis akan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi beban berat di wilayah terpencil. Dengan beralih ke panel surya danmikrohidro, desa-desa di pedalaman tidak perlu lagi menunggu kiriman BBM mahal dari luarpulau, sehingga ketahanan energi dapat tumbuh dari akar rumput.
Sektor bioenergi juga menunjukkan taringnya melalui pengembangan bioetanol berbasis tebudan komoditas pertanian lainnya. Integrasi antara proyek food estate dan produksi energinabati tersebut menciptakan ekosistem ekonomi yang sirkular.
Visi tersebut memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang diolah tidak hanya menghasilkanpangan, tetapi juga bahan bakar yang mampu menggerakkan mesin-mesin industri dantransportasi lokal secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki kekayaan energi luar biasastrategis, baik dari sektor hijau maupun migas, yang pengelolaannya wajib berorientasi penuhpada kemakmuran rakyat.
Menurut pemimpin negara tersebut, rancangan besar yang disiapkan oleh kementerian terkaitmemastikan masyarakat di ujung timur Indonesia itu dapat menikmati langsung hasilproduksi energi di tanah kelahiran mereka sendiri. Pembangunan tersebut tidak boleh hanyamengejar angka produksi nasional, namun harus menjamin pemerataan manfaat hingga ketingkat rumah tangga di kampung-kampung.
Pengembangan tenaga surya dan air di wilayah pelosok dianggap sebagai solusi paling masukakal untuk menghapus ketimpangan. Presiden Prabowo Subianto memandang bahwakeberadaan sumber energi mandiri di tiap daerah akan menghemat anggaran negara dalamjumlah masif.
Pengurangan impor BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun akanmemperkuat ketahanan fiskal Indonesia. Dana yang berhasil dihemat tersebut dapat dialihkankembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di Papua, sehingga menciptakan keadilan sosial yang nyata.
Meskipun fokus pada EBT meningkat tajam, penguatan sektor konvensional tetap berjalanberiringan untuk menjaga stabilitas transisi. Proyek Strategis Nasional seperti lapangan gas Asap Kido Merah (AKM) di Papua Barat menjadi bukti bahwa kekayaan fosil masihberperan sebagai jembatan menuju energi bersih.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya ListianiDewi, memproyeksikan Papua sebagai kontributor vital dalam produksi bioetanol nasional. Berdasarkan target yang dicanangkan, wilayah tersebut diarahkan untuk mampumemproduksi hingga 300 ribu kiloliter bioetanol per tahun sebagai substitusi bahan bakarramah lingkungan.
Di sisi lain, operasional sektor hulu migas tetap memerlukan koordinasi erat denganpemerintah daerah. General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menekankan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan otoritas setempatmenjadi kunci kelancaran operasi sekaligus pendukung utama ketahanan energi di Papua Barat Daya. Kemitraan tersebut memastikan bahwa aktivitas industri di daerah tetap sejalandengan visi besar pemerintah dalam menciptakan kemandirian energi yang inklusif.
Implementasi energi berkeadilan menuntut transparansi investasi serta penghormatan penuhterhadap hak adat dengan memosisikan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan. Melalui infrastruktur strategis seperti PLTA Orya Genyem dan target elektrifikasi ratusankampung, pemerintah sedang meletakkan fondasi ekonomi domestik yang lebih inklusif bagikesejahteraan lokal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, mengharapkan optimalisasi aktivitas hulu migas di wilayahnya gunamendongkrak penerimaan negara dan daerah.
Melalui skema bagi hasil yang stabil, pejabat tersebut meyakini pendapatan itu akanmempercepat pemerataan kesejahteraan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunanmasyarakat di seluruh pelosok Papua.
Papua kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran dalam peta energi nasional, melainkan telah bergeser menjadi episentrum kemandirian bangsa. Dengan visi”Laboratorium Energi” yang adaptif, wilayah tersebut sedang bertransformasi menjadi pusatenergi modern yang ramah lingkungan melalui integrasi teknologi hijau dan kearifan lokal.
Langkah strategis tersebut bukan sekadar upaya teknis dalam memproduksi listrik atau bahanbakar, melainkan sebuah manifestasi politik untuk menebus janji kemerdekaan melalui aksesenergi yang merata hingga ke ufuk timur.
Pemerintah meyakini bahwa setiap tetes bioetanol dan setiap megawatt dari aliran sungai di tanah Papua adalah simbol kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Keberhasilan swasembada di Papua kelak akan menjadi cermin paling jernih bagi keberhasilan Indonesia dalammewujudkan kedaulatan energi yang sesungguhnya.
Inilah momentum di mana sumber daya alam dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dansepenuhnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan, tanpa menyisakansatu pun kampung dalam kegelapan. (*)
Pengamat Ekonomi Wilayah Timur Indonesia – Pusat Kajian Ekonomi Tanah Papua
