BoP Summit, Indonesia Bawa Misi Perdamaian dan AdvokasiPalestina di Washington
Oleh: Raka Dirgantara
Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Washington dengan mandat diplomatik yang tegas: mengawal perdamaian Gaza dan memperkuat advokasi bagi Palestina melalui forum Board of Peace.
Kehadiran Indonesia dalam pertemuan perdana dewan tersebut bukan sekadar partisipasisimbolik, melainkan penegasan arah politik luar negeri yang aktif, terukur, dan berorientasisolusi jangka panjang.
Dalam agenda yang berlangsung di US Chamber of Commerce, Washington D.C., PresidenPrabowo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilandasi undangan resmi untukmenghadiri rapat pertama Board of Peace (BoP).
Forum itu dibentuk guna memastikan implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza berjalan efektif. Ia menegaskan pemerintahannya terus merintis jalan menuju solusinyata dan abadi bagi persoalan Palestina, sekaligus mengawal setiap komitmen yang telahdisepakati komunitas internasional.
Board of Peace menjadi instrumen baru dalam arsitektur diplomasi global terkait konflikTimur Tengah. Indonesia resmi bergabung setelah Presiden Prabowo menandatangani piagampembentukan lembaga tersebut di Davos pada Januari 2026.
Keikutsertaan sejak tahap awal memberi ruang bagi Jakarta untuk memengaruhi arahkebijakan dan desain kerja dewan, terutama dalam memastikan rekonstruksi Gaza danperlindungan hak-hak rakyat Palestina masuk dalam prioritas utama.
Di hadapan pemimpin bisnis dan pejabat Amerika Serikat, Presiden Prabowo menegaskanIndonesia tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah menghormatiseluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik.
Ia menguraikan prinsip tetangga baik sebagai fondasi diplomasi Indonesia, dengan keyakinanbahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya lebih produktif dibandingkankonfrontasi berkepanjangan. Kompetisi dianggap wajar dalam hubungan antarnegara, namunsetelahnya harus lahir kemitraan yang saling menguntungkan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana isu Palestina ditempatkan dalam kerangkayang lebih luas: stabilitas kawasan dan tata dunia yang adil. Dengan mengedepankandiplomasi aktif, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan berbagai pihak sekaligusmemperjuangkan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan kehadiranPresiden Prabowo dalam rapat perdana BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperansejak awal dalam membentuk arah kerja dewan tersebut.
Pemerintah mengecam segala bentuk kekerasan di Palestina, baik di Gaza maupun TepiBarat, serta konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina, terutama terkaitrekonstruksi Jalur Gaza dan pemulihan kehidupan sipil masyarakat terdampak konflik.
Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian bertujuanmendorong pemulihan Gaza dan mewujudkan perdamaian adil melalui solusi dua negara, sekaligus memastikan keterlibatan langsung dalam pengawasan implementasi gencatansenjata melalui BoP.
Dimensi diplomasi tersebut sejalan dengan agenda strategis lain di Amerika Serikat. Airlangga Hartarto memastikan Presiden Prabowo menghadiri KTT Dewan Perdamaian pada19 Februari 2026, bersamaan dengan penuntasan penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff Indonesia–AS yang hampir final.
Airlangga Hartarto menilai momentum tersebut menegaskan diplomasi Indonesia berjalanterpadu, mengawal isu kemanusiaan dan perdamaian global sekaligus mengamankankepentingan ekonomi nasional melalui kesepakatan strategis yang mengintegrasikan politikluar negeri, stabilitas kawasan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sebelum pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, perusahaan-perusahaankedua negara telah menandatangani komitmen investasi bernilai miliaran dolar AS, mencakup sektor pangan hingga mineral kritis. Kerja sama tersebut memperkuat posisiIndonesia sebagai mitra strategis sekaligus memperluas ruang diplomasi untuk menyuarakanisu Palestina di panggung internasional.
Kesepakatan di sektor kedelai, jagung, dan gandum hingga penguatan kolaborasi mineral kritis serta energi menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya bertumpu padakepentingan politik, tetapi juga pada fondasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Pemerintah memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kepercayaan dan stabilitashubungan dengan Washington, sehingga agenda perdamaian Gaza memperoleh dukunganyang lebih luas.
Dengan fondasi kemitraan ekonomi yang kokoh, diplomasi Indonesia memiliki daya tawaryang lebih kuat dalam mendorong komitmen konkret terhadap rekonstruksi Gaza danrealisasi solusi dua negara bagi Palestina.
Langkah Indonesia di Board of Peace memperlihatkan transformasi peran Jakarta darisekadar pendukung moral menjadi aktor aktif dalam desain perdamaian. Dengan membawamisi perdamaian dan advokasi Palestina ke Washington, Presiden Prabowo Subiantomenempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah ketegangan global.
Diplomasi yang dijalankan bukan retorika, melainkan strategi konkret untuk memastikangencatan senjata berlanjut, rekonstruksi Gaza berjalan, dan cita-cita kemerdekaan Palestinatetap hidup dalam agenda internasional.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut juga mempertegas posisi politik luar negeri bebasaktif yang konsisten memperjuangkan keadilan global tanpa terjebak dalam blok kekuatantertentu.
Melalui keterlibatan langsung di Board of Peace, Indonesia memperluas ruang pengaruhnyadalam merumuskan mekanisme pengawasan perdamaian sekaligus mendorong akuntabilitasseluruh pihak yang terlibat konflik.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa advokasi terhadap Palestina tidak berhenti padapernyataan sikap, tetapi diwujudkan melalui partisipasi struktural dalam lembagainternasional yang memiliki mandat jelas.
Dengan demikian, Washington menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskankomitmen jangka panjang terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyatPalestina. (*)
*) Kolumnis Kebijakan Luar Negeri
