Cek Kesehatan Gratis Dorong Intervensi Cepat bagi Warga Berisiko
Oleh: Aisyah Maharani )*
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan strategispemerintah dalam mempercepat intervensi bagi warga yang terdeteksi memiliki faktorrisiko kesehatan. Program ini tidak hanya memperluas akses pemeriksaan, tetapimemastikan setiap temuan klinis segera ditindaklanjuti melalui pengobatan, konseling, maupun rujukan yang terintegrasi dengan layanan primer.
Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakanfondasi pembangunan modal manusia. Pemerintah menjamin layanan CKG dapatdiakses seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup. Kebijakantersebut dirancang sebagai hak dasar masyarakat dan akan terus diperluascakupannya hingga menjangkau seluruh populasi dari berbagai kelompok usia.
Presiden memandang CKG sebagai langkah rasional untuk meningkatkan produktivitasnasional melalui deteksi dini penyakit. Ia menilai investasi pada skrining kesehatanakan menghasilkan penghematan besar dalam jangka panjang karena penyakit dapatditangani sebelum berkembang menjadi komplikasi yang lebih mahal dan kompleks. Dengan pendekatan preventif tersebut, pemerintah optimistis kualitas sumber dayamanusia meningkat dan beban pembiayaan kesehatan dapat ditekan.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan 83.000 apotekdesa guna memastikan ketersediaan obat generik bersubsidi. Kebijakan inimemperkuat mata rantai intervensi cepat, sehingga masyarakat yang terdeteksi berisikotidak hanya menerima diagnosis, tetapi langsung memperoleh terapi yang dibutuhkantanpa hambatan distribusi obat.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa tujuan utama CKG adalah mencegah keterlambatan pengobatan. Ia menjelaskan bahwa menjagakesehatan bukan sekadar mengetahui kondisi tubuh, melainkan memastikan setiappotensi gangguan segera ditangani agar tidak berkembang menjadi penyakit berat. Pendekatan ini mengubah orientasi layanan kesehatan dari kuratif menjadi preventifdan promotif yang lebih berkelanjutan.
Temuan CKG pada kelompok lansia semakin menegaskan urgensi intervensi cepat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa skrining terhadap jutaan lansia menunjukkanadanya gangguan mobilitas, penurunan fungsi kognitif, hingga risiko malnutrisi yang memerlukan tindak lanjut klinis dan sosial. Data ini menjadi pijakan penting dalammerancang kebijakan berbasis bukti.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan penuaan penduduk yang serupadengan sejumlah negara lain di kawasan. Pertambahan populasi lanjut usia diiringipeningkatan penyakit tidak menular akibat perubahan gaya hidup. Menurutnya, CKG telah membangun infrastruktur skrining luas yang memadukan layanan primer dandukungan digital sehingga mampu menjangkau sekitar 6 juta lansia atau lebih darisepertiga target nasional.
Imran menilai capaian tersebut signifikan, namun perlu diperluas agar intervensisemakin merata. Imran juga menekankan bahwa diagnosis saja tidak cukup untukmendorong perubahan perilaku jangka panjang. Karena itu, jalur tindak lanjut harussistematis, mencakup konseling gaya hidup, intervensi nutrisi, layanan kesehatanmental, serta penguatan manajemen penyakit kronis di tingkat puskesmas.
Penguatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Pelatihan pendekatan geriatri, penggunaan modul skrining, serta peningkatanketerampilan konseling dinilai akan meningkatkan kualitas tindak lanjut. Selain itu, inklusi digital melalui aplikasi dan kanal pendaftaran multi-platform memastikan lansiadan kelompok rentan tetap dapat mengakses layanan meski memiliki keterbatasanliterasi teknologi.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, dalam peninjauanpelaksanaan CKG di daerah menyampaikan bahwa banyak penyakit kronis baruteridentifikasi setelah pemeriksaan laboratorium.
Menurut Dante, sejumlah warga tidak merasakan gejala, tetapi hasil tes menunjukkankadar gula darah tinggi atau tekanan darah meningkat. Ia menegaskan bahwa pesertayang terdeteksi langsung memperoleh pengobatan awal sambil difasilitasi aksespembiayaan kesehatan apabila belum terdaftar dalam jaminan sosial.
Pendekatan jemput bola yang diterapkan pemerintah, termasuk pelaksanaan skrining di ruang publik seperti pasar, sekolah, kantor, hingga lingkungan permukiman, mempercepat identifikasi warga berisiko. Strategi ini dinilai efektif menghilangkanhambatan jarak dan waktu, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Secara keseluruhan, Cek Kesehatan Gratis telah berkembang menjadi mekanismeintervensi cepat yang terstruktur dan berbasis data. Dengan dukungan kebijakan di tingkat nasional, penguatan layanan primer, serta integrasi sistem farmasi dan digital, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun sistem kesehatan yang responsif.
Melalui deteksi dini yang luas dan tindak lanjut yang terukur, CKG tidak hanyamelindungi warga berisiko, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasionalyang bertumpu pada masyarakat sehat dan produktif.
Keberlanjutan program ini menjadi penentu utama keberhasilannya dalam jangkapanjang. Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar standar pelayanan dan kualitas tindak lanjut tetap terjaga di seluruh wilayah. Evaluasiberkala berbasis data skrining juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan kebijakanserta mengidentifikasi kebutuhan intervensi baru.
Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai, CKG diharapkan mampu menurunkan prevalensi penyakit tidak menular secarasignifikan serta meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia secara bertahapdan berkelanjutan.
*) Analis Kebijakan Publik
