Distribusi THR Jadi Penopang Konsumsi Nasional JelangLebaran
Oleh: Nabila Rahmawati
Distribusi tunjangan hari raya (THR) mulai mengalir ke masyarakatmenjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah memulai pencairan THR bagiaparatur sipil negara dan pensiunan sejak 26 Februari 2026 sebagaibagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjagadaya beli masyarakat.
Momentum Ramadan dan Idulfitri secara tradisional selalu menjadiperiode dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pemerintah memanfaatkanmomentum tersebut dengan memastikan distribusi THR berjalan tepatwaktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat. Selain THR bagiaparatur negara dan pensiunan, pemerintah juga memastikan pengemudiojek daring kembali menerima bonus hari raya (BHR) sebagai bentukdukungan terhadap sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,menjelaskan bahwa stimulus ekonomi melalui THR dan BHR tahun inimengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintahmemandang kebijakan tersebut sebagai instrumen penting untuk menjagamomentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun.
Airlangga menyampaikan bahwa peningkatan nilai stimulus diharapkandapat memberikan dampak lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertamaberada di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target tersebut lebih tinggidibandingkan capaian pada kuartal keempat tahun sebelumnya.
Menurut Airlangga, momentum Ramadan dan Idulfitri yang jatuh padakuartal pertama memberikan peluang bagi perekonomian untuk tumbuhlebih kuat. Dengan adanya pencairan THR bagi jutaan aparatur negaraserta tambahan penghasilan bagi pengemudi ojek daring, perputaranuang di masyarakat diperkirakan meningkat secara signifikan.
Distribusi THR bagi pensiunan dilaksanakan melalui sistem pembayaranpensiun yang terintegrasi dengan puluhan mitra bayar di seluruhIndonesia. PT Taspen sebagai pengelola program pensiun memulaipenyaluran THR kepada para peserta pensiun melalui jaringanpembayaran yang telah terhubung dengan berbagai lembaga keuangan.
Komisaris Independen PT Taspen, Ariawan, melakukan pemantauanlangsung terhadap proses penyaluran tersebut di sejumlah mitra bayar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemantauan tersebut, ia melihatproses distribusi berjalan tertib dan lancar melalui berbagai lembagakeuangan yang menjadi mitra pembayaran.
Pemantauan dilakukan di beberapa titik layanan, termasuk Bank MandiriTaspen, Bank BRI, kantor pos, serta Bank Sulselbar. Hasil peninjauanmenunjukkan bahwa mekanisme penyaluran THR bagi pensiunan dapatberjalan dengan baik dan aman.
Ariawan juga melihat antusiasme para pensiunan yang menerima THR menjelang Idulfitri. Penyaluran yang tertib dan tepat waktu dinilai menjadibukti bahwa sistem distribusi yang disiapkan mampu menjangkaupenerima manfaat secara efektif.
Menurut Ariawan, penyaluran THR bagi pensiunan merupakan bentukpenghargaan atas pengabdian para purnabakti kepada negara. Selain itu, distribusi dana tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadappeningkatan daya beli masyarakat menjelang hari raya.
Pada tahun ini, PT Taspen menyalurkan THR kepada lebih dari 3,2 jutapeserta pensiun. Pembayaran dilakukan berdasarkan komponenpenghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya, yang terdiri daripensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahanpenghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran THR bagi pensiunantidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya, kecuali pajakpenghasilan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan jaminan bahwa dana yang diterimapensiunan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhikebutuhan hari raya.
Aliran dana dalam jumlah besar ke masyarakat dinilai mampumemperkuat konsumsi rumah tangga. Perputaran dana tersebut tidakhanya memberikan manfaat bagi penerima secara langsung, tetapi jugamendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha.
Ekonom dari Kisi Asset Management Arfian Prasetya Aji menjelaskanbahwa dampak distribusi THR dan BHR dapat menciptakan efek berantaidalam perekonomian. Menurutnya, tambahan pendapatan yang diterimamasyarakat menjelang hari raya biasanya akan segera dibelanjakan untukberbagai kebutuhan Lebaran.
Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor usaha mengalami peningkatanaktivitas. Sektor ritel, misalnya, biasanya mencatat kenaikan penjualankarena meningkatnya permintaan terhadap pakaian baru, makanan, sertakebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain sektor ritel, aktivitas logistik juga meningkat seiring dengantingginya permintaan barang. Perdagangan daring yang terusberkembang membuat proses distribusi dan pengiriman barang menjadisemakin intensif menjelang hari raya.
Arfian menilai bahwa peningkatan permintaan barang sebelum Lebaranmendorong aktivitas distribusi dan pengiriman meningkat secarasignifikan. Hal ini memperlihatkan bagaimana tambahan pendapatanmasyarakat mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi secarabersamaan.
Dampak positif juga diperkirakan dirasakan oleh sektor transportasi danpariwisata. Tradisi mudik yang menjadi bagian dari perayaan Idulfitrimeningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
Mobilitas tersebut mendorong pertumbuhan bisnis transportasi darat, udara, maupun laut. Di saat yang sama, kunjungan ke berbagai destinasiwisata juga mengalami peningkatan selama masa libur Lebaran.
Arfian menilai bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilarutama perekonomian Indonesia. Saat ini, sekitar 54 persen pertumbuhanekonomi nasional berasal dari belanja masyarakat.
Dengan kontribusi sebesar itu, suntikan dana melalui THR dan BHR menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ini memungkinkan peningkatan konsumsi terjadi dalam wakturelatif cepat.
Melalui kebijakan distribusi THR yang tepat waktu dan terarah, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomisekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadapdaya beli masyarakat menjelang Idulfitri diharapkan mampu menjagamomentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun.
*) Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
