Menjaga Kepercayaan Publik dengan Menghormati Peradilan Militer
Oleh: Dwi Harsono *)
Menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan fondasi pentingdalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar yang berperan besarnamun kerap kurang dipahami adalah peradilan militer. Sistem ini hadir sebagaibagian dari upaya menjaga disiplin, profesionalisme, dan kehormatan prajurit. Denganmemberikan dukungan serta penghormatan terhadap peradilan militer, masyarakatturut berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi pertahanannegara.
Praktisi hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung menegaskan bahwa penerapanproses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras merupakanlangkah yang sah secara hukum dan patut dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme peradilan militer memiliki dasar hukumyang jelas ketika subjek hukum yang diduga terlibat merupakan anggota aktif militer. Karena itu, ia menilai polemik yang mempersoalkan forum peradilan justru berpotensimengaburkan substansi utama, yakni penegakan hukum itu sendiri
Diketahui, peradilan militer dibangun untuk memastikan bahwa setiap anggota militertetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sistem ini tidak berdiri untukmemberikan keistimewaan, melainkan untuk menjamin bahwa penegakan hukumberjalan sejalan dengan karakter tugas militer yang penuh tanggung jawab. Dukunganpublik terhadap sistem ini menjadi sangat penting agar proses hukum dapatberlangsung dengan baik, adil, dan tetap menjaga stabilitas institusi.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan kepercayaan publikakan tumbuh ketika masyarakat melihat adanya komitmen kuat dari institusi militerdalam menegakkan hukum secara konsisten. Peradilan militer menjadi bukti bahwasetiap pelanggaran, siapa pun pelakunya, tetap diproses sesuai aturan. Dalam hal ini, dukungan masyarakat menjadi energi positif yang memperkuat semangattransparansi dan akuntabilitas di lingkungan militer. Sikap percaya dan menghargaiproses yang berjalan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknyakeadilan.
Menghormati peradilan militer juga berarti memberikan kepercayaan kepada aparatpenegak hukum untuk bekerja secara profesional. Proses hukum yang berjalanmembutuhkan ruang yang tenang, objektif, dan bebas dari tekanan. Ketika masyarakat menunjukkan sikap mendukung dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu akurat, maka proses peradilan dapat berlangsung denganlebih optimal. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat hasil putusan yang berkeadilan.
Transparansi yang dijalankan oleh peradilan militer juga patut diapresiasi sebagaibagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara proporsional menunjukkan bahwa institusi militer memiliki komitmenuntuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dukunganmasyarakat terhadap langkah-langkah transparansi ini akan semakin memperkuatcitra positif institusi di mata publik.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, meminta masyarakat tetap mempercayakanpenegakan hukum kepada pemerintah. Ia menegaskan kasus penyiraman air kerastersebut sedang diproses secara serius dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sebagai bentuk tanggung jawab, jabatan kepala Badan IntelijenStrategis yang sebelumnya dipegang oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo telahdiserahkan. Otto juga memahami adanya kekhawatiran publik terkait transparansi, terutama karena kasus ini melibatkan aparat militer. Namun, ia menegaskanIndonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keterbukaan.
Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah tersebut menunjukkan adanyakomitmen nyata dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penanganankasus secara serius, disertai dengan tindakan tegas di internal institusi, menjadi sinyalbahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum untuk diabaikan. Hal ini pentinguntuk dipahami sebagai bagian dari mekanisme korektif yang justru memperkuatinstitusi, bukan melemahkannya. Dukungan masyarakat terhadap proses ini akansemakin mempertegas bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, penting bagi publik untuk melihat proses hukum sebagai sebuah rangkaianyang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian. Setiap tahapan yang dijalankan memiliki tujuan untuk memastikan keadilan benar-benar tercapai. Denganmemberikan kepercayaan kepada institusi yang berwenang, masyarakat turutberperan dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum. Sikapini sekaligus menjadi bentuk kedewasaan kolektif dalam menyikapi dinamika yang berkembang di ruang publik.
Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait peradilan militerkepada masyarakat. Pemberitaan yang berimbang dan edukatif akan membantumembangun pemahaman yang lebih baik. Dalam konteks ini, dukungan terhadapperadilan militer juga dapat diwujudkan dengan menyebarkan informasi yang benardan tidak menyesatkan. Kolaborasi antara media, masyarakat, dan institusi militermenjadi kunci dalam menciptakan persepsi publik yang konstruktif.
Selain itu, peningkatan literasi hukum di masyarakat menjadi faktor penting dalammendukung peradilan militer. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakatmelihat bahwa setiap proses hukum memiliki tahapan yang harus dihormati. Dukungan dalam bentuk pemahaman ini akan memperkuat kepercayaan sertamengurangi potensi kesalahpahaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanyamenjadi pengamat, tetapi juga bagian dari ekosistem hukum yang sehat.
Pada akhirnya, menjaga kepercayaan publik melalui penghormatan terhadapperadilan militer adalah tanggung jawab bersama. Dukungan yang diberikanmasyarakat menjadi cerminan kedewasaan dalam bernegara serta komitmenterhadap tegaknya hukum. Dengan semangat saling percaya dan menghormati, peradilan militer dapat terus menjalankan perannya secara optimal, sekaligusmemperkuat fondasi keadilan dan keutuhan bangsa.
*) Penulis merupakan Pengamat Hukum dan Keamanan
