Kebijakan DHE SDA Perkuat Fondasi Ekonomi Rakyat dan Stabilitas Keuangan
Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor SumberDaya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkahstrategis yang ditempuh pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasionalmelalui peningkatan retensi devisa di dalam negeri. Langkah tersebut tidak hanyabertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatdari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangangeopolitik, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, kemampuan suatu negara dalam menjaga cadangan devisa menjadi faktor penting untuk mempertahankanstabilitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupayamemperkuat ketahanan ekonomi nasional agar tidak mudah terpengaruh oleh guncangan eksternal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakanpengelolaan DHE SDA yang lebih optimal.
Selama ini, sebagian besar devisa hasil ekspor sumber daya alam masih banyaktersimpan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik belummaksimal. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditasterbesar di dunia, mulai dari batu bara, minyak sawit, nikel, tembaga, hingga berbagaiproduk mineral lainnya. Potensi devisa yang dihasilkan sektor tersebut sangat besardan dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional apabila dikelola secara tepat.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan eksportirsektor sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untukmemperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas valuta asing, dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintahmewajibkan eksportir sumber daya alam untuk merepatriasi devisa hasil ekspornya kedalam negeri dengan tingkat kepatuhan penuh. Menurutnya, kebijakan tersebutdirancang untuk meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik, menjagastabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam ketentuan baru tersebut, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan. Pemerintah menilai langkah ini akanmemperkuat likuiditas valuta asing dan mengurangi kerentanan ekonomi nasionalterhadap gejolak eksternal.
Kebijakan ini juga dilengkapi dengan berbagai insentif agar tetap memberikan ruangbagi dunia usaha. Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan yang kompetitif bagieksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Melalui skema tersebut, penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat memperoleh tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang sangat rendah, bahkan hingga nol persen sesuai jangka waktupenempatan dana. Kebijakan insentif ini diharapkan mampu mendorong kepatuhansekaligus meningkatkan daya tarik penyimpanan devisa di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal sebesar 50 persen. Langkah ini bertujuan menjaga efektivitaspengelolaan devisa serta memastikan ketersediaan cadangan valuta asing yang memadai di sistem keuangan nasional. Dengan cadangan devisa yang lebih kuat, stabilitas nilai tukar rupiah diyakini akan semakin terjaga.
Dampak positif kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor keuangan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Likuiditas perbankanyang lebih kuat akan memperbesar kapasitas pembiayaan sektor produktif, termasukusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta industripengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan meningkatnyakemampuan perbankan menyalurkan kredit, aktivitas ekonomi domestik diharapkansemakin bergairah.
Purbaya juga mengatakan bahwa kebijakan DHE SDA berpotensi memperkuat sektorperbankan nasional. Menurutnya, dana devisa yang masuk ke sistem keuanganIndonesia akan meningkatkan sumber pendanaan perbankan sehingga memperkuatfungsi intermediasi dan mendukung pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menilai kebijakan DHE SDA merupakan instrumen penting dalam memperkuatketahanan ekonomi dan sektor perbankan nasional. Dengan meningkatnya retensidevisa di dalam negeri, Indonesia akan memiliki bantalan yang lebih kuat untukmenghadapi gejolak ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan tekananterhadap arus modal. Ia menegaskan bahwa penguatan cadangan devisa domestikakan memperbesar kemampuan sistem keuangan dalam menyerap berbagai risikoeksternal.
Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwakekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagimasyarakat. Selama ini, sektor sumber daya alam menjadi salah satu penyumbangutama devisa negara. Dengan mekanisme baru yang mewajibkan penempatan devisadi dalam negeri, manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor dapat lebih optimal dirasakanoleh berbagai sektor pembangunan nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, langkah pemerintahmemperkuat tata kelola DHE SDA menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitasekonomi jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan sektorkeuangan dan nilai tukar, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagipertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan dunia usahaserta sinergi antara pemerintah, perbankan, dan otoritas terkait, kebijakan DHE SDA diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasionalsekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
