Strategi Fiskal Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat Tetap Kuat
Oleh: Fahmi Ramadhan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara, Indonesia menunjukkan kemampuan yang patut diapresiasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika harga energi dunia berfluktuasi, tensi geopolitik meningkat, dan perlambatan ekonomiterjadi di sejumlah kawasan, pemerintah justru mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini tidak terjadi secarakebetulan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, pengelolaananggaran yang hati-hati, serta keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkahstrategis untuk melindungi masyarakat.
Salah satu fondasi utama ketahanan ekonomi Indonesia adalah kekuatan sektor energi yang relatif beragam. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa Indonesia memilikikomposisi energi yang cukup lengkap, mulai dari minyak, gas, batu bara, hingga bioenergi dan biodiesel. Keberagaman sumber energi tersebut membuat Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik ketika terjadi gejolak harga minyak dunia.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan hanya persoalan pasokan, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika banyak negara harus menghadapi tekanan akibat lonjakan harga energi, Indonesia memilikiruang yang lebih luas untuk mengendalikan dampaknya terhadap masyarakat. Pada akhirnya, stabilitas sektor energi turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan mencegahpenurunan daya beli yang terlalu dalam.
Namun, kekuatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada sektor energi. Pemerintah juga menjalankan kebijakan fiskal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus menjagakeberlanjutan keuangan negara. Salah satu langkah yang patut mendapat perhatian adalahkeputusan mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi meskipun beban subsidi energimeningkat. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelas menengah yang sangat sensitif terhadap kenaikan hargakebutuhan pokok.
Ketika harga energi naik, biaya transportasi dan distribusi barang biasanya ikut meningkat. Dampaknya kemudian merembet ke berbagai sektor dan berpotensi mendorong inflasi. Denganmempertahankan harga BBM bersubsidi, pemerintah berhasil meredam tekanan tersebutsehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan konsumsi.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus melakukan penyesuaian program agar belanja negara semakin efisien. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tetap dilanjutkan namun dengansejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengeluarkan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pendekatan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah juga menjadi bukti bahwa kebijakanfiskal saat ini diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Belanja negara diprioritaskan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong konsumsi, meningkatkanproduksi, serta membuka lapangan kerja baru. Strategi tersebut sejalan dengan pandanganbanyak ekonom bahwa belanja pemerintah yang berkualitas akan menghasilkan efek bergandaterhadap perekonomian.
Selain mengelola pengeluaran, pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara. Momentum kenaikan harga sejumlah komoditas dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatannegara. Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax menjadilangkah penting untuk memperkuat basis penerimaan dalam jangka panjang. Reformasi perpajakan yang berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhanwajib pajak sehingga ruang fiskal pemerintah semakin kuat.
Langkah strategis lainnya terlihat dari kebijakan pembiayaan yang semakin inovatif. Pemerintahmulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dengan melakukandiversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan obligasi dalam berbagai mata uang internasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahananfiskal sekaligus mengurangi risiko yang berasal dari volatilitas pasar global.
Hasil dari berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat pada berbagai indikator ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen. Pada saatyang sama, inflasi tetap terjaga di kisaran 2,42 persen, sementara defisit fiskal berada pada level yang relatif rendah. Stabilitas pasar obligasi juga menunjukkan kepercayaan investor terhadappengelolaan ekonomi Indonesia.
Komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat juga terlihat melalui paket stimulus ekonomi yang difokuskan pada sektor transportasi publik. Anggota Komisi V DPR RI SofwanDedy Ardyanto menilai kebijakan diskon dan insentif transportasi merupakan langkah yang tepat, terutama menjelang musim liburan sekolah ketika mobilitas masyarakat cenderungmeningkat.
Pandangan tersebut cukup beralasan. Ketika biaya perjalanan menjadi lebih murah, masyarakatmemiliki peluang lebih besar untuk melakukan perjalanan, berwisata, berbelanja, sertamenggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Efek berantainya dapat dirasakan oleh pelaku usaha transportasi, sektor pariwisata, perdagangan, hingga UMKM.
Kebijakan stimulus transportasi juga menunjukkan bahwa pemerintah memahami karakteristikekonomi Indonesia yang sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Selama konsumsimasyarakat tetap terjaga, mesin pertumbuhan ekonomi akan terus bergerak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mampu mempertahankan daya beli memiliki peran strategis dalammenjaga momentum pertumbuhan nasional. Dengan kombinasi pengelolaan anggaran yang hati-hati, stimulus yang tepat sasaran, serta komitmen menjaga stabilitas harga, optimisme terhadapperekonomian Indonesia layak terus dipelihara. Ketika kantong rakyat tetap terjaga, maka rodaekonomi nasional pun akan terus berputar dengan kuat.
*) Akademisi dan Pengamat Ekonomi Publik
