Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan
Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.
Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.
Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi.
Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menilai bahwa langkahrefocusing justru memberikan sinyal positif bagi keberlanjutan program MBG. Menurutnya, pasar selama ini menaruh perhatian besar terhadap besarnya kebutuhananggaran program tersebut. Karena itu, kebijakan yang menitikberatkan pada efisiensi, tata kelola yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan dinilai dapat memperkuatkepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskalnegara.
Liza juga menilai bahwa pembukaan peluang pendanaan alternatif melalui kemitraan, hibah, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi solusiyang konstruktif. Dengan strategi tersebut, pemerintah tetap dapat mempertahankantujuan utama MBG tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBN. Menurutnya, pendekatan yang lebih moderat dalam memperluas jumlah penerima manfaat justruberpotensi meningkatkan efektivitas program dan memastikan kualitas layanan tetapterjaga.
Dalam konteks yang lebih luas, refocusing MBG mencerminkan kematanganpemerintah dalam mengelola program strategis nasional. Setelah fase awal yang berfokus pada pembangunan fondasi dan perluasan jangkauan, kini pemerintahmemasuki tahap konsolidasi untuk memastikan program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berdampak nyata. Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan kelompok rentan sebagaiprioritas utama.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari banyaknya penerimamanfaat, melainkan dari kemampuannya mengurangi kerentanan gizi danmeningkatkan kualitas generasi masa depan. Melalui refocusing anggaran yang lebihterarah, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa setiap kebijakan harusmenghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengantata kelola yang semakin baik, sasaran yang semakin tepat, dan dukungan fiskal yang lebih sehat, MBG berpeluang menjadi contoh bagaimana pemerintah mampumenggabungkan keberpihakan sosial dengan prinsip pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, danberdaya saing.
*) Pengamat Sosial