Papua Jadi Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Oleh: Yohanes Kogoya*
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasionalsaat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensisumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagaikebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadibagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.
Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasanlangsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunannasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadipembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagaisalah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai daripembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan BergiziGratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangikesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua terlihat melaluiprogram percepatan cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian menargetkanpembangunan lahan sawah seluas 2.000 hektare pada tahun 2026 sebagai bagian dari visibesar mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut tidakhanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengurangi ketergantunganpasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusidan inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian pangan di setiap pulau. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menopang kebutuhan nasional. Keberhasilan pengembangan sawah sebelumnya menjadi fondasi penting dalam memperluasareal pertanian yang lebih produktif.
Yang patut diapresiasi, seluruh proses pengembangan pertanian di Papua dilaksanakanmelalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak-hak ulayat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa tidak terdapat pengambilalihan hak masyarakat adat dalam pelaksanaanprogram tersebut. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antarapemerintah, tokoh adat, masyarakat adat, dan kelompok tani. Pendekatan semacam inimenjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua karena menempatkan masyarakat sebagaisubjek utama pembangunan.
Selain pengembangan pertanian modern, penguatan ketahanan pangan Papua juga perlubertumpu pada sistem pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagaikomoditas seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan hasil hutan lainnya selama initelah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Pangan lokal bukan sekadar sumber konsumsi, melainkan juga simbol identitas budayasekaligus mekanisme adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan.
Komitmen tersebut tercermin dalam langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terusmemperkuat sistem pangan lokal melalui kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asisten I BidangPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyatakan bahwa penguatan pangan lokal merupakan momentum untuk membangun sistempangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berakar pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Papua tidakhanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspekkeberlanjutan lingkungan. Papua Selatan, dengan kawasan rawa, gambut, dan hamparanhutan sagunya, memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem nasional. Oleh karenaitu, pengembangan sistem pangan berbasis masyarakat adat diyakini mampu menjagakeseimbangan antara kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahaniklim.
Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga adat menjadi contoh nyata tata kelola pembangunan yang inklusif. Pendekatanpartisipatif tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuaidengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pengakuanterhadap hak-hak masyarakat adat juga memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang.
Keberhasilan membangun ketahanan pangan di Papua tentu membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian agar berbagai program pembangunan, termasuk di sektorpangan, dapat berlangsung tanpa hambatan.
Pada akhirnya, ketahanan pangan di Papua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhankonsumsi masyarakat, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat adat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuhsebagai lumbung pangan baru Indonesia. Keberhasilan tersebut akan menjadi bukti bahwapembangunan yang merata dan berbasis kearifan lokal mampu menghadirkan kesejahteraansekaligus memperkuat persatuan bangsa.
*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua