Rapuh dan Tidak Satu Suara, OPM Terpecah Menyikapi Penembakan Pilot dan Pembakaran Pesawat di Yahukimo
Yahukimo – Insiden penembakan seorang pilot asal Amerika Serikat, Nichloas F Goselin dan pembakaran pesawat di Kabupaten Yahukimo ternyata tidak disikapi secara kompak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terlihat perpecahan dan kerapuhan di antara kelompok KKB OPM yang di antaranya justru menentang tindakan keji dan semena-mena tersebut.
Berdasarkan siaran pers resmi Komnas TPNPB pada 2 Juli lalu yang menyatakan Pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo bertanggung jawab atas penembakan pilot dan pembakaran pesawat, disebutkan bahwa peristiwa itu dilakukan karena Indonesia melanggar ultimatum OPM yakni melarang seluruh pesawat sipil dilarang memasuki wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
Selain itu, peristiwa ini juga akumulasi kekecewaan mereka atas konflik yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun. Mereka pun turut menyalahkan dunia internasional yang tidak memedulikan konflik di tanah Papua.
“Dan juga kami sampaikan kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaannya di Indonesia serta negara-negara anggota PBB bahwa penembakan terhadap pilot berkebangsaan Amerika Serikat adalah kesalahan Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB karena tidak menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua antara aparat militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang terjadi selama 64 tahun,” tulis rilis pers tersebut.
Namun, berkembang pendapat di media sosial dari kelompok-kelompok pendukung OPM yang tidak sepakat dengan peristiwa tersebut. Dicontohkan kasus penyanderaan pilot Philip Marthen asal Selandia Baru pada Februari 2023 lalu oleh Kodap III Ndugama Derakma di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Saat itu Egianus tidak berani membunuh pilot tersebut dan melepaskannya dalam keadaan baik. Hal ini diyakini sesuai hukum humaniter Internasional.
“TPNPB kodap lll Ndugama Derakma menjaga Pilot Marthen seperti telur dan bebaskan dalam keadaan sehat dan baik Egianus Kogoya dan pasukannya mematuhi hukum humaniter Internasional yang mengatur tentang melindungi warga sipil dan pelayanan publik,” tulis salah satu pendukung.
Munculnya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kerapuhan di antara kubu KKB OPM dan melegitimasi bahwa tindakan mereka prematur dan semena-mena. Di sisi lain, terlihat ketidak konsistenan sikap OPM dalam segala tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa dan merusak fasilitas sipil.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa TPNPB-OPM merupakan musuh bersama karena selama ini terus melakukan berbagai aksi teror yang merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kelompok tersebut tidak hanya melakukan intimidasi dan perampokan, tetapi juga terlibat dalam pembakaran sekolah, gereja, dan berbagai fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua.
“Beragam aksi teror mulai dari intimidasi, perampokan, pembakaran sekolah, gereja serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, pemerkosaan wanita, adik-adik perempuan kita, hingga pembantaian dan pembunuhan keji di luar nalar kemanusiaan,” kata Lucky.
