Komitmen Penyempurnaan MBG demi Manfaat Lebih Optimal dan Tata Kelola yang Lebih Baik
Oleh: Ethan Shabir Uttara *)
Dalam studi kebijakan publik, keberhasilan sebuah program nasional tidak pernah diukur dariabsennya kritik. Sebaliknya, program yang baik justru ditandai oleh kemampuannyaberadaptasi, menerima evaluasi, lalu melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Literatur public policy menyebut proses tersebut sebagai policy learning, yakni kemampuanpemerintah belajar dari pengalaman implementasi untuk menghasilkan kebijakan yang semakin efektif. Tidak ada program berskala besar yang langsung sempurna sejak haripertama, termasuk program makan bergizi di berbagai negara maju.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia kini berada pada fase tersebut. Setelahmemasuki tahap implementasi nasional, berbagai tantangan muncul, mulai dari tata kelola, distribusi, pengawasan, hingga efisiensi anggaran. Pemerintah memilih melakukan evaluasimenyeluruh dan memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan. Pilihan ini menunjukkanpendekatan kebijakan yang lebih dewasa dibanding sekadar mempertahankan status quo ataujustru menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakanbahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehinggatidak akan dihentikan. Menurutnya, yang sedang dilakukan pemerintah bukanlah mengurangikomitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat, melainkan menyempurnakanpelaksanaannya agar semakin efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebihbesar. Ia juga mengakui bahwa sebagai program baru berskala nasional, masih terdapatberbagai kekurangan dalam implementasi yang memang harus dibenahi secara bertahap.
Hal ini memperlihatkan filosofi dasar pengelolaan kebijakan publik. Pemerintah tidakmenutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Sebaliknya, evaluasidijadikan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalamperspektif evidence-based policy, keputusan semacam ini justru mencerminkan tata kelolapemerintahan yang sehat karena kebijakan disesuaikan berdasarkan pengalamanimplementasi, bukan semata-mata berdasarkan asumsi awal.
Salah satu bentuk penyempurnaan yang kini dilakukan adalah efisiensi anggaran. Pemerintahmelakukan penyesuaian alokasi anggaran MBG dari rencana awal sekitar Rp330 triliunmenjadi Rp270 triliun. Langkah tersebut sering kali dipersepsikan sebagai pengurangankomitmen pemerintah terhadap program. Padahal, substansinya berbeda. Efisiensi bukanberarti mengurangi manfaat program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat publik yang lebih optimal.
Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama good governance. Negara dituntut tidak hanyamampu menyediakan pelayanan publik, tetapi juga memastikan sumber daya yang digunakanbenar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberhasilan sebuah program bukandiukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari efektivitas manfaat yang diterima penerima program.
Selain melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasanpelaksanaan MBG. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPb) kini ditugaskan melakukan pemantauan rutin terhadap operasional setiap SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hasil pemantauan tersebut akanmenjadi dasar evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga setiap persoalan dapatsegera diperbaiki sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pendekatan sepertiini memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadappenggunaan keuangan negara.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga melakukan penataan melalui penghentian sementarapembangunan SPPG baru yang belum beroperasi. Kebijakan moratorium tersebut memberiruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kapasitas dapur yang telah berjalan, memetakankebutuhan riil setiap wilayah, sekaligus memastikan distribusi layanan berlangsung lebihmerata.
Langkah tersebut sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang di ruang publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, bahkan menegaskan bahwakritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan. Namunmenurutnya, menghentikan MBG bukanlah solusi karena manfaat program telah dirasakanoleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Yang diperlukan adalah evaluasimenyeluruh terhadap tata kelola, ketepatan sasaran, kualitas layanan, serta efisiensipelaksanaannya.
Sejalan dengan prinsip kebijakan adaptif adaptive governance, berdasarkan dinamikapelaksanaan tanpa kehilangan tujuan utama program. Dari perspektif ekonomi publik, Ekonom LPEM Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai penataan di sektor MBG merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat ruang fiskal pemerintah. Meskipuntantangan pengelolaan anggaran nasional masih cukup besar, upaya meningkatkan efisiensipada program strategis menunjukkan adanya komitmen menjaga keseimbangan antarapembangunan sosial dan disiplin fiskal. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar manfaatjangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, yang menegaskan bahwa pemerintah bertekad melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis hingga tujuan besarnya tercapai. Namun ia juga mengingatkan bahwasetiap program yang memiliki tujuan mulia memerlukan pengawasan yang kuat agar implementasinya benar-benar sesuai sasaran. Karena itu, keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikanMBG berjalan secara akuntabel.
Pada akhirnya, kualitas suatu kebijakan publik tidak ditentukan oleh kemampuannyamenghindari kritik, melainkan oleh kesediaan pemerintah menjadikan kritik sebagai bahanpembelajaran. Program Makan Bergizi Gratis kini memasuki fase pendewasaan kebijakan, yakni fase ketika evaluasi, efisiensi, pengawasan, dan penyempurnaan berjalan beriringandengan komitmen menjaga manfaat bagi masyarakat.
*) pemerhati kebijakan publik
