Membangun Resiliensi: Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Jawaban atas Online Scam Keuangan
*) Oleh: Arga Prasetya
Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatIndonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksiberlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiringberkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantanganbaru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulitdideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungimasyarakat dari kejahatan digital.
Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuankonvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadijaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebutmenuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapatmenjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalammemperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta merupakan langkahpenting yang mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia. Forum yang mempertemukan regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegakhukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasiinternasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara mitra memperlihatkanbahwa ancaman lintas batas hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat fondasikerja sama dalam membangun sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, forum tersebut menjadi investasi penting bagiterciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa digitalisasimemang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan. Pandangan tersebutmenggambarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diiringi denganpenguatan tata kelola, pengawasan, dan edukasi publik. Dicky juga menjelaskanbahwa online scam saat ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegaldan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kasuspenipuan yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut memperkuat urgensi membangunresiliensi nasional melalui kolaborasi antarlembaga agar rantai kejahatan dapatdiputus sejak tahap awal.
Lebih rinci, berbagai modus seperti investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scam, penipuan e-commerce, hinggapenyalahgunaan rekening penampung menunjukkan tingginya kemampuan adaptasipelaku kejahatan digital. Kompleksitas modus tersebut membuat pendekatanpenegakan hukum semata tidak lagi memadai apabila tidak dibarengi penguatansistem pencegahan. Integrasi penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) menjadi landasan penting dalammemperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Koordinasi cepat antarotoritasmemungkinkan pelacakan aliran dana ilegal dilakukan secara lebih efektif sehinggapeluang pelaku menyamarkan hasil kejahatan dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, tantangan lintas negara juga menuntut penguatan kerja sama internasionalyang lebih konkret. Perwakilan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Zoelda Anderton, menegaskan bahwa pemberantasan online scam tidakmungkin dilakukan oleh satu negara ataupun satu lembaga secara sendiri-sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa jaringan kriminal memanfaatkanperbedaan yurisdiksi, perkembangan teknologi, dan lemahnya koordinasi antarnegarauntuk memperluas operasinya. Karena itu, penguatan jejaring profesional, pertukaraninformasi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama penegakan hukum menjadi fondasiutama dalam mempersempit ruang gerak kejahatan digital di kawasan Asia Tenggara.
Kolaborasi lintas sektor harus diterjemahkan dalam langkah yang berkelanjutan, bukan sekadar forum diskusi. Pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, lembagajasa keuangan, penyedia layanan digital, akademisi, hingga masyarakat perlumembangun mekanisme koordinasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pemanfaatan teknologi analitik, penguatan sistem pelaporan transaksimencurigakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi literasidigital harus berjalan secara simultan. Pendekatan semacam ini akan memperkuatdaya tahan sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaanmasyarakat terhadap transformasi ekonomi digital Indonesia.
Dengan demikian, membangun resiliensi terhadap online scam merupakan tanggungjawab bersama yang membutuhkan komitmen kolektif seluruh pemangkukepentingan. Langkah pemerintah melalui OJK, Satgas PASTI (PemberantasanAktivitas Keuangan Ilegal), serta kerja sama dengan UNODC menunjukkan arahkebijakan yang tepat dalam menghadapi ancaman kejahatan keuangan yang semakinkompleks. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan karenapelindungan terbaik dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanantransaksi digital.
*) Analis Kebijakan Sektor Keuangan Digital.