Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Cegah KarhutlaMeluas
Oleh: Yasa Saputra )*
Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk mencegah kebakaranhutan dan lahan (karhutla) meluas di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganandilakukan dengan memadukan operasi modifikasi cuaca (OMC), deteksidini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan armada udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar NegeriKementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadisalah satu instrumen dalam strategi pengendalian karhutla. Operasi inidiarahkan untuk meningkatkan peluang hujan dan membantu membasahiwilayah yang memiliki risiko kebakaran.
Ristianto menekankan bahwa OMC tidak berjalan sendiri. Pelaksanaannya tetap disertai pemadaman darat, patroli terpadu, deteksidini, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga bersamapemerintah daerah.
Di Kalimantan Barat, OMC telah berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode itu, tercatat sembilan sortipenerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaianmencapai 10,92 juta meter kubik.
Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terkini. BMKG berkoordinasi dengan pihakterkait untuk memastikan kondisi atmosfer mendukung operasipenyemaian awan.
Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. OMC telah dilaksanakandalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Operasi itu mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.
Ristianto menyebut kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustusmasih diprakirakan kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Situasi itu membuat peluang OMC dalam waktu dekat relatifkecil, meskipun pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencarikesempatan penyemaian.
Pemerintah juga terus memantau kondisi Kalimantan Selatan denganmemperhatikan perkembangan cuaca, hotspot, dan situasi karhutla. Pelaksanaan OMC akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapanganserta keberadaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.
Dukungan udara turut diperbesar untuk membantu satuan tugas daratmenjangkau lokasi yang sulit diakses. Kementerian Kehutanan bersamaBNPB memperkuat penggunaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing sesuai kondisi lapangan.
Ristianto menyampaikan bahwa penambahan armada udara diarahkanuntuk memperluas jangkauan operasi, terutama pada titik yang membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap memperhitungkan jarak pandang, ketebalan asap, kondisi cuaca, dan keselamatan penerbangan.
BNPB juga memastikan puluhan armada udara disiagakan di enamprovinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Armada itu terdiriatas helikopter patroli, pesawat OMC, serta helikopter water bombing.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukanberdasarkan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah. Penempatan kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangansituasi di lapangan.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, BNPB menyiagakan satu helikopterpatroli, satu pesawat OMC, dan empat helikopter water bombing. Kalimantan Barat mendapat dukungan dua helikopter patroli, satupesawat OMC, serta lima helikopter water bombing.
Efektivitas operasi udara tetap membutuhkan dukungan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, TNI-Polri, danrelawan berperan dalam memastikan pemadaman dapat dilanjutkansetelah titik api dijangkau dari udara.
BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhanawan hujan yang berpotensi digunakan dalam OMC. Pendekatan inimemungkinkan penempatan sumber daya disesuaikan denganperkembangan cuaca dan kebutuhan penanganan karhutla.
Upaya pencegahan diperkuat melalui sistem deteksi dini. Pemerintahdaerah diminta memastikan kesiapan sarana pemadaman sekaligusmeningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki tingkatkerawanan tinggi.
Langkah serupa dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur, Rudy Mas’ud, menerbitkan Surat Edaran Nomor300.2.3/4477/BPBD-II pada 18 Agustus 2026 untuk meningkatkankesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla yang berkaitandengan ancaman El Niño.
Rudy meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasiantarlembaga, melakukan pengecekan lapangan, serta memperbarui danmenyimulasikan rencana kontingensi. Sistem peringatan dini kekeringandari BMKG juga diminta menjadi salah satu dasar dalam menentukanlangkah antisipasi.
Pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim diarahkan mengidentifikasiwilayah yang berpotensi terdampak serta menjaga ketersediaan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Danau, waduk, embung, dan kolam retensi juga perlu dipastikan tetap berfungsisebagai sumber cadangan air.
Ketersediaan logistik menjadi bagian lain dari kesiapsiagaan. Pemerintahdaerah diminta menyiapkan tangki air dan pompa, sekaligusmempertimbangkan pembangunan sumur bor serta pengaturan distribusiair apabila kondisi kering semakin panjang.
Pengawasan terhadap lahan gambut juga diperkuat melalui pemantauantinggi muka air tanah. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risikokebakaran dan memastikan wilayah rawan tetap mendapatkanpembasahan yang memadai.
Pemerintah daerah juga didorong melibatkan masyarakat dalampencegahan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan caramembakar, pelaporan titik api, serta pengawasan lingkungan menjadibagian penting dari deteksi dini.
Pendekatan terpadu menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembangmenjadi kebakaran yang lebih besar. Dengan penguatan deteksi dini, kesiapan darat, dukungan udara, dan koordinasi lintas sektor, pemerintahberupaya memastikan respons terhadap karhutla berlangsungberkelanjutan selama kondisi kemarau masih menjadi tantangan.
*) Pengamat Isu Lingkungan
