Kepala BIN Herindra Dorong UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing
Oleh: Agustine Evelia Hannie *)
Kedaulatan sebuah negara pada abad ke-21 tidak lagi hanya diuji di perbatasan teritorial. Informasi strategis, teknologi, infrastruktur digital, kepentingan ekonomi, proses politik, hingga pembentukan opini publik telah menjadi arena baru kompetisi antarnegara. Dalamlanskap ini, Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang mampu mengenali perubahankarakter ancaman tanpa mengorbankan demokrasi dan kebebasan sipil.
Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakanASEAN Study Center (ASC) FISIP Universitas Indonesia di JW Marriott Hotel Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2026. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Dekan FISIP Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani, Ph.D. menilai perubahan lingkungan strategis global menuntut Indonesia memiliki sistempertahanan yang semakin adaptif. Menurutnya, dunia tengah menghadapi krisismultidimensional di tengah persaingan geopolitik negara-negara besar, sehingga Indonesia membutuhkan mekanisme pertahanan yang mampu merespons bukan hanya ancaman yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga ancaman nonkonvensional yang bekerja secaratersembunyi dan semakin sulit dikenali.
Muhammad Herindra menyampaikan pandangan yang patut menjadi perhatian. Berangkatdari perspektif keamanan dan pengalamannya sebagai praktisi, Herindra menilai Indonesia masih terlalu terbuka ketika berhadapan dengan aktivitas spionase maupun intervensi asingyang menurutnya nyata terjadi. Ia bahkan menggunakan metafora yang cukup keras denganmenyebut Indonesia terlalu “telanjang”. Persoalannya bukan bahwa Indonesia harus berubahmenjadi negara tertutup, melainkan keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diimbangiinstrumen hukum yang memberikan batas jelas terhadap aktivitas yang dapat membahayakankepentingan nasional.
Herindra mengingatkan bahwa spionase dan intervensi asing kerap bekerja di wilayah abu-abu. Sebuah aktivitas belum tentu memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan regulasi yang tersedia, tetapi dampaknya dapat memengaruhi kepentingan strategis negara. Menurutnya, pihak yang menjalankan operasi semacam itu bahkan dapat memanfaatkan sistem hukumnegara sasaran.
Di sinilah urgensi gagasan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing menemukan relevansinya. Kerangka hukum Indonesia memang telah memiliki KUHP, UU Intelijen Negara, UU ITE, UU Ormas, dan sejumlah regulasi sektoral. Namun, sebagaimanadipotret dalam kerangka seminar ASC FISIP UI, perangkat tersebut masih tersebar dan belumsecara komprehensif mengatur spektrum ancaman kontemporer seperti spionase siber, spionase ekonomi, agen asing, ataupun foreign interference.
Ancaman bahkan semakin kompleks karena infrastruktur sipil dan teknologi kini memilikikarakter dual use. Satelit komersial, infrastruktur bawah laut, kecerdasan buatan, cloud computing, data hingga platform digital dapat bersinggungan dengan kepentingan keamanandan pertahanan. Operasi pengaruh asing juga dapat bergerak melalui disinformasi, pendanaan, lobi, aktivitas riset maupun manipulasi ruang informasi. Karena itu, argumentasiHerindra bahwa Indonesia tidak boleh terlalu naif penting ditempatkan dalam konteksperubahan lingkungan strategis tersebut. Indonesia, dengan posisi geografis strategis, sumberdaya alam besar, pasar luas dan bobot geopolitik yang terus meningkat, tentu memilikikepentingan yang patut dilindungi.
UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing tidak seharusnya menjadi cek kosongbagi negara. Regulasi justru diperlukan untuk memperjelas apa yang boleh dan tidak bolehdilakukan, mendefinisikan ancaman secara presisi, menentukan kewenangan institusi, menyediakan mekanisme pengawasan, serta menjamin akuntabilitas.
Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI Edy Prasetyono juga mengingatkanbahwa isu ini memang sensitif dan kontroversial. Indonesia pernah mengalami perdebatanmengenai rancangan regulasi rahasia negara pada 2010-2011. Namun, perkembanganteknologi membuat persoalan spionase dan intervensi asing semakin nyata dan bentuknyasemakin beragam. Menurut Edy, negara bahkan saling mengamati bukan hanya terhadaplawan, melainkan juga terhadap negara sahabat karena informasi merupakan sumberkeunggulan strategis.
Forum ini menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin; Kepala BIK IntelijenPertahanan Kemhan Mayjen TNI Ari Yulianto; Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo; Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto; Kepala Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja; konsultan keuanganAdrian Panggabean; serta analis transaksi keuangan ahli madya PPATK Rusli Safrudin.Perspektif komparatif dan masyarakat sipil juga hadir melalui Dekan ERIA School of Government Nobuhiro Aizawa; pakar intelijen Amerika Serikat Ken Conboy; profesionalforensik digital Christopher Hariman Rianto; pegiat media Agus Sudibyo; Advisor Transparency International Indonesia Danang Widoyoko; serta akademisi UGM MuhadiSugiono. Seminar dimoderatori Edy Prasetyono dan dosen Hubungan Internasional UI Ali Abdullah Wibisono, dan Dekan FISIP UI Evi Fitriani. Komposisi tersebut penting karenaregulasi keamanan nasional butuh perspektif parlemen, akademisi, masyarakat sipil, keamanan siber, pertahanan, antikorupsi, keuangan, media, hingga pengalaman negara lain untuk menguji batas-batas kewenangan negara.
Pernyataan Herindra layak dibaca sebagai alarm strategis. Bukan untuk membangunketakutan terhadap dunia luar. Politik luar negeri bebas aktif membutuhkan keterbukaan dan kerja sama internasional. Keterbukaan tanpa pagar hukum dapat melahirkan kerentanan.Indonesia tidak perlu menjadi negara yang paranoid. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang naif. UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang demokratis, presisi, akuntabel, diawasi secara kuat dapat menjadi jalan tengah memastikan keterbukaan Indonesia menjadi kekuatan, tidak menjadi celah bagi pihak lain untuk mengeksploitasi kepentingannasional.
*) pemerhati keamanan nasional