Kebijakan Fiskal Ekspansif: Dana Rp200 Triliun Gerakkan Mesin Ekonomi Nasional
Oleh : Satrio Kurnia )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari strategi fiskal ekspansif yang diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah besar itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar mengelola anggaran secara hati-hati, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif agar uang negara benar-benar berputar di sektor riil.
Melalui penempatan dana segar tersebut, perbankan memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga sirkulasi uang meningkat dan aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih cepat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal yang dirancang untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Ia menjelaskan bahwa penempatan dana Rp200 triliun itu berasal dari sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia.
Dana tersebut kemudian disalurkan kepada lima bank anggota Himbara — Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI — agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas pembiayaan di sektor riil.
Kebijakan strategis itu telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan likuiditas nasional. Pertumbuhan uang primer (M0) mencapai 13,2 persen secara tahunan, menandakan semakin besarnya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat.
Sementara itu, uang beredar luas (M2) juga meningkat dari 6,5 persen menjadi 8,0 persen dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan perluasan likuiditas yang menyeluruh di sistem keuangan. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha untuk memperluas investasi, memperkuat konsumsi, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Purbaya menegaskan bahwa langkah penempatan dana tersebut bukan sekadar manuver administratif, melainkan strategi konkret untuk mempercepat peredaran uang di pasar dan memperkuat fondasi pertumbuhan.
Dengan likuiditas yang melimpah, perbankan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit secara alami. Hal itu akan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan.
Selain memperkuat sisi keuangan, kebijakan ekspansif ini juga membawa dampak nyata pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal ketiga 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan, sekaligus menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,85 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak pada sektor produktif.
Purbaya menilai bahwa kebijakan ekspansif tersebut merupakan bagian dari sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang saling melengkapi. Belanja pemerintah meningkat 5,49 persen berkat percepatan realisasi anggaran, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen karena mobilitas masyarakat dan transaksi digital yang terus meningkat. Sektor investasi juga mencatat pertumbuhan 3,02 persen, terutama pada proyek strategis nasional yang berperan besar dalam menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.
Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga di daerah. Melimpahnya likuiditas membuat dunia usaha di berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan hingga pertanian, semakin bergairah.
Pertumbuhan sektor logam dasar bahkan mencapai 18,62 persen, sementara industri kimia dan farmasi naik 11,65 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah benar-benar menyentuh sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dari perspektif dunia usaha, langkah pemerintah ini mendapat apresiasi luas. Ketua Realestat Indonesia (REI), Joko, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, karakter tersebut penting agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Joko menekankan bahwa keberanian pemerintah menempatkan dana sebesar itu di Himbara menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kapasitas sektor perbankan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor properti dan konstruksi, dua sektor yang memiliki efek berantai besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan permintaan domestik.
REI juga berencana menyerahkan data strategis kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan sektor riil, terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara umum, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun tersebut mencerminkan arah baru dalam manajemen kas negara yang lebih dinamis dan produktif. Langkah ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan uang publik tidak hanya disimpan, tetapi digerakkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang nyata.
Dengan dukungan koordinasi kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, strategi ini mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat mesin pertumbuhan nasional.
Dengan arah kebijakan fiskal yang ekspansif, sinergi lintas lembaga yang solid, serta keberanian pemerintah menggerakkan dana publik untuk kepentingan produktif, suntikan Rp200 triliun itu layak disebut sebagai langkah strategis yang memperkuat likuiditas dan menumbuhkan optimisme baru bagi perekonomian Indonesia. (*)
)* penulis adalah pengamat ekonomi
