Kredit Usaha Rakyat Diperluas, Pemerintah Dorong UMKM untuk Pemerataan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmen menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp217,2 triliun atau sekitar 77 persen dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan dari sektor produktif dan padat karya di berbagai daerah.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah memperoleh akses pembiayaan melalui KUR. Sebagian besar dana disalurkan ke sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan terus diperluas hingga akhir tahun guna memperkuat arus modal kerja di tingkat akar rumput.
Selain mendorong produktivitas, penyaluran KUR diarahkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi, terutama untuk menggerakkan aktivitas usaha di wilayah yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Pada November hingga Desember 2025, pemerintah menargetkan tambahan pencairan sekitar Rp40 triliun melalui akad massal KUR bagi 800.000 debitur dengan rata-rata pinjaman Rp50 juta. Dana tersebut diharapkan beredar langsung di masyarakat dan mempercepat sirkulasi ekonomi di sektor riil.
Tak hanya memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program upskilling dan reskilling difokuskan untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern, termasuk sektor pertanian digital dan manufaktur hijau. Tahun depan, program magang nasional ditargetkan menjangkau hingga satu juta peserta sebagai bagian dari strategi penyiapan tenaga kerja produktif.
Kebijakan pembiayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja ini menjadi dua fondasi utama dalam mendorong target Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan ekonomi nasional bergantung pada sinergi antara modal kerja yang inklusif, keterampilan tenaga kerja yang adaptif, serta transformasi digital yang merata di seluruh daerah.
Keterlibatan korporasi dalam mendukung UMKM juga semakin nyata. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil, menegaskan bahwa kolaborasi antara korporasi dan UMKM adalah kunci memperkuat ekonomi nasional yang berdaya saing global. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berperan besar dalam menjaga ketahanan dan pemerataan ekonomi Indonesia,” ujar Ingrid.
Ingrid menambahkan, keberhasilan UMKM tidak hanya didorong oleh kualitas produk, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan perusahaan besar. Melalui sinergi ini, UMKM diharapkan dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Langkah strategis ini juga didukung lembaga penjaminan seperti PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan nilai penjaminan mencapai Rp186,76 triliun hingga September 2025, Jamkrindo menjadi mitra penting dalam memperluas akses UMKM terhadap modal usaha.
Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM menjadi langkah konkret pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dengan dukungan lintas sektor, kemitraan korporasi, dan akses permodalan yang semakin inklusif, UMKM diyakini akan terus menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.
