Pembangunan Papua Kian Inklusif: Bukti Keseriusan Pemerintah HadirkanKeadilan Sosial
Oleh: Loa Murib
Pembangunan Papua menunjukkan arah yang semakin inklusif dan terukur melaluilangkah-langkah strategis pemerintah pusat, khususnya setelah terbentuknyaKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kebijakan ini menegaskankomitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkanpemerataan pembangunan dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruhmasyarakat di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak hanya fokus pada pembangunaninfrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomilokal, dan penguatan partisipasi pemuda lintas agama sebagai elemen pentingdalam menjaga stabilitas sosial.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menilai pembentukan Komite EksekutifPercepatan Pembangunan Papua sebagai langkah besar yang akan mempercepatpemerataan pembangunan di enam provinsi Papua. Menurut pandangan Indrajaya, komite tersebut menjadi wadah koordinasi penting yang menjembatani kebijakanpusat dengan dinamika di daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran komite mampumemastikan seluruh program pembangunan berjalan searah, terintegrasi, dan mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, ia menyoroti peran komite sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang dapatmemantau kondisi di lapangan secara lebih dekat, sehingga setiap agenda pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.
Indrajaya juga menekankan pentingnya delapan agenda besar dalam kerangkaAstacita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan. Baginya, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi yang menentukanarah kemajuan Papua. Ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat antarapemerintah pusat, daerah, serta komite, Papua akan semakin maju, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup masyarakat yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Secara paralel, pemerintah daerah juga menunjukkan gairah yang sama dalammendorong pembangunan inklusif. Di wilayah Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pengusaha muda harus tampil sebagai lokomotifpembangunan. Dalam sebuah forum bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua Tengah, Nawipa menilai bahwa pertumbuhan ekonomidaerah tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif sektor usaha. Menurutnya, para pelaku usaha muda harus mampu menciptakan peluang kerja, memperkuat sektorUMKM, serta mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal yang menjadikekuatan khas di Papua Tengah.
Nawipa juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kepemimpinan Hipmi Papua Tengah yang kini diisi oleh putra asli daerah, yang menurutnya merupakan capaianbersejarah bagi dunia usaha lokal. Ia memandang bahwa pengusaha muda harusmemiliki keberanian dalam memanfaatkan jejaring dan relasi, karena aspek tersebutmenjadi modal penting dalam menggerakkan ekonomi. Dengan penguatankapasitas, inovasi kewirausahaan, dan kolaborasi strategis bersama pemerintah, Nawipa melihat Hipmi berpotensi menjadi mitra kunci dalam mendorong Papua Tengah menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif juga terlihat dariperan strategis generasi muda lintas agama. Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda sebagai motor perubahansekaligus penjaga persatuan sosial di Papua. Dalam pertemuan bersama PengurusPusat Pemuda Katolik, Wapres memberikan perhatian khusus pada penguatandialog, komunikasi inklusif, dan kolaborasi antarorganisasi kepemudaan. Baginya, stabilitas sosial hanya dapat terbangun bila generasi muda mampu menjaga ruangdialog yang terbuka dan konstruktif dalam keberagaman.
Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyampaikan bahwa Wapresmemberikan arahan agar organisasi kepemudaan memperkuat koordinasi denganKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pemerintah membuka ruangkolaborasi yang luas agar program-program yang dijalankan pemuda dapat tepatsasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat Papua secara langsung. Di sisi lain, Wapres juga mendorong generasi muda untuk tetap menjalankan fungsi kontrolpublik secara sehat, sehingga setiap persoalan di lapangan dapat segera diresponsdengan solusi yang efektif.
Pemuda Katolik diketahui telah membentuk Gugus Tugas Papua yang berfokuspada pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan pengembangan kapasitas. Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Inisiatif tersebut menegaskan bahwa pembangunanPapua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan ruangkolaborasi luas antara dunia usaha, pemuda, organisasi masyarakat, sertamasyarakat adat.
Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua kinibergerak dalam kerangka yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berbasis kolaborasi. Pemerintah pusat mengambil langkah strategis melalui pembentukan KomiteEksekutif, sementara pemerintah daerah memperkuat peran sektor usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi lain, generasi muda lintas agama turutdidorong untuk menjadi penggerak stabilitas sosial dan mitra aktif dalampembangunan.
Arah pembangunan yang semakin progresif ini mencerminkan keseriusanpemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Keterlibatansemua pemangku kepentingan menjadi kunci agar percepatan pembangunanberjalan optimal dan memberikan manfaat nyata. Dengan semangat kolaborasi, Papua berada pada jalur transformasi yang memberi harapan besar bagi masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur